cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 24   25   26   27   28 
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA DENPASAR TERHADAP PEKERJA TETAP PADA PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CABANG RENON I Kadek Yoga Semarayana; I Ketut Markeling; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.424 KB)

Abstract

Persaingan yang ketat diantara para pencari pekerja, dikarenakan sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia apabila dibandingkan dengan jumlah job seeker, oleh karena itulah yang membuat posisi pencari kerja. Dengan lemahnya posisi pencari kerja perusahaan memanfaatkan situasi tersebut dalam meningkatkan efektivitas perusahaan salah satu caranya adalah dengan memberikan upah dibawah upah minimum. Salahsatu contohnya adalah PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar, yang didalam pemberian gaji/upah kepada karyawannya dibawah ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh Gubernur Bali yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini di lakukan di PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan Upah Minimum Kota Denpasar dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksaanan Upah Minimum Kota Denpasar terhadap Pekerja Tetap PT. Prudential. Jenis penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam memperoleh data guna menunjang penelitian ini menggunakan studi dokumen, wawancara dan observasi. Data yang didapat baik data kepustakaan maupun melalui wawancara kemudian diolah secara kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Setelah data itu diolah secara lengkap baru kemudian dianalisa secara defkriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar belum melaksanakan ketentuan UMK Kota Denpasar Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota secara efektif kepada para pekerja tetapnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksnaan Upah Minimum pada PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon adalah Faktor budaya mempengaruhi terhadap pelaksanaan upah minimum tersebut di karenakan ingin memaksimalkan pemasukan perusahaan serta meminimalisir pengeluaran.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH SEWAAN AKIBAT PENGAKHIRAN SEPIHAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA DENPASAR Kadek Ayu Cintya Paramita; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.606 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rumah Sewaan akibat Pengakhiran Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa di Kota Denpasar”. Pentingnya dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab pihak penyewa melakukan pengakhiran sepihak perjanjian sewa menyewa serta perlindungan hukum bagi pemilik rumah sewaan di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan suatu ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tidak dipenuhinya prestasi akibat kesengajaan dari pihak penyewa menyebabkan pihak pemilik rumah berhak menuntut pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yakni pertanggung jawaban akibat dilakukannya wanprestasi. Akibat hukum dilakukannya pengakhiran sepihak perjanjian sewa menyewa adalah pihak penyewa wajib membayar ganti kerugian. Upaya perlindungan hukum yang ditempuh pihak pemilik rumah akibat tidak dibayarkannya ganti kerugian oleh pihak penyewa adalah dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni melalui mediasi.Kata kunci : perlindungan hukum, perjanjian, sewa menyewa
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENYELESAIKAN PERKARA PERSAINGAN USAHA Ni Luh Gede Eka Susilayanti; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.131 KB)

Abstract

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan yang di berikan kepada Komisi pengawas persaingan usaha yaitu kewenangan untuk mengawasi, tetapi dalam pelaksanaan undang - undang Komisi Pengawas Persaingan usaha bukan hanya sebagai pengawas saja melainkan ia juga di berikan kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus atau menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran persaingan usaha. Latarbelakang di bentuknya Komisi ini yaitu sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang nomor 5 Tahun 1999 pasal 30 bahwa Komisi di bentuk untuk mengawasi persaingan usaha, dengan demikian maka timbul pemikiran bagaimana sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani Perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana latarbelakang yuridis kewenangan komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang di gunakan untuk masalah tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat kewenangan Komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu bersifat quasi yudisial karena kewenangan pokoknya hanya sebagai pengawas dan kewenangan yang lain hanya sebagai kewenangan tambahan dari tugas yang di berikan oleh Undang-Undang. Latar belakang yuridis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Kata Kunci : KPPU, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI POLRESTA DENPASAR Gede Dicka Prasminda; I Wayan Tangun Susila; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.645 KB)

Abstract

Police discretion is defined as the freedom of making decisions according topolice discretion. Authority of police discretion in the termination of the investigation, itappears the authority under certain circumstances in the event or to make a decisionwhether or not the action will be carried out in the event of a crime.Discretionary powers held by police actually very broad because it is not setexplicitly in the legislation. With the extent of that power, has the potential to be abusedthat power for their own advantage, groups, and other organizations. Thoughdiscretionary powers given if available legal channels to solve a problem is inefficientor inadequate.
PEMBAYARAN KLAIM OLEH PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI OLEH TERTANGGUNG PADA PROGRAM MITRA BEASISWA I Made Aditya Mantara Putra; I Gusti Nyoman Agung; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.477 KB)

Abstract

This paper has the title " Payment of claims by the Perusahaan AJB Bumiputera 1912 in the case of a default by the insured in the partner program scholarship plan " . The research method used in this paper is the Juridical Empirical , namely a state research gap das solen ( theory ) and das sein ( practice or reality ) that the gap between the theoretical state of the legal facts . In this paper , the issue raised is why the Perusahaan AJB Bumiputera 1912 pleaded no cancellation insurance agreement to the judge in the case of a default by the insured and how the payment of claims against the insured who are in default . The conclusion is AJB Bumiputera 1912 the Company did not plead to the judge because the cancellation is costing , time as well as a great power , so its cancellation can be done by both parties only and on payment of a claim , the policy will only be made if the insured already has a cash value .
AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Komang Gede Palguna Gautama; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.066 KB)

Abstract

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu kepustakaan yang beranjak dari adanya permasalahan dalam norma atau asas hukum meliputi konflik norma, kekaburan norma, atau norma kosong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dan upaya penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditur dalam hal ini menjadi kreditur konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitur. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitur dan merupakan permintaan dari kreditur. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Musnahnya.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HAK KARYA CIPTA MUSIK Fitria Trie Maytasari Anindya; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.521 KB)

Abstract

Intellectual property rights is the right material derived from the work of the brain. The work in the form of immaterial objects such as works of song that comes from the workings of the brain where the brain work is defined as the intellect then called the Intellectual Property Rights. Violation of copyright ranged the desire for financial profit quickly by ignoring the creators or copyright holders. So in this paper we discuss how to solve the problem and remedies that can be done in case of violation of copyright musical works.
PERANAN DAN KEWENANGAN KPPU DALAM PERSAINGAN USAHA MINIMARKET Ruli Rafly Rasada; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.5 KB)

Abstract

By development of minimarket business that more glow and its development some time break the law, hence it will arise unhealth business competitive among businessman. It cause many development of minimarket. Manimarket is one of modern store with self-supprt service system that sale many kind of goods in retail. Sometimes location of minimarket too near with traditional market then it can make the traditional market is unoperational. This study purpose to find out the role and authorize of business competition observer (KPPU) at minimarket sector. This research type is normative descriptive. This study is literary research. The result showed that by existency commision of business competition observerthat have authority as executor in business competitive case, accept complaint from businessman and conduct investigation independently for purpose to overcome minimarket business competition
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR I Gusti Ketut Bagusdharma Liran; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.334 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p01

Abstract

Upah bagi para pekerja merupakan faktor penting karena merupakan sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya dan bagi tenaga kerja yang berpendidikan upah yang merupakan hasil investasi sumber daya manusia pada dirinya dan bagi para kelompok tertentu upah melambangkan status sosial dan penghargaan bagi pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar dalam memberikan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dan pelaksanaan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa standar dalam memberikan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar mengacu kepada keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Nomor 188.45/14/RSUDW/2016 Tentang Penetapan Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016 dan pelaksanaan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar. Kata Kunci : Kontrak Kerja, Upah Minimum
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras di Pasaran: Studi pada Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BB POM) Denpasar Joseph E Sibuea; I Gst. Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.197 KB)

Abstract

Different types of treatment are not always heal, even less so when using drugs does not fit precisely give rise to new disease. Because it is the above and the importance of the function of the drug, many people have abuse. Drugs that do not get permission from the Head BBPOM easily available at a price much more economical than the legal drugs that have received marketing authorization from the Head BBPOM. This study aims to determine the terms of drugs that may be enrolled in the Center for Food and Drug Administration (BBPOM) in Denpasar and BBPOM role in consumer protection with regard to dang drugs. The research method used is empirical jurisdiction. In order to realize a healthy society then, the terms listed drugs must have the name of the drug, which the registration, the existence of a generic name, and any trade names. Center for drug and food Supervisors have a role as an oversight and provide information to consumers on the hard drug.

Page 26 of 247 | Total Record : 2464

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue