cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 238   239   240   241   242 
TINJAUAN YURIDIS VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Fatoni, Muhammad; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p25

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah secara yuridis victim precipitation dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan. Victim precipitation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara pelaku dan korban yang saling berkontribusi pada terjadinya suatu kejahatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali disebabkan oleh adanya provokasi dari korban, hal ini sebagaimana contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. Namun victim precipitation cenderung tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk pada kasus ini. Sehingga demi mewujudkan rasa keadilan, victim precipitation haruslah dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf f dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim menjatuhkan pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Selain itu dalam mengambil suatu keputusan, hakim tidak diatur secara limitatif bahkan hakim diberi kebebasan untuk menuangkan berbagai aspek termasuk victim precipitation demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apabila ditinjau secara hukum mempertimbangkan victim precipitation sangatlah relevan karena dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Oleh karenanya dengan dipertimbangkanya victim precipitation maka beban pertanggungjawaban ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze whether victim precipitation can be taken into consideration by judges in making decisions in cases of maltreatment. Victim precipitation is a part of criminology that studies how interactions between perpetrators and victims contribute to the occurrence of a crime. This writing uses a normative juridical legal research method with a case approach and a fact approach. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of persecution is often caused by provocation from the victim, this is as an example of the case in the decision of the Sorong District Court Number 266/Pid.B/2022/PN son. However, victim precipitation tends not to be taken into consideration by judges in making decisions, including in this case. So that in order to realize a sense of justice, victim precipitation must be taken into consideration in deciding cases of criminal acts of persecution. Article 197 of the Criminal Procedure Code paragraph 1 letter f can be used as a legal basis by a judge imposing a sentence in the crime of persecution. Apart from that, in making a decision, judges are not regulated in a restrictive manner, in fact, judges are given the freedom to express various aspects, including victim precipitation, in order to fulfill a sense of justice in society. This is in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. So that when viewed legally considering victim precipitation is very relevant because it can qualify as a juridical consideration. Therefore, by considering victim precipitation, the responsibility burden is borne by each party in accordance with the level of errors made
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MYSTERY BOX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p04

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Mystery Box yang terdapat pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian Mystery Box. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi dalam pembelian Mystery Box tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan tidak memenuhi syarat subyektif yaitu kesepakatan dan syarat obyektif yaitu obyek yang jelas diperjanjikan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah melalui pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penyelesaian sengketa di dalam maupun luar pengadilan. The purpose of writing this article is to find out the regulations regarding Mystery Boxes contained in Indonesian laws and regulations and to examine legal protection for consumers who purchase Mystery Boxes. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that the transaction in purchasing the Mystery Box does not meet the requirements for the validity of an agreement, by not fulfilling the subjective requirements, namely the agreement, and the objective requirements, namely the object that is clearly agreed upon. The legal protection that can be provided is through article 45 Indonesian Consumer Protection Act by resolving disputes inside and outside the court.
MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH: PERSPEKTIF UU ARBITRASE DAN APS Karisma Nalayanti, Ni Nyoman; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p18

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kategori kredit yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah serta untuk memahami cara mediasi yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah ini ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan menggunakan analisis hukum yang dilakukan dengan cara memelajari bahan pustaka. Penulis mencari informasi dengan tetap berpegang pada segi yuridis yang dapat tercermin dari penggunaan prinsip, asas serta berbagai peraturan dari fenomena maupun kasus yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah ialah seluruh pinjaman yang dikaitkan dengan risiko tinggi, karena peminjam mengalami wanprestasi atau bermasalah dengan kewajiban tertentu. Menurut aturan Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dapat pulih, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Salah satu upaya antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini adalah proses mediasi. Penanganan kredit bermasalah dengan metode mediasi (tanpa proses pengadilan) dilangsungkan oleh bank dengan ambisi bahwa pengutang dapat melunasi tunggakannya sebagaimana mestinya baik melalui cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun restrukturisasi. Mediasi dianggap sebagai model penyelesaian sengketa yang paling baik, karena prosedur ini tidak melalaikan kebebasan berpendapat pihak yang bersengketa. ABSTRACT This research is intended to find out what categories of credit can be said to be non-performing loans and to understand the ways of mediation that can be done in resolving non-performing loan disputes in terms of the provisions of the Arbritase and Alternative Dispute Resolution Act. The method applied in this writing is a normative juridical research method, namely by using legal analysis carried out by studying library materials. The author seeks information by sticking to the juridical aspects that can be reflected in the use of principles, principles and various regulations of phenomena and cases that are the object of research. The results showed that loans that can be said to be non-performing loans are all loans that are associated with high risk, because the borrower is in default or has a problem with certain obligations. According to Bank Indonesia regulations, non-performing loans are loans that are classified as recoverable, namely less current, doubtful, and bad. One of the efforts between creditors and debtors to solve this problem of non-performing loans is the mediation process. Handling non-performing loans with mediation method (without litigation) is carried out by the bank with the ambition that the debtor can re-make his credit payments as appropriate either through rescheduling, reconditioning or restructuring. Mediation is considered the best model of dispute resolution, since this procedure does not ignore the rights and opinions of both parties concerned
KETENTUAN SANKSI TILANG BAGI PELANGGAR TIDAK SESUAI ARAH PERJALANAN DAN MELEWATI BATAS KECEPATAN PADA JALAN TOL Suparta Yasa, Kadek Putra Dwi; Apryani, Ni Wayan Ella
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p12

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Jalan dan PP Jalan Tol sebagai aturan pokok, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagai aturan organik sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR 2014, dan Permen PUPR 2015. Sedangkan terhadap pengadaan pembangunan jalan tol diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang disempurnakan melalui PP Pengadaan Tanah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol. Bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan akan dikenakan wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup serta secara khusus atas pelanggar melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur UU LLAJ dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. ABSTRACT The purpose of this study was conducted to analyze related to the provision of fines for violators who do not comply with the direction of travel and exceed the speed limit on toll roads. "The research method used is normative research method with statue approach and conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for the implementation of road facilities on toll roads is in several statutory provisions such as the Road Law and PP Toll Roads as the main rules, then in practice there are derivative rules as organic rules as stipulated in the provisions of the 2014 PUPR Ministerial Regulation, and PUPR Ministerial Regulation 2015. Meanwhile, the procurement of toll road construction is regulated in Presidential Decree No. 36 of 2005 which was refined through PP Land Acquisition. Furthermore, based on this then related to the provision of fines for violators not following the direction of travel and exceeding the speed limit on toll roads regulated in the PP Toll Road provisions. Violators who do not comply with the direction of travel will be subject to the obligation to pay a fine of twice the toll fare for the farthest distance on a toll road section with a closed system and specifically for violators exceeding the speed limit on toll roads stipulated in the LLAJ Law, which shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiahs)”.
KONSEP CYBER NOTARY DALAM KEMUDAHAN BERBISNIS DI ERA MODERN Ariana, I Kadek Dwi; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p02

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep cyber notary dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalm pelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undngan yang mengatur mengenai konsep cyber notary. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Konsep cyber notary dimaknai hanya sebatas pada sertifikasi transaksi elektronik, namun UUJN membuka peluang agar cyber notary diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan. Jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melayani dunia usaha. Bagi dunia usaha selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/keluwesan. Adanya konsep kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Konsep cyber notary dapat dipergunakan sebagai pranata dalam menjembatani terciptanya dunia bisnis yang aman, cepat dan terstruktur terlebih diera pandemic covid-19 seperti saat ini. The purpose of this study is to knowing the concept of cyber notary in increasing the ease of doing business index in Indonesia. The method used in this research is by using the normative juridical method because it has been regulated in the laws and regulations governing the concept of cyber notary. The technique used is Library Research, where a way to obtain data is through library research. The results of this study indicate that the concept of cyber notary is interpreted only as a certification of electronic transactions, but UUJN opens opportunities for cyber notary to be further regulated in the legislation. The position of a notary is closely related to service to the community, especially in serving the business world. For the business world, besides requiring legal certainty, speed/flexibility is also needed. The existence of the concept of ease of doing business from the world bank is an indication that the business world wants countries to issue a number of policies that support the world in terms of ease of doing business. The concept of a cyber notary can be used as an institution in bridging the creation of a safe, fast and structured business world, especially in the current era of the COVID-19 pandemic.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) PASCA UU CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Indah; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p11

Abstract

Alih daya atau outsourcing merupakan kegiatan bisnis yang umum di mana suatu perusahaan menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang sebelumnya ditangani oleh para pekerja di suatu perusahaan. Di Indonesia, aturan dan regulasi terbaru yang terkait dengan outsourcing telah diberlakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan efektivitas praktik ini. Namun, implementasi aturan baru ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan outsourcing pasca UU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan outsourcing pasca UU Cipta Kerja telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis di sebagian besar perusahaan. Meskipun demikian, praktik ini juga memunculkan kekhawatiran terkait dengan prinsip keadilan, seperti upah yang lebih rendah, kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja outsourcing, dan ketidakpastian pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan untuk memastikan bahwa praktik outsourcing dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi pekerja yang terlibat. Dalam kesimpulannya, implementasi UU Cipta Kerja telah meningkatkan efektivitas praktik outsourcing di Indonesia. Namun, evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan terpenuhi bagi karyawan yang terkena dampak dari praktik ini. ABSTRACT Outsourcing is a common business practice where a company uses third-party services to handle certain tasks that were previously handled by workers in a company. In Indonesia, new regulations related to outsourcing have been implemented through the Omnibus Law on Job Creation to increase the effectiveness of this practice. However, the implementation of these new regulations needs to be evaluated based on the principle of justice. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of post-Omnibus Law outsourcing implementation by considering the principle of justice. Qualitative descriptive analysis was used to analyze the data. The results show that post-Omnibus Law outsourcing implementation has increased business effectiveness and efficiency in most companies. Nevertheless, this practice also raises concerns about the principle of justice, such as lower wages, lack of social protection for outsourcing workers, and job uncertainty. Therefore, action is needed to ensure that outsourcing practices are implemented while considering the principle of justice for workers involved. In conclusion, the implementation of the Omnibus Law has increased the effectiveness of outsourcing practices in Indonesia. However, continuous evaluation is necessary to ensure that the principle of justice is fulfilled for employees affected by this practice.
TANGGUNG JAWAB PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA MENURUT PERSPEKTIF DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL Desita Anggraheni, Ayu Surya; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p16

Abstract

Riset ini bermaksud guna untuk mengetahui susunan maupun tangung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin piercing the corporate veil. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan statute approach & conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP BUM Desa meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas bertanggung jawab secara pribadi jika audit yang dilakukan atas perintah Musyawarah Desa menemukan bahwa BUM Desa telah mengalami kerugian. Ketentuan ini merupakan wujud dari penerapan Doktrin piercing the corporate veil. ABSTRACT This study aims to determine the organizational structure and responsibilities of the BUMDes in the perspective of the doctrine of piercing the corporate veil. This research is normative legal research that uses a statute approach & conceptual approach. The results of this study show that the composition of the BUM Desa organizational apparatus in carrying out BUM Desa business activities based on the provisions of Article 15 PP BUM Desa consists of Village Deliberation, Advisors, Operational Implementers and Supervisors. On the basis of the provisions of Article 62 paragraph (1) PP BUM Desa advisers, operational implementers and/or supervisors are personally responsible if an audit conducted on the orders of the Village Deliberation finds that the BUM Desa has suffered a loss. This provision is a manifestation of the application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine.
PERANAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA Putra, I Gede Aditya; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p08

Abstract

Mengenai artikel ini bertujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai peranan penting justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dimasa yang akan datang dan dapat mengetahui Ius Constiteundum aturan justice collaborator didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode pada artikel ini ialah penelitian hukum bersifat normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum, lalu Tenik analisa data yang digunakan ialah metode bersifat kualitatif. Berdasar pembahasaan dibawa maka mampu didapatkan hasil metode justice collaborator memiliki peran hebat mempermudah penyidik serta penuntut umum dalam kasus perkara tindak pidana, terlebih lagi pada pembokaran fakta kejahatan pembunhan yang disertai dengan rencana yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh karena itu terlihat jika peranan justice collaborator ini sangat penting serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan perananan ataupun metode justice collaborator dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini. Akan tetapi terkait dengan pengaturannya justice collaborator tidak detail diatur didalam regulasi sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan pelindungan kepada justice collaborator mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model perlindungan berupa “model partisipasi langsung atau aktif, serta hak secara langsung, pengahrgaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang berstatus justice collaborator tersebut. ABSTRACT The focus of this article will be to educate people to the vital part that justice collaborators will have in the future dissemination of premeditated murder cases in Indonesia and to allow people to gain information for the Ius Constiteundum regulations for justice collaborators in Indonesian regulations and laws. The methods utilized in the current study is normative legal research, that involves a legislative approach and a study of legal concepts, which is followed by the use of a qualitative method of data analysis. Based on the discussion, it is possible to make a conclusion that the justice collaborator method has a crucial part in guiding investigators and law enforcement in criminal cases, especially in exposing details of murder cases that are secured to an extremely complicated plan that should be solved. Therefore, it is apparent the task of a justice collaborator is essential and helpful for detecting premeditated crimes, in particular scenarios of premeditated murder, which is an important topic at this time and is dangerous to many things. Therefore, the role or style of a justice collaborator in contributing in finding and comfort of the process of illustrating this premeditated murder needs to be part of every incident that expose crime on predetermined murders that occur in Indonesia. However, the regulations do not get as detail regarding the regulation of justice collaborators, and it hopes that it will soon be specific rules covering the dimensions of the protection model in the form of a "model direct or active participation, as well as direct rights, respect, reg" whenever creating concepts about safeguarding arrangements for justice collaborators regarding the prevention or disclosure of premeditated murder crimes in Indonesia in the future.
KONSEP HUBUNGAN TOTAL (TOTAL RELATIONSHIP CONCEPT) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA NASABAH Prabowo, Marcellino Mukti; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p02

Abstract

This research aims to analyze and explain the concept of total relationship agreement in providing credit. With the background of Bank Mandiri's policy in letter no. 033/SPb/MTF/VI/2023 this article was written to analyze the correlation of the Total Relationship Agreement concept with this policy and to analyze whether the use of the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri's policy is in accordance with credit grant approval procedures or not yet. By using normative juridical research methods based on Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended several times, most recently by Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector and OJK Regulation no. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks, it was found that the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri policy No. 033/SPb/MTF/VI/2023 was carried out to analyze the ability to pay credit applicants based on the debt conditions of the company where the prospective credit applicant works. With the issuance of Bank Mandiri policy no. 033/SPb/MTF/VI/2023 resulted in an analysis of approval for granting credit that was not in accordance with the procedures and procedures for analyzing approval for granting credit. The bank's confidence in the credit applicant's ability to pay credit must be achieved by analyzing credit approval methods. Analysis of approval for granting credit must be assessed objectively and in depth and based on the completeness of the credit applicant's files and information. With an analysis of approval for granting credit that is not based on existing assessment procedures, the analysis of approval for granting credit will have the potential to be an analysis that is not objective and in-depth. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada pemberian kredit. Dengan berlatar belakang pada kebijakan Bank Mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 artikel ini ditulis untuk menganalisis korelasi Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) dengan kebijakan tersebut serta menganalisis apakah penggunaan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri tersebut sudah sesuai dengan prosedur persetujuan pemberian kredit atau belum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, ditemukan bahwa Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dilakukan untuk menganalisis kemampuan membayar pemohon kredit berdasarkan kondisi hutang perusahaan tempat calon pemohon kredit bekerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 membuat terjadinya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara analisis persetujuan pemberian kredit. Kepercayaan Bank terhadap Kemampuan membayar pemohon kredit dalam membayar kredit haruslah dicapai dengan metode analisis persetujuan pemberian kredit. Analisis persetujuan pemberian kredit haruslah dinilai secara objektif dan mendalam serta berdasarkan pada kelengkapan berkas dan informasi pemohon kredit. Dengan adanya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak berdasarkan prosedur-prosedur penilaian yang ada maka analisis persetujuan pemberian kredit tersebut berpotensi menjadi analisis yang tidak objektif dan tidak mendalam.
KEDUDUKAN BEZITER TERHADAP TANAH AKIBAT DALUARSA Ramadhan, Farhan Daffa; Rizkianti, Wardani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis status seorang bezitter tanah dalam putusan No 2778/KPdt/2013 untuk mendapatkan hak atas kebendaan yang telah atau sedang didudukinya dengan cara daluwarsa serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum bezitter tersebut terhadap tanah yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder Hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu cara untuk memperoleh pengakuan atas perolehan hak milik tersebut adalah melalui acquisitive verjaring. Cara ini memungkinkan seseorang mendapatkan hak atas tanah dengan itikad baik karena daluwarsa Dalam pasal 1963 Kuhper daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu, “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” Dalam putusan No 2778/K/PDT/2013 seharusnya tergugat dapat mendapatkan haknya karena telah menguasai tanah yang selanjutnya disebut tanah sengketa selama 38 (tiga puluh delapan tahun) dan dengan itikad baik yang mana telah sesuai dengan cara mendapatkan tanah melalui daluwarsa. The purpose of this study is to analyze the status of a land bezitter in Decision No. 2778/KPdt/2013 to obtain property rights that have been or are being occupied by way of expiration and efforts to protect the bezitter's legal protection of the land hereinafter referred to as disputed land. The method in this research is normative juridical, namely through the study of legislation supported by secondary materials. The results of the study found that one way to obtain recognition of the acquisition of property rights is through acquisitive verjaring. This method allows a person to obtain land rights in good faith due to expiration In article 1963 Kuhper expiration as a way of acquiring something, namely, "Who in good faith, and based on a valid basis, acquires an immovable object, an interest, or another receivable that does not have to be paid on appointment, acquires property rights over it, by way of expiration, with a twenty-year possession. Whoever in good faith controls it for thirty years, acquires the right of ownership, without being forced to show the basis of the right." In Decision No. 2778/K/PDT/2013, the defendant should have been able to obtain his rights because he had controlled the land hereinafter referred to as the disputed land for 38 (thirty-eight years) and in good faith, which was in accordance with the method of obtaining land through expiration.

Page 240 of 247 | Total Record : 2464

 238   239   240   241   242 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue