cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2017)" : 66 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP ASURANSI PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT KARENA ADANYA KESENGAJAAN Gede Wisnu Yoga Mandala; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.799 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal yang berjudul  “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan”, dan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim asuransi pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan. Membahas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap asuransi pekerja yang menderita sakit karena adanya kesengajaan. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan, pekerja telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mana terhadap hal tersebut perusahaan asuransi yang dirugikan oleh pekerja tidak akan bertanggungjawab atas dana manfaat terhadap tertanggung yang terbukti sakit karena kesengajaan. Bahwa dalam adanya klaim asuransi dari pekerja yang menyatakan sakit karena kesengajaan berarti adanya itikad tidak baik sehingga perusahaan asuransi tidak patut bertanggungjawab, serta perjanjian asuransi batal demi hukum karena adanya pihak yang tidak beritikad baik.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA I Made Adi Dwi Pranatha; Putu Purwanti; A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.17 KB)

Abstract

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hokum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntu tsesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurutbab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.
AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Komang Gede Palguna Gautama; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.066 KB)

Abstract

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu kepustakaan yang beranjak dari adanya permasalahan dalam norma atau asas hukum meliputi konflik norma, kekaburan norma, atau norma kosong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dan upaya penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditur dalam hal ini menjadi kreditur konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitur. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitur dan merupakan permintaan dari kreditur. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Musnahnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA DENPASAR I Komang Cri Khrisna; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.883 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan antara das sollen ( law in book ) dan das sein ( law in action ) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta ( fact approach ), pendekatan Perundang-undangan ( the state approach ). Kehilangan kendaraan pasti saja terjadi di lapangan karna kelalaian dari pihak juru parkir atau konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan adalah perlindungan hukum  represif, yang   dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelengaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan kepada konsumen yang kehilngan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir. Dan Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir Kurangnya kesadaraan masyarakat atau konsumen terhadapap kemanaan kendaraannya sendiri seperti halnya sering kali ditemukannya kunci yang masi menyantel di stop kontak kendaraannya yang sering kali menimbulkan kehilangan kendaraan di parkiran
KEGIATAN USAHA FOTOKOPI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA Finna Wulandari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.283 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Kegiatan Usaha Fotokopi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Hak Cipta” dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha fotokopi tergolong sebagai usaha yang melanggar hak cipta atau tidak, dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha fotokopi agar usahanya tidak melanggar hak cipta. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kegiatan usaha fotokopi bukan termasuk pihak yang memiliki hak untuk memperbanyak suatu ciptaan, namun bilamana kegiatan memperbanyak ciptaan ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk dikomersilkan maka kegiatan tersebut dibenarkan. Bilamana pihak fotokopi ingin mengkomersilkan suatu ciptaan dengan memperbanyak ciptaan tersebut maka pihak fotokopi harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pencipta dan mengadakan perjanjian lisensi.
AKIBAT HUKUM DARI ADANYA PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL BAGI PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 I Gusti Ayu Sushanti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrasi Vertikal yang termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pemusatan rangkaian produksi oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena dapat menghambat pelaku usaha masuk ke dalam pangsa pasar. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam karya ilmiah ini digunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan, apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/ produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.
PENGATURAN PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Ni Putu Nugrahaeni; Gde Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.067 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia” yang memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk memahami sistem pengalihan fidusia di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia adalah pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada perima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pande Putu Keke Surya Dewantari; A.A.Sagung Wiratni Darmadi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.944 KB)

Abstract

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan juga merupakan bagian dari lingkup Hukum Perdata Indonesia oleh karenanya mengatur tentang tatacara pembagian waris dan ketentuan-ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan dalam proses suatu pewarisan dan tidak sedikit sengketa yang ditimbulkan akibat adanya suatu peristiwa pewarisan ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pewarisan dengan ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Anilisis Konsep Hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Konsep pergantian ahli waris ini telah di atur dalam Pasal 841-848 KUHPer. Selain itu KUHPer juga mengenal 3 (tiga) macam penggantian, pergantian dalam garis lurus kebawah, pergantian dalam garis ke samping, dan pergantian dalam garis menyimpang ke atas. Saran yang di berikan ialah sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpsngsn terhadap undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KETIDAKJUJURAN KARYAWAN PADA STRUK BELANJA I Kadek Adi Suhardiyana; A.A.Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.209 KB)

Abstract

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli yang terjadi antara karyawan dengan konsumen, sehingga dapat memungkinkan untuk terjadinya ketidakjujuran dalam kegiatan jual beli. Struk belanja yang dianggap hal sepele seringkali diabaikan oleh masyarakat, sehingga terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan cara merugikan pihak lain. Berdasarkan latar belakang tersebut adapun masalah yang ditemukan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait ketidakjujuran karyawan serta pertanggungjawaban terkait ketidakjujuran karyawan pada struk belanja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait ketidakjujuran karyawan serta pertanggungjawaban terkait ketidakjujuran karyawan pada struk belanja. Metode penelitian ini menggunakan penelitian secara normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan pertanggungjawaban karyawan terkait ketidakjujuran dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Karyawan bertanggungjawab memberikan ganti rugi penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Struk Belanja
PERJANJIAN GADAI YANG DIJAMIN DENGAN BARANG YANG BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN : STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SESETAN Aditya Surya Bratha; Ngakan Ketut Dunia; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.139 KB)

Abstract

Perjanjian gadai yang dijamin dengan barang yang berasal dari hasil kejahatan : studi pada PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan. Setiap nasabah yang meminjam uang dengan menggadaikan jaminan di PT. Pegadaian dianggap sebagai pemilik barang. Namun apabila jaminan yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, maka pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan serta bagaimanakah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesain permasalahan terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan. Akibat hukum dari perjanjian gadai yang jaminannya berasal dari hasil kejahatan adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan upaya-upaya atau tidakan yang dapat ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar semua pihak tidak dirugikan adalah dengan cara damai atau melalui jalur hukum.

Page 2 of 7 | Total Record : 66

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue