cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 03, Mei 2015" : 47 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT DALAM HAL BERALIHNYA BARANG OBJEK SEWA PADA CV. INDAH JAYA KUTA BADUNG Dewa Ayu Putu Andina Novianta; Dewa Gede Rudy; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.787 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa.Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah tanggung jawab penyewa dalam beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa dan upaya apakah yang dilakukancdalam beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian tersebut, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyewa terhadap beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa, untuk mengetahui upaya penyelesaian tentang beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analisis. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder, dengan teknik populasi. Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Tanggung jawab pihak penyewa terhadap objek sewa hanya terbatas pada hal kerusakan, kecelakaan, pencurian, dan keterlambatan pengembalian objek sewa, sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa di CV. Indah Jaya. Upaya penyelesaian beralihnya barang objek sewa di CV.Indah Jaya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu secara musyawarah mufakat, namun bila tidak ada itikad baik dari pihak penyewa maka CV. Indah Jaya berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PEKERJA YANG SAKIT Nyoman Fatma Sari; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.136 KB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam suatu perusahaan dapat terjadi saat suatu perusahaan mengalami pailit sehingga tidak mampu memenuhi gaji karyawannya. Namun pada saat sekarang, PHK dapat terjadi terhadap pekerja yang sakit. Maka dari itu, diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang – Undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 153 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) diatur mengenai larangan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya yang sakit karena didukung dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk perlindungan hukum dari PHK terhadap pekerja yang sakit selanjutnya diatur dalam Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nasib pekerja yang mengalami PHK terutama karena sakit dapat lebih diperhitungkan dan kemungkinan dapat dihindari PHK tersebut.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT. TRICON BANGUN SARANA DI JAKARTA UTARA Michael Johan Mowoka; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.387 KB)

Abstract

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Tricon Bangun Sarana di Jakarta Utara yang mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan pesangon atau ganti rugi akibat PHK tersebut. Hampir semua para pekerja yang mengalami PHK merupakan pekerja lepas/buruh yang seringkali melakukan kesalahan baik kesalahan ringan maupun kesalahan berat. Dalam prosesnya, PHK yang terjadi pada PT. Tricon Bangun Sarana dilakukan secara sepihak yaitu oleh perusahaan. Pekerja pun tidak dapat melakukan tindaklanjut dalam bentuk apapun karena para pekerja lepas tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan PHK yang mereka alami. Tulisan ini akan menjelaskan apakah pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Tricon Bangun Sarana telah sesuai dengan ketentuan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh para pekerja terhadap PHK tersebut. dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris maka diperoleh kesimpulanPHK yang dilakukan oleh PT Tricon Bangun Sarana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh para pekerja belum maksimal hanya sebatas musyawarah.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLUNGKUNG Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara; I Gusti Ayu Puspawati; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.974 KB)

Abstract

Layanan internet banking merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahankemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas,efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan internet banking tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya. Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukumdalam penyelenggaraan layanan internet banking atas data pribadi nasabah dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabangklungkung dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan internet banking.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitupenelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank BRI terhadap data pribadi nasabah yaitu Perlindungan hukum dengan self regulation yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak bank untuk melindungi nasabah seperti pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kinerja bank,dan upaya perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak bank BRI terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu terlebih dahulu dengan tindakan pemblokiran, untuk di telusuri lebih lanjut oleh pihak bank dengan mengecek ulang di sistem data bank dengan menghentikan transaksi sementara di bank BRI.
TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ( CV ) YANG MENGALAMI PAILIT Kadek Rima Anggen Suari; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.558 KB)

Abstract

Tulisan jurnal ini yang berjudul tanggung jawab sekutu terhadap CV yang mengalami pailit memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tanggung jawab para sekutu jika CV mengalami pailit tulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan normatif, sehingga ditarik kesimpulan bahwa menurut Pasal 20 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer merupakan sekutu pasif yang dimana sekutu ini hanya menyertakan modal dan hanya menantikan keuntungan dari inbreng dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Permasalahan akan timbul ketika CV mengalami kerugian karena CV mengalami pailit bagaimana dengan pertanggung jawabannya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab secara hukum ialah persekutuan komplementer sedangkan persekutuan komanditer hanya sebatas sejumlah modal yang disertakan.Kata Kunci: CV, Kepailitan, Tanggung jawab
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITUR YANG BUKAN ANGGOTA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PAKRAMAN TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN SINGARAJA I Nyoman Triambara Saputra; Desak Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.267 KB)

Abstract

Penyelesaian wanprestasi terhadap debitur yang bukan anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupateng Singaraja. Masalah yang ditimbulkan adalah proses penyelesaian yang digunakan LPD dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluar keanggotaan LPD. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan penelitian hukum yuridis empiris. Bahwa  penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluarkeanggotaan LPD adalah dengan melalui proses non litigasi, yaitu dengan melakukan mediasi antara pihak utusan dari LPD dengan utusan dari desa tempat tinggal debitur baik yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kelian Desa.
KEABSAHAN PENDAFTARAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (PT. FIFGROUP) Erland Veda Siringoringo; Ni Ketut Supasti Dharmawan; I Gusti Nyoman Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.923 KB)

Abstract

Setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kementerian Keuangan juga mengatur bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun seiring berjalannya waktu, demi kemudahan dan kelancaran dalam mendaftarkan Fidusia, maka dibentuklah sistem baru pendaftaran secara online dan pendaftaran secara manual tidak dilakukan lagi atau dihentikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah penelitian dengan judul Keabsahan Pendaftaran Fidusia Kendaraan Bermotor Secara Online Oleh PT. FIFGROUP. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari Pendaftaran Fidusia secara online dan bagaimanakah langkah atau tata cara yang ditempuh dalam mendaftarkan Fidusia secara online. Pada intinya, Pendaftaran Fidusia secara online dinyatakan sah oleh hukum dan proses Pendaftaran Fidusia secara online dan pemasukan data penting akan dilakukan setelah notaris mendapatkan semua dokumen penting yang diperlukan, yang sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu oleh PT. FIFGROUP.
KEPAILITAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP Anton Dinata; I Ketut Westra; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.658 KB)

Abstract

Perusahaan induk yang tergabung dalam kesatuan grup memiliki harta kekayaan yang berada dalam perusahaan anak. Perusahaan induk tidak menjalankan kegiatan usaha, yang dilakukan hanyalah penanaman modal, pembelian saham yang berada di perusahaan anak atau membentuk perusahaan anak tersebut dengan tata cara pendirian perseroan terbatas. Perusahaan induk ini tidak menjalankan kegiatan usaha.Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian Ini membahas dua permasalahan hukum yaitu: apakah perusahaan induk yang merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit? Dan apakah akibat hukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup?Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yaitu: perusahaan induk merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dan akibat hukum dari putusan pailit perusahaan induk terhadap anak perusahaan adalah segala aset dalam bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan anak dapat di sita oleh kurator dan hasil penjualan sahamnya tersebut untuk menambah niai dari harta debitor pailit.
PEMUTUSAN KUASA SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI (Studi Kasus : Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR) Citra Novia Antono; I Wayan Wiryawan; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.666 KB)

Abstract

Dalam pemberian kuasa seringkali terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana dapat menimbulkan berakhirnya suatu pemberian kuasa. Salah satu penyebab pemberian kuasa bisa berakhir adalah karena penerima kuasa tidak mampu melaksanakan maksud dan tujuan dari pemberian kuasa tersebut, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas, dan pada akhirnya kuasa tersebut dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Sebagai contoh kasus, di singaraja pada tahun 2016 telah terjadi gugatan mengenai pemutusan kuasa dengan Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR. Pelaksanaan pemutusan kuasa dalam kasus tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemberi kuasa dengan menunjuk atau mengangkat penerima kuasa yang baru untuk menggantikan kedudukan penerima kuasa sebelumnya, dimana pemutusan kuasa secara sepihak tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemberi kuasa sepanjang pemberi kuasa memang memiliki alasan untuk itu. Selanjutnya, dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada wanprestasi, pada kenyataannya akan membawa pengaruh terhadap faktor keberlakuan kuasa itu sendiri, dimana dengan adanya pemutusan kuasa akan menyebabkan kuasa tersebut berakhir, yang secara otomatis juga akan menghilangkan segala kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh penerima kuasa.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA TELEPON SELULAR TERKAIT PENYEDOTAN PULSA Hari Chandra Palguna; A. A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.253 KB)

Abstract

Manusia tidak dapat lepas dari kebutuhannya berkomunikasi dengan sesamanya. Berbagai macam teknologi komunikasi dikembangkan, maka telepon pun menjadi alat komunikasi. Beberapa pelaku usaha operator selular saat ini kurang bertanggung jawab terhadap konsumennya, salah satu kasusnya mengenai penyedotan pulsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena mengkajiaspek hukum, serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundangundangan, keputusan menteri, dan teori hukum. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa penyedotan pulsa telah melanggar hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar beberapa poin dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009tentang Penyelenggaraan Jasa Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ke Banyak Tujuan yakni Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, dan Pasal 18.

Page 1 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue