cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
 39   40   41   42   43 
Implementation of Corporate Governance in Fraud Prevention in Islamic Banking Uus Ahmad Husaeni; Reksa Jayengsari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.812

Abstract

The purpose of this article is to analyze the implementation of Bank Indonesia regulations on corporate governance for Islamic banking so as to avoid fraud. The research method in this article is a qualitative research method. The data sources of this article are primary data and secondary data. Primary data was obtained from field research on several Islamic banks, the Financial Services Authority (OJK), and the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) who were respondents. The secondary data in the form of legislation regarding corporate governance and those related to sharia banking corporate governance, also data on research results from international journals, as well as other relevant literature. The results of the study show that the regulations issued by Bank Indonesia regarding corporate governance for Islamic banking are not in accordance with the provisions of positive law and Islamic law, and there are provisions that allow fraud. Because there is no philosophical basis, there are weaknesses in some juridical aspects, and contain sociological weaknesses.
Criminal Responsibility Of Business Agents On Selebgram's (Celebrity Endorsers) Product Promotion Nynda Fatmawati Octarina; Tahegga Primananda Alfath; Anisatul Ulfa
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.744

Abstract

Product promotion on Instagram by selebgram (celebrity endorser), Instagram users who have voluminous followers, is increasingly popular. It is not uncommon that the promoted products are sometimes not legally registered and possibly violate the law. This study analyses the regulations regarding promotion on social media in Indonesia as well as evaluates whether existing regulations govern business agents’ criminal Responsibility for their carried-out promotions on Instagram, as seen from the fact that such product promotion content made by selebgram has misleading information resulting consumers’ losses. The research method used is a legal research method with a regulatory approach and legal concepts. The result of this study indicates that if a business agent uploads a video which is misleading and potentially disadvantages consumers made by a selebgram, then the business agent is responsible for the upload. On social media, every user is responsible for their own account’s activities.
Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan Kartina Pakpahan; Heni Widiyani; Veronica Veronica; Sewin Kartika
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.826

Abstract

Perkembangan dunia kecantikan saat ini berkembang sangat pesat di berbagai kalangan. Dunia kecantikan memiliki fungsi dalam bidang kesehatan contohnya rekonstruksi seperti kasus-kasur luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir (congetinal) dan lain-lain. Oleh karena itu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan bedah pelastik karena tergiur dengan banyaknya iklan-iklan yang begitu menjanjikan. semakin tinggi tingkat bedah plastik maka tak bisa di pungkiri akan terjadinya kasus malpraktek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana malpraktek bedah plastik yang saat ini berlaku. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang malpraktek bedah plastik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Analisis bahan hukum yang dipergunakan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana malpraktek bedah plastik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Undang-Undang kesehatan dan kedokteran secara khusus. Di Korea diatur dalam Konstitusi Korea Selatan yang isinya mengenai keamanan dalam hal malpraktek. Setiap negara mengalami kasus malpraktek yang berbeda, begitu juga dengan cara penanggulanganya berbeda. Tiap negara hanya perlu memperhatikan sistem perlindungan hukum yang diterapkan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku malpraktek bedah plastik yang tidak sesuai dengan standar nasionalnya dan juga memberikan arahan dan bimbingan yang cukup kepada masyarakatnya agar dapat memahami bagaimana agar mengurangi resiko malpraktek berbahaya yang terjadi.
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah (Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/PDT.G/20187MS-BNA) Ikrar Cardova; Iman Jauhari; Muazzin Muazzin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh mahkamah syar’iyah; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat, sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam prakteknya seperti pada kasus dalam putusan m ahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim menetapkan bahwa penggugat yang merupakan ayah dari tergugat berhak mendapatkan ¼ (seperempat) bagian dan menyatakan bahwa sertipikat hak milik atas tanah No.10146 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization And E-Government Aju Putrijanti; Kadek Cahya Susila Wibawa
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.796

Abstract

E-court regulation  in Indonesia legalized in order to follow and adjust the digitalization, modernization and globalization. Administrative Court is judiciary body which has to implement the e-court. The object is to analyse the implementation of e-court towards e-governmnet..The method use to analyze is normative juridical research, study the documents (regulation), and secondary data are journals, opinion from experts. The issues are  the implementation of administrative e-court in Indonesia towards the development of  e-government. The implementation of administrative e-court can not fully implemented because there is legal interpretation in Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019 of Case Administration and Court Electronically, there is no regulation of implementation for both process. There is  inconsistency between Article number 24 and 25 of Supreme Court Regulation, for evidenciary process follows regulations for each procedural system. The development e-government has shows good effort, whereas it still need to improve. There should be a new regulations to substitute Perma, and to harmonize with the regulations of Administrative Court in future. The implementation of Administrative e-court is absolutely carried out in the digital era. It is to support the realization of e-government.
Cancellation Of The Hajj: Analysis Of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj And Its Impact On The Social And Spiritual Aspects Of Society Endang Jumali
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.834

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact not only on the economic aspect but also on the Hajj implementation cancellation in 2020. The purpose of this article is to analyze the cancellation of the Hajj from the perspective of analysis of Islamic law, regulations, history, talimatul Hajj, and its impact on the social and spiritual aspects of society. The method used in this article is a qualitative research method with a library research approach. This article concludes that two fundamental aspects of Islamic Law justify the decision to cancel the Hajj: first, from the element of maqashid al-sharia, namely the safety of the human soul as from protecting the soul (hifzh al-nafs), second from the aspect of fiqh, the requirements compulsory Hajj, namely being able (istitha'ah) in the course of the pilgrimage has not been fulfilled. From the regulatory element, in article 41 of Law Number 8 of 2019, the Minister of Religion is responsible for protecting pilgrims and pilgrim officers before, during, and after Hajj pilgrims and pilgrim officers carry out the pilgrimage. From a historical aspect, the expedition was canceled several times because of war and pandemic diseases. Then from the element of the talimul Hajj of Saudi Arabia, all the congregation can't do it because of the Covid-19 pandemic. In the social and spiritual aspects, the pilgrimage is a combination of soul, wealth and social. While performing the Hajj, someone is performing a soul-training ritual.
Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Rodliyah Rodliyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i1.847

Abstract

Upaya pemerintah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui Diversi belum berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Penerapan konsep Diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi korban belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hokum dan masyarakat terutama keluarga korban. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai Diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak, Diversi tidak berjalan seringkali disebabkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. Selain itu, dari pihak penyidik juga masih cukup banyak yang belum mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlatih bisa menghambat upaya Diversi
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Imam Surya Saputra; Ilyas Ismail; Darmawan Darmawan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.758

Abstract

Akta Jual Beli dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya di lapangan banyak pelanggaran prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan PPAT dalam pembuatan akta jual beli dan apa akibat akta jual beli yang dinyatakan cacat hukum oleh putusan No. 32/Pdt.G/2011/PN.BNA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPAT dalam pembuatan akta jual beli yaitu melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan akta otentik sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan dan untuk pelanggaran undang-undang yang terdapat pada Putusan No. 32/Pdt.G/2011/PN.BNA mengakibatkan akta jual beli tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Kepastian Hukum Pemenuhan Upah Karyawan Dalam Pembagian Harta Pailit Mochamad Rifki Hidayat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.873

Abstract

Dalam proses terjadinya kepailitan suatu perusahaan patut diketahui, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit. Sebagai contoh adalah PT. Kertas Leces. Tujuаn dаri penelitiаn hukum ini аdаlаh untuk mengаnаlisis dan mengkaji kepаstiаn hukum pemenuhаn upаh pekerja dаlаm pembаgiаn hаrtа pаilit ditinjau dari putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 guna menemukan dan menentukan tata urutan pembagian harta pailit debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitiаn yang digunakan yaitu Yuridis-Normаtif dan pendekаtаn yаng dilаkukаn dаlаm merumuskаn penelitiаn ini аdаlаh pendekаtаn normаtif yаng didаlаm pendekаtаn normаtif terdаpаt Pendekаtаn perundаng-undаngаn, pendekаtаn ini digunаkаn dаlаm hаl meneliti dаn mengаnаlisis undаng-undаng, dаlаm hаl ini penulis menggunаkаnnyа untuk mengаnаlisа Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013, mаupun undаng-undаng lаin yаng berkаitаn dengаn penelitiаn ini. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa suatu aturan hukum harus bercermin terhadap suatu prinsip dan nilai-nilai etis, tidak dapat suatu aturan hukum menghalang-halangi hak seseorang dapatkan untuk mendapatkan dengan utuh dan tanpa pengecualian. Pada sejatinya buruh adalah orang yang dibayar karena suatu pekerjaan yang dilakukannya, bukan diklasifikasikan sebagai seorang kreditur, maka sepatutnyalah apabila buruh didahulukan dalam pembagian harta pailit dan mengecualikan dari status kreditur.
Customary Right On The Sea By International Law Of The Sea Perspective Related To The Law Number 5 OF 1960 Atmika Juresta Amira; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.810

Abstract

There are group of communities which still applied the customary law that has an impact to the emerge of the right which is the form consequence of the appliance of customary law, named customary right. The order of customary law ruled that land is handed over by the manager and its use to each of the existing tribes. This custom has been hereditary for a long time. Law Number 5 of 1960 concerning Regulations of Agraria states that the state basically provides protection for the embodiment of customary rights and rights which are similar to the customary rights of customary law communities, as long as in practice there are still conditions for the implementation of these rights. Conception of customary rights as applied in land areas is basically also known by international law of the sea in terms of traditional fisheries rights. However, UNCLOS 1982 on this case does not regulate specifically about the rights of the customary rights on the sea but only regulates the position of the community especially the fishing community to contribute with the government in the management and use of the sea on its territory. This research is juridical normative research that uses a statute approach and conceptual approach. This study aims to find out how the enforcement of customary rights on the sea area through the perspective of international law of the sea considering the sea area is an area whose boundaries must be agreed upon by countries under international law instruments.

Page 41 of 72 | Total Record : 715

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue