Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 12 (2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa]]>;
<![CDATA[Made Cinthya Puspita Shara]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.266 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi serta mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan dan secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum. The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of crypto currency as an investment instrument and to find out the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the legal regulation of crypto currency as an investment instrument in Indonesia is regulated in several provisions and specifically regulated in the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. Furthermore, the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia are that if there are parties in crypto transactions on futures exchanges that are known to contain elements of fraud, then the party who feels aggrieved can make an attempt to cancel so that the legal consequences of a defect of will in the transaction Crypto assets are agreements that can be canceled by law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ONDEL-ONDEL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Widya Prabarani]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.315 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p14
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan terhadap ondel-ondel berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan mengkaji pengaturan berkaitan dengan pemanfaatan ondel-ondel secara komersial dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif mengingat belum adanya aturan mengenai pemanfaatan EBT secara komersial dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian khas Betawi dapat diklasifikasikan sebagai EBT. Pengaturan terkait pemanfaatan EBT secara komersial ditemukan dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur bahwa dalam hal industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. This paper aimed to analyze the protection of ondel-ondel based on the provisions of Law Number 28 of 2014 and examine the regulations relating to the commercial use of ondel-ondel in a copyright perspective. This paper used a normative legal research method considering that there are no rules regarding the commercial use of TCE in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The approach used in this research is a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study indicated that Ondel-ondel which is one of the typical Betawi arts can be classified as TCE. Regulations related to the commercial use of TCE are found in the Law for the Advancement of Culture which stipulates that in the case of large industries and/or foreign parties wishing to use the Objects of Cultural Advancement for commercial purposes, they are required to have a permit for the Utilization of Objects of Cultural Advancement from the Minister.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN KEWENANGAN DPR TERKAIT FUNGSI ANGGARAN PADA PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Ni Made Mutia Risna Dianthi]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.631 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p06
<![CDATA[Artikel ini mempunyai tujuan agar dapat diketahuinya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan sebelum adanya Perppu No. 1/2020 serta menganalisis kewenangan DPR setelah adanya Perppu No. 1/2020. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang memiliki fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perubahan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan adanya Perpu No. 1/2020 yaitu terkait fungsi anggaran dengan adanya konflik norma antara ketentuan pada Pasal 12 Perpu No. 12/2020 dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 konflik itu berkaitan penghapusan fungsi anggaran DPR RI baik pada proses dibentuknya APBN juga pada produk hukumnya. This article aims to determine the authority of the House of Representatives based on positive law in Indonesia and to analyze the authority of the DPR after the issuance of Perppu No. 1/2020. The method used in this research is normative juridical law research through a statutory approach, namely research that has a focus on the study of statutory regulations regarding the problems in this study. The results of the study show that there is a change in the authority of the House of Representatives with the existence of Perpu no. 1/2020, which is related to the budget function with the existence of a conflict of norms between the provisions in Article 12 of Perpu No. 12/2020 with Article 23 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the conflict relates to the abolition of the budget function of the DPR RI both in the process of forming the State Budget as well as in its legal products.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Juniasih]]>;
<![CDATA[Gde Made Swardhana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.819 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi serta perkembangan pengaturan terkait financial technology pada pinjaman online illegal yang kian marak dengan sebutan sebagai P2P lending yang tidak berizin OJK sehingga dalam praktiknya sangat susah untuk menjerat P2P lending illegal yang merugikan nasabah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yang menganalisis system norma yakni penelitian normatif melalui studi kepustakaan serta dengan juga menggunakan pendekatan perundang undangan dan konseptual yang akan relevan dengan uraian pembahasan pada penelitian ini. Hasil studi menunjukkan keberadaan fintech secara umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ,dalam prespektif kebijakan hukum, terhadap pengaturan fintech P2P Illegal tidak diatur secara tegas serta pada tatanan sanski pidana tindakan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU ITE memenuhi unsur kesalahan yakni dengan memindahkan dana yang didapat dengan diancam penjara dan/atau denda diatur dalam Pasal 48 ayat (1).Namun untuk semakin mempertegas aturan hukum dalam mengantisipasi pemanfaatan P2P Lending untuk kejahatan money laundry maka diperlukan regulasi yang lebih kuat dalam pengaturan P2P lending dalam suatu peraturan perundang undangan serta memperkuat kedudukan PPATK dalam mengawasi laju P2P Lending. The aim of this resesarch is to examines the potential and regulations related to financial technology in illegal online loans, commonly referred to as Peer to Peer Lending (P2P lending) which do not have OJK licenses so that in practice it is very difficult to ensnare illegal P2P lending which is detrimental to customers. The research method used is a research system that analyzes normative research norms through literature study and by invitation and conceptual control. The legal material techniques used in this work are by taking notes, as well as examining and understanding the contents of each information obtained from legal materials, both primary and secondary. The resulsts of the study shsow that the existence of fintech is generally regulated in the Financial Services Authority In a legal policy perspective, the regulation of Illegal P2P fintech is not strictly regulated and the criminal sanction order as stated in the ITE Law fulfills the element of error, namely by transferring funds obtained with the threat of imprisonment and / or fines regulated in Article 48 paragraph (1).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI HAND LETTERING ]]>
<![CDATA[Made Arie Wiedhayanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.504 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan seni hand lettering berdasarkan hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan hand lettering tanpa ijin. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hand lettering dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki kekaburan norma termasuk ke bagian mana terkait ciptaan yang dilindungi. Hand lettering diperlukannya aturan yang jelas untuk mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan hand lettering tanpa ijin mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. This paper aims to analyze the art of hand lettering based on copyright and examine the legal protection of copyright against the use of hand lettering without permission. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the hand lettering arrangement in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has a vague norm including which parts are related to protected works. Hand lettering requires clear rules to obtain legal certainty. Copyright legal protection against the use of hand lettering without permission refers to Article 96 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright where creators who feel that their economic rights have been harmed are entitled to compensation. Compensation that can be requested for copyright violators based on Article 99 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is in the form of a request to provide income earned to the creator, either partially or completely.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE TERKAIT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Putu Anggina Agistya Budiardianti]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.446 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p15
<![CDATA[Tujuan karya ilmiah ini adalah mendapatkan pengetahuan bagaimana perlindungan kosumemen terhadap jasa pengiriman barang khususnya ketika negosiasi perbelanjaan yang terdapat di laman belanja online shopee berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. serta proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi online tersebut. Metode yang dipakai saat menyelesaikan karya ilmiah kini yakni menetapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahannya. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer yang mencakup beragam macam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi dengan menyediakan akomodasi laporan pembeli via layanan obrolan shopee sekarang, email dan juga layanan call center. Shopee sebagai perantara biasa akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Tetapi jika mediasi tidak menemui hasil yang mufakat maka pihak yang diberati dapat memerkarakan melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. The purpose of this scientific work is to gain knowledge on how to protect consumers against goods delivery services, especially when negotiating shopping on the shopee online shopping page based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. as well as the settlement process in the event of a default in the online transaction. The method used when completing scientific work now is to establish a normative legal research method that uses a statutory approach, a conceptual approach to examine the problem. The legal materials used are primary legal materials which cover various kinds of legislation and jurisprudence, and secondary legal materials which include reading materials such as books and scientific journals that are relevant to the problem in research. The results show that Shopee provides protection to consumers who make transactions by providing accommodation for buyer reports via the Shopee chat service now, email and also call center services. Shopee as an ordinary intermediary will follow up on complaints submitted by mediating between the two parties. However, if the mediation does not reach a consensus, then the party concerned can file a lawsuit through the Consumer Dispute Settlement Agency.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN UANG SERVIS PEKERJA PADA HOTEL ]]>
<![CDATA[I Made Darma Putra Sucahya]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p07
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran uang servis pekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Metode yang dipergunakan adalah metode hukm normatif. Hasil dari penelitian ini pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap upah dalam hal ini uang servis untuk pekerja/buruh yang bekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest, namun dalam hal ini pihak manajemen perusahaan tidak melaksanakan peraturan tersebut secara maksimal sehingga hak-hak pekerja/buruh menjadi tertunda. The purpose of this study was to analyze legal protection for workers and to find out the factors that caused delays in payment of worker service fees at the Swiss-Belhotel Rainforest Hotel caused by the covid-19 pandemic. The method used is the normative legal method. The results of this study that the government through legislation regarding employment has provided legal protection for wages in this case service fees for workers / laborers who work at the Swiss-Belhotel Rainforest Hotel, but in this case the company management does not implement these regulations optimally so that the rights of workers/labourers are delayed.]]>
<![CDATA[KONFLIK NORMA PADA PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Tantry Octaviani]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.895 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p11
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia dan untuk memahami akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait konflik norma pada pembiayaan penempatan PMI ini mempergunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan yakni jika Pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan pengaturan melalui “UU No. 13.2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 6/2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya); UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; PP No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Selanjutnya akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia maka akan dilakukan pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pematokan harga tinggi (overcharging) saat proses ditempatkannya PMI, dan penipuan yang lebih menjurus pada tindak pidana perdagangan orang. The purpose of this study is to provide an understanding of the financing arrangements for the placement of migrant workers in Indonesia and to understand the legal consequences of conflicting norms regarding the financing of the placement of Indonesian migrant workers. The method used in this article related to the conflict of norms in the financing of PMI placements uses normative juridical legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that if the arrangement for financing the placement of migrant workers in Indonesia has basically been carried out through "Law no. 13.2003 concerning Manpower; UU no. 6/2012 concerning Ratification of the International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families); UU no. 18/2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers; PP No. 59/2021 concerning the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers”. Furthermore, the legal consequences of conflicts of norms related to the financing of the placement of Indonesian migrant workers will be exploited by parties who cannot be accounted for, high price fixing (overcharging) during the process of placing PMI, and fraud which is more likely to lead to criminal acts of trafficking in persons.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gede Ngurah Hendra Sanjaya]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.058 KB)
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perceraian pasangan warga negara asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara Perceraian yang Pihak Penggugat dan Tergugatnya berasal dari Negara lain di Luar Indonesia atau Pasangan Warga Negara Asing dengan pertimbangan-pertimbangan seperti Penggugat telah berdomisili di Indonesia; Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisli di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertimbangan materiil yang telah didapatkan didalam proses persidangan seperti keterangan para saksi yang telah menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan menetap di Indonesia sejak 2014, walaupun perkawinannya dilakukan di Luar wilayah Hukum Indonesia dan mendaftarkan perkawinannya di luar wilayah Hukum Indonesia. Serta Tinjauan Hukum yang digunakan Majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar dalam memutus perkara tersebut, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan; Pasal 207 KUHPerdata; Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, serta Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1968. This study aims to find out, understand and analyze the considerations of the Gianyar District Court Judges in deciding the divorce case Number: 138/Pdt.G/2020/PN.Gin as well as to find out and analyze the legal review of the divorce law of foreign spouses in Indonesia. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this paper explain that the consideration of the Gianyar District Court Panel of Judges in deciding the Divorce case in which the Plaintiff and Defendant are from other countries outside Indonesia or a foreign spouse with considerations such as the Plaintiff is domiciled in Indonesia; This evidence and witness testimony confirms and confirms that the Plaintiff is domiciled in Indonesia with complete documents and legal documents issued by the Government of the Republic of Indonesia. Material considerations that have been obtained in the trial process such as statements of witnesses who have stated that the Plaintiff and Defendant have lived and settled in Indonesia since 2014, even though the marriage was carried out outside the Indonesian jurisdiction and registered the marriage outside the Indonesian legal area. As well as the legal review used by the panel of judges at the Gianyar district court in deciding the case, even though it is in Law Number 1 of 1974 concerning the Basic Law of Marriage; Article 207 of the Civil Code; Article 831 of the Civil Procedure Code, as well as the International Convention at The Hague in 1968.]]>
<![CDATA[ANCAMAN HUKUM BAGI PELANGGAR KARANTINA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Oka Nova Pradnyana]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Surya Dharma Jaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.966 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p08
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai karantina sebagai upaya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, termasuk penyebaran Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bagi pihak yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juga rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. The purpose of this study was to identify and analyze legal arrangements related to quarantine as an effort to prevent the spread of Covid-19 in Indonesia based on Law Number 6 of 2018 and the threat of punishment for violators of Covid-19 quarantine in accordance with the prevailing law in Indonesia. This writing was a normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicated that the Government has clearly and firmly regulated quarantine as an effort to prevent the spread of a disease, including the spread of Covid-19 through Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and those who violate the health quarantine rules can be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as stipulated in the provisions of Article 93 of the Health Quarantine Law.]]>
