cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 25   26   27   28   29 
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL MONTALIN DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.052 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p12

Abstract

Jamu atau dikenal dengan obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya di bidang kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen sebagai penjual dan pembeli obat tersebut dan bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran obat tradisional ilegal montalin di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara di lapangan dan data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, KUHPerdata. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaku usaha belum memiliki kesadaran hukum terkait penjualan obat tradisional ilegal montalin, responden pun masih belum memahami mengenai obat tradisional , dasar hukum serta sanksinya. (2) Peran BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilgal montalin di Kota Denpasar cukup jelas bahwa BPOM sudah rutin melaksanakan pengawasan dibidang pemeriksaan dan apabila ditemukan beredar obat montalin lagi maka BPOM tidak segan “memberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Obat Tradisional Ilegal Montalin
UPAYA PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH UD JAYA KACA DENPASAR Edward Wijaya; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.432 KB)

Abstract

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian adalah usaha ekspedisi. Jasa layanan pengangkutan atau ekspedisi sangat penting perannya dalam memperlancar arus pengiriman barang baik domestik maupun internasional. Permasalahan yang paling sering muncul dalam usaha ini adalah wanprestasi. Khususnya mengenai perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar yang sangat perlu dicermati untuk mendapatkan keuntungan dan keadilan dari berbagai pihak.Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris dimana data-data ditinjau langsung dari lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan penulis ialah jenis data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.Upaya penyelesaian Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar sering menggunakan penyelesaian secara non-litigasi, guna mendapatkan win-win solution sehingga permasalahan para pihak dapat diselesaikan dengan cepat, dan biaya ringan.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG KERAJINAN PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI DESA CELUK Putu Mas Anandasari Stiti; Anak Agung Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.247 KB)

Abstract

Industri Kerajinan Perak sudah sejak dahulu menjadi ikon dari Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Seni kerajinan perak di Desa Celuk sudah ada sejak tahun 1915-an, yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumen dan kebutuhan keagamaan. Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat geliat industri kerajinan perak di Desa Celuk mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan industri kerajinan perak yang pesat tersebut belum dibarengi dengan pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor tidak didaftarkannya merek dagang di Desa Celuk serta upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pendaftaran merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk. Metode yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk sama sekali belum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Hambatan yang terjadi erat kaitannya dengan lima faktor penegakan hukum. Faktor tersebut adalah faktor masyarakat yang hambatannya terletak pada pola pikir masyarakat yang menganggap belum ada urgensi untuk mendaftarkan merek. Faktor terakhir adalah faktor budaya yang hambatannya terletak pada masyarakat yang masih berpedoman pada sistem komunal. Demi mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan peran aktif antara masyarakat, asosiasi pengusaha perak serta pemerintah. Kata Kunci: Kerajinan Perak, Penegakan Hukum, Pendaftaran Merek
REGULASI TERKAIT PENGUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA DALAM KEGIATAN KAMPANYE Ida Bagus Putu Emanda Pramana; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.225 KB)

Abstract

Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral. Bahkan ranah politik pun tidak luput dari tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti mengganti lirik terhadap sebuah lagu untuk kepentingan politik itu sendiri. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan kampanye dapat dikatakan komersial serta sanksi yang didapatkan jika mengubah lirik lagu tanpa seizin pencipta dalam kegiatan kampanye. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial karena bertujuan mencari beberapa keuntungan dan dalam pengaturan mengenai pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan politik terdapat kekosongan norma dan sanksi jika melakukan pelanggaran tersebut berupa gugatan untuk membayar ganti rugi dan dijatuhi sanksi pidana jika terbukti mencari keuntungan dari kampanye dengan memanfaatkan karya cipta tanpa seizin pencipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Kampanye, Komersial, Sanksi
KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI I Gede Widnyana; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.744 KB)

Abstract

This paper, entitled "Excuting Authority by Creditors Against Debtors Fiduciary Assignment in terms of Default". This paper uses the juridical normative analysis methods and approaches to legislation. The presence of Act Number 42 of 1999 regarding fiduciary Guarantee, is expected to create a strong security institution and is able to provide legal certainty for the borrower. However, in implementing, appeared a problem arising in the granting of loans with a guarantee that the debtor did not meet the fiduciary obligations of the debtor do or default. Therefore, this paper describes the implementation of execution by creditors against debtors in terms of fidusisia guarantee default.
TANGGUNG JAWAB KURATOR PADA TENAGA KERJA YANG DI – PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT DARI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT Ayu Putu Eltarini Suksmananda; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.392 KB)

Abstract

The background of this writing in a company bankruptcy caused thetermination of employment relationships (LAYOFFS) and of course give rise tobarriers to the Curators in the fulfillment of rights – the rights of workers. In the caseof a company that is experienced in bankruptcy, labor should have precedence ofpayment, wages of workers often occur unnoticed by Curators. The purpose of thiswriting is to know the responsibility of the curator on manpower in – LAYOFFS in alimited liability company that was declared bankrupt. So from that research will bediscussed regarding the barriers – barriers that will be faced by curators in takingcare of and deal with property in bankruptcy related to the wage labor is in – layoffsand the responsibility of the curator of the workforce at the company's bankrupt onLAYOFFS –. In this study the juridical normative research methods used to comparethe provisions of laws – an invitation to the Laws Number 37 of 2004 aboutbankruptcy and Suspension of payment with the Laws Number 13 Year 2013 aboutEmployment. Conclusion in this writing to know the barriers – barriers curator intaking care of and deal with property in bankruptcy and to determine theresponsibility of the curator of the workforce laid off at a limited liability companythat was declared bankrupt.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI TPA DESA TEMESI KABUPATEN GIANYAR Gusti Ayu Krisma Aryastuti; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.183 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p09

Abstract

Pekerja dalam pembangunan nasional memiliki peranan penting sehingga dengan meningkatnya tantangan serta resiko yang dihadapinya maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanya perusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pekerja dari pemberi kerja, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemberi kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu diteliti mengenai implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tempat Pembuangan Akhir Desa Temesi Kabupaten Gianyar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian diolah secara kualitatif. Melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Tempat Pembuangan Akhir Temesi telah mendaftarkan pekerja tetap maupun pekerja kontrak tetapi bagi pekerja harian lepas belum terdaftar dalam pengimplementasian program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh karena itu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk perlindungan pekerja. Adapun hambatan terhadap implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni ketidakjelasan perpanjangan masa kerja terhadap pekerja kontrak maupun pekerja harian lepas karena masih banyaknya pegawai tetap yang mengisi posisi jabatan. Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Pekerja
KEPAILITAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP Anton Dinata; I Ketut Westra; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.658 KB)

Abstract

Perusahaan induk yang tergabung dalam kesatuan grup memiliki harta kekayaan yang berada dalam perusahaan anak. Perusahaan induk tidak menjalankan kegiatan usaha, yang dilakukan hanyalah penanaman modal, pembelian saham yang berada di perusahaan anak atau membentuk perusahaan anak tersebut dengan tata cara pendirian perseroan terbatas. Perusahaan induk ini tidak menjalankan kegiatan usaha.Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian Ini membahas dua permasalahan hukum yaitu: apakah perusahaan induk yang merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit? Dan apakah akibat hukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup?Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yaitu: perusahaan induk merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dan akibat hukum dari putusan pailit perusahaan induk terhadap anak perusahaan adalah segala aset dalam bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan anak dapat di sita oleh kurator dan hasil penjualan sahamnya tersebut untuk menambah niai dari harta debitor pailit.
AKIBAT HUKUM TIDAK DIDAFTARKANNYA MEREK DAGANG PRODUK KUE KERING TOKO “MADAME PATISSERIE” Nadira Ramadhanty; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.458 KB)

Abstract

Merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal.barang dan jasa dari suatu perusahaan. Pendaftaran merek perlu dilakukan agar produk mendapat perlindungan hukum yang sah. Studi ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendaftaran merek dagang pada suatu produk dan akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya merek dagang terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu produk mendapatkan perlindungan hukum setelah dilaksanakan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan hukum yang sah secara hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia menganut asas first to file system, berarti pemilik produk yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memiliki perlindungan hukum yang sah dan tidak ada pelaku usaha yang dapat mendaftarkan merek yang sama. Akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya suatu merek adalah pemilik merek tidak bisa mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi negara. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain yang memanfaatkan atau melakukan tindakan peniruan terhadap merek tersebut tanpa hak atau izin maka pemilik merek tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak ada bukti yang sah bahwa pemilik merek adalah sekaligus pihak pertama yang menciptakan merek tersebut. Kata kunci: Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Merek
KEDUDUKAN KREDITOR SETELAH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG HASIL PENJUALANNYA TIDAK MENCUKUPI UNTUK PELUNASAN UTANGNYA Ni Made Gunarini; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.917 KB)

Abstract

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin hak kreditor ketika debitor cidera janji dalam pelunasan utangnya, sehingga hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan fidusia dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor. Terdapat isu hukum yang dapat dikaji yaitu apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditor setelah terjadi eksekusi jaminan fidusia yang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan memperugunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utangnya dan mengetahui kedudukan dari kreditor saat menagih sisa utangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitor masih bertanggung jawab pada kreditor jaminan fidusia atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia, dan kedudukan kreditor jaminan fidusia dalam pelunasan sisa utangnya tersebut akan berubah dari yang awalnya berkedudukan sebagai kreditor separatis menjadi kreditor kongkuren. Kata Kunci : Eksekusi, Kedudukan Kreditor, Jaminan Fidusia

Page 27 of 247 | Total Record : 2464

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue