cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 23   24   25   26   27 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN Randy Sujateruna; I Gusti Ayu Puspawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.812 KB)

Abstract

Problems flats sticking on the surface due to the high investment flats that arenot coupled with knowledge of the law relating to flats, they do not pay attention tothose aspects that would later cause problems for consumers or residents of theapartment as well as the status of legal protection of ownership rights to land.Consumer the flats have legal protection with full probative force or it’s perfect overthe land title of an apartment and meet the requirements as written in the Law Number20 of 2011 on Flats. Goal in this case is to determine the legal protection for consumersagainst the ownership of apartment units and transition process to determine the rightsof consumers in the flats by Law Number 20 of 2011 on Flats. This research isnormative legal research. The final conclusion is by issuing the certificate of ownershipfor Flats, it guarantees the legal certainty and the rights certainty of the ownership offlats for the consumer and transitioning the ownership rights of the flat unit can bemade in PPAT deed and registered at the local land office.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE DI KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Siska Sulistiawati; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.143 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p06

Abstract

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha online shop menyebabkan pelaku usaha online shop memerlukan pihak lain agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha online shop adalah menggunakan jasa endorsement dari pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum serta cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse di Kota Denpasar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif serta dengan mencari data atau informasi yang telah ada dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan secara sistematis mengenai wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha online shop di Kota Denpasar, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop apabila terjadi wanprestasi dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Cara penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh pelaku usaha online shop di Kota Denpasar adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha online shop agar segera memenuhi prestasinya. Namun apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama maka dapat diselesaikan secara non litigasi. Kata Kunci : Usaha Online, Wanprestasi, Jasa Endorse
KEABSAHAN PENDAFTARAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (PT. FIFGROUP) Erland Veda Siringoringo; Ni Ketut Supasti Dharmawan; I Gusti Nyoman Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.923 KB)

Abstract

Setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kementerian Keuangan juga mengatur bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun seiring berjalannya waktu, demi kemudahan dan kelancaran dalam mendaftarkan Fidusia, maka dibentuklah sistem baru pendaftaran secara online dan pendaftaran secara manual tidak dilakukan lagi atau dihentikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah penelitian dengan judul Keabsahan Pendaftaran Fidusia Kendaraan Bermotor Secara Online Oleh PT. FIFGROUP. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari Pendaftaran Fidusia secara online dan bagaimanakah langkah atau tata cara yang ditempuh dalam mendaftarkan Fidusia secara online. Pada intinya, Pendaftaran Fidusia secara online dinyatakan sah oleh hukum dan proses Pendaftaran Fidusia secara online dan pemasukan data penting akan dilakukan setelah notaris mendapatkan semua dokumen penting yang diperlukan, yang sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu oleh PT. FIFGROUP.
Akibat Hukum Dari Perjanjian Menyewakan Kembali Tanpasepengetahuan Pemilik Indekos (Pada Ciputra House) Adik Ciputri Arya Permata; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.982 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Akibat Hukum dari Perjanjian Menyewakan Kembali Tanpa Sepengetahuan Pemilik Indekos (Pada Ciputra House). Seiring dengan perkembangan dan pola hidup masyarakat saat ini, semakin menikat pula kebutuhan akan hidupnya untuk memiliki tempat tinggal. Hal ini yang banyak menyebabkan masyarakat yang kurang mengetahui bila menyewakan kembali tidak di perbolehkan oleh Undang-Undang. Permasalahan adalah Bagaimana akibat hukum menyewakan kembali serta faktor-faktor penyebab pihak ketiga menyepakati perjanjian. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian dilakukan berdasar fakta-fakta yang terdapat dilapangan yanggmengkajiipelaksanaan dan implementasi dalam ketentuan yang diatur perundang-undangan di masyarakat. Hasil penelitian di lapangan akibat hukum perjanjian menyewakan kembali tanpa sepengetahuan pemilik tidak sah pada ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman serta factor-faktor penyebab penyewa menyewakan kembali kepada pihak ketiga kamar di Ciputra House karena kurangnya ke sadar baik dari pihak penyewa atau pihak ketiga bahwa tindakan yang dilakukan pihak penyewa menyewakan kembali dilarang oleh Undang-Undang apabila tanpa persetujuan tertulis dari pemilik. Di sarankan bagi pemilik lebih berhati-hati dalam menyewakan kamar kos agar tidak terjadi pristiwa yang tidak di inginkan dan pihak penyewapun dalam menyewa harus menanyakan mengenai objek sewa tersebut secara langsung kepada pemilik. Kata Kunci:PPerjanjian, Sewa-Menyewa, Akibat Hukum
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN Putu Indi Apriyani; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.137 KB)

Abstract

erjanjian kawin. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan bagaimanakah akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama.
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARAPURA Ni Ketut Supadianti; A.A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.118 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul ”Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura”. Gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dalam pemberian pinjaman oleh PT. Pegadaian (Persero), debitur harus mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pinjaman, namun debitur sering melakukan wanpretasi dengan tidak melunasi pinjaman itu yang mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan dilelang oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dasar hukum yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura dalam melaksanakan Lelang terhadap benda jaminan gadai dan bagaimanakah proses pelaksanaan Lelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura terhadap benda jaminan gadai. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan merujuk pada hasil dari penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan yang digunakan dasar dalam melaksanakan lelang barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura serta proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarapura. Kata Kunci : Jaminan, Gadai, Lelang, PT. Pegadaian (Persero).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN CARA HIT AND RUN Bagus Made Bama Anandika Berata; I. G. N. Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.591 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya katasepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memilikihak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jualbeli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online yang jugadikenal dengan istilah e-commerce. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jualbeli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidakbaik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalantanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah hit and run. Hal ini sudah pastimengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yangmenjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukankonsumen dengan cara hit and run. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindunganhukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelakuusaha terhadap konsumen.
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS LKS BIPARTIT TERKAIT PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Dewa Ayu Trisna Dewi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.63 KB)

Abstract

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Susunan Keanggotaan dan Tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Terkait Penyelesaian Hubungan Industrial. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit terkait penyelesaian hubungan industrial yang terjadi dalam perusahaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Nomor PER. 32/MEN/XII/2008.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING Ni Made Trisna Mayasari; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.717 KB)

Abstract

Alih daya/outsourcing adalah suatu penyerahan pekerjaan terhadap suatu perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban perusahaan. Bisnis seperti ini biasanya dapat menguntungkan para pihak, baik pada perusahaan maupun pada penerima pemborongan pekerjaan serta pekerja/buruh. Karena apapun mengenai outsourcingbaik perusahaan outsourcing maupun pihak pekerja perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Kurangnya pengetahuan hukum dari para pekerja/buruh dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali hak-hak pekerja/buruh dirampas oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.
PERLINDUNGAN HUKUM LESSOR TERHADAP OBJEK LEASING APABILA LESSEE WANPRESTASI Ni Kadek Candika Prawani; Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.28 KB)

Abstract

Leasinggmerupakannsuatuuequipment funding, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentukkperalatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakankdalam proses produksi. Lessor sebagai pemilik barang yang di-lease adalah pihakhyang paling berkepentinganajika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee, karena tidak selamanya pengambilan objek leasing dan pelaksanaan hak-haknya akibat wanprestasiipihak lessee dapat dilaksanakanmdengan lancar dan secara damai, selain itu lessorrbelum tentugdapat yakin bahwa objek leasing yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan. Sehingga, perlindungan hukum bagi lessor perlu mendapat perhatian lebih. Metode penelitiankyang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait permasalahan yang di bahas dan di kumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakanddalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap lessor dalam objek leasing apabila lessee wanprestasi adalah dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : perlindungan dilakukan melalui klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, melalui jaminan tertentu sebagai jaminan hukum bagi lessor untuk pelunasan hutangnya dan perlindungan yang diberikankepada lessor melalui ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata.

Page 25 of 247 | Total Record : 2464

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue