cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 4   5   6   7   8 
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Nadya Karunia Normayunita; A.A Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.015 KB)

Abstract

Pada penyelenggaraan aktivitas dagang, Perseroan Terbatas dipandang sebagai ajang pasar persaingan dagang sempurna disamping kontribusi utamanya dalam meningkatkan devisa negara. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana tanggung jawab Direksi dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas?Rumusan masalah kedua, apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas? Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas; serta untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual dengan ruang lingkup tanggungjawab direksi pasca pailitnya Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT yaitu mengacu pada Pasal 104 UUPT.; Kedua, dalam hal akibat hukum yang ditimbulkandalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, terkait beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK-PKPU. Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Pailit, Tanggung Jawab
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI MERTHA SUCI BANGLI Agung Brahmanda Yoga; Dewa Gde Rudy; Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.075 KB)

Abstract

Mertha Suci is a company in Bangli which is run in food sector, expeditions, andthe arts. All of the company must gives legal protection to all its labor. Legal protection oflabor is protection so that the workers can do a decent job for humanity.The type ofresearch is field research and library researchForm of legal protection that has beencarried out in accordance with the terms are 1) Serve nutritious food and drink and bonusfor workers overtime, 3)Provide a break or leave for its workers, and 4) Give first aidfacilities. While, form of legal protection that has Number been carried out are 1) HaveNumber provide the shuttle transportation for the labor and 2) Have Number the differenttoilet for ladies and gentleman. Things that inhibit the implementation of the legalprotection are the economic orientation of the entrepreneur, the labor who are concernedwith the financial without think about the health and safety, and the absence of laws thatclearly addresses the legal protection for workers with physical disabilities, especiallyregarding the protection of wages.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAITAN DENGAN KREDIT MACET DI KOTA DENPASAR I Putu Wira Kusumajaya; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.9 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p13

Abstract

Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap dana koperasi simpan pinjam berkaitan dengan kredit macet di kota Denpasar dikarenkan kredit macet dapat berdampak pada dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi simpan pinjam pada khususnya di kota Denpasar. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Kesimpulan dari karya ilmiah ini koperasi simpan pinjam di kota Denpasar dalam prakteknya memberikan kredit dengan melakukan perjanjian disertakan dengan agunan. Perlindungan dana koperasi simpan pinjam merupakan tanggung jawab koperasi dan pengurus sebagai pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, Kredit,
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT DALAM HAL BERALIHNYA BARANG OBJEK SEWA PADA CV. INDAH JAYA KUTA BADUNG Dewa Ayu Putu Andina Novianta; Dewa Gede Rudy; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.787 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa.Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah tanggung jawab penyewa dalam beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa dan upaya apakah yang dilakukancdalam beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian tersebut, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyewa terhadap beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa, untuk mengetahui upaya penyelesaian tentang beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analisis. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder, dengan teknik populasi. Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Tanggung jawab pihak penyewa terhadap objek sewa hanya terbatas pada hal kerusakan, kecelakaan, pencurian, dan keterlambatan pengembalian objek sewa, sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa di CV. Indah Jaya. Upaya penyelesaian beralihnya barang objek sewa di CV.Indah Jaya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu secara musyawarah mufakat, namun bila tidak ada itikad baik dari pihak penyewa maka CV. Indah Jaya berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL MELASTI KUTA Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja harian sering digunakan pelaku usaha terutama perhotelan dikarenakan memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik bagi pihak manajemen, tetapi biasanya pekerja harian tidak memiliki jaminan sosial oleh pemberi kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial berupa BPJS. Meski pemerintah sudah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS, masih ada beberapa pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Melasti Kuta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian oleh hotel Melasti Kuta dan apa yang menjadi kendala pihak hotel Melasti kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu menerapksan sistem upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif, (2) Kendala pihak hotel Melasti Kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sehingga perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, jadi jika terjadi sesuatu terhadap pekerja, perjanjian tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. . Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Program Kecelakaan Kerja, Pekerja Harian Lepas.
KEBERADAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO A A Kt Yoga Putra; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.546 KB)

Abstract

Dengan tidak tunduknya LPD terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro timbul permasalahan, yaitu pertama bagaimana kedudukan LPD setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?. Kedua bagaimana aktivitas LPD mengelola dana masyarakat berupa simpanan timbul pula permasalahan dengan perlindungan terhadap pengguna jasa LPD?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : (1) LPD berkedudukan sebagai Lembaga Keuangan yang dimiliki Desa Adat. (2) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro, peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa LPD adalah Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebab ketentuan perlindungan terhadap LPD dan pengguna jasa keuangan LKM yang diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro tidak berlaku terhadap LPD. Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Perkreditan Desa, Perlindungan hukum
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.084 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Jurnal ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui sejak kapan terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Fakta. Teknik penulisian adalah analisis deskripsi. Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAKU I Made Aditia Warmadewa; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.753 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian baku. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif. Perjanjian baku dapat berlaku sebagai perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum sebagimana diatur dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Kesimpulannya debitur wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan. Ini diatur di dalam pasal 1234, 1237, 1266, dan 1267 KUHPerdata.
PERIKLANAN INTRUSIVE ADVERTISING / IKLAN PERALIHAN PADA MOBILE PHONE I Gusti Agung Manu Kepakisan; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.513 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul periklanan intrusive advertising / iklan peralihan padamobile phone dan bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terhadap periklananintrusive advertising / iklan peralihan pada mobile phone. Praktik periklanan intrusiveadvertising atau biasa disebut iklan peralihan dari operator seluler pada mobile phonemerupakan iklan yang muncul saat pengguna mobile phone hendak membuka tautaninternet pada perangkat mobile phone pada saat menggunakan layanan jasa internetpada mobile phone. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitupendekatan undang-undang dan pemecahan masalah berdasarkan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dapat disimpulkan iklanperalihan tersebut melanggar hak pelanggan dan suatu bentuk penyadapan karenabersifat mengalihkan pengguna di jaringannya dan mengganggu kenyamanan penggunajasa layanan internet pada mobile phone dalam mencari informasi.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI Isnani Hifzhi Syauchani; I Ketut Westra; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.517 KB)

Abstract

Perlindungan hukum hak waris terhadapahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali berdasarkan KUHPerdata dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan, pengunaan hukum yang akan digunakan penyelesaiannya pun mengacu kepada KUHPerdata. Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan dan pembagiannya. Penulisan tulisan ini menggunakan metotode penelitian normatif, yang untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai bacaan.Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masih berhak seluruhnya atas harta warisan tersebut dan dapat menggugatnya apabila tidak mendapatkan warisan sebagaimana haknya yang seharusnya didapatkan.

Page 6 of 247 | Total Record : 2464

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue