cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 62 Documents clear
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Intan Permata Sari; Ni Ketut Supasti Darmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.798 KB)

Abstract

Pada pendirian perseroan terbatas sering ditemukan adanya pemegang saham nominee yang dimana dapat memicu timbulnya permasalahan hukum. Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham dalam pendirian perseroan terbatas ini terdapat permasalah yaitu, bagaimana keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek normatif peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian nominee adalah perjanjian yang cacat hukum sehingga dianggap perbuatan yang dianggap batal demi hukum.
PELAKSANAAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Ida Bagus Gede Bayu Suryagara; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.482 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan wajib bagi Perseroan Terbatas termasuk bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, Pasal 34 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 22 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Tannggung Jawab Sosial Perusahaan sosial dan lingkungan. Berdasarkan pada ketentuan ini, diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR pada BPR di wilayah Kuta Utara Badung begitu juga dengan sanksi hukum yang dapat diberikan untuk BPR apabila tidak melaksanakan kegiatan CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kegiatan CSR yang di laksanakan oleh BPR di Wilayah Kuta Utara ini sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, namun belum mencangkup keseluruhan dari Triple Bottom Line, dimana kegiatan CSR dalam lingkup Planet (lingkungan) masih belum banyak dilaksanakan. Adapun sanksi bagi BPR yang tidak melaksanakan kegiatan CSR berupa sanksi administratif.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA JASA AKOMODASI TIMESHARE TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA PT. ROYAL RESORT INTERNATIONAL)? Anak Agung Istri Gita Kharisma; I Ketut Markeling; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.864 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Jasa Akomodasi Timeshare Terhadap Konsumen (Studi Pada PT. RRI). Di Indonesia perkembangan pariwisata pada saat ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis sarana akomodasi, salah satunya yaitu jasa akomodasi timeshare. Tetapi dengan berkembang sangat pesatnya jasa timeshare tersebut, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus mengenai timeshare yang dibuat oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini pranata hukum yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak untuk saling mengikat. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari pihak jasa akomodasi timeshare dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila tidak mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. yaitu masalah diangkat, dikaji dan ditinjau berdasarkan teori/ketentuan hukum serta menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang. Maka Sebagai bentuk perlindungan atas hak yang tidak didapatkan sesuai keinginan konsumen maka PT. Royal Resort International memberikan ganti rugi pengembalian uang atau penggantian jasa sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak dan Di PT. Royal Resort International berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan apabila terjadi permasalahan antara pihak konsumen dengan perusahaan penyelesaian yang digunakan oleh para pihak yaitu melalui penyelesaian secara berdamai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Akomodasi Timeshare, Perjanjian, Pelaku Usaha.
PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA A.A. Ratih Saraswati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.97 KB)

Abstract

Terbatasnya hak milik atas tanah terhadap warga negara asing di Indonesia membuat warga negara asing mencari celah untuk memperoleh hak tersebut yaitu dengan perjanjian nominee. Perjanjian nominee dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN. DPS ini melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas tanah dengan menjadikan warga negara Indonesia sebagai tameng, maka dari itu perjanjian nominee dalam perkara tersebut dikatakan sebagai bentuk dari penyelundupan hukum. Hal ini akan berakibat pada keabsahan dari perjanjian tersebut, karena berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata akibat perjanjian nominee dalam perkara ini adalah batal demi hukum. Untuk mengetahui penulis mengumpulkan data dengan metode penelitian secara normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Perjanjian Nominee, Warga Negara Asing dan Akibat Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN SURAT DAN BARANG PADA IDA’S POSTAL AGENT CABANG KEROBOKAN Gusti Ayu Angie Martika; A. A. Ketut Sukranatha; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.289 KB)

Abstract

Sebagai pelayanan publik, Ida’s Postal Agent berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai macam layanan yang ditawarkan oleh pihak Pos bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Pos. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab Ida’s Postal Agent dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat Pos dan paket Pos. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan karena surat Pos atau paket Pos terlambat, rusak atau hilang dan Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Ida’s Postal Agent dalam hal terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan surat Pos dan paket Pos. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris yuridis karena penelitian diamati di dalam kehidupan nyata. Kesimpulan yang yang diperoleh, Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen diantaranya perlindungan terhadap isi surat/dokumen, waktu tempuh, perlindungan atas keterlambatan, kerusakan atau kehilangan dan perlindungan dalam bentuk asuransi barang kiriman dan perlindungan dari segi hukum. Tanggung jawab Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan jika terjadi keterlambatan adalah dengan memberi ganti rugi senilai 2 kali ongkos kirim. Jika terjadi kerusakan maka pihak pos akan memberi ganti rugi senilai dengan kerugian yang diderita (untuk kerusakan sebagian), sedangkan untuk kerusakan keseluruhan maka ganti rugi sama dengan ganti rugi kehilangan. Jika terjadi kehilangan maka ganti rugi adalah sebesar 2 kali ongkos kirim dan ditambah dengan nilai tanggungan (untuk barang yang diasuransikan).
LAYANAN PURNA JUAL PRODUK ELEKTRONIK DENGAN GARANSI Dian Pertiwi; Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.217 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah layanan purna jual produk elektronik dengan garansi. Pelaku usaha memberikan layanan purna jual dengan jaminan garansi pada setiap pembelian produk elektronik. Jaminan garansi produk hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga apabila masa berlaku garansi berakhir secara otomatis tanggung jawab pelaku usaha beralih sepenuhnya kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual dan untuk mengetahui regulasi layanan purna jual produk elektronik di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk elektronik dengan garansi dalam layanan purna jual bersifat tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Regulasi layanan purna jual produk elektronika di Indonesia ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Studi kasus: Desa Peliatan, Kecamatan Ubud) I Made Putra Sedana; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.815 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali konsumen berada pada kedudukan yang lebih rendah dari pelaku usaha, konsumen tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen serta pelaku usaha tidak memenuhi kewajibanya. Dari uraian tersebut maka penulis membahas Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang dan apakah yang menjadi hambatan bagi konsumen air minum isi ulang dalam mendapatkan perlindungan hukum. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang belum terlaksana sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUPK, depot air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang yaitu informasi tentang higiesitasi air minum isi ulang. Hambatan bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan perlindungan hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Air Minum Isi Ulang.
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TANDATANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA Putri Visky Saruji; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.456 KB)

Abstract

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata di Indonesia? Dan bagaimanakah kekuatan pembuktian dengan menggunakan tandatangan elektronik pada dokumen elektronik dalam hukum acara perdata? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai sistem hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, HIR bagi golongan Bumi Putera, untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kekuatan pembuktian dari Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN Putu Indi Apriyani; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.137 KB)

Abstract

erjanjian kawin. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan bagaimanakah akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama.
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA DENPASAR TERHADAP PEKERJA TETAP PADA PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CABANG RENON I Kadek Yoga Semarayana; I Ketut Markeling; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.424 KB)

Abstract

Persaingan yang ketat diantara para pencari pekerja, dikarenakan sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia apabila dibandingkan dengan jumlah job seeker, oleh karena itulah yang membuat posisi pencari kerja. Dengan lemahnya posisi pencari kerja perusahaan memanfaatkan situasi tersebut dalam meningkatkan efektivitas perusahaan salah satu caranya adalah dengan memberikan upah dibawah upah minimum. Salahsatu contohnya adalah PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar, yang didalam pemberian gaji/upah kepada karyawannya dibawah ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh Gubernur Bali yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini di lakukan di PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan Upah Minimum Kota Denpasar dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksaanan Upah Minimum Kota Denpasar terhadap Pekerja Tetap PT. Prudential. Jenis penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam memperoleh data guna menunjang penelitian ini menggunakan studi dokumen, wawancara dan observasi. Data yang didapat baik data kepustakaan maupun melalui wawancara kemudian diolah secara kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Setelah data itu diolah secara lengkap baru kemudian dianalisa secara defkriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar belum melaksanakan ketentuan UMK Kota Denpasar Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota secara efektif kepada para pekerja tetapnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksnaan Upah Minimum pada PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon adalah Faktor budaya mempengaruhi terhadap pelaksanaan upah minimum tersebut di karenakan ingin memaksimalkan pemasukan perusahaan serta meminimalisir pengeluaran.

Page 1 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue