cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 235   236   237   238   239 
GAGASAN HUSBAND STITCH SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Achmad, Nazilah; Harefa, Beniharmoni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p22

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui peraturan tindakan husband stitch dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan studi kepustakaan sebagai tekni pengumpulan data nya. Hasil studi menunjukkan dalam persalinan pervaginam bahwa tindakan husband stitch bukan merupakan bagian resmi dari prosedur medis. Sehingga, dilakukannya tindakan tersebut justru bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga bukan termasuk ke dalam malpraktik medis karena unsur yang terkandung didalamnya adalah kesengajaan dan bukan kealpaan. Melalui tindakan tersebut, hak kesehatan reproduksi perempuan dilanggar karena dalam praktiknya tindakan tersebut mengubah bentuk kelamin perempuan yang berujung merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai peraturan perundang-undangan yang baru disahkan pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekerasan seksual. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana peraturan dan urgensi tindakan husband stitch ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. The aim of this study is to find out the regulations for husband stitch in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This study uses a normative legal research method with a statutory-regulatory approach and relies on library research as a data collection technique. The results of the study show that in vaginal births, husband stitch is not an official part of the medical procedure. Thus, the actions it took were actually contrary to applicable standards or regulations. Apart from that, this action is also not considered medical malpractice because the elements contained in it are intentional and not negligence. Through this action, women's reproductive health rights are violated because the action changes the shape of the woman's genitals which is detrimental to the party concerned. As a new statutory regulation that was passed in 2022, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is a statutory regulation that specifically regulates sexual violence. With the passing of this law, the author will examine how the regulations and urgency of husband stitch are sewn into these laws.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI CESSIE Buda Astawa, I Kadek Alit; Rudy, Dewa Gde
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p15

Abstract

Salah Satu cara penyelesaian kredit perbankan adalah melalui pengalihan piutang secara Cessie oleh bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang tersebut, juga untuk mengetahui tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang secara Cassie itu bagi debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara Cassie dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang selanjutnya disebut Akta Cessie. Pengalihan piutang secara Cessie tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan kekuatan mengikat apabila tidak diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. One way of resolving bank credit is through a Cessie receivables trial by the bank as an old creditor to a new creditor. The aim of this research is, apart from finding out the form of the transfer of receivables agreement, it is also to find out about the validity and binding force of Cassie's transfer of receivables for the debtor. This research was conducted using normative legal research methods, which use a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the transfer of receivables by Cassie was carried out with an Authentic Deed or Private Deed, hereinafter called the Cessie Deed. The transfer of receivables by way of Cessie has no legal consequences and binding force if it is not notified or approved in writing by the debtor.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MENANGANI KASUS E-COMMERCE BUSINESS Wulandani, Made Yussyta; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p17

Abstract

ABSTRAK Di saat ini, teknologi berkembang pesat berdampak pada sektor kegiatan perdagangan atau yang pada saat ini kerap dikenal dengan sebutan e-commerce business. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta faktor dipilihnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kasus e-commerce business. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum Yuridis Normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pencarian bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi telah diatur dalam peraturan di Indonesia dan memberikan dampak positif karena penyelesaian melalui mediasi lebih efisien; sederhana, cepat, dan biaya murah; kerahasiaan terjada; dan tidak memihak, serta dapat dilakukan melalui online. Kata Kunci: Mediasi, Mediasi Online, dan E-Commerce ABSTRACT At this time technology is developing rapidly which has an impact on the field of trading activities or what is currently often known as the e-commerce business. This study aims to determine the setting and selection factors of mediation as an alternative dispute resolution in e-commerce business cases. This study uses the Normative Juridical legal research method, through statutory and conceptual approaches. The search technique for legal materials in this paper uses document studies, as well as using qualitative analysis. The results of this study indicate that mediation has been regulated in Indonesian laws and regulations and has a positive impact because settlement through mediation is more efficient; simple, fast, and low cost; confidentiality is maintained; and impartial, and can be done online. Keywords: Mediation, Online Mediation, and E-Commerce
BENTUK UNSUR KESALAHAN ROBOT TRADING DALAM SUATU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (GEEN STRAF ZONDER SCHULD) Aggistri, Zayyan Syafiqah; Rahaditya, R.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p18

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk melihat unsur kesalahan pada robot trading dalam pemenuhan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) mengingat fungsi dan keunggulan robot trading yang memberikan celah untuk kejahatan terkhususnya pada penipuan investasi dengan robot trading. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian robot trading dianggap seperti manusia, mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena kesalahan terletak pada orang yang mendesain dan menggunakan robot trading. Saat ini, undang-undang yang mengatur robot trading masih belum lengkap, hanya ada regulasi yang membatasi penasehat perdagangan berjangka, namun tidak termasuk kejahatan yang melibatkan robot trading. This research is intended to look at the element of fault in trading robots in the fulfillment of a criminal offense committed by a corporation seen from the principle of no punishment without fault (Geen Straf Zonder Schuld) considering the functions and advantages of trading robots that provide a loophole for crime, especially in investment fraud with trading robots. This research uses normative legal research with a statutory and case approach. The results of the research trading robots are considered like humans, they cannot be held liable because the fault lies with the person who designs and uses the trading robot. Currently, the laws governing trading robots are still incomplete, there are only regulations that restrict futures trading advisors, but do not include crimes involving trading robots.
KEABSAHAN PERSONAL GUARANTEE DALAM MENJAMIN PINJAMAN KRAMA DESA LAIN DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Yustisia Utami, Putu Devi; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya; Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega; Yuliawati, Ni Kadek Gita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p04

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beserta keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain di LPD. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh LPD tidak memenuhi syarat perjanjian kerjasama antar desa, melainkan digantikan dengan syarat berupa Perjanjian Personal Guarantee dari krama desa setempat. Hal ini disebabkan oleh masih belum adanya bentuk perjanjian kerjasama antar desa yang disepakati dan dapat dijadikan acuan oleh LPD dalam memberikan pinjaman kepada krama desa lain. Keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata telah melanggar syarat objektif dari perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata point 4 (sebab yang halal) yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mewajibkan adanya perjanjian Kerjasama Antar Desa. Akibat hukum dari tidak sahnya Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain adalah perjanjian Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak penjamin krama desa setempat untuk melunasi kewajiban debitur krama desa lain yang wanprestasi. Pihak LPD juga tidak dapat menuntut pihak penjamin untuk memenuhi isi dari Personal Guarantee karena Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga hal ini tentu sangat merugikan pihak LPD. ABSTRACT The research aims to determine the implementation of providing credit for other village resident by the Village Credit Institution (LPD) along with the validity of the Personal Guarantee in guaranteeing loans for another village resident in the LPD. This article was written using empirical legal research methods with a statute and factual approach. This research shows the results that the implementation of credit provision for other village by the LPD does not fulfill the requirements of the inter-village cooperation agreement, but is replaced by Personal Guarantee Agreement from the local village resident. It’s because there is still no agreed form of cooperation agreement between villages that can be used as a reference by the LPD in providing loans to another village resident. The validity of the Personal Guarantee in guaranteeing other villages' resident loans has violated the objective terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code point 4 (halal causes), namely not fulfilling the provisions of Article 7 paragraph (1) letter c of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD) which requires cooperation agreements between villages. The legal consequence of the invalidity of a Personal Guarantee in guaranteeing another village's resident loan is that the Personal Guarantee agreement is null and void, so it has no legal force binding the local village resident guarantor to pay off the obligations of other village resident debtors who are in default. The LPD also cannot demand that the guarantor fulfill the contents of the Personal Guarantee because the Personal Guarantee is null and void, so this is of course very detrimental to the LPD.
PENGATURAN TERKAIT CESSIE YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait cessie di Indonesia serta akibat hukum cessie tanpa sepengetahuan debitur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendektan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait pengalihan piutang (cessie) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun cessie merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya cessie dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdata meskipun dalam KUHPerdata juga tidak mengatur secara jelas terkait cessie tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat cessie tanpa sepengetahuan debitur adalah cessie menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. ABSTRACT This study aims to identify and analyze regulations related to cessies in Indonesia and the legal consequences of cessies without the knowledge of the debtor. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this writing explain that arrangements related to the transfer of receivables (cessie) are not regulated in the Banking Law, but a cessie is an accessoir agreement from a credit agreement which is a legal product in banking. So, in the case of a cessie, the legal basis used is still the Civil Code, even though the Civil Code does not clearly regulate the cessie. The legal consequence arising from a cessie without the knowledge of the debtor is that the cessie becomes invalid because it complies with the provisions of Article 613 of the Civil Code and Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code.
PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS ATAS CIPTA POTRET DI TENGAH KEPAILITAN PERUSAHAAN Angella Haryono, Cherry; Kansil, Christine ST.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p08

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kedudukan ahli waris dari PT. Nyonya Meneer yang telah mengalami pailit. Metode yang digunakan adalah tinjauan yuridis normatif berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau selanjutnya disingkat “UU Kepailitan dan PKPU”dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 menetapkan bahwa kedudukan ahli waris PT. Nyonya Meneer adalah pemegang hak dan kewajiban dalam harta pribadi dari sisa aset PT. Nyonya Meneer. Dalam Putusan Pernyataan Pailit Nyonya Meneer Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menjelaskan bahwa penunjukan kurator oleh majelis hakim tidak menunjukkan adanya klasifikasi tingkatan kurator, atau dalam kata lain kedua kurator tersebut bekerja bersama-sama sebagai suatu “Tim Kurator”. Kurator dalam melakukan penjualan asset secara dibawah tangan dapat dibenarkan mengingat Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan. The purpose of this research is to analyze and identify the position of the heirs of PT Nyonya Meneer who have experienced bankruptcy. The method used is a normative juridical review based on applicable laws. Based on Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, or hereinafter abbreviated as "UU Bankruptcy and PKPU" and the Decision of the PT Semarang Commercial Court. Mrs. Meneer Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 stipulates that the position of the heirs of PT. Mrs. Meneer is the holder of rights and obligations in personal property from the remaining assets of PT. Mrs Meneer. In Nyonya Meneer Bankruptcy Declaration Decision Number 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg explains that the appointment of a curator by the panel of judges does not indicate a classification of curator levels, or in other words the two curators work together as a "Curator Team". The curator's ability to sell assets privately can be justified considering Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PT. PLN UPT SEMARANG Widiatmoko, Hengky; Suparnyo, Suparnyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p06

Abstract

ABSTRACT This study is to examine the legal protection of occupational safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang about the rights of workers, namely the right to obtain protection against safety ". The formulation of the problem studied is how the legal protection of the safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang employees and the obstacles and efforts made in providing employees of PT PLN UPT Semarang. The method in this research is non-doctinal research In this study, researchers used non-doctrinal legal research methods. This research is a type of legal examination that opens and sees how a rule applies in the eyes of the community, the population is PT PLN UPT Semarang and the research subjects are employees who work at the company. The method of data collection is done by means of direct research in the form of observation and interviews, besides that a literature study is used. In the data analysis method used is qualitative data analysis. Legal protection of the safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang has been running well which is indicated by making efforts, namely the provision of personal protective equipment in the form of personal protective equipment, health and employment insurance facilities as well as counseling, coaching, and supervision of workers regarding their work. Keywords: safety and occupational health, legal protection
REFORMULASI LAYANAN BANTUAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya; Puspa Sari, Ni Kadek Rista; Dewisyara Cahyani, Kadek Devia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p16

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis penyebab tidak optimalnya pelayanan bantuan hukum dan memformulasikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait dengan bantuan hukum dikumpulkan dengan metode studi dokumen, kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif. Penelitian ini menemukan terdapat tiga alasan pelayanan bantuan hukum belum optimal bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya adalah mengenai pengaturan penerima bantuan hukum terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang mengesampingkan kelompok rentan lainnya, kemudian belum jelasnya pengaturan fungsi dan kewajiban pemberi bantuan hukum diantaranya advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum serta penataan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan pendanaan yang dialokasikan oleh daerah masih perlu dibenahi. Mengenai formulsi mekanisme pelayanan bantuan hukum perlu dilakukan penataan ulang lembaga bantuan hukum dengan membagi keberadaan lembaga bantuan hukum, perbaikan ketentuan verifikasi dan akreditasi, Memperluas pendanaan bantuan hukum dengan mewajibkan daerah dalam mengalokasikan pendanaan pemberian bantuan hukum, memberikan penghargaan tergadap lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan bantuan hukum secara optimal, serta membentuk pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan bantuan hukum dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan. ABSTRACT This research will analyze the causes of non-optimal legal aid services and formulate a mechanism for providing legal aid services. This research is normative research with statutory, analytical and conceptual approaches. Primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals and articles related to legal aid were collected using the document study method, then analyzed using descriptive techniques. This research found that there are three reasons legal aid services have not been optimal for the poor, including the regulation of legal aid recipients limited to people or groups of poor people who exclude other vulnerable groups, then the unclear regulation of the functions and obligations of legal aid providers including advocates, paralegals, lecturers and law faculty students as well as the arrangement of verification and accreditation of legal aid institutions and funding allocated by the regions still need to be addressed. Regarding the formulation of legal aid service mechanisms, it is necessary to reorganize legal aid institutions by dividing the existence of legal aid institutions, improving verification and accreditation provisions, expanding legal aid funding by requiring regions to allocate funding for legal aid, giving awards to legal aid institutions that are able to provide legal aid optimally, and forming integrated supervision of legal aid services and including the community in supervision.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN COVERNOTE SEBAGAI CONDITION PRECEDENCE PENCAIRAN KREDIT BANK Auliya Zulfa, Azkiya; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p08

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam penyalahgunaan keadaan pembuatan Covernote yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapatnya penyalahgunaan keadaan oleh Notaris dalam pembuatan Covernote sebagai condition precedent atau jaminan pencairan kredit bank. Sebagaimana dibuktikan dengan terjadinya kasus pada Putusan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang melibatkan Notaris X dalam pemberian Kredit Investasi Refinancing. Hal ini menjadi cerminan bahwa Notaris dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebab tidak adanya aturan yang mengikat Notaris dalam membuat Covernote sehingga pentingnya terdapat kepastian hukum secara normatif. Dalam hal ini, diperlukan adanya penambahan klausul terkait kewewenang Notaris dalam membuat Covernote sebagai jaminan pencairan kredit Bank dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai upaya preventif dalam Notaris membuat Covernote. This paper is meant to identify notary responsibilities in the abuse of the covernote circumstances that are not consistent with the actual circumstances. The research method used dis normatif by referring to legislation laws by an approach to legislation and conceptual regulations. Writing shows that it isa notary misuse of circumstances in the making of covernote as a condition of corruption or a guarantee of bank credit dislocation. As evidenced by the occurrence of case number 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr that involves notary x in credits of refinancing investment. This reflects that a notary can act out of its own jurisdiction in the absence of rules that bind notaries in the making of covernote so that its importance is a normatized legal certainty. In this case, it is necessary to augment a notary clause on notarial authority in creating a covernote asa guarantee of credit disbursement of the bank's credit and oversight done by the notary's honorary council asa preventive effort in the notary making of a notary.

Page 237 of 247 | Total Record : 2464

 235   236   237   238   239 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue