Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
2,464 Documents
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLSEK DENPASAR SELATAN ]]>
<![CDATA[Widhyastuti, Ni Putu Tanthry]]>;
<![CDATA[Dharmajaya, Ida Bagus Surya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p09
<![CDATA[Tujuan tulisan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kejahatan yang sering dilakukan, yang dimana salah saunya ialah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan yang telah menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan penanggulangan oleh Polsek Denpasar Selatan. Penelitian ini juga mengangkat permasalahan yang mengenai faktor-faktor dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan dalam hal tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris. Adapula faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan, yaitu : Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor lingkungan dan juga Faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan ialah Upaya Pre emtif, Upaya preventif dan juga Upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sesuai dengan apa yang ada didalam Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan. The purpose of this paper is motivated by the problem of crimes that are often committed, one of which is the Criminal Act of Violent Theft related to the crime case that occurred in the jurisdiction of the South Denpasar Police which has become a serious concern for countermeasures taken by the South Denpasar Police. This study also raises issues regarding factors and countermeasures carried out by the South Denpasar Police in terms of violent theft. This study also used empirical legal research. There are also factors that influence the occurrence of violent theft in the jurisdiction of the South Denpasar Police Station, namely: Economic factors, educational factors, environmental factors and also alcoholic beverage factors. Countermeasures carried out by the South Denpasar Police are Preemptive Efforts, Preventive Efforts and also Repressive Efforts carried out by the South Denpasar Police, in tackling violent theft in accordance with what is in Article 365 of the Criminal Code concerning Violent Theft.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT DALAM PEMANFAATAN CIPTAAN UNTUK PENGEMBANGAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF ]]>
<![CDATA[Alam Wibowo, Richard Jatimulya]]>;
<![CDATA[Saly, Jeane Neltje]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi doktrin pengayaan yang tidak jujur dalam pemanfaatan Ciptaan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk melihat regulasi yang berlaku sekaligus mencoba menegaskan doktrin dan dasar filosofis hukum yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep doktrin pengayaan yang tidak jujur tercermin dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Lebih lanjut, doktrin pengayaan yang tidak jujur dapat berperan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap Pencipta dan Pemegang hak cipta ketika Ciptaan yang menjadi haknya digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Hal ini dikarenakan doktrin pengayaan yang tidak jujur didasarkan pada prinsip dasar hak kepemilikan, dan terbebas dari batasan perikatan yang muncul karena perjanjian maupun perundang-undangan. This research aims to analyze and identify the implementation of the doctrine of unjust enrichment in the use of Creation for the development of generative artificial intelligence. This normative juridical research was carried out using a statutory and conceptual approach to look at the applicable regulations while trying to confirm the existing legal doctrine and philosophical basis. This research shows that the concept of the doctrine of unjust enrichment is reflected in the civil law system in Indonesia, which regulates explicitly copyright protection for the moral and economic rights of Creators. Furthermore, the doctrine of unjust enrichment can provide stronger protection for creators and copyright holders when the work they are entitled to is used to develop generative artificial intelligence. This is because the doctrine of unjust enrichment is based on the basic principle of ownership rights, and is free from limitations that arise due to agreements or legislation.]]>
<![CDATA[REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE ]]>
<![CDATA[Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman]]>;
<![CDATA[Nugroho, Andriyanto Adhi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p20
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule harus dilakukan dikarenakan penjelasan mengenai doktrin ini dalam undang-undang masih belum menjelaskan secara rinci dan khusus sehingga masih sulit untuk implementasinya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan doktrin business judgement rule. Oleh karena itu, reformulasi ini harus dilakukan agar dapat menciptakan kepastian hukum serta menjadi lebih mudah dalam implementasinya dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci. Selain itu, penelitian ini juga memberikan acuan agar doktrin business judgement rule dapat diterapkan secara maksimal yaitu dari undang-undang serta praktek peradilan di beberapa negara. Dengan direformulasinya pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule, maka akan tercipta kepastian hukum sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian negara dikarenakan direksi tidak lagi takut untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroannya. This research aims to examine the reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine in Limited Liability Companies Law. The research method used is normative juridical using four approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The result of this research is a reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine must be done because the explanation regarding this doctrine in the law still does not explain it in detail and specifically, so that it is still difficult to implement it in cases related to the business judgement rule’s doctrine. Therefore, this reformulation must be carried out in order to create legal certainty and make it easier to implement because there are clear and detailed regulations that regulate it. Apart from that, this research also provides a reference to the business judgement rule’s doctrine can be implemented optimally, namely from the laws and judicial practices in several countries. With the reformulation of protection regulations for director decisions through the business judgement rule’s doctrine, then legal certainty will be created so that it has great potential to advance the country's economy because directors will no longer be afraid to make business decisions for their company.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ayu Arlita Dewi, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p04
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur penilaian dan pengikatan jaminan fidusia melalui hak cipta, serta untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap hak cipta dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan merinci aspek perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dengan menggunakan hak cipta secara umum mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dengan hak cipta dalam konteks pembiayaan atau penilaian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mensyaratkan jaminan berupa sertifikat kekayaan intelektual (sertifikat hak cipta). Namun, terkait pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia pada hak cipta, belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mekanisme pelaksanaannya. Sehingga apabila dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat menyebabkan ketidak efektifan dikarenakan belum terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai pengikatan dan eksekusi atas hak cipta secara khusus. ABSTRACT This study aims to explore the procedure for assessing and binding fiduciary guarantees through copyright, as well as to find out how the execution of fiduciary guarantees against copyright in cases of default in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach by detailing statutory and conceptual aspects. . The results showed that the implementation of fiduciary guarantees using copyright generally refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy. The conclusion of this study is that the mechanism for implementing fiduciary guarantees with copyright in the context of financing or valuation has been regulated in Government Regulation No. 24 of 2022 concerning Creative Economy, which requires guarantees in the form of intellectual property certificates (copyright certificates). However, regarding the binding and execution of fiduciary guarantees on copyright, there are no regulations that expressly regulate the mechanism for its implementation. So that if the application of copyright as a fiduciary guarantee can cause ineffectiveness because there are no provisions governing the binding and execution of copyright specifically.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Reza Larasati Zahra, Raden Roro]]>;
<![CDATA[Taupiqqurahman, Taupiqqurahman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p13
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ganti rugi pembebasan lahan proyek jalan tol Solo – Yogyakarta bagi pemilik lahan yang lahannya terkena dampak pembangunan proyek tersebut. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol seringkali melibatkan pembebasan lahan dari pemilik asli tanahnya, proyek pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta ini adalah salah satu proyek penting di negara Indonesia yang melibatkan adanya pembebasan lahan yang luas. Maka dalam konteks ini, transparansi nilai ganti rugi menjadi kunci penting dalam memastikan suatu keadilan bagi pemilik lahan yang lahannya terkena dampak. Memakai metode penelitian empiris yaitu pendekatan perundang – undangan dan wawancara. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dalam penetapan nilai ganti kerugian memerlukan proses – proses untuk ganti kerugian. Dikarenakan ada beberapa aspek, seperti terjadinya kendala, pelaksanaan kegiatannya,dan ada staf atau pejabat yang ditunjuk. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk memberitahu bahwa terdapat proses – proses dalam ganti kerugian pada masyarakat yang terdampak pada pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta. The purpose of this research is to determine compensation for land acquisition for the Solo – Yogyakarta toll road project for landowners whose land was affected by the construction of the project. Infrastructure projects such as toll road construction often involve land acquisition from the original owners of the land. The Solo – Yogyakarta toll road construction project is one of the important projects in Indonesia which involves extensive land acquisition. Using empirical research methods with a book of law approach and interviews. Then the results show that implementation in determining the value of compensation requires processes for compensation. Because there are several aspects, such as the occurrence of obstacles, the implementation of activities, and there are staff or appointed officials. The conclusion of this study is to inform that there are processes in compensation for communities affected by the construction of the Solo - Yogyakarta Toll Road.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (VERSTEK) DALAM GUGATAN PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Maharani, Kadek Putri]]>;
<![CDATA[Krisna Yanti, A.A Istri Eka]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p18
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari mengenai apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perceraian dan dasar hukum pertimbangan hakim ketika mereka memutuskan kasus perceraian verstek. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus perdata, adalah untuk memperoleh keputusan yang adil dan objektif tentang masalah yang disengketakan. Pihak pemohon dan pihak termohon biasanya hadir dalam sengketa perdata. Sering kali, dalam kasus gugatan perceraian, pihak tergugat tidak datang ke persidangan bahkan setelah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Akibatnya, Majelis Hakim memberikan putusan verstek tehadap perkara tersebut. Untuk memutuskan kasus perceraian dengan putusan verstek, majelis hakim mempertimbangkan banyak hal, termasuk prinsip kehati - hatian hukum acara untuk menghindari kerugian. Penulisan ini dibuat dalam jenis penelitian hukum normatif, yang memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan: pendekatan fakta (the fact approach) atau pendekatan perundang-undangan (the statuary approach). ABSTRACT This writing aims to study what is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding divorce and the legal basis for judges' considerations when they decide on verstek divorce cases. The purpose of the Plaintiff in filing a lawsuit with the District Court, especially in civil cases, is to obtain a fair and objective decision on the disputed issue. The applicant and the respondent are usually present in civil disputes. Often, in cases of divorce lawsuits, the defendant does not come to court even after being officially summoned by the court. As a result, the Panel of Judges gave a verstek decision on the case. To decide a divorce case with a verstek decision, the panel of judges considers many things, including the precautionary principle of procedural law to avoid losses. This writing was carried out in a type of normative legal research, which examines library materials or secondary data. This is done using one of two approaches: the fact approach or the statutory approach.]]>
<![CDATA[AKSES MENDAPATKAN KEADILAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG SEDANG BERMASALAH DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sumadi, Kadek]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p06
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia, Negara Singapura dan Malaysia. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur penyediaan dan penjaminan akses untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum di Indonesia berpedoman pada lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.” ABSTRACT The purpose of this research was conducted to analyze related to arrangements for the provision and guarantee of access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia, Singapore and Malaysia. "The research method used is normative research method. The results of the study show that arrangements related to legal aid for people who are having problems with the law in Indonesia that the right to legal aid has been universally accepted. establish a legal aid institution in the broadest sense in Indonesia. Furthermore, based on this, the procedures for providing and guaranteeing access to justice and legal assistance for people who are having problems with the law in Indonesia are guided by the attachment to the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Providing Legal Aid”]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER ]]>
<![CDATA[Cantika, Bunga]]>;
<![CDATA[Surahmad, Surahmad]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p11
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut. This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.]]>
<![CDATA[URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JATUHNYA KORBAN JIWA AKIBAT KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG ]]>
<![CDATA[Syifa, Nada]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p04
<![CDATA[Tujuan dari penilitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan untuk pihak yang terlibat dalam penyebab kebarakan depo pertamina plumpang ini. Analisis data kualitatif serta pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pertamina bisa digugat secara pidana bila tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya serta direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas. Pemerintahan pun dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui gubernur yang saat itu sedang menjabat sebagai seseorang yang menerbitkan IMB untuk warga rawa badak tersebut dan telah melakukan kelalaian karna tidak melihat legalitas yang telah terbit dan menyetujui bahwa warga rawa badak dapat menempati zona bahaya tersebut yang mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Direksi PT. Pertamina sebagai penanggungjawab serta Gubernur DKI Jakarta selaku seseorang yang menerbitkan IMB rawa badak dapat dikenakan pasal 188 KUHP. The purpose of this study is to analyze what kind of criminal liability can be imposed on the parties involved in causing the Pertamina Plumpang depot fire. Qualitative data analysis and a normative juridical approach are the methods used by researchers. The results of this research indicate that PT. Pertamina can be criminally sued if there is no good faith in resolving the problem and the directors can be held criminally responsible in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies. In this case, the government can also be held criminally liable through the governor, who at that time was serving as the person who issued the IMB for the residents of Rawa Badak, who was negligent because he did not see the legality that had been issued and agreed that the residents of Rawa Badak could occupy the danger zone, which resulted in many once the victim falls. Directors of PT. Pertamina as the person responsible and the Governor of DKI Jakarta as the person who issued the rawa badak IMB may be subject articles 188 KUHP.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI PRAKTIK OVERCHARGING BIAYA PENEMPATAN ]]>
<![CDATA[Uliarina, Ester Victoria]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Dwi Aryanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p06
<![CDATA[Tujuan penelitian ditujukan untuk mengetahui dan memahami penerapan dari zero cost yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik overcharging biaya penempatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kendala dalam penerapan dari zero cost berada pada kurangnya sinergitas antara lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, Penulis menyarankan agar terciptanya kolaborasi dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, pelimpahan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada BP2MI untuk menangani secara langsung permasalahan kasus overcharging agar penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efektif. Kemudian, BP2MI dapat menerbitkan cost structure (penetapan biaya) setiap 5 tahun sekali untuk masing-masing negara. The purpose of the research is aimed at the reader to know and understand the application of zero cost as stipulated by legislation in Indonesia and analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers from the practice of overcharging placement fees. This writing uses normative juridical research method with 2 (two) approaches, namely case approach and statutory approach. This research shows that there are obstacles in the application of zero cost in the lack of synergy between related institutions such as the Ministry of Manpower and BP2MI, the author suggests that the collaboration of BP2MI and the Ministry of Manpower, delegation of authority from the Ministry of Manpower to BP2MI to deal directly with the problem of overcharging cases so that case handling becomes faster and more effective. Then, BP2MI can issue a cost structure every 5 years for each country.]]>
