Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 7 No 5 (2019)" : 15 Documents clear

UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUNTIK VITAMIN C ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN TAMPAKSIRING Desak Nyoman Dwi Indah Parwati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini mempunyai judul “Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin c Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Banyaknya usaha-usaha kecantikan yang menawarkan harga murah menyebabkan konsumen tidak teliti untuk memilih jasa kecantikan yang aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen karena pelaku menjual produk yang tidak memiliki ijin edar atau illegal. Terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai suatu kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empris adalah suatu pendekatan yang menganalisa kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein. Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk Upaya hukum konsumen terhadap penyalahgunaan suntik vitamin c pada salon kecantikan di Kecamatan Tampaksiring dimana pelaku usaha tidak mau membayar ganti rugi kepada konsumen dan bentuk upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha salon kecantikan. KATA KUNCI : Upaya Hukum, konsumen, suntik vitamin c

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL MELASTI KUTA Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pekerja harian sering digunakan pelaku usaha terutama perhotelan dikarenakan memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik bagi pihak manajemen, tetapi biasanya pekerja harian tidak memiliki jaminan sosial oleh pemberi kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial berupa BPJS. Meski pemerintah sudah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS, masih ada beberapa pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Melasti Kuta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian oleh hotel Melasti Kuta dan apa yang menjadi kendala pihak hotel Melasti kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu menerapksan sistem upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif, (2) Kendala pihak hotel Melasti Kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sehingga perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, jadi jika terjadi sesuatu terhadap pekerja, perjanjian tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. . Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Program Kecelakaan Kerja, Pekerja Harian Lepas.

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI TPA DESA TEMESI KABUPATEN GIANYAR Gusti Ayu Krisma Aryastuti; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pekerja dalam pembangunan nasional memiliki peranan penting sehingga dengan meningkatnya tantangan serta resiko yang dihadapinya maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanya perusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pekerja dari pemberi kerja, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemberi kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu diteliti mengenai implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tempat Pembuangan Akhir Desa Temesi Kabupaten Gianyar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian diolah secara kualitatif. Melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Tempat Pembuangan Akhir Temesi telah mendaftarkan pekerja tetap maupun pekerja kontrak tetapi bagi pekerja harian lepas belum terdaftar dalam pengimplementasian program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh karena itu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk perlindungan pekerja. Adapun hambatan terhadap implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni ketidakjelasan perpanjangan masa kerja terhadap pekerja kontrak maupun pekerja harian lepas karena masih banyaknya pegawai tetap yang mengisi posisi jabatan. Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Pekerja

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I Nyoman Satya Wicaksana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang “pekerja” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja. Metode yang digunakan didalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar sisa perjanjian kerja dikali gaji setiap bulannya. Dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tata cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat menempuh jalur di luar pengadilan hubungan industrial (non litigasi) dan dapat juga menempuh di jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi). Kata Kunci : Perselisihan, Perjanjian Kerja, Pekerja

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG KEPADA DEBITUR WANPRESTASI DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.065 KB)

PerjanjianOkredit melahirkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak dan dalam hal ini diikuti dengan perjanjian jaminan penanggung. Jaminan penanggung muncul karena adanya perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga. Hak relatif terdapat pada jaminan penanggung yang dapat diterapkan oleh pihak tertentu yang terikat pada perjanjian dan melaksanaan kewajiban apabila terjadi wanprestasi. Maka dari itu, penulis membahas mengenai tanggung jawab penanggung pada debitur wanprestasi dalam hal terjadi kredit macet serta hambatan dari kreditur dalam merealisasikan tanggung jawab penanggung terhadap debitur wanprestasi. Pada penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan yaitu metode normatif yang bersumber pada“peraturan perundang-undanganOdan kepustakaan. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu tanggung jawab penanggung hanya sebagai penanggung oleh debitur terhadap perjanjian kredit apabilaOdebitur wanprestasi, serta hambatan dari kreditur kepada penanggung dalam8menagih hutang yang merasa tidakOperlu membayar hutang. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur, Wanprestasi, Penanggung

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT Komang Gede Trisnowinoto; R.A. Retno Murni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Di dalam Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas memiliki ha katas perusahaa. Pemegang saham mayoritas memeiliki hak dalam mengangkat para pengurus dari perusahaan atau PT, serta mengendalikan perseroan tersebut serta mengambil keputusan di dalam perusahaan termasuk menentukan gaji serta fasilitas para pejabat dalam perusahaan serta memutuskan keuntungan yang boleh dibagikan. Dalam perlindungan hukum pada pemegang saham myoritas sudah terjamin terutama melalui RUPS. Serta pemegang saham minortas perlu mendapatkan perhatian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham,Kepailitan

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Indah Dwi Rahmawati; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia terdapat banyak pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen dalam produksi kosmetika yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan Perundang-Undangan, baik peraturan didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala BPOM. Apabila konsumen tidak teliti dalam memilih produk atau barang yang diinginkan maka konsumen akan menjadi sarana objek dalam mendapatkan keuntungan oleh pelaku usaha kosmetika. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen yang dirugikan Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data yang dipergunakan berasal dari hasil data primer bersumber dari Peraturan Undang-Undang dan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya untuk berhati-hati dalam memilih produk akan mendapatkan perlindungan hukum dan berhak mengajukan upaya hukum, sebaliknya yang tidak berhati hati dalam memilih produk tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait produk kosmetik sesuai dengan aturan yang ada. Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen, Konsumen, Pelaku usaha, Kosmetika

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH ISTRI TERHADAP SUAMI SETELAH ADANYA PERCERAIAN (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR 1893 K/PDT/2015) Julian Albert Dewantara; I Made Sarjana; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015 yang mengadili perkara penghibahan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger suaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian normatif. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pengaturan hukum mengenai perjanjian hibah yang dilakukan oleh istri kepada suami setelah adanya perceraian dan akibat hukum dari perjanjian hibah suami-istri yang batal demi hukum atas obyek hibah. Penghibahan yang dilakukan oleh suami istri adalah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum sehingga mengharuskan para pihak untuk mengembalikan obyek hibah kepada keadaan semula sebelum terjadinya penghibahan. Kata Kunci: Perjanjian Hibah, Akibat Hukum, Batal Demi Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL-BELI PERUMAHAN GRIYA MESARI LOVINA-SINGARAJA Made Aprilia Widia Kristianti; R.A Retno Murni; A.A. Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.948 KB)

“Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku” dalam perjanjian jual-beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja yang mengakibatkan pada pembatasan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap hak yang diterima konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum kepada konsumen terkait adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku (standar) dalam perjanjian jual-beli perumahan dan tanggung jawab pengembang “terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual-beli Perumahan” Griya Mesari Lovina-Singaraja. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan” dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengembang Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja apabila terdapat konsumen yang dirugikan. Metode dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan socio-legal. Perlindungan hukum tersebut sudah ada dan diatur dalam UUPK yaitu berupa berhak mendapat advokasi dan penggantian ganti rugi terkait dengan adanya cacat tersembunyi serta perjanjian “tersebut dinyatakan batal demi hukum karena” mengandung klausula yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun konsumen belum pernah memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pembatasan tanggung jawab yang terdapat “dalam perjanjian jual-beli perumahan bertentangan dengan” KUHPer, UUPK dan Undang-Undang Jasa Konstruksi maka berdasarkan hal tersebut pengembang haruslah bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang terjadi pada konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku (Standar), Jual-Beli

Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Ni Made Lalita Sri Devi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini berlatar belakang terhadap Perseroan Terbatas atau yang disebut PT yang belum berstatus badan hukum. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu, akibat hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini Pertujuan untuk mengetahui lebih dalam terhadap akibat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan mengetahui tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit yaitu beralihnya kewenangan pada Direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan dan tanggung jawab Direksi juga menjadi tanggung jawab pribadi, tidak mengikat pada Perseroan.Kata kunci : Tanggung jawab, Perseroan Terbatas, Direksi, Pailit.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA