cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 26   27   28   29   30 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PAKAIAN IMPOR BEKAS Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.618 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas. Latar belakang karya ilmiah ini adalah munculnya konflik norma antara Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian ini bertujuan untuk untuk menganalisis konflik norma yang ada antara Undang-undang Perdagangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Bahwa demi terwujudnya perlindungan konsumen dalam bidang barang impor maka yang berlaku adalah Undang-undang Perdagangan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA DENPASAR I Komang Cri Khrisna; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.883 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan antara das sollen ( law in book ) dan das sein ( law in action ) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta ( fact approach ), pendekatan Perundang-undangan ( the state approach ). Kehilangan kendaraan pasti saja terjadi di lapangan karna kelalaian dari pihak juru parkir atau konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan adalah perlindungan hukum  represif, yang   dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelengaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan kepada konsumen yang kehilngan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir. Dan Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir Kurangnya kesadaraan masyarakat atau konsumen terhadapap kemanaan kendaraannya sendiri seperti halnya sering kali ditemukannya kunci yang masi menyantel di stop kontak kendaraannya yang sering kali menimbulkan kehilangan kendaraan di parkiran
KEKUATAN AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 168/PDT/2012/PT.DPS. Canina Asmara Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.421 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul kekuatan akta hibah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak laki-laki kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Latar belakang penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-lakinya, dimana ibu tersebut berkedudukan sebagai sentana rajeg dan yang menjadi objek hibah adalah tanah. Dalam hal peralihan atas proses hibah atau pewarisan dapat dipergunakan hukum perdata (BW) atau bisa juga mempergunakan hukum adat masing-masing daerah. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kekuatan akta hibah yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah supaya hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna maka hibah tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT dan kemudian aktanya ditindaklanjuti dengan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Ida Ayu Ratna Kumala; Yohanes Usfunan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.146 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari kedua Undang-undang tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dilihat dari kepesertaannya, jenis program yang dilaksanakan, serta ketentuan pidananya.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn.) I Gede Andi Iswarayana; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.388 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor”. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan Putusan Pailit Nomor 2/Pdt.Sus–PAILIT/2016/PN.NiagaMdn, serta akibat hukum terhadap harta kekayaanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang–undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn. Adapun putusan pailit akan mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta, Pailit, Debitor.
PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PEMBERI PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI BERDASARKAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya; Dewa Gde Rudy; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.543 KB)

Abstract

Ekonomi sebagai sector pembangunan Negara, juga dibangun atas dasar semangat gotong royong, lahirlah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi Negara yang berbasis kkerakyatan dan berdasrkan semangat gotong royong, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengenai prosedur pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman dan upaya penyelesaian ppinjaman bermaalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur peminjaman dan penyelesaian pinjaman pada KSP Dana Mandiri. Metode yang digunakan yuridis Empiris. Dalam proses pengabulan pinjaman, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur KSP Mandiri. Dalam hal penyelesaian pinjaman dilakukan dengan pendekatan pada nasabah dengan beberapa solusi. Pelaksanaannya dengan penagihan melalui kantor dan penagihan kelapangan. Kata Kunci: Penyelesaian, Lembaga Koperasi, Pinjaman Bermasalah
KEDUDUKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Luh Putu Try Aryawati; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.999 KB)

Abstract

Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) adalah salah satu pekerjaan yang jasanya banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat kini kebutuhan akan PRT juga semakin meningkat. Meski jasanya sangat diperlukan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan terkait hak dan kewajiban serta hubungan hukum mengenai pekerjaan PRT dengan majikannya, sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum apabila terjadi sengketa. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) belum bisa menjamin kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT. Merujuk pada permasalahan tentang PRT dan diskriminasi terhadap PRT pada UU Ketenagakerjaan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker PPRT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan pembuatan jurnal ini untuk memahami lebih dalam terkait kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT. Hasil yang diperoleh adalah UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT, serta Permenaker PPRT mempunyai beberapa kelemahan sehingga terdapat kekosongan hukum bagi PRT. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, yaitu: Pembaharuan hukum, Advokasi, Paralegal dan Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan. Saran yang bisa saya berikan adalah agar segera bisa dibuatkan Peraturan Perundang-Undangan khusus bagi PRT. Kata Kunci: Pembantu rumah tangga, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum, Pekerja
FUNGSI PRINSIP ASAS KEBANGSAAN DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA I Made Darma Putra Sucahya; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.544 KB)

Abstract

Nationality principle within Agrarian Act stipulated within Article 1, Article 9, Article 21 Section 1 and Article 26, Section 1 and 2, is functioned internally and externally. Its internal function is designed as the unifying factor of Indonesians whose economically unstable towards the stable ones. Meanwhile, is externally functioned to prevent land ownership by foreigners. Analysis towards the function of the principle is essentially needed in order to confirm the management of ownership so that it is also in line towards the goal of Agrarian Act. Thus, through this writing, several basic principles shall be explained. In addition, the function of nationality principle shall also be explained.
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH Dewa Gede Prawira Buwana; I Gusti Nyoman Agung; I Nyoman Darmada
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.89 KB)

Abstract

In this time almost on every joint streets in Denpasar city shown advertisement: “sold the plot of land”, or “sold the plot of land ready to build”. Terminology plot of land is popular progressively in society, and many society require the land area for their residences and buy the land area which have in plot the land by right owner of land or by investors. The plot of land gives definition that a land area can by some or size measure as according to buyer with a certain rights reasons. Generally a land area can be divided or fragmented to coherent rights which designate that the land is represent the land by destining live house in settlement area. According to Regulation of Government number 24 year 1977, certificate isa rightful authority document which used as an evidence tool to right of land, right of management, property right of house and right of insurance which had booked on each their certificate. Every individual who have the right of land which representing law subject is entitled to do deed of law of their land, like to waive their right to the new right receiver candidate, and it’s legal. Seeing much the plot of land area in Denpasar City, Denpasar city governmental in order to arranged development of settlement and housing with environment vision, which including in arrange about allotment and exploiting of land have published Decision of Denpasar Mayor Number 396 year 2000 31 July 2000 about execution plot of land in Denpasar city and Regulation of Denpasar city number 6 year 2005 specified on 22December year 2005, about Retribution Permit Allotment Usage of Land. This regulation basically also arrange about licensing which must fulfill by individual and also law department conducting plot of land in Denpasar city. The method which used in this research is empiric method. Empiric method is a research about a problem which happened from its reality or practice.
LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA Made Santrupti Brahmi; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.067 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia. Dunia perbankan, mulai mengembangkan teknologi dan informasi dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian yang identik dengan suatu teknologi Bitcoin muncul membawa inovasi baru yang merupakan mata uang kriptografi yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna. Penggunaan Bitcoin sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bitcoin dan akibat hukum mengenai transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sehingga dalam jurnal ini akan menggunakan metode berdasarkan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori hukum, maupun konsep hukum. Bitcoin sebagai mata uang kriptografi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai mata uang dilihat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian bahwa alat pembayaran dalam beberapa transaksi tidak harus menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan Bitcoin di masyarakat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif maupun denda. Kata Kunci: legalitas, alat pembayaran, uang, Bitcoin.

Page 28 of 247 | Total Record : 2464

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue