cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI MENGGUNAKAN VIRTUAL CURRENCY DI INDONESIA Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.739 KB)

Abstract

Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik sebagai investasi, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency). Untuk penggunaan Virtual Currency yakni Bitcoin, telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia akan tetapi ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi virtual currency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Virtual Currency termasuk instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi (UU Perdangangan Berjangka). Dan Investasi ini dilindungi dengn perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Virtual Currency
KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) Ngakan Agung Ari Mahendra; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.295 KB)

Abstract

The focus of the study in this writing is related to the binding power of Memorandum of Understanding. This writing is based on reserach of Normative Law using library data. In discussing the problem, the research applied fact and concept of law approaches. The library data as law material were processed and analyzed descriptively. The conclusion of the research shows that seen from law jpoiint of view Memorandum Of Understanding basically has a binding power.
AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN ATAU AKUISISI TERHADAP STATUS PERUSAHAAN MAUPUN STATUS PEKERJA PADA PT (PERSEROAN TERBATAS) I Wayan Sudiartha; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.454 KB)

Abstract

Corporate takeover or acquisition is a legal act performed by a legal entity or naturalperson to take over the company's shares , by way of purchase of shares or in part or in fullfrom the assets of the company company . Acquisition can be forced to occur ( unfriendlytakeover / hostile takeover ) and voluntary / friendly ( friendly takeover ) . The acquisitionhas several advantages that companies still use the old name and does not require a licensefor a new business . The method used in this paper is the normative method . Due to thelegal status of the company's acquisition of the company being taken over control of thecompany is switching of shares taken over , while the legal consequences of the status ofworker liability company that was taken over is not terminated unless agreed otherwise inthe takeover agreement , the working relationship between workers and employers will endif one party does not want anymore to cooperate with other parties.
UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUNTIK VITAMIN C ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN TAMPAKSIRING Desak Nyoman Dwi Indah Parwati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.18 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p04

Abstract

Penulisan ini mempunyai judul “Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin c Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Banyaknya usaha-usaha kecantikan yang menawarkan harga murah menyebabkan konsumen tidak teliti untuk memilih jasa kecantikan yang aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen karena pelaku menjual produk yang tidak memiliki ijin edar atau illegal. Terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai suatu kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empris adalah suatu pendekatan yang menganalisa kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein. Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk Upaya hukum konsumen terhadap penyalahgunaan suntik vitamin c pada salon kecantikan di Kecamatan Tampaksiring dimana pelaku usaha tidak mau membayar ganti rugi kepada konsumen dan bentuk upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha salon kecantikan. KATA KUNCI : Upaya Hukum, konsumen, suntik vitamin c
HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN KAJIAN BERDASARKAN0PUTUSAN1MAHKAMAH1KONSTITUSI NOMOR046/PUU–VIII/2010 A.A Sagung Devi Utami Jayanti; A.A Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.682 KB)

Abstract

Didalam0penulisan0jurnal ini menggunakan metode normatif yang akan menelaah Putusan0Mahkamah00Konstitusi0No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pada awalnya, Anak0luar0kawin0hanya0mempunyai0hubungan perdata dengan02ibu10dan04keluarga00ibunya00saja, namun00setelah dikeluarkannya0putusan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata0dengan ibu dan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sehinga terjadi2perubahan3terhadap4konsep5hubungan0keperdataan antara anak6luar7kawin8dengan9ayah biologisnya. Putusan tersebut memiliki konstribusi terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, hal ini selaras dengan pandangan John Rawls yang menyatakan persamaan hak dan kedudukan merupakan sarana terciptanya keadilan. Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan masalah baru pula karena putusan tersebut dianggap melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Dapat dilihat kekaburan norma terhadap putusan tersebut sehingga kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya terwujud. Kata Kunci: Waris, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
BENTUK PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Ni Made Dwi Nurmahayani; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.693 KB)

Abstract

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagikepentingan diri sendiri yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen seringkalidirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang karena lemahnya kedudukan konsumenakan hak-haknya, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen disebabkan olehpendidikan yang masih rendah. Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) diharapkan agar melindungi konsumen daripelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen dan mencegah terjadinya perilakumenyimpang pelaku usaha dengan pengawasan yang dilakukan. Dalam makalah iniberjudul Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Swadaya Masayarakat DalamMemberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, yang membahas persoalan bagaimanakahbentuk pengawasan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dalam memberikanperlindungan terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini metodenormatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bentuk pengawasan dariLPSKM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan carapenelitian, pengujian, dan/ survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untukmenghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang.
KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM Sang Made Satya Dita Permana; I Wayan Wiryawan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.027 KB)

Abstract

Dalam praktek dunia usaha sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas seperti tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara maupun prosedur pendirian perseroan terbatas dimana perseroan terbatas telah menjalankan aktivitasnya padahal belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum hal demikian pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas itu sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga diluar perseroan terbatas yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi yang mengelola perseroan terbatas yang belum berstatus badan huku. Tanggungjawab direksi terhadap pengelolaan perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum yaitu apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris akan menjadi tanggungjawab mereka pikul secara tanggung renteng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN I G AA. Tamara Sheila Saraswati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.193 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kekuatan hukum dari perjanjian utang-piutang di bawah tangan. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan mengikat Akte di bawah tangan dalam perjanjian Utang piutang mempunyai kekuatan yang sempurna bila yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian itu adalah tanda tangannya. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte dibawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika ada alat bukti lain dalam peristiwa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti, kecuali diakui oleh yang bersangkutan.
STANDARISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BIRO PERJALANAN WISATA Made Ayu Susiana Sugihasri; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.138 KB)

Abstract

Wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan pesat sehingga banyak bermunculan berbagai macam usaha pariwisata, salah satunya yaitu biro perjalanan wisata. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah tanggung jawab biro perjalanan wisata dalam mencegah kerugian bagi wisatawan yang menggunakan jasanya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata? dan bagaimanakah standarisasi yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan pariwisata terkait keamanan dan keselamatan wisatawan? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat diketahui tanggung jawab yang dibebankan kepada biro perjalanan wisata, adalah tanggung jawab mutlak, karena akibat dari tidak dilaksanakannya sertifikasi standar usaha perjalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan menimbulkan kerugian kepada wisatawan yang menggunakan barang dan/atau jasanya. Standarisasi biro perjalanan pariwisata ditentukan dari beberapa aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.
PEMEGANG POLIS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA Liana Gunawan Wilatikta; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.858 KB)

Abstract

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis, dan dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Judul penulisan jurnal ini adalah Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dan akibat hukum yang ditanggung oleh pemegang polis apabila melakukan wanprestasi pembayaran premi. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pemegang polis yang melakukan wanprestasi pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.

Page 4 of 247 | Total Record : 2464

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue