cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 27   28   29   30   31 
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN Dewa Made Sukma Diputra; Gede Marhaendra Wija Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.185 KB)

Abstract

Writing a scientific paper entitled "Execution of Judicial Review In The Credit Agreement With Fiduciary guarantee Not Registered ". The method used in this paper is normative. Issues raised in this paper is the execution of the credit agreement with the fiduciary guarantee in the case of debtor violate agreement and how the legal protection of debitor who the fiduciary object is not registered with fiducial guarantee executed by the creditor. From the research, the creditor can not executes fiduciary object if it has not been registered. Before executing the fiduciary object, the creditor must register a credit agreement with fiduciary insurance or may file a suit to the court that the debtor has violates the agreement.
KEKUATAN HUKUM DARI HASIL MEDIASI DI PENGADILAN Ni Komang Wijiatmawati; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16.886 KB)

Abstract

Mediation is the one of the dispute resolution that do by a third party which is calledas mediator. The use of mediation have to done first when it conducted in the first trial ofcivil case and it aimed at resolving the civil case appropriate trilogy principles of justiceand reduce the cumulate of civil case in court. The result can be shape consent judgmentand amicable agreement. The purpose of this paper is knowing how far the power of lawresolved through mediation. This research used that normative methods that use primaryand secondary data sources.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Dian Puspitawati; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.889 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p11

Abstract

Peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas atau “difable” (differently abled people) perlu diperhatikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Perusahaan GOJEK memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk bermitra dengan perusahaan GOJEK karena perusahaan GOJEK berkomitmen membuka kesempatan yang sama dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam hak kerja kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pengaturan perlindungan hukum sebagai pekerja GOJEK bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penulisan jurnal hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pengkajian kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan pokok dari jurnal ini adalah regulasi terkait hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu sudah cukup memadai yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : penyandang disabilitas, hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIMANFAATKAN OLEH PELAKU USAHA KARAOKE Gede Sattwika Yudharma Sutha; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.337 KB)

Abstract

Copyright applies in all areas of one's life is the art of music. The songs are already registered should get royalties when used for commercial purposes, one of the businesses that are often violated karaoke businesses. The purpose of this paper is to explain the legal protection of songwriter whose work is used by businesses and sanctions against the perpetrators karaoke karaoke businesses that do not have a license to a copyrighted work. Judging from his goal, this paper uses the method of normative legal research with this type of approach legislation. Sources of law derived from statutes and law books. In conclusion, all forms of legal protection against sanctions for violations song and its use is governed in the Copyright Act.
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PASAR BADUNG DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PASAR MODERN Ni Kadek Yuni Pradnyanawati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.033 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai menjadi non tunai dalam bentuk uang elektronik yang menggunakan internet. Pembayaran dengan uang elektronik lebih efektif dan efisien. Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung transaksi non tunai yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung dan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung. Dalam pembahasan dilakukan dengan jenis penelitian empiris, jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran non tunai telah diterapkan di Pasar Badung dengan menggunakan sistem GO-PAY. Tidak hanya pungutan maupun iuran ke pedagang yang dilakukan secara non tunai, pembeli juga dapat melakukan transaksi elektronik selama berbelanja. Risiko yang ditimbulkan yaitu kejahatan secara online (cyber crime) oleh hacker. Hacker akan memindahkan jumlah saldo milik korban dengan mengganti atau menyisipkan file pada server. Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia, Uang Elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) YANG DISALURKAN MELALUI BIRO JASA Kadek Lisa Kartini Mahasari Suteja; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.603 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui biro jasa bertujuan untuk melindungi hak para pekerja agar mendapat perlakuan yang layak oleh pihak pengguna jasa dan mengatur kewajiban-kewajiban pekerja dalam manjalankan pekerjaannya untuk para pengguna jasa. Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah sosio yuridis dan pendekatan analisis bahan hukum, dimana permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum yang kemudian dideskripsikan dengan argumen yang berdasarkan teori serta prinsip-prinsip hukum yang relevan yang didapatkan dalam praktek, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang disalurkan
PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PT.PETROSIDA GRESIK DAN KOPERASI UNIT DESA KERAMBITAN Ni Kadek Dewi Maharini; Anak Agung Ketut Sukranata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.583 KB)

Abstract

Perjanjian antara PT.Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan merupakan perjanjian jual beli yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457. Pihak pengecer resmi memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran harga pupuk yang telah disepakati. Sehingga masalah dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah belum sepenuhnya pihak pengecer resmi melaksanakan kewajibannya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan pihak distributor memberikan negosiasi tenggang waktu untuk pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriftif analisis,yang menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu telah lalai dalam waktu pembayaran pupuk dan upaya penyelesaian dalam permasalahan tersebut dengan cara menyelesaikan permasalah secara non litigasi (luar pengadilan). Kata Kunci : Perjanjian jual beli, wanprestasi, pupuk bersubsidi
KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN APABILA OBJEKNYA MUSNAH Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi; A. A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan jurnal ini yang berjudul kedudukan hukum hak tanggungan apabila objeknyamusnah, yang dimana metode penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, sehinggaditarik kesimpulan bahwa dimana jaminan kebendaan untuk benda tidak bergerak berupa tanahdilakukan pengikatan melalui hak tanggungan, hal demikian dilakukan untuk menghindari resikokegagalan kredit. Permasalahan akan timbul ketika tanah yang dijadikan obyek hak tanggungantersebut musnah akibat bencana alam. Jaminan hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunga Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang BerkaitanDengan Tanah. Apabila tanah yang dijadikan objek hak tanggungan terkena bencana alam, makaakan berakibat musnah pula objek hak tanggungan yang menjadi hak bank selaku kreditur.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG CACAT AKIBAT PEMAKAIAN CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA DENPASAR Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna; Desak Putu Dewi Kasih; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.79 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Cacat Akibat Pemakaian Cream Pelembab Wajah Ilegal Di Kota Denpasar”. Mempunyai wajah yang cantik dan bersih adalah impian dari seluruh kaum wanita, untuk mempercantik diri para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik yang dapat menunjang penampilannya. Di Indonesia khususnya di Kota Denpasar masih banyak sekali kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang mengakibatkan penggunanya iritasi atau cacat pada kulit wajahnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan guna mendapat kebenaran yang akurat didalam penulisan karya ilmiah ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam melakukan penelitian langsung studi kasus dilapangan dan juga melakukan wawancara sebagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila mengalami kerugian dan tanggung jawab dari pihak penjual pada saat terjadinya kerugian fisik maupun mental pada konsumen. Perlindungan Hukum bagi konsumen yang menderita iritasi atau cacat pada wajahnya sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta upaya BPOM dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal di pasaran adalah melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko atau penjual produk kosmetik secara berkala kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahayanya produk kosmetik ilegal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Konsumen
TANGGUNG JAWAB PENJUAL ROKOK ELEKTRIK PADA TRANSAKSI ONLINE Ade Angga Surya Putra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.465 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam hal penjualan rokok elektrik secara online terhadap konsumen dan untuk membahas akibat hukum tidak sesuainya barang yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kasus dan ditinjau dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal ini, dimana penjual rokok elektrik tidak memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka penjual rokok elektrik wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Page 29 of 247 | Total Record : 2464

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue