cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 17   18   19   20   21 
THE DISTINCTION BETWEEN NUSYŪZ AND DOMESTIC VIOLENCE: The Relevance of Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Thought in Contemporary Context Hakim, Abdul; Alkosibati, Ali
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15103

Abstract

Domestic violence is often justified as being legitimized in fiqh. It culminates in a discussion about nusyūz when a husband can beat his wife in response to her resistance. Al-Buthi is a scholar who discusses nusyūz and domestic violence with great vigor. In the context of defending the compatibility of Islamic law in the contemporary era, he argues that nusyūz and domestic violence are not the same. This paper explains Al-Buthi's thoughts on the distinction between nusyūz and domestic violence. Data were gathered by investigating the works of Al-Buthi and other scholars' works related to his thought on the discussed topic and then analyzed qualitatively. This study argues that Al-Buthi emphasizes that nusyūz in Islam is different from domestic violence. In the case of nusyūz, even though the husband is allowed to beat his wife, it is not permissible to beat her seriously. If there are defects caused, then the husband must be responsible. By just refining the meaning of beating, Al-Buthi provides an understanding that the nusyūz rules in Islamic law are still relevant to the current context, particularly to women's rights. Apart from his argument on the stance on women's rights, his thoughts tend to the side of Islamic legal conservatism.[Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dijustifikasi sebagai praktek yang dilegitimasi dalam fikih. Puncaknya dalam diskusi tentang nusyūz, ketika seorang suami dapat memukul istrinya sebagai respon atas pembangkangannya. Al-Buthi adalah seorang ulama yang cukup intens membahas nusyūz dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks mempertahankan kompatibilitas hukum Islam di era kontemporer, ia berpendapat bahwa nusyūz dan KDRT tidaklah sama. Tulisan ini menjelaskan pemikiran Al-Buthi tentang distingsi antara nusyūz dan kekerasan dalam rumah tangga. Data dikumpulkan dengan menelaah karya-karya Al-Buthi dan artikel jurnal yang terkait dengan pemikirannya dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Buthi hanya menegaskan nusyūz dalam Islam berbeda dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus nusyūz, meskipun suami diperbolehkan memukul istrinya, tidak boleh memukulnya dengan serius. Jika ada cacat yang ditimbulkan, maka suamilah yang harus bertanggung jawab. Dengan hanya memperhalus makna dan konsekuensi memukul, Al-Buthi berargumentasi bahwa aturan nusyūz dalam hukum Islam masih relevan dengan konteks saat ini, khususnya menyangkut hak-hak perempuan. Terlepas dari argumennya membela hak perempuan, pemikirannya cukup lebih lebih menonjolkan konservatisme hukum Islam.]
LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara Sugitanata, Arif; Aminah, Siti; Muhasim, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15108

Abstract

Weaving skills as a marriage requirement in the Sade Muslim Society is one of the customary rules—living law—that remains to exist currently, although it is not stated according to Islamic law or state law in the place. Departing from that uniqueness, this study aims to explore the reasons behind that term. Data was collected through interviews and observation in the field. Inspired by Turner’s symbolic anthropological theory, this study shows that the enforcement of customary rules—the prohibition of marriage for girls who do not yet have weaving skills—is interpreted as a form of cultural preservation. It is an effort to strengthen the micro-economy of the society with the hands of Sade women, which later becomes beneficial for their position in the family after marriage. Furthermore, the meaning of this customary rule is to preserve the identity of the Sade society which features the maturity and independence of women before going married.[Ketrampilan menenun sebagai syarat perkawinan di Masyarakat Muslim Sade merupakan salah satu aturan adat yang masih hidup hingga saat ini, meskipun tidak diatur menurut hukum Islam atau hukum negara di tempat tersebut. Berangkat dari keunikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan di balik istilah tersebut. Pengumpulan data lebih banyak melalui wawancara dan observasi di lapangan. Terinspirasi oleh teori antropologi simbolik Turner, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan aturan adat yang melarang pernikahan bagi anak perempuan yang belum memiliki keterampilan menenun dimaknai sebagai bentuk pelestarian budaya. Ini merupakan upaya penguatan ekonomi mikro masyarakat dengan tangan-tangan perempuan Sade, yang nantinya bermanfaat bagi posisi mereka dalam keluarga setelah menikah. Selanjutnya, makna dari aturan adat ini adalah untuk melestarikan identitas masyarakat Sade yang menonjolkan kedewasaan dan kemandirian perempuan sejak sebelum menikah.]
THE NARRATIVE OF PROTECTING POLYGAMOUS WOMEN IN INDONESIA'S DIGITAL WORLD: Between Moderate and Conservative Muslims Hadi, Mukhammad Nur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15201

Abstract

This article focuses on the narrative of the polygamy issue on four Indonesian Islamic websites: portal-islam.id, nu.or.id, rumaysho.com, and muslim.or.id. They are selected based on ranking and visitation by referring to the results of processing data on similarweb. Deploying a content analysis approach, this article looks at the extent to which moderate and conservative school websites display the legal narrative of polygamy on their platforms. This research shows that there is a reasonably intense contestation between conservative and moderate perspectives on Islamic websites on the issue of polygamy. Both use the excuse of protecting women as the fundamental argument. Moderate Islamic website such as nu.or.id criticizes conservative understanding but also shows some views that align with traditional schools. The conservative Islamic websites: portal-islam.id, rumaysho.com, and muslim.or.id mostly stand firmly on the traditional argument, polygamy means protecting women. I argue that in this position, the moderate and the conservative Islamic websites,  at the top of the rankings do not significantly impact the progressivity of the polygamy legal discourse movement in the digital discourse.[Artikel ini berfokus pada narasi isu poligami di empat situs web Islami Indonesia: portal-islam.id, nu.or.id, rumaysho.com, dan muslim.or.id. Mereka diseleksi berdasarkan ranking dan visitasi dengan mengacu pada hasil pengolahan data pada similarweb. Menggunakan pendekatan analisis konten, artikel ini melihat sejauh mana situs web Islami bernuansa moderat dan konservatif menampilkan narasi hukum poligami di platform mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontestasi antara perspektif konservatif dan moderat dalam situs web Islami tentang isu poligami. Keduanya menggunakan dalih melindungi perempuan sebagai argumen dasar. Situs web Islami beraliran moderat, yakni nu.or.id mengkritisi pemahaman konservatif, tetapi juga menunjukkan beberapa pandangannya berkelindan dengan aliran tradisional. Situs web Islami yang konservatif: portal-islam.id, rumaysho.com, dan muslim.or.id sebagian besar berdiri teguh pada argumen tradisional, yakni poligami berarti melindungi perempuan. Saya berargumen bahwa dalam posisi ini, situs-situs web Islami moderat dan konservatif, di peringkat teratas tidak berdampak signifikan terhadap progresivitas gerakan wacana hukum poligami dalam wacana digital.]
MUSLIM GENERATION Z AND GLOBALIZED KNOWLEDGE: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement Mansyuroh, Firqah Annajiyah; Haris, Muhammad; Mahmud, Hafini Bin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15202

Abstract

This article focuses on prenuptial agreement from the perspective of Muslims Generation Z in Banjarmasin City. The information abundancy falling this generation, including legal norms and legal culture in the borderless world, rises a question: is the perception of Muslims Generation Z in Banjarmasin in common with Generation Z in other cities in other countries? To answer this question, a survey method was used to explore the perception of Muslims Generation Z in Banjarmasin on prenuptial agreement. This research finds that the perception of Muslims Generation Z in Banjarmasin tends to be the same as Generation Z in America and England. They know and understand the function and purpose of the prenuptial agreement. They also opine that this agreement is to be carried out for the benefit of their marriage (in the future). In addition, this research also finds that the perception of Muslim Generation Z in Banjarmasin towards prenuptial agreements is substantively different from the perception of the previous generation in Indonesia, who consider a prenuptial agreement as a kind of taboo.[Artikel ini berfokus pada perjanjian pranikah dari sudut pandang Generasi Z Muslim di Kota Banjarmasin. Berlimpah-ruahnya informasi yang menghujani generasi ini, termasuk norma hukum dan budaya hukum di dunia internasional, menimbulkan pertanyaan: apakah persepsi Generasi Z Muslim di Banjarmasin sama dengan Generasi Z di kota lain di negara lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode survei untuk menggali persepsi Generasi Z Muslim di Banjarmasin terhadap perjanjian pranikah. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi Generasi Z Muslim di Banjarmasin cenderung sama dengan Generasi Z di Amerika dan Inggris. Mereka mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan dari perjanjian pranikah. Mereka juga berpendapat bahwa perjanjian ini dilakukan untuk kepentingan pernikahan mereka (kelak). Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi Generasi Z Muslim di Banjarmasin terhadap perjanjian pranikah secara substantif berbeda dengan persepsi generasi sebelumnya di Indonesia yang menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu.]
WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS: Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court Ahmatnijar, Ahmatnijar; Tenrilawa, Dian Furqani; Asmuni, Asmuni; Matsum, Hasan; Subha, Rahman
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15204

Abstract

In a marriage, a parent is the primary party that fulfills children's rights, but in reality, not all marriages end in ideal conditions. In many divorces, children's rights are jeopardized. This paper aims to study how children's rights are fulfilled at the hands of the Padangsidimpuan Religious Courts. Data for this study were collected through in-depth interviews, while secondary data was obtained from the case register files at the Padangsidimpuan Religious Court. After conducting research, it was found that the majority of wives who filed for divorce at the Padangsidimpuan Religious Court mostly did not include the rights of the children in their petition. In deciding this case, the judge at the Padangsidimpuan Religious Court followed existing regulations. The verdict always refers to the posita. However, apart from that, many judges also advise the litigants to include children's rights in the posita lawsuit therefore their rights can be protected by a judge's decision.[Dalam sebuah perkawinan, orang tua seharusnya menjadi pihak utama yang memenuhi hak-hak anak, tetapi ternyata tidak semua pernikahan baik-baik saja. Banyak terjadi perceraian yang mengancam hak anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana terpenuhinya hak-hak anak di Pengadilan Agama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancra mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari berkas-berkar register perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.  Setelah melakukan penelitian didapatkan fakta  bahwa mayoritas istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya mengajukan gugat cerai belaka tanpa turut menyertakan hak anak yang di bawah pengasuhannya.Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada. Putusan selalu merujuk posita. Namun ternyata selain itu, banyak juga hakim yang menyarankan kepada pihak yang berperkara untuk memasukkan hak-hak anak dalam posita gugatan agar dapat dilindungi haknya oleh putusan hakim.]
AWAKENING WOMEN'S AGENCY THROUGH ORGANIZATIONS: Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape Sipayung, Ardhina Shafa; Sahid, Mualimin Mochammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15206

Abstract

This article sheds light on the legal attitude of Muslim women who have been victims of marital rape. The research data came from an examination of twelve court decisions in Indonesia containing cases of marital rape, completed by interviews. After conducting research, it is safe to say that the attitude of Muslim women who choose to divorce their husbands is a form of independence for these women in order to prevent various forms of sexual violence in their lives. Muslim women who take criminal action by reporting their husbands to the police argue that it has a more significant impact on the perpetrators. This latter option is inextricably linked to advocacy from women's agencies, namely the National Commission on Women, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), and the Integrated Service for Women and Children (P2TPA).[Artikel ini mengulas sikap hukum perempuan muslim korban pemerkosaan dalam perkawinan. Data penelitian ini diambil dari analisis dua belas putusan pengadilan di Indonesia yang berisi kasus marital rape, dilengkapi dengan wawancara. Setelah melakukan penelitian, disimpulkan bahwa para perempuan muslim korban pemerkosaan dalam perkawinan yang memilih jalur perdata dengan menggugat cerai suaminya merupakan bentuk independensi perempuan tersebut untuk menghindari diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Perempuan muslim korban pemerkosaan dalam perkawinan yang memilih jalur pidana (melaporkan suaminya ke polisi) berdalih memberikan dampak yang lebih signifikan kepada pelaku. Pilihan yang terakhir ini tidak terlepas dari adanya advokasi dari agensi perempuan, yakni: Komnas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA).]
Economic Ability as a Kafā'ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ by Khalil Al-Bangkalany Zuhriyah, Lailatul; Muna, Nailal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16105

Abstract

Fuqaha (Islamic jurists) have extensively deliberated upon the notions of kafā'ah and marriage guardianship. Many subsequent scholars have adopted and adapted the opinions of their predecessors concerning these two concepts. This article examines Al-Bangkalany's perspectives on kafā'ah and marriage guardianship as presented in his book As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Within this work, Al-Bangkalany's viewpoint on kafā'ah and marriage guardianship is considered distinct. The contents of this article are the outcome of a comprehensive literature review, involving the analysis of the concepts of kafā'ah and marriage guardianship within the book As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. According to Al-Bangkalany, the notion of kafā'ah, as portrayed in fiqh literature, does not serve as the primary criterion for selecting a bride. Instead, the pivotal principle revolves around the groom's ability to adequately provide for the family's needs. Furthermore, Al-Bangkalany argues that individuals with disabilities, such as blindness, deafness, or muteness, can assume the role of marriage guardians after receiving suitable assistance. The intellectual capacity of the guardian, on the other hand, does not determine their eligibility for the role of marriage guardian.[Para fuqaha telah mendiskusikan konsep kafā'ah dan wali nikah. Pendapat-pendapat fuqaha tersebut biasanya diapropriasi oleh ulama-ulama belakangan baik dengan atau tanpa memodernisasi konsep tersebut. Artikel ini mengkaji pendapat Al-Bangkalany tentang kafā'ah dan wali perkawinan dalam kitabnya As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Dalam buku tersebut, ia dianggap memiliki pandangan tentang Kafā'ah dan wali nikah yang unik. Artikel ini merupakan penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan menelaah konsep kafā'ah dan wali nikah dalam buku Al-Bangkalany As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Artikel ini berargumen bahwa, menurut Al-Bangkalany, konsep kafā’ah sebagaimana dalam berbagai kitab fikih bukanlah patokan utama dalam memilih pasangan. Namun prinsip utama yang perlu ditegaskan adalah calon mempelai pria harus memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah pernikahan dilangsungkan. Sedangkan tentang wali nikah, Al-Bangkalany berpendapat bahwa penyandang disabilitas (buta, tuli, dan bisu) dapat menjadi wali nikah dengan bantuan sarana pendukung. Wali nikah juga tidak ditentukan dari pengetahuan intelektual sang wali.]
DOUBLE-BURDENED AND MARGINALIZED WOMEN: Patriarchal Dominance in the Development in Padang Lawas, North Sumatera Pohan, Muslim
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15205

Abstract

Village Law Number 6 of 2014 stipulates the principles of participation, equality, and empowerment to make women subordinate in village development. This discourse cannot be separated from the role of the Batak Angkola Padang Lawas community, which is deeply committed to the patriarchal system. Women who work in development must face this well-established wall of old social construction. The study intends to investigate the reasons why women are marginalized in this development agenda. The data was gathered through documentation and interviews. Based on the patriarchal theory of Walby, it is safe to say that the construction of women's positions in village development in Padang Lawas is a manifestation of constructed patriarchal culture, which has long been part of Batak culture. Women's "lower education" than men's places them in an unfavorable position. The patriarchal dominance in the clan structure and dual roles as housewives perpetuate and gloss over this poignancy on a daily basis.[Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur prinsip partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan untuk menjadikan perempuan tersubordinasi dalam pembangunan desa. Wacana ini tidak lepas dari peran masyarakat Batak Angkola Padang Lawas yang sangat kental dengan sistem patriarki. Perempuan yang bekerja dalam pembangunan harus menghadapi tembok konstruksi sosial lama yang sudah mapan ini. Studi ini bermaksud untuk menyelidiki alasan mengapa perempuan terpinggirkan dalam agenda pembangunan dalam kontek Desa Padang Lawas. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan teori patriarki ala Walby, dapat dikatakan bahwa posisi perempuan dalam pembangunan desa di Padang Lawas merupakan wujud dari konstruksi budaya patriarki yang telah lama menjadi bagian dari budaya Batak. "Pendidikan perempuan yang lebih rendah" daripada laki-laki menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Dominasi patriarki dalam struktur klan dan peran ganda sebagai ibu rumah tangga mengabadikan dan memoles kepedihan ini setiap hari.]
SOCIOLOGICAL INTERPRETATION BY RELIGIOUS COURT JUDGES: Views of Bantul Religious Court Judges on the Husband's Financial Capability Requirement for Polygamy Syahrin, Alfi; Sodiqin, Ali; Hakimi, Abdul Rahim
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15203

Abstract

The legal substance in the Government Regulation on Marriage Law Implementation, particularly on financial requirements for polygamy, allows the emergence of ambiguous interpretations for judges. Article 41, paragraph C, of that regulation, does not specify how judges should assess the financial strength of a husband who intends to engage in a polygamous marriage. Likewise, the Bantul Religious Court judges (who granted the most polygamy permits in Yogyakarta of 2021) have a different perspective on the requirements for financial ability in polygamy. In this context, this study examines how Bantul Religious Court judges deal with this legal ambiguity in their decisions. This study examines 14 polygamy verdicts. This research finds that the concept of financial ability in the polygamy case is the judge's way of measuring the justice of the husband. Justice primarily refers to the husband's capability to provide an adequate financial portion of the fair share to their wife (in the future). To know the husband's financial ability, judges apply a holistic approach that rests on a sociological lens.[Substansi hukum dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang persyaratan keuangan untuk poligami, memungkinkan munculnya penafsiran ganda bagi hakim. Pasal 41 huruf C peraturan itu tidak mengatur bagaimana seharusnya hakim menilai kekuatan keuangan seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami. Begitu pula dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul (yang paling banyak memberikan izin poligami di DIY tahun 2021) memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat kemampuan finansial dalam poligami. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bantul menyikapi ambiguitas hukum tersebut dalam putusannya. Studi ini mengkaji 14 vonis poligami. Penelitian ini menemukan bahwa konsep kemampuan finansial dalam kasus poligami merupakan cara hakim mengukur keadilan suami. Keadilan terutama mengacu pada kemampuan suami untuk memberikan porsi keuangan yang memadai dari bagian yang adil kepada istri mereka (di masa depan). Untuk mengetahui kemampuan finansial suami, hakim menerapkan pendekatan holistik yang berpijak pada lensa sosiologis.]
NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh Khairuddin, Khairuddin; Hidayah, Nur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15208

Abstract

This article discusses the meaning of cutting konde (back hair) for the bride among the Muslims of Gunung Meriah. Cutting konde is usually held at the wedding reception. Data were collected through observation and interviews. Based on empirical research, it can be stated that cutting the konde for the bride among the people of Gunung Meriah Aceh is part of the customary law on marriage. Physically, cutting konde aims to beautify the bride's hair and eyebrows. Besides that, the ceremony is also meant to foresee the future of the household that will be experienced by the bride and her children. If the forecast results in an unexpected outcome, the community will conduct collective prayer. In Islamic law, this practice has no theological justification. Even though they are aware that this practice is not part of Islamic teachings, the Muslims of Gunung Meriah Aceh continue to practice it because they believe that, by doing so, they will be aware that bad luck can happen and that, in the future, they will not be surprised.[Artikel ini membahas tentang makna potong konde bagi pengantin wanita di kalangan umat Islam Gunung Meriah Aceh. Pemotongan konde biasanya dilakukan pada acara resepsi pernikahan (walimat al-'ursy). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian empiris dapat disimpulkan bahwa pemotongan konde untuk mempelai wanita di kalangan masyarakat muslim Gunung Meriah merupakan bagian dari hukum adat perkawinan setempat. Secara fisik, pemotongan konde bertujuan untuk memperindah rambut dan alis pengantin. Selain itu, upacara tersebut juga dimaksudkan untuk meramalkan masa depan rumah tangga yang akan dialami oleh mempelai dan keturunannya. Jika ramalan tersebut menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan, maka masyarakat akan melakukan doa secara berjamaah. Dalam hukum Islam, praktik ini tidak memiliki pembenaran teologis. Meski sadar bahwa praktik tersebut bukan bagian dari ajaran Islam, namun umat Islam Gunung Meriah Aceh tetap melakukannya karena meyakini dengan melakukan itu, mereka akan sadar sbahwa kesialan bisa saja terjadi di masa depan, dan jika terjadi mereka tidak akan terkejut.]

Page 19 of 24 | Total Record : 231

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue