cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
 40   41   42   43   44 
Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif Nefa Claudia Meliala
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.820

Abstract

Tulisan ini akan secara spesifik membahas mengenai pengaturan rechterlijk pardon (pemaafan hakim) dalam RKUHP sebagai salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yang pada prinsipnya mencoba untuk menghindari penjatuhan pidana penjara sejauh hal tersebut dimungkinkan, terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Selain itu, lembaga ini juga pada prinsipnya berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap kekakuan dari asas legalitas. Persoalan lain yang kemudian juga harus diperhatikan adalah RKUHP perlu mengurai secara lebih rinci kriteria yang harus terpenuhi agar putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara. Upaya pembaharuan hukum pidana materil melalui pengaturan rechterlijk pardon (pemaafan hakim) dalam RKUHP ini juga harus disikronisasi dengan pengaturan hukum acara pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar pengaturan rechterlijk pardon (pemaafan hakim) dalam RKUHP tidak menjadi sesuatu yang percuma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan metode penelitian hukum normatif yang digunakan, jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (studi literatur) yang dalam hal ini akan menjadi bahan utama. 
The Conundrum Of Crimea: To Whom It Belongs To? Yordan Gunawan; Jamilah Arifin; Devi Seviyana; Ananda Prasetya Utami; Elfatia Ayu Kinasih
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.729

Abstract

The recent Russian-Ukrainian dispute over Crimea has been attracted wide international attention. The crisis in the territory of Crimea has been criticize by the other states and international organizations as wrongful annexation by Russia of part of the territory of Ukraine. A referendum held in Crimea and the majority of the population choose to join the Russian Federation. Nevertheless, on March 2014, according to the Ukraine Constitutional Court, only parliament of Ukraine has the authority to make a referendum. The United Nations General Assembly adopted a resolution A/RES/68/262 on Ukraine’s territorial integrity that the annexation of Crimea, declared the referendum was invalid, and appealed to the international community not to recognize changes the status of Crimea. The research aim is to analyze whether Crimea belongs to Russia or Ukraine. The study is a normative legal research with Statute Approach and Case Approach. By using qualitative descriptive method, the research uses law as a foundation of norm and done through a library research with existing journal sources, internet, and books. The result shows that the annexation by Russia was invalid under international law perspective and Crimea should belong to Ukraine.
Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Pengggabungan, peleburan, dan Pembubaran BUMD Lalu Wira Pria Suhartana; Moh. Sood; Lalu Muhammad Hayyan ul Haq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan DPRD dalam pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute, conceptual dan case study. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan caraidentifikasi, inventrisasi, klasifikasi, dengan teknik analisis yang bersifat deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi DPRD pada BUMD berkonsekuensi pada pelanggaran hukum, tapi kewenangan tersebut memiliki legalitas dan memperoleh legitimasi dalam konteks checks and balances, utk mengatasi hal itu diperlukan keterlibatan pihak lain yang memiliki integritas dan profesionalitas.
Kewenangan Penetapan Bakal Calon Legislatif Untuk Suatu Daerah Pemilihan Di Aceh Amzar Ardiyansyah; M. Nur; Mahfud Abdullah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.715

Abstract

Penelitian ini melihat kepada dua regulasi pendaftaran kuota bakal calon anggota legislatif di Aceh. penelitian ini melihat apa yang melatar belakangi atau alasan Komisi Independen Pemilihan berwenang menetapkan bakal calon legislatif di Aceh 120% melihat dasar hukum Komisi Independen Pemilihan menetapkan bakal calon anggota legislatif. Penelitiaan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menetapkan bakal calon legislatif untuk suatu daerah pemilihan, peraturan yang berlaku di Aceh berbeda dari daerah lain karena selain berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga berlaku ketentuan kekhususan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan membentuk peraturan dan keputusan KPU.
Evaluasi Peraturan Walikota Tentang Penataan Ritel Modern Di Kota Tangerang Selatan Dengan Menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) M. Muchtar Riva'i; Uki Masduki; Berlianingsih Kusumawati; Sulistyo Seti Utami
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.818

Abstract

Maraknya pendirian minimarket modern di berbagai daerah termasuk di Kota Tangerang Selatan menyebabkan persaingan tidak sehat bagi ritel tradisional. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dalam rangka menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Di Kota Tangerang Selatan pengaturan ritel diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 2 Th 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain untuk memberikan kepasatian hukum, Peraturan Walikota tersebut juga dimaksudkan agar  sektor usaha perdagangan eceran, baik dalam skala kecil, menengah maupun usaha perdagangan eceran modern skala besar dapat tumbuh dan berkembang dengan serasi, saling membutuhkan, memperkuat serta menguntungkan satu sama lain sehingga tercipta persaingan yang sehat dan keseimbangan antar kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau menilai Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 2 Th 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Metode pendekatan yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan menggunakan analisis RIA (Regulatory Impact Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya revisi terhadap Perwal tesebut. Revisi yang perlu dilakukan dalam adalah tentang syarat pendirian, jam operasional, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.
Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Muh. Ali Masnun; Radhyca Nanda Pratama
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi terkait penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakanan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa dalam ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Bahasa dan Perpres Bahasa Indonesia, Menteri atas prakarsanya belum dapat melaksanakan penghapusan merek yang menggunakan bahasa asing dengan beberapa alasan, antara lain dari sisi klasifikasi merek, konsep HKI dan kreativitas, konsep merek, konsep penghapusan dan pembatalan merek dan formulasi kewenangan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu mengubah atau mengganti regulasi khususnya ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
Penerapan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan (Studi Kasus Di Kota Malang) Purwaning Rahayu Sisworini; Abdul Majid; Herman Suryokumoro
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.769

Abstract

PPAT adalahipejabat umum yangidiberi kewenanganiuntuk membuatiakta-akta otentik mengenaiiperbuatan hukumitertentu mengenai hak atas tanahiatau hak milikiatas satuan rumahisusun. Pada saat menjalankan jabatannya PPAT diperbolehkan menarik honorarium maksimal 1%i(satu persen)idari hargaitransaksi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah  terkait honorarium PPAT sebagai upaya untuk penyetaraan pelayanan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan honorarium PPAT sebagai upaya untuk penyetaraan pelayanan. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris/atau non doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan lokus penelitian Kota Malang, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan Hukum terkait larangan penarikan uangijasa (honorarium) PPATatermasuk uang jasaa(honorarium) saksi tidak bolehimelebihi 1% (satu persen)idari harga transaksiisangat rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, pemahamaan, penaatan hukum, pengharapan hukum, budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum.
Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia Dwi Fidhayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.722

Abstract

Shadow banking merupakan bank bayangan, dimana suatu lembaga bukan bank tetapi menjalankan kegiatan selayaknya bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia dan urgensi pembentukan regulasinya. Metode penelitiannya, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode konstruksi hukum kemudian di deskripsikan. Perkembangan shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia dikategorikan menjadi dua, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial yang telah berizin dan terdaftar Otoritas Jasa Keuangan serta layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial illegal. Permasalahan dan risiko berasal dari aktivitas illegal. Satgas Waspada Investasi dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerjasama dengan Kominfo berwenang menindak layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial illegal. Urgensi pembentukan regulasi shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek filosofis berdasar pada pasal 33 UUD 1945, aspek sosiologis berdasarkan pada risiko dan dampak korban serta aspek yuridis berdasarkan karena belum adanya sanksi tertulis dalam kedua regulasi yang sudah dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Persfektif Hukum Acara Pidana di Indonesia Puti Priyana; Singgih Hasanul Baluqia; Wahyu Darmawan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.848

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengkaji dan menganalisis alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam persfektif hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normative. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana alat bukti informasi elektronik tehadap tindak pidana penipuan online berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?. Berdasarkan Pasal 184  KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, hal itu sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu untuk membantu dalam menafsirkan dan menginterprestasikan bukti elektronik hakim memerlukan keterangan ahli dalam proses pembuktiannya. Sehingga untuk alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti keterangan ahli dan petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Lampung Selatan Thio Haikal Anugerah; Muhammad Akib; H.S Tisnanta
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.830

Abstract

Artikel ini menganalisis pelaksanaan kebijakan resettlement bagi masyarakat korban bencana alam tsunami di Lampung Selatan yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi empat tahapan yaitu: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dua tahapan di awal dibuat sebelum adanya bencana (prabencana), tanggap darurat dilakukan saat terjadinya bencana, dan rehabilitasi dilakukan pascabencana. Dalam konteks bencana tsunami di Lampung Selatan pada 2018 silam, salah satu kebijakan pascabencana yang dilakukan adalah resettlement. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati No. B/613.1/VI.02/HK/2019. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa kebijakan resettlement ini dilakukan pada 4 kecamatan yang telah ditentukan yakni Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Katibung. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang dipindahkan, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi.

Page 42 of 72 | Total Record : 715

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue