cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 03, September 2015" : 38 Documents clear
HAK MEMBENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Rendi Kristiwanto; Ni Ketut Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.222 KB)

Abstract

Organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanadalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkankesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untukberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antaralain: Apakah hak membentuk organisasi kemasyarakatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan bagaimanabentuk jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 TentangOrganisasi Kemasyarakatan untuk mencegah kekerasan oleh Ormas? Jenis penelitian yangdipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitiandengan melihat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun kesimpulan dari penelitian iniadalah Ormas merupakan wadah bagi warga negara dalam melaksanakan hak berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu demi memenuhi rasaaman serta keadilan di masyarakat, setiap pelanggaran oleh Ormas atau individu/kelompokanggota maupun pengurus Ormas dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai bentuk pelanggaranhukumnya tanpa terkecuali.
KEWAJIBAN HUKUM PT. KARYAJATI MEGATAMA (TIARA GROSIR) TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HABISNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB) ATAS ASET MILIK PEMERINTAH KOTA DENPASAR Ni Wayan Ida Yuliana Pertiwi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.544 KB)

Abstract

Salah satu aset Pemerintah Daerah Badung yang diserahkan kepada Pemerintah KotaDenpasar pada 31 Desember 1992 dimanfaatkan Hak Guna Bangunannya oleh TiaraGrosir dengan lamanya Hak Guna Bangunan yaitu 20 tahun. Namun jangka waktu HakGuna Bangunan pihak Tiara Grosir telah berakhir dengan tidak dipenuhinyapermohonan perpanjangan HGB serta dengan sudah keluarnya putusan MA. Berkaitandengan hal tersebut penulis merumuskan apakah yang menjadi kewajiban dari PT.Karyajati Megatama (Tiara Grosir) setelah adanya putusan MA No. 208/K/TUN/2013.Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber dataprimer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa studi pustaka. HapusnyaHak Guna Bangunan dapat terjadi antara lain karena jangka waktu yang telah berakhirataupun dicabut untuk kepentingan umum. Sama halnya dengan kasus Tiara Grosir iniyang pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunannya tidak dapat dipenuhi olehPemerintah Kota Denpasar dikarenakan adanya rencana dari pihak Pemerintah KotaDenpasar untuk menggunakan lahan tersebut, dengan keputusan tersebut maka tanahtersebut akan kembali kepada Pemerintah Kota Denpasar selaku pemegang HakPengelolaan dan Pihak Tiara Grosir selanjutnya berkewajiban untuk mengosongkanlahan tersebut dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.208/K/TUN/2013.
SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) Luh Putu Ayu Diah Utami; I Ketut Mertha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.027 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggunjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KENDALI BALISTIK ANTARBENUA (INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE) DALAM PERANG ANTARNEGARA I Gede Bagus Wicaksana; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.179 KB)

Abstract

Peluru Kendali Balistik Antarbenua (ICBM) dapat membahayakan warga sipil yang tidak berdosa karena efek dari ledakan tersebut sangat luas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Legalitas Penggunaan ICBM dalam Perang Antarnegara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis keberlakuan instrumen internasional yang terkait, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Penggunaan ICBM dilarang menurut Den Haag Convention IV 1907 dan Hukum Humaniter Internasional karena memiliki efek penghancuran secara luas yang dapat mengenai rakyat sipil yang tidak berdosa.
PENERAPAN HUKUMAN MATI SECARA MASSAL DI MESIR DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Ni Made Krisnawati; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.54 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul, “Penerapan Hukuman Mati secara Massal dalamPerspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, tulisan ini menggunakan metodeyuridis normatif yaitu penelitian melalui metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus, dan pendekatan historis.Tulisan ini akan menggambarkan pengaturanmengenai hukuman mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional,kronologis kasus serta keterkaitan antara aturan dengan kasus. Kesimpulan yang dapatditarik dari tulisan ini adalah pemvonisan hukumaan mati yang dilakukan oleh pengadilan Mesir bertentangan dengan hak hidup seseorang yang ditegaskan pada Pasal3 Universal Declarations of Human Rights (UDHR) tetapi pada Pasal 6 Convention onCivil and Political Rights (ICCPR) hak hidup tidak secara mutlak dimiliki seseorang ,negara dapat mencabut hak yang dimilikinya terkait dengan kejahatan luar biasa. Akantetapi pemvonisan hukuman mati dengan jumlah yang luar biasa serta proses peradilanyang tidak prosedural yang dilakukan oleh pengadilan Mesir tentunya melanggar haksetiap orang untuk mendapatkan persamaan yang penuh atas pengadilan yang adil yangditegaskan pada Pasal 10 UDHR.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEJAHATAN TERORISME YANG MELEWATI BATAS-BATAS NASIONAL NEGARA-NEGARA Windusadu Anantaya; I Dewa Gede Palguna; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.528 KB)

Abstract

Sejak dahulu hingga kini, tindak pidana terorisme lintas negara selalu menjadi masalah bagi masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari tindak kejahatan terorisme berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Negara kewarganegaraan pelaku kejahatan terorisme yang melintasi batas-batas Negara-negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan konsep. Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dalam kaitannya dengan kejahatan internasional yang merupakan kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dapat diberlakukan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Dapat pula disimpulkan bahwa suatu Negara tidak serta-merta bertanggung jawab atas aksi terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI RUGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps) Ayu Septiari; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.551 KB)

Abstract

Salah Satu permasalahan yang kadang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Di dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “analisis yuridis perkara wanprestasi dalam perjanjian ganti rugi (studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar)”, terdapat permasalahan yaitu apakah akibat hukum wanprestasi dan dasar pertimbangan putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Akibat hukum apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Serta yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim adalah pasal 1238, 1234 dan 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
LEGALITAS PENGGUNAAN BOM CURAH (CLUSTER BOMB) PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Alan Kusuma Dinakara; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.726 KB)

Abstract

Israel selama ini dituduh menggunakan bom curah berjenis fosfor putih yang dikategorikan sebagai bom curah (cluster bomb) dalam agresi militernya ke Palestina. Tulisan ini menganalisis legalitas dan akibat hukum dari penggunaan bom curah (cluster bomb) pa
ANALISIS TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PIHAK DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Teuku Fachryzal Farhan; I Made Tjatrayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.24 KB)

Abstract

Pembentukan perjanjian internasional merupakan suatu perwujudan nyata para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Melalui metode normatif, makalah ini bertujuan untuk membahas pihak yang memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional ditinjau dari UU Perjanjian Internasional dan konvensi internasional terkait, serta bagaimana kemampuan pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Adanya konflik norma dalam UU Perjanjian Internasional menyebabkan suatu ketidakjelasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, salah satunya adalah pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan pemerintah daerah sebagai pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, namun dalam praktiknya banyak ditemukan dokumen perjanjian internasional terkait pemerintah daerah.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SPESIES LANGKA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) A.A. Alit Mas Putri Dewanti; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.859 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Spesies Langka Berdasarkan CITES” bertujuan untuk menganalisa CITES sebagai suatu konvensi Internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna langka . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan peraturan- peraturan yang terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pengendalian perdagangan spesies langka berdasarkan appendiks yang dimana Appendiks I dilarang untuk diperdagangkan, sementara Appendiks II dan Appendix III dapat diperdagangkan tetapi dikontrol secara ketat. Penegakan hukum terhadap CITES dilakukan dalam 3 tahap yaitu Implementasi, Pemenuhan kewajiban, dan Pelaksanaan Hukum.

Page 2 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue