cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL PENELITIAN
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Religion Education
Arjuna Subject : -
Articles 376 Documents
 3   4   5   6   7 
KONSEP PEMIKIRAN HARUN AR-RASYID DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANSHORI, AHMAD AFNAN
JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCHARACTER BUILDING IN HARUN AR-RASYID THOUGH. ampant cases of violence in society, political instability, as well as the moral degradation of the nation as a whole raises awareness of the importance of good character development at the level of the family as an institution forming the smallest nation to the character development of the nation at large. In addition to the family, the environment and education institutions also have a role no less important in the formation of national character, it’s because the institution is spearheading the development of the nation in the realm of formal education. Education as a process that helps mature, directing and developing the potential in man is regarded as an appropriate means in the formation of ones character. One of the concepts of character education is found in the will written by Harun ar-Rashid to al-Ahmar the teacher who is appointed by the Caliph to educate the crown prince, later known as al-Amin. In this testament, there are several character education concepts, including role models of teachers, obedience, respect for family, teaching the Quran and Sunnah as well as many others. The concept of character education promoted by Harun ar-Rashid was not different from the concept of character education offered by modern education experts, this proves that the concept of character education contained in the will of Harun al -Rashid is universal without any limitation of space and time.Keywords: Character education, Harun ar-Rashid, al-Ahmar, al-AminAbstrakMaraknya kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat, instabilitas politik, serta degradasi moral bangsa secara keseluruhan memunculkan kesadaran akan pentingnya pembangunan karakter baik pada tingkat keluarga sebagai institusi terkecil pembentuk bangsa hingga pada pembangunan karakter bangsa secara luas. Selain keluarga, lingkungan dan juga lembaga pendidikan mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam proses pembentukan karakter bangsa, hal ini karena lembaga pendidikan adalah ujung tombak pembangunan bangsa dalam ranah edukasi formal. Pendidikan sebagai proses yang membantu mendewasakan, mengarahkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia dianggap sebagai sarana yang tepat dalam pembentukan karakter seseorang. Salah satu konsep pendidikan karakter ditemukan dalam wasiat yang ditulis oleh Harun ar-Rasyid kepada al-Ahmar seorang guru yang ditunjuk oleh sang khalifah untuk mendidik putra mahkotanya yang kemudian dikenal dengan al-Amin. Dalam wasiat ini terdapat beberapa konsep pendidikan karakter, diantaranya ketauladanan seorang guru, ketaatan, penghormatan pada keluarga, pengajaran al quran dan Sunnah serta banyak lagi yang lainnya. Konsep pendidikan karakter yang diususng oleh Harun ar-Rasyid tidak berbeda dengan konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh para pekar pendidikan modern, hal ini membuktikan bahwa konsep pendidikan karakter yang terdapat dalam wasiat Harun ar-Rasyid ini bersifat universal tanpa batasan ruang dan waktu.Kata Kunci: Pendidikan karakter, Harun ar-Rasyid, al-Ahmar, al-Amin
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MADRASAH INKLUSI MADRASAH ALIYAH NEGERI MAGUWOHARJO YOGYAKARTA dan Amirul Eko Efendi, Jiyanto
JURNAL PENELITIAN Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

THE IMPLEMENTATIONOF MULTICULTURAL EDUCATION IN INCLUSI ISLAMIC SCHOOL. Indonesia is a country that is made up of various ethnic groups, culture, ethnicity, and religion so that Indonesia can simply be referred to as a multicultural society. Nurcholish Madjid revealed that the plurality and multicultural is a rule of God (the laws) that can not be denied and anyone who tries to deny the law of cultural diversity, then there will be no end to the phenomenon of turbulence. Schools play an important role in instilling values in the multicultural students. If they have shared values, tolerance, love peace, and respect for differences, then these values will be reflected in the behavior of their everyday since formed on personality. If it is successfully held the young generation we, then the next life can be predicted to be relatively peaceful and respectful of others can be realized. Therefore, caring school teacher in this case is not only required in a professional implement multicultural values in a variety of opportunities that exist in schools in each subject, but they are also required to be able to instill the values of inclusive diversity to students.Keywords: Implementation, Multicultural and Education AbstrakIndonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan agama sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Nurcholis Madjid mengungkapkan bahwa pluralitas dan multikultural adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnatullah) yang tidak dapat diingkari dan barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai multikultural pada siswa. Bila mereka memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi akan relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud. Oleh karena itu, kepedulian sekolah dalam hal ini guru tidak hanya dituntut secara professional mengimplementasikan nilai-nilai multikultural dalam berbagai kesempatan yang ada di sekolah dalam setiap mata pelajaran, tetapi mereka juga dituntut untuk mampu menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif kepada para siswa.Kata kunci: Implementasi, Pendidikan multikultural dan Madrasah
TRADISI MENGEMIS: PERGULATAN ANTARA EKONOMI DAN AGAMA (Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak) dan Rianto, Khoirul Saleh
JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 1 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractTHE TRADITION OF BEGGING: STRIFE BETWEEN ECONOMICS AND RELIGION (THE STUDY OF SOCIETY BEGGING BEHAVIOR IN DEMAK). This paper is the result of a research about the begging behavior which has been done by the villagers of village Asinan, Demak. Perpetrators of begging or known by the term “wama-wama” generally were affected by economic and religious motifs. This economic motivation deals with how to earn money easily, spend few modal as well as capital gain. While religious motivations related to the perception of the perpetrators who believe that what they do is part of the rituals of the religion. In terms of the mode and form of behavior “wama-wama” varies, as accompany a mosque dome in a process, using city kamal, bring proposals and envelope models. But in general that is widely used is a proposal model. The mode is bringing a proposal of mosque and boarding school building. They deposit an amount of money that has been determined by the organizers, while the rest was the right of the offender. Keywords: Behavior of Begging, Religion, Economics. AbstrakTulisan ini merupakan hasil penelitian tentang perilaku mengemis yang dilakukan masyarakat Desa Asinan Demak. Pelaku mengemis atau yang dikenal dengan istilah “wama-wama” secara umum dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan keagamaan. Motivasi ekonomi ini berkaitan dengan cara memperoleh uang dengan mudah, memakai modal yang sedikit, serta bisa memperoleh keuntungan yang besar. Adapun motivasi keagamaan berkaitan dengan persepsi para pelaku yang berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari syiar agama. Dari segi modus dan bentuk perilaku, “wama-wama” ini bervariasi, seperti mengarak kubah masjid, memakai kotak amal, membawa proposal, dan model amplop. Namun, secara umum yang banyak digunakan adalah model proposal. Modusnya adalah membawa proposal pembangunan masjd dan pondok pesantren. Mereka menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan panitia, sedangkan sisanya adalah hak dari pelaku. Kata Kunci: Perilaku Mengemis, Agama, Ekonomi.
KUALITAS PENDIDIKAN BERBASIS FILSAFAT ILMU QADAM, IZZAH ULYA
JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstractEDUCATION QUALITY BASED ON SCIENCE PHILOSOPHY. The paradigm of science and religiousintegrityas strengthening the quality of education is a response to the dichotomy of religion and general science. Answering this question can only be solved with the wisdomapproachis not only a mans ability to think critically, systematic, and radical, but also based on the purity of soul that is based on the divine light. The concept of al-hikmah al-mutaaliyyah (highest wisdom) has raised philosophy to have the highest position since having foundation and clear objectives at once.Through philosophy approach that is neutral and proportional to bridge and simultaneously reconcile these two domains (science and religion).Science and religion are not something separate and not something that one is above the other.The view that religion is higher than science is the influence of the concept about science and religiondichotomy.Science is considered as the creation of human beings that has a relative truth which has a lower position than the religion as Gods creation that has the absolute truth.Keyword: Education Quality, integrity, Religious Studies AbstrakParadigma integrasi ilmu dan agama sebagai penguatan kualitas pendidikan merupakan respon terhadap dikotomi keilmuan agama dan umum. Menjawab persoalan ini hanya dapat dipecahkan dengan pendekatan hikmah (kebijaksanaan) bukan hanya kemampuan manusia berfikir kritis, sistematis, dan radikal saja, namun juga didasari oleh kebersihan jiwa yang didasari cahaya illahi. Konsep al-hikmah al-muta’aliyyah (hikmah tertinggi) telah mengangkat filsafat memiliki posisi tertinggi karena dimilikinya dasar pijakan sekaligus tujuan yang jelas. Melalui pendekatan filsafatlah yang secara netral dan proposional dapat menjembatani sekaligus mempertemukan dua domain ini (ilmu dan agama). Integrasi antara ilmu dan agama. Ilmu dan agama bukan sesuatu yang terpisah dan bukan pula sesuatu yang satu berada diatas yang lain. Pandangan bahwa agama lebih tinggi dari ilmu adalah pengaruh dari konsep tentang dikotomi ilmu dan agama. Ilmu dianggap sebagai ciptaan manusia yang memiliki kebenaran relatif yang oleh karenanya memiliki posisi lebih rendah dibanding agama sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kebenaran absolut.  Kata Kunci: Kualitas Pendidikan, Integrasi, Ilmu agama
MENYINGKAP HUBUNGAN AGAMA DAN FILSAFAT: MERENDA KESESATAN FILSAFAT AL-GHAZALI, MERESPONS KETERHUBUNGAN FILSAFAT DAN AGAMA IBNU RUSYD
JURNAL PENELITIAN Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND PHILOSOPHY (Searching the Fallacy Philosophy of  al-Ghazali, Responding the Connection between Philosophy and Religion of  Ibn Rushd). Philosophy and religion are considered as the two entities as if  different. Religion is indicated on revelation as the primary foundation and affiliated to the principles of  normativity. Meanwhile, the philosophy is more leaning on the principles of rationality embodies the values of divinity rububiyyah in the historical domain. Necessarily, the two aspects above adhere to the principles of  various viewpoints. From these points, both of  them want to achieve the ultimate truth in interpreting the texts of  the Lord that is still abstract. Textuality and contextuality become the important determinants ultimately carried by the two segments of  thought. The originality of  religious doctrine becomes an important aspect which was presented by al-Ghazali in order to confront the world of philosophy-laden fiction. Philosophy and religion in the view of  al-Ghazali are the two different entities and existences. Meanwhile, Ibn Rushd struggled to establish the two entities and the existences of  this ijtihad which become an aspect that can be integrated. Both are struggling to find the truth.keywords: Philosophy, Religion, Theology, Logic, Confusion,.Filsafat dan agama dinilai sebagai dua entitas yang “seakan-akan” berbeda. Agama lebih berindikasi pada wahyu sebagai landasan primernya dan berafiliasi pada prinsip-prinsip normativitas. Sementara itu, filsafat yang lebih berhaluan pada prinsip-prinsip rasionalitas mewujudkan nilai-nilai ketuhanan rububiyyah dalam domain historis. Secara niscaya, kedua aspek di atas menganut prinsip-prinsip sudut pandang angle yang bervariasi. Dari variasi sudut pandang keduanya ingin mencapai suatu kebenaran hakiki dalam menafsirkan teks-teks Tuhan yang masih bersifat absrak. Tekstualitas dan kontekstualitas menjadi dua determinasi penting yang akhirnya diusung oleh kedua segmentasi  pemikiran  tersebut.  Pengusungan  orisinalitas  doktrin agama  menjadi  aspek  penting  yang  diketengahkan  al-Ghazali guna  mengkonfrontasi  dunia  filsafat  yang  sarat  rekaan.  Filsafat dan agama dalam pandangan al-Ghazali merupakan dua entitas dan eksistensi yang berbeda. Sementara itu, Ibnu Rusyd berjuang untuk mengukuhkan bahwa kedua entitas dan eksistensi ijtihad ini merupakan aspek yang dapat dipadukan. Keduanya berjuang untuk mencari suatu kebenaran.kata kunci: Filsafat, Agama, Teologi, Logika, Kerancuan, Hukum, Fikih.
PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KUDUS Ulya, Ulya
JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ROLE OF NU AND MUHAMMADIYAH IN THE PROCESS OF MAKING PUBLIC POLICY IN KUDUS. This study aims to determine the role of  mass organizations in the process of  making public policy in the local level. It was especially the role played by the two largest Islamic organizations in Kudus called  NU  and  Muhammadiyah.  Examining  regulations,  such as UU No. 25/2004 on national development planning system, community involvement has a strong legal basis. The method used in this research was qualitative research using case studies to explore the issues. Data collection techniques used in-depth interviews of the main actors of  the organization, organizational documents and newspaper clippings. The main results of this research as follows; First, NU and Muhammadiyah considers that public policies are matters of  society life at large, but the presence of NU and Muhammadiyah more often considered as formality so that they are less successful in influencing the issues raised. Second, NU and Muhammadiyah fight more for the issues raised by persuasiveness because the government is open enough to have dialogue, but the space that can be utilized is still very limited. Third, although NU and Muhammadiyah have big network and members in the village, they are still less in developing and exploring the resources to get involved in public policy-making process.Keywords: Mass organizations, NU, Muhammadiyah, Participation, Public Policy.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi massa dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, terutama peran yang dilakukan dua ormas Islam terbesar di Kudus yakni NU dan Muhammadiyah. Dilihat dari aspek regulasi, misalnya UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keterlibatan   masyarakat   memiliki   dasar   hukum   yang   kuat. Metode yang dipakai dalam riset ini adalah riset kualitatif  dengan menggunakan  studi  kasus  untuk  mendalami  isu  yang  diambil. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in depth interview) terhadap aktor utama organisasi, dokumen organisasi maupun kliping koran. Hasil utama riset ini sebagai berikut; pertama, NU dan Muhammadiyah memandang bahwa kebijakan publik adalah urusan yang menyangkut hidup masyarakat secara luas, namun karena kehadiran NU dan Muhammdiyah lebih sering dianggap formalitas sehingga kurang berhasil memengaruhi isu yang diangkat. Kedua, NU dan Muhammadiyah lebih banyak memperjuangkan isu yang diangkat melalui pendekatan persuasif  karena memang pemerintah cukup terbuka untuk diajak dialog, tetapi ruang yang bisa dimanfaatkan masih sangat terbatas. Ketiga, walaupun kaya jaringan dan anggota yang mengakar di desa, NU dan Muhammadiyah masih kurang mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mau terlibat secara maksimal dalam proses pembuatan kebijakan publik.Kata kunci: Organisasi massa, NU, Muhammadiyah, partisipasi, kebijakan publik
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MENUUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS dan Bima Wahyu Widodo, Nur Ervannudin
JURNAL PENELITIAN Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEducation is the key for a country to win the competition in todays era. The era of globalization has had implications for all aspects of our lives. Both positive and negative impacts. The positive impact of these developments such as the implementation of democracy in our country. The democratic system automatically make decentralization as a way to run this system. Decentralization as an attempt delegation of authority from superiors to subordinates to achieve a common goal.Decentralization of education to make officials and actors in the region have the authority to regulate and manage their own their own potential. However, there are many things that keep pace with the development of this run. As well as the opportunities, challenges, obstacles and the active role of society towards quality education. Opportunities that looks real is the potential of what we have. Such as human resource potential is quite large. These opportunities coupled with the implementation of MEAs in the year 2016. MEA becomes the arena for success not only in our country alone, but without success on the international arena area. As for the obstacles that lurk is the readiness of all elements of education in this country in the face of these challenges. However, we need not fear because we had something different from other nations. Community participation into something different and distinctive for the nation of Indonesia. Key Word : Decentralization, Education, Quality AbstrakPendidikan adalah kunci bagi suatu negara untuk memenangkan persaingan di era sekarang ini. Era globalisasi membawa dampak bagi segala lini kehidupan kita. Dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan ini seperti terlaksananya demokrasi di negara kita. Sistem demokrasi dengan otomatis menjadikan desentralisasi sebagai jalan untuk menjalankan sistem ini. Desentralisasi sebagai upaya pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Desentralisasi pendidikan menjadikan pejabat dan pelaku di daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri potensinya sendiri. Namun demikian ada banyak hal yang mengikuti dengan perkembangan yang dijalankan ini. Seperti halnya peluang, tantangan, hambatan serta peran aktif masyarakat untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Peluang yang terlihat nyata adalah potensi dari apa yang kita miliki. Seperti potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Peluang ini ditambah dengan diberlakukannya MEA pada tahun 2016 ini. MEA menjadi arena untuk meraih kesuksesan bukan hanya di negara kita saja tetapi meraih sukses pada kancah kawasan internasional. Adapun hambatan yang mengintai adalah kesiapan segenap elemen pendidikan di negara ini dalam menghadapi tantangan ini. Namun demikian kita tidak perlu takut karena kita punya sesuatu yang berbeda dari bangsa lain. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang berbeda dan khas bagi bangsa indonesia.Kata Kunci : Desentralisasi, Pendidikan, Kualitas.
TINDAKAN HUKUM DISKRESI DALAM KONSEP WELFARE STATE PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ISLAM Aristoni, Aristoni
JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DISCRETIONARY LEGAL ACTION (FREIESER- MESSEN) IN THE WELFARE STATE CONCEPT: PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION LE- GAL AND ISLAMIC LAW. Regulation of  wisdom known as discretionary or ‘freiesermessen’ essentially is a legal act of government or supplies tool of  state administration. This action carried out by the agency or the officials carrying out the government affairs to be able to act on their own initiative in solving social problems. This paper is an analysis of  discretion or ‘freiesermessen’ as one of  the means to move for official or administrative departments of  the State to take action without having to be bound completely on legislation. As a result, in the ideal level, the government has the authority to make discretionary without being tied entirely to the law. But in practical terms, it does not mean that the government or officials of  the State administration can act arbitrarily, but rather an attitude that must be accounted for. In other words, despite government intervention in the lives of  citizens is indispensable in the conception of  the welfare state, but also the accountability of each government action is indispensable in a State of law that upholds the values of truth and justice. keywords: Law act, Discretion, State administration legal, Islamic Law.Peraturan  kebijaksanaan  yang  dikenal  dengan  istilah  diskresi atau freiesermessen pada hakikatnya merupakan tindakan hukum pemerintah atau alat perlengakapan administrasi Negara. Tindakan ini dilakukan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif  sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tulisan ini merupakan analisis terhadap diskresi atau freiesermessen sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Hasilnya, pada tataran ideal, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk membuat diskresi tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Namun pada tataran praktis, tidak berarti pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap itu haruslah dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, meskipun campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga Negara merupakan keniscayaan dalam konsepsi welfare state,   tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keniscayaan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.kata kunci: Tindakan hukum, Diskresi, Hukum administrasi negara, hukum Islam.
PROBLEM KEILMUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MUCHITH, M. SAEKHAN
JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

THE SCIENTIFIC PROBLEM OF ISLAMIC EDUCATION. This paper aims to study the scientific problems of Islamic education. This is because the Islamic religious education (including the Islamic educational institutions such as STAIN, IAIN and UIN) is unique when compared to other sciences and institutions. The word "Islam" has its own characteristic which involves the science and the institution. Therefore, the science of Islamic education and Islamic education institutions must be able to carry out the vision of Islam as a religion of peace. Science of Islamic education and Islamic education institutions must be able to carry out the vision and mission of the Islamic religion in the context of ritual, muamalah or nationality. Consequently Islamic science must be able to formulate the structure and format of science that addresses the problems faced by Muslims. The slow quality of Islamic science and the quality of Islamic education institutions were triggered by problems called dichotomies science that exists only in debate. This leads to the less optimal performance of Islamic science, it is not directly able to formulate how this science is able to contribute to society. For the further implication, Islamic science became stagnant in the corridors of "science for science" and "discourse to discourse" that can only be read and debated.Abstrak: Tulisaan ini bertujuan untuk mengkaji problematika keilmuan pendidikan agama Islam. Ini karena pendidikan agama Islam (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam seperti STAIN, IAIN dan UIN) memiliki keunikan jika dibanding dengan ilmu dan lembaga yang lain. Kata “Islam” memiliki karakter tersendiri yang memayungi ilmu dan lembaga tersebut. Oleh sebab itu, ilmu pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam harus mampu menjalankan visi Islam sebagai agama kedamaian. Ilmu pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam harus mampu menjalankan visi dan misi agama Islam baik dalam konteks ritual, muamalah maupun kebangsaan. Konsekuensinya ilmu Islam harus mampu merumuskan struktur dan format keilmuan yang mampu menjawab problematika umat Islam. Lambatnya mutu ilmu Islam dan kualitas lembaga pendidikan Islam, dipicu oleh problem yang bernama dikotomi ilmu yang hanya ada dalam perdebatan. Hal itulah yang menyebabkan kinerja ilmu Islam tidak langsung merumuskan bagaimana ilmu mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Implikasi selanjutnya bangunan ilmu Islam hanya berjalan dalam koridor dari ilmu untuk ilmu dan dari wacana untuk wacana. Keywords: Pendidikan Agama Islam, Lembaga Pendidikan Islam
PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI MESIR FARIDA, UMMA
JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 1 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract THE IKHWANUL MUSLIMINS ROLE IN SOCIO-POLITICAL CHANGEIN EGYPT. This research aims to know the position of the Ikhwanul Muslimin movement which grow and develop in Egypt. Trace the genealogy and the history of the Ikhwanul Muslimin, the concept and movement as well as the Ikhwanul Muslimin figures who influence on socio-political movement in Egypt. In addition to the position description of the Ikhwanul Muslimin, the study also tried to reveal the influence of the Ikhwanul Muslimin against the socio-political changes in the country of Kinanah. Since the founding of the Ikhwanul Muslimin, the political map in Egypt is entering a new chapter. The policy of leaders in power in Egypt is experiencing changes and ups and downs, related to its interaction with the Ikhwanul Muslimin. The interaction between Ikhwanul Muslimin and the Government of Egypt was mapped in two periods: pre-revolution and post-revolution. The Ikhwanul Muslimin and the Government of Egypt often tinged the existence of a conspiracy, suppression, which are then greeted with demonstration and competition power grab. Keywords: Ikhwanul Muslimin, Revolution, Ideology, Authoritarianism  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi gerakan Ikhwanul Muslimin yang tumbuh dan berkembang di Mesir. Melacak genealogi dan sejarah Ikhwanul Muslimin, konsep dan gerakannya serta tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berpengaruh terhadap gerakan sosial politik di Mesir. Selain mendiskripsikan posisi Ikhwanul Muslimin, penelitian ini juga mencoba mengungkapkan pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap perubahan sosial politik di negeri Kinanah. Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin, peta politik di Mesir memasuki babak baru. Kebijakan para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut, berkaitan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir penulis petakan dalam dua periode, yaitu: pra-revolusi dan pasca-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering diwarnai adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut kekuasaan. Kata Kunci: Ikhwanul Muslimin, Revolusi, Ideologi, Otoriterisme

Page 5 of 38 | Total Record : 376

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2023): JURNAL PENELITIAN Vol 17, No 1 (2023): JURNAL PENELITIAN Vol 16, No 2 (2022): JURNAL PENELITIAN Vol 16, No 1 (2022): JURNAL PENELITIAN Vol 15, No 2 (2021): JURNAL PENELITIAN Vol 15, No 1 (2021): JURNAL PENELITIAN Vol 14, No 2 (2020): JURNAL PENELITIAN Vol 14, No 1 (2020): JURNAL PENELITIAN Vol 13, No 2 (2019): JURNAL PENELITIAN Vol 13, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN Vol 12, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN Vol 12, No 1 (2018): JURNAL PENELITIAN Vol 11, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN Vol 11, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 1 (2015): JURNAL PENELITIAN Vol 9, No 1 (2015): JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 1 (2014): JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 1 (2014): JURNAL PENELITIAN Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian More Issue