cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 1   2   3   4   5 
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Made Ara Denara Asia Amasangsa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.307 KB)

Abstract

Judul dari karya ilmiah ini adalah “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai pelaksanaan PPJB khususnya yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT. PPJB) dapat menimbulkan masalah atau konflik apabila dalam perjanjian tersebut tidak termuat hak dan kewajiban para pihak, yang nantinya akan mengacu kepada Akta Jual Beli (AJB) sebagai salah satu bukti peralihan hak. Metode penulisan ini adalah penulisan bersifat deskriptif-analistis dan metode penelitian menggunakan Metode Penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu berorientasi pada data yang bersumber dari literatur maupun sejenisnya terkait penyusunan karya ilmiah ini. Dalam karya ilmiah ini, nantinya bertujuan supaya dapat diketahui kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari adanya PPJB tersebut, sebagai perjanjian pendahuluan untuk menuju AJB. Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Pendahuluan, Notaris, PPAT
KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARIS DI DESA KESIMAN I Made Risky Putra Jaya Ardhana; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.877 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Hak Atas Tanah Waris Di Desa Kesiman, di negara telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing demikian juga dengan perkembangan hukum adatnya dimana adanya orang yang melakukan perpindahan agama. Hal ini merupakan permasalahan dalam hal adat dan berujung pada sistem kewarisan di Desa Kesiman maka dari itu perlu diketahui status ahli waris berpindah agama dan ahliwaris berpindah agama boleh atau tidak menerima pemberian berupa tanah dari orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan menghasilkan keputusan bahwa ahli waris berpindah agama tidak lagi berstatus sebagai ahli waris dikarenakan sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai anak dan mengenai pemberian tanah itu adalah berupa hibah yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan wujud kasih sayang dari orang tuanya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL – BELI APARTEMEN MELALUI PEMESANAN I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi; I Made Dedy Priyanto; Kadek Sarna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.121 KB)

Abstract

Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, penulisan ini menelisik tentang pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila dalam tahap pemesanan dilanjutkan dengan perjanjian pendahuluan, pelaku usaha melakukan ingkar janji. Pengaturan akan Perjanjian Pengikatan Jual Beli diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Perjanjian Jual Beli pada umumnya, dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen melalui pemesanan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen manakala obyek dalam jual beli apartemen ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen berdasarkan pemesanan.
PENCEGAHAN PELANGGARAN PRINSIP RAHASIA BANK : STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. WILAYAH DENPASAR Agung Indradinata; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.82 KB)

Abstract

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang penting bagi nasabah serta bagi kepentingan bank. Untuk itu, bank diharapkan dapat melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pelakasanaan prinsip rahasia bank dalam praktek perbankan serta upaya bank dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier,  dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan.
DAMPAK DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI PROVINSI BALI Nabila Umar Balbeid; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.501 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali”. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum sosio-legal. Latar belakang penulisan ini adalah Bali merupakan destinasi liburan utama bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan ini angka wisatawan asing yang datang ke Bali semakin meningkat hampir 50% dari sebelumnya. Masalah yang terdapat dalam penulisan ini adalah syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan visa bebas kunjungan terlalu mudah, ini menyebabkan semakin meningkatnya angka wisatawan asing yang datang ke Bali setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan, sedangkan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam bagian keimigrasian yang menyebabkan pengawasan terhadap orang asing menjadi tidak efektif dan hal ini juga menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Bali. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah pemerintah Indonesia harus lebih selektif dalam memberikan visa bebas kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia dengan cara memberikan syarat yang tidak terlalu mudah agar tujuan dari Peraturan Presiden RI No 21 tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan isinya yaitu asas timbal balik dan asas manfaat, selain itu hukum di Indonesia lebih tegas dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh WNA di Bali, pemerintah juga harus membentuk tim pengawasan orang asing (PORA) mulai tingkat pusat sampai daerah, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran diri dari semua WNA dan WNI agar terciptanya keamanan yang diinginkan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA AIR MINERAL KEMASAN HASIL EKSPLOITASI I Made Yoga Pratama Putra; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.885 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Air Mineral Kemasan Hasil Eksploitasi. Tujuan penulisan makalah ini untuk memberikan kejelasan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas mulai beredarnya produk air mineral kemasan hasil eksploitasi. Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta pertanggung jawaban hukum apabila sewaktu-waktu timbul hal-hal yang dianggap merugikan konsumen air mineral kemasan dari pihak penjual selaku penyedia air mineral kemasan tersebut dan dari pihak produsen air mineral kemasan itu sendiri. Makalah ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji. Hasil dari Analisa yang di bahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas beredarnya air mineral kemasan hasil eksploitasi dan sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta tetap bertanggung jawab apabila ditemukannya bukti bahwa pelaku usaha melakukan eksploitasi terhadap produknya, dan bagaimana cara konsumen meminta tanggung jawab ganti rugi terhadap tindakan kecurangan dari pelaku usaha apabila pelaku usaha menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen. Kata Kunci : perlindungan hukum, pertanggung jawaban, konsumen, eksploitasi
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK Kadek Yoni Vemberia Wijaya; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.103 KB)

Abstract

Di Indonesia sering terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat sering terjadinya pelanggaran sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi didalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu salah satunya terhadap merek. Dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam pembahasan ini yaitu Pendaftaran merek merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dan upaya hukum yang diberikan terhadap pelanggaran hak merek yaitu dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum
PENGATURAN HAK PEKERJA YANG DI PHK BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PAILIT Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.318 KB)

Abstract

Pekerja yang di PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit, acapkali mengalami permasalahan dalam pelunasan pembayaran gaji. Padahal Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai gaji dan hak-hak lainnya dari pekerja untuk didahulukan pembayarannya. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak mengatur dengan tegas mengenai hak pekerka yang didahulukan pembayarannya yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap kedudukan pekerja. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai pengaturan hak pekerja yang di PHK berkaitan dengan perusahaa pailit dan kedudukan hak pekerja dalam kepailitan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak pekerja yang di PHK berkaitan dengan perusahaan pailit dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta dipertegas pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bahwa gaji dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Akan tetapi terdapat pertentangan norma dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan mengenai kedudukan pekerja terhadap perusahaan pailit. Namun, setalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diuji materi terhadap penafsiran frasa “didahulukannya pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dalam putusannya mempertegas kedudukan pekerja bahwa gaji pekerja pada perusahaan pailit ditempatkan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa yang didahulukan pembayarannya dari kreditur-kreditur lainnya. Kata Kunci : Gaji, Hak Pekerja, Perusahaan Pailit
SYARAT SUBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN E-COMMERCE Shinta Vinayanti Bumi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.239 KB)

Abstract

When we are dealing with e-commerce agreements, we have to remember that thiskind of agreement is unknown in Indonesian Civil Code. The possible thing that mightcross through our mind is the legal subjective requirements for this kind of agreementbased on the Indonesian Civil Code in its relation to e-commerce agreement. Theseagreements are emerging as a result of information and technology development. Anypeople can enter into a business agreement through electronic communication mediawithout face-to-face interactions. The aims of this writing are to identify the process ofagreements in e-commerce transactions and to be able to identify the relation betweenthe legal subjective requirements and e-commerce agreements entered by minor legalsubject. The normative legal research is applied in this writing by using secondary dataand legislation approach. There is “offer and acceptance” process in e-commerce2agreements found in this research and in term of e-commerce agreement abrogation,only parents or guardians could ask for abrogation to the judge if minor legal subject iswilling to cancel the agreement. In other word, an e-commerce agreement will remainvalid for both sides if there is no abrogation submitted by parents or guardians.
WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL OLEH BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) Syaichul Adha; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.415 KB)

Abstract

The title of this journal reads “The Authority of Indonesia Financial Service Authority (OJK) Towards Capital Market Alternative Dispute Resolution, Conducted by Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)”. This writing method uses the normative legal method through statute approach. From the legal writing conclusions below there were found two authority of OJK towards BAPMI. The first authority is capital market consumer and the people protection and the second is receives notification if there is party in dispute that is not performing according to BAPMI Arbitration Decision.

Page 3 of 247 | Total Record : 2464

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue