cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 237   238   239   240   241 
ANALISIS TRIAL BY THE PRESS OLEH MEDIA MASSA TERHADAP PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE Anggreni Pradnyaswari, Luh Ayu Krisnanda Sari; Yudistira Darmadi, A. A. Ngurah Oka
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i02.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai praktik praduga yang tidak dimonopoli oleh media massa melalui praktik pemberitaan selektif berdasarkan perspektif pers melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun Kekuasaan Kehakiman 2009, dan untuk memastikan apakah benar Pers Menembus Persidangan dari Yurisdiksi Independen. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pers terkait persidangan Ferdy Sambo bukan merupakan putusan ringkasan atau asas praduga tak bersalah. Dalam menjalankan tugas, hak-hak, tanggung jawab, dan peranannya perlu seseorang menguasai dan menyampaikan hak asasi kepada setiap individu. Sehubungan dengan frasa "pers telah melanggar praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," pers telah melanggar prinsip praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Trial by The Press . Dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat. ABSTRACT This study aims to answer the questions "Is the Press True?" and "Are there any presumptive practices that are not monopolized by the mass media?" by analyzing the Criminal Procedure Code and Law Number 49 of Judicial Power of 2009 from the viewpoint of the press. Jury trial with no outside influence. The methodology used in this study is standard in the field of law. This investigation concludes that the press's verdict in the Ferdy Sambo Conference was not based on summary judgment or the assumption of innocence. Someone must regulate and communicate human rights to each person so that they can fulfill their duties, rights, responsibilities, and tasks. Press freedom was breached when "the press has exceeded the Presumption of Innocence upheld in the Criminal Procedure Code," a central tenet of Trial by The Press, was used. Judges' impartiality can be compromised by public pressure and opinion, as seen in the Ferdy Sambo case, and the media's coverage of it. It's possible that judges will be influenced by or strive to ignore public opinion, depending on the circumstances.
PERMASALAHAN TERITORIAL REKLAMASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA Octaviani, Rury; Soemitro, Dian Purwaningrum; Wicaksono, Muhammad Arvin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p02

Abstract

Presiden Joko Widodo mengumumkan peraturan terkait pengendalian produk sedimentasi di laut: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan ini telah menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak teritorial reklamasi dan dampaknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil studi menjelaskan bahwa dengan keluarnya PP No. 26 Tahun 2023, maka keuntungan dan kerugian akan terwujud. Selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan regulasi dipatuhi, ekspor diperbolehkan. Sebelum bisnis dapat mulai mengekspor pasir, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan memberikan sanksi. President Joko Widodo proclaimed Government Regulation (PP) Number 26 of 2023, which pertains to the control of sedimentation products at sea. Multiple parties have raised both pros and cons regarding this regulation. The objective of this study was to examine the territorial effects of reclamation and the effects of the 2023 Government Regulation 26. This is a qualitative study employing analytical descriptive techniques. Profits and losses will result from the issuance of PP No. 26 of 2023, according to the findings of the study. Exports are permitted so long as domestic requirements are met and regulations are followed. Before a business can begin exporting sand, it must satisfy certain conditions. The government will impose sanctions if these conditions are not met.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP VAMPIRE TREATMENT DI KLINIK KECANTIKAN WANITA MUSLIMAH Panggabean, Nurul Huda; Albani Nasution, Muhammad Syukri; Hafsah, Hafsah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep hukum islam dalam perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment setelah adanya istihalah, dan hukum perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment dalam tinjauan maq??id al-Shar?'ah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vampire treatment adalah konsentrasi trombosit yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. Dari hasil observasi yang saya dapatkan dari 12 orang yang telah melakukan perawatan ini tidak ada satupun dari mereka yang mengalami efek samping negatif setelah menggunakan perawatan ini. Dalam Maqasid Syariah, menjaga jiwa (al-nafs) sangatlah penting, karena kulit merupakan pelindung terluar tubuh yang melindungi organ dalam. Hindari perawatan dengan bahan-bahan berbahaya, karena tidak hanya dapat merusak kulit, tetapi juga membahayakan kesehatan. This study aims to discuss the concept of Islamic law in beauty treatments using vampire treatment after istihalah, and the law of beauty treatments using vampire treatment in the maq??id al-Shar?'ah review. This research uses qualitative methodology with empirical legal research. The results show that vampire treatment is a platelet concentration used for dermatology and aesthetic treatments, such as baldness, skin rejuvenation, and scar restoration. From the observation that I got from 12 people who have done this treatment, none of them experienced negative side effects after using this treatment. In Maqasid Shariah, protecting the soul (al-nafs) is very important, as the skin is the body's outer barrier that protects the internal organs. Avoid treatments with harmful ingredients, as they can not only damage the skin, but also harm health.
BADAN BANK TANAH: SOLUSI DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN AKIBAT TANAH MUSNAH Milda, Milda; Kurniati, Nia; Pujiwati, Yani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p23

Abstract

Likuefaksi yang melanda daerah Sulawesi Tengah 7 tahun yang lalu, menjadi kejadian yang paling traumatis bagi masyarakat terdampak bencana tersebut. Negara memiliki peran penuh terhadap penanggulangan bencana berdasarkan konstitusi. Bukan hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan akan tetapi likuefaksi juga berdampak terhadap. Hunian yang hilang akibat tanah musnah ini menjadi peran dari Pemerintah. Akan tetapi, ketersediaan lahan yang kurang memadai masih menjadi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait fungsi Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan hunian yang hilang akibat tanah musnah. Metode yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan data yang digunakan yaitu data sekunder yang kemudian Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat likuefaksi ini adalah musnahnya tanah yang berakibat terhadap masyarakat terdampak bencana kehilangan tempat tinggal/hunian mereka. Akan tetapi, melalui Badan Bank Tanah, pemerintah memiliki cadangan tanah yang cukup untuk dapat mengakomodir penyediaan lahan bagi pembangunan hunian akibat tanah musnah. ABSTRACT The liquefaction that struck Central Sulawesi 7 years ago became the most traumatic event for the affected communities. The state plays a full role in disaster management according to the constitution. It not only resulted in loss of life and damage to buildings, but liquefaction also had an impact on the housing lost due to the vanished land, a responsibility shouldered by the Government. However, inadequate land availability remains a challenge. This study aims to explore the function of the Land Bank Agency in providing land for the reconstruction of lost housing due to vanished land. The method used in this legal research is a normative juridical study with legislative and case law approaches. The research type used is descriptive research, and the data used are secondary data, which are then collected and analyzed qualitatively normatively. The research findings indicate that the consequence of liquefaction is the disappearance of land, resulting in affected communities losing their homes. However, through the Land Bank Agency, the government has sufficient land reserves to accommodate the provision of land for housing development due to vanished land.
DAMPAK GAGAL BAYAR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KOLEKTIBILITAS UTANG DEBITUR PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN Akbar, Mohamad Raymond; Maulisa, Nadia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p09

Abstract

Tujuan penelitian berangkat dari lahirnya program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program tersebut dengan menyalurkan KUR melalui kantor Unitnya dengan jumlah pinjaman maksimal sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini mengkaji mengenai (i) langkah-langkah BRI Unit untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur pada penyaluran KUR, (ii) dampak kolektibilitas utang debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) setelah kreditur menerima manfaat klaim. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang didasari Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR di dahului dengan dibuatnya perjanjian Surat Pengakuan Utang. Jika terjadi gagal bayar oleh debitur, maka upaya yang dilakukan oleh BRI Unit adalah melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin dengan melampirkan Sertifikat Penjaminan atas nama penerima KUR serta dokumen-dokumen yang ditentukan. Hasil klaim berupa pembayaran sebesar 70% dari pelunasan utang debitur. Dampak pembayaran klaim adalah utang debitur tetap ada, karena pembayaran klaim tidak melunasi atau mengurangi sisa utang debitur. Pelaporan SLIK debitur juga tetap mengkuti hari tunggakan pinjaman. Penambahan hari tunggakan utang debitur menyebabkan laporan SLIK turut memburuk, yang menggambarkan penilaian kondisi keuangan serta karakter debitur yang buruk. Untuk memperbaiki kredibilitas debitur tersebut maka pelunasan utang KUR harus tetap dilakukan oleh debitur, agar penilaian SLIK debitur oleh lembaga keuangan di kemudian hari menjadi lebih baik. The research objective stems from the birth of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) distribution program in 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) as one of the State-Owned Enterprises (BUMN) supports this program by distributing KUR through its Unit offices with a maximum loan amount of up to IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) to debtors who own a micro business. This research examines (i) the BRI Unit's steps to obtain claims for debtor failure to pay in KUR distribution, (ii) the impact of debtor debt collectibility on the Financial Information Services System (SLIK) after creditors receive claim benefits. The research method used is doctrinal by collecting secondary data through literature study and regulations based on Article 12 paragraph (1), Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The research results show that KUR distribution is preceded by the making of a Debt Acknowledgment Letter agreement. If a debtor fails to pay, the BRI Unit will make a claim to the Guarantee Company by attaching a Guarantee Certificate in the name of the KUR recipient and the specified documents. The result of the claim is in the form of payment of 70% of the debtor's debt repayment. The impact of claim payments is that the debtor's debt remains, because claim payments do not pay off or reduce the debtor's remaining debt. The debtor's SLIK reporting also continues to follow the days of loan arrears. The addition of days of arrears on the debtor's debt causes the SLIK report to also worsen, which reflects a poor assessment of the debtor's financial condition and character. To improve the debtor's credibility, KUR debt repayment must still be carried out by the debtor, so that the assessment of the debtor's SLIK by financial institutions in the future will be better.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENGGUNAAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA Samiyono, Sugeng; Khairiyati, Fithry
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dijual serta mengetahui upaya penanggulangan kadaluwarsa produk makanan dan minuman, baik dari segi klaim konsumen maupun pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang dijual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum. Bahan hukum yang dipergunakan mengikat secara hukum berkaitan dengan makanan dan minuman yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan dan peraturan perundangan lain yang terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa, bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang dijual meliputi pengendalian oleh Dinas Kesehatan, pengendalian oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), dan pengendalian oleh produsen melalui pemasaran atau penjualan produk. Upaya pengawasan produk makanan dan minuman yang dijual antara lain melalui penerapan prosedur peredaran produk dan pengawasan produk. This research aims to understand consumer protection for food and beverage products sold and to determine efforts to overcome the expiration of food and beverage products, both in terms of consumer claims and control over food and beverage products sold. The research used is normative research, researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine. The legal materials used are legally binding in relation to food and drink, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 1996 concerning Food Labels and Advertisements, and Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Labels and Advertisements and other related laws and regulations. The research results state that forms of consumer protection for food and drinks sold include control by the Health Service, control by the Food Drug Monitoring Agency (BPOM), and control by producers through marketing or selling products. Efforts to monitor food and beverage products sold include, among other things, implementing product distribution procedures and product supervision.
KLAUSUL PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG DI INDONESIA Brahmanta Awatara, Nyoman Genta; Dewi Kasih, Desak Putu; Sumardika, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p21

Abstract

Tujuan dari artikel yang ditulis adalah guna mengkaji konsep klasula pada perjanjian di Indonesia dan Klausula Kelestarian Lingkungan pada penanaman modal langsung yang di lakukan di Indonesia. Pada artikel ini digunakan suatu metode dalam melakukan penelitian yaitu normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep klausul pada perjanjian di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan asas Kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam berkontrak pada penerapannya. Apabila dikaitkan kemudian terhadap Klausul Kelestarian Lingkungan, maka perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia, berdasarkan asas kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian maka dapat disertakan pada perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia. Adapun kemudian dapat dituangkan lebih rigid apabila dibuat dalam bentuk badan hukum perseroan, maka dapat disertakan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Lingkungan sekitar serta klausul kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah tetapi juga kepada perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya, perjanjian permulaan penanaman modal langsung di Indonesia dapat diwajibkan disertakan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan pada ruang lingkup investasi di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the concept of clauses in agreements in Indonesia and the Environmental Sustainability Clause in direct investment made in Indonesia. This writing uses a normative research method, namely legal research using a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the concept of clauses in agreements in Indonesia can be carried out based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith in its application. When linked later to the Environmental Sustainability Clause, direct investment agreements in Indonesia, based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith, can be included in direct investment agreements in Indonesia. As for later, it can be stated more rigidly if it is made in the form of a company legal entity, then it can be included in the form of Corporate Social Responsibility related to the surrounding environment and environmental sustainability clauses that can provide benefits not only to the community, the government but also to the companies concerned. It is hoped that in the future, agreements for the initiation of direct investment in Indonesia may be required to be included as a measure to protect the environment in the scope of investment in Indonesia.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN (TELEMEDICINE) APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p13

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (telemedicine) di Indonesia serta untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) apabila terjadi kerugian terhadap pasien. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine merupakan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi pada bidang kesehatan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari terciptanya banyak aplikasi kesehatan daring yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun, perkembangan ini belum diikuti dengan regulasi yang membahas dengan eksplisit terkait pelayanan kesehatan dengan basis telemedicine. Adapun pengaturan penyelenggaraan layanan telemedicine diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan telemedicine masih belum diuraikan dengan jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika yang dimungkinkan terjadi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) yang memicu kerugian terhadap pasien mampu menyampaikan aduannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai ketentuan UU Praktik Kedokteran dan dapat menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan UUPK yakni lewat pengadilan maupun di luar pengadilan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements for health service providers (telemedicine) in Indonesia and to analyze the legal liability of health service providers (telemedicine) in the event of harm to patients. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research study indicate that telemedicine is a development of information and communication technology in the health sector that is of interest to the wider community. This can be seen from the emergence of many online health applications that provide remote consultation services between doctors and patients. However, this development has not been followed by regulations that explicitly regulate telemedicine-based health services. Arrangements for the provision of telemedicine services are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Considering that the implementation of telemedicine services is still not clearly regulated, it can be concluded that there are several problems that are likely to occur. With regard to the legal responsibility of health service providers (telemedicine) that cause harm to patients, they can submit complaints to the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the provisions of the Medical Practice Law and can claim compensation in accordance with the provisions of the UUPK, namely through the court or outside the court.
TINDAK PIDANA PENGEMISAN LANSIA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Tajriyani, Nur Syamsi; Hasiando Sinaga, Samuel Calvin; Abimanyu, Enditianto; Parlinggoman Sinaga, David
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengemisan lansia pada platform media sosial dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pengemisan lansia di platform media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengemisan di tempat umum, termasuk di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 504 KUHP Kolonial. Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan mengenai pengemisan oleh lansia tidak diatur secara khusus, meskipun ada aturan mengenai pemanfaatan anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengemisan lansia di media sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah pengemisan yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk lansia, baik secara offline maupun online. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih perlu ditingkatkan, mengingat belum ada peraturan daerah yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Secara keseluruhan, fenomena pengemisan lansia di media sosial menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga integritas dan keamanan nasional dari praktik-praktik eksploitasi semacam ini. The aim of this research is to examine the begging of elderly people on social media platforms in relation to the positive legal provisions that apply in Indonesia. This research is a type of normative legal research. The results of this research show that the phenomenon of begging for elderly people on social media platforms in relation to positive legal provisions in Indonesia, can be concluded that the act of begging in public places, including on social media, can be categorized as a criminal act according to Article 504 of the Colonial Criminal Code. However, in the new National Criminal Code, provisions regarding begging by the elderly are not specifically regulated, although there are regulations regarding the use of children to beg. This shows that there is a legal vacuum regarding begging for elderly people on social media. The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has issued a Circular to prevent begging that exploits vulnerable groups, including the elderly, both offline and online. However, the implementation and enforcement of laws regarding this matter still need to be improved, considering that there are no regional regulations that follow up on the Circular Letter. Overall, the phenomenon of begging for the elderly on social media shows the need for clearer regulations and strict law enforcement to protect vulnerable groups and maintain national integrity and security from exploitative practices of this kind.
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG – UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, TERKAIT TERSANGKA YANG WAJIB DIANGGAP TIDAK BERSALAH DI POLRESTA DENPASAR Sastra Nugraha, I Made Aditya; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p20

Abstract

Negara Indonesia sangat menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di kehadapan hukum tanpa pengecualian. Biarpun orang tersebut telah diduga ikut serta dan sebagai pelaku tindak pidana dengan diperolehnya alat bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian jika dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah maka dapat memunculkan permasalahan, yaitu bagaimana proses penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar serta apa saja faktor penghambat ditingkat penyidikan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukanlah suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan observasi guna dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan langsung melakukan penelitian turun ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dikarenakan polisi telah melakukan konferensi pers terhadap para tersangka narkotika yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena tersangka masih dalam proses penyidikan. Adapun faktor penghambat, yaitu terjadinya pertentangan antara kebijakan kepolisian dengan undang – undang yang berlaku. ABSTRACT The State of Indonesia is highly upholding Human Rights and all Indonesian citizens have the same position before the law without exception. Even if the person has been suspected of participating and as a criminal offense by obtaining the initial evidence, in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, then the person who has been suspected as the perpetrator of the crime must be presumed innocent before a court decision which states his guilt and has permanent legal force. The policy in the field carried out by the police if related to the principle of presumption of innocence can raise problems, namely how the process of applying Article 8 paragraph (1) of the Judicial Power Act, related to suspects considered innocent until there is a court decision with permanent legal force, at the investigation level at Denpasar Police and what are inhibiting factors at the investigation level. To answer these questions, a study was conducted. This type of research used in this study is empirical legal research, which is a method carried out by observation in order to be able to see the law in the real sense or by directly carrying out research into the field. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the policy in the field conducted by the police can be said to be contrary to the principle of presumption of innocence, because the police have conducted a press conference on narcotics suspects who do not have permanent legal force, because the suspect is still under investigation. The inhibiting factors, namely the conflict between police policy and applicable laws.

Page 239 of 247 | Total Record : 2464

 237   238   239   240   241 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue