cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
 41   42   43   44   45 
Kepastian Hukum Islam Terkait Honorarium PPAT Atas Jasa Pembuatan APHT Ahmad Nailul Author; Achsanatya Ubudina; Elisadiah Puspitarini
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.824

Abstract

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pada saat menjalankan jabatannya PPAT tidak menerima gaji setiap bulan, melainkan penghargaan yang berasal dari klien yang membuat akta padanya. Namun, sebagian PPAT menolak membuat akta yang berhubungan dengan perbankan karena uang jasa (honorarium) tersebut berpotensi mengandung riba. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kepastian hukum Islam terkait uang jasa (honorarium) PPAT yang diterima dari klien atas jasa pembuatan APHT. Penelitian ini adalah penelitian penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa uang jasa (honorarium) yang diterima oleh PPAT merupakan uang jasa (honorarium) yang sah menurut hukum Islam dan tidak termasuk dalam riba dikarenakan penarikan uang jasa (honorarium) bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat Islam karena termasuk dalam ranah Ijarah (sewa menyewa) yang pada hal ini merupakan sewa menyewa jasa dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Refleksi Cita Hukum Pancasila Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Gatot Dwi Hendro W; Muh. Risnain
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.808

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merefleksikan dan menemukan relasi cita hukum Pancasila dan dan pengaturan pengelolaan sumber daya alama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa refleksi mendalam tentang cita hukum Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam menghendaki adanya internalisasi nilai-nilai pancalisa dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai luhur Pancasila terenjawantahkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara harus dimaknai satu tarikan napas dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Cita hukum Pancasila ternyata dalam tataran undang-undang tidak sinkron dengan semangat Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kebijakan swastanisasi dan pembiaran kerusakan sumber daya alam menunjukkan ketidakonsistenan antara Pancasila, Konstitusi dan Undang-undang dalam konteks melindungi dan pengelolaan sumber daya alam.
Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang Oksep Adhayanto; Irman Irman; Dwi Vita Lestari Soehardi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.754

Abstract

Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga yang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan narapidana narkotika. Penelitian ini berupaya untuk melihat rekam jejak narapidana sebelum masuk ke lapas narkotika Tanjungpinang yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan terkait dengan penanggulangan narkotika khususnya aspek pencegahan dengan melihat perilaku pengguna narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey yang melibatkan 258 responden dari 864 narapidana yang ada di lapas narkotika Kota Tanjungpinang. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui sosiological approach dan statute approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Diketahui bahwa terdapat pengguna mayoritas narapidana narkotika dilapas Tanjungpinang berusia 16-40 tahun ketika pertama kali ditangkap dengan pasal mayoritas yang dikenakan adalah pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Rasa ingin tahu, ajakan teman dan faktor lingkungan yang menyebabkan narapidana dilapas narkotika Tanjungpinang terjerumus pada narkotika. Aktivitas lain yang dilakukan oleh responden selain mengkonsumsi narkotika adalah merokok, miras dan melakukan sek pra nikah. Mudahnya memperoleh narkotika jenis ganja dan sabu-sabu dikarenakan kedua jenis tersebut diedarkan sesuai dengan kemampuan keuangan pelaku. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat dilakukan melalui perbaikan dan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan yang ada dimasyarakat serta edukasi dan sosialisasi akan ancaman yang berlaku didalam UU No. 35 Tahun 2009.
Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara Arif Rohman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.760

Abstract

Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.
Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia Iwan Satriawan; Tanto Lailam
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.871

Abstract

Kasus-kasus suap dan pelanggaran kode etik yang terjadi pada hakim konstitusi menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas independensi dan integritas dari hakim Konstitusi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi pada hakim MK dan secara spesifik mengevaluasi mekanisme seleksi pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimanakah implikasinya terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi model mekanisme seleksi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam seleksi hakim MK agar menghasilkan hakim yang lebih independen dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu juga, kompetensi hakim mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstisusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen.
Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective Irwan Sugiarto; Hari Sutra Disemadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.766

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 provided advances in financial services such as financial technology (fintech) innovations. The fintech concept that adapts to technological developments is expected to facilitate a more practical, secure, and modern financial transaction process, including digital-based financial services that are currently developing around the world. The implementation of fintech in Indonesia is divided into conventional fintech and sharia fintech which provides choices for the public in accessing financial services. The problem comes from the Muslim community who still do not believe in the implementation of the Islamic financial industry especially sharia fintech. The existence of skepticism from the community is the basis of this research. This research uses normative legal research methods to describe and explaining efforts to implement sharia fintech in protecting the consumers, especially the protection of “spiritual rights”. This protection can be pursued through the spread of sharia principles in which sharia fintech financing services do not contain usury, uncertainty (ghoror), speculation (masyir), hiding damage (tadlis), harming other parties (dharar), and avoiding illegal matters (haram). Then the implementation of sharia fintech in protecting the customer's spiritual rights can also be pursued by applying financing arrangements that have been regulated by applicable regulations and by Fatwa DSN-MUI, such as contract/akad al-bai', akad ijarah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah bi al ujrah, and akad qardh.
Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia - Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.800

Abstract

The unclear and strict land border between Indonesia and Timor Leste in some segments has caused a number of problems in bilateral relations between the two countries. Unclear demarcation (limitation of one country to another bordering on land) is one of the potential factors that can trigger conflicts between the citizens of the two countries living in the border region. The existence of repeated security disturbances at the borders of the two countries further reinforces the belief that in reality unclear land boundaries between Indonesia and Timor Leste, it can easily erupt in disputes, disputes and conflicts, both between communities, or between communities and security forces. The aim of this study is to analyze the Implementation of Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) Between Indonesia - Timor Leste in Completion of The Border Dispute Disorders. To answer the legal issue this study using normative legal research. Result of this study is the Border Demarcation and Regulation (TSC - BDR) Technical Sub Committee forum was established independently under the coordination of JBC Indonesia - Timor Leste which specifically discussed the technical aspects of the Indonesia - Timor Leste border. It is hoped that the formation of the TSC-BDR can help Indonesia and Timor Leste solve the land border problems of the two countries.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA LAYAK ANAK (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta) Iva Kasuma; Ian Aji Hermawan; Melly Setyawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.787

Abstract

Kasus pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban mengalami tendensi meningkat, termasuk di kota yang telah menyandang Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak maka salah satu mandat pemerintah daerah adalah memastikan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun prinsip keadilan restoratif untuk penuntasan kasus ABH melalui diversi diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau bagaimana diversi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum diimplementasikan di Depok dan Surakarta yang merupakan Kota Layak Anak. Kajian berfokus pada permasalahan yang ada pada aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan diversi. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode sosiolegal, yang mengkombinasikan kajian isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat insititusi hukum, pemahaman mengenai diversi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversi di Kota Layak Anak belum dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif.
Kepastian Hukum Atas Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Sesuai Dengan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA I Komang Kawi Arta; Suhariningsih Suhariningsih; Indah Dwi Qurbani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.778

Abstract

Lahirnya Keputusаn Menteri Аgrаriа dаn Tаtа Ruаng/Kepаlа Bаdаn Pertаnаhаn Nаsionаl Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentаng Penunjukаn Desа Pаkrаmаn di Provinsi Bаli Sebаgаi Subyek Hаk Pemilikаn Bersаmа (Komunаl) Аtаs Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal II Ayat 1 Konversi Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sudah jelas salah satunya menegaskan mengenai tanah druwe desa. Sehingga hal ini menyebabkan suatu multitafsir. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti terhadap dаsаr munculnyа Keputusаn Menteri Аgrаriа dаn Tаtа Ruаng/Kepаlа Bаdаn Pertаnаhаn Nаsionаl Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentаng Penunjukаn Desа Pаkrаmаn di Provinsi Bаli Sebаgаi Subyek Hаk Pemilikаn Bersаmа (Komunаl) Аtаs Tanah dаn kuаt аtаu tidаk dаyа mengikаt dаri keputusаn tersebut. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penunjukkаn Desа Pаkrаmаn di Provinsi Bаli sebаgаi Subjek Hаk Pemilikаn Bersаmа (Komunаl) Atаs Tаnаh tidak konsisten dengan aturan yang ada diatasnya. Bahkan dari ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan suatu kekosongan hukum terhadap status dan kedudukan hak atas tanah druwe desa di Bali. Ideal pengaturan tanah adat di Bali sesuai dengan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA yang salah satunya menegaskan hak atas druwe desa. Hak atas druwe desa subjeknya pasti desa adat dan Desa Adat sudah mengatur hak-hak atas tanah druwe desa di Bali. Sehingga diharapkan pembuat undang-undang segera membuat peraturan perundang-undangan yang sinkron dan berkepastian hukum serta mampu mengakomodir semua jenis tanah druwe desa yang ada di Bali.
Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang July Esther; Herlina Manullang; Johan Silalahi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.850

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan serius dan masih berkembang setiap tahunnya. Salah satu peran penting dalam penanganan kejahatan ini adalah kepolisian. Limitasi terhadap peran kepolisian diharuskan sesuai dengan prosedur dan memperhatikan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pola penanganan dan penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah Non-Doctrinal. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif untuk menggambarkan korelasi antara regulasi dan kinerja Polda Sumatera Utara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil kajian menggambarkan bahwa permasalahan dalam penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah tidak dimungkinkannya penyidik menggunakan kekerasan, sehingga pola yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan 3 (tiga) hal, yakni Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Cara yang lebih efektif dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan pengawasan, ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahap pengumpulan bukti, ada kalanya menggali data dari korban dan merekam atas ijin dari korban supaya pelaku kejahatan dapat dilakukan penindakan.

Page 43 of 72 | Total Record : 715

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue