cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 9   10   11   12   13 
PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN YANG TERSIMPAN DI JEJARING SOSIAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE I Gusti Ngurah Agung Praktiasa Yoganam; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang. Perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan dari berbagai sisi. Seperti salah satu contohnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif. Contohnya penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam situs jual beli online. Adapun tujuan kajian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terkait data pribadi di Indonesia dan sanksi yang diberikan untuk para pelaku kejahatan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.” Dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil analisis tenyata banyak Undang-undang yang mengakui dan mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun masih bersifat terpisah dan pelanggarannya harus di golongkan di ruang lingkup apa penyalahgunaan data pribadi seseorang di lakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci : perlindungan, data pribadi, kejelasan hukum, pengaturan hukum.
MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Putu Kartika Sastra; Gde Made Swardhana; Ida Bagus Surya Darmajaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.198 KB)

Abstract

In Article 40 of the Regulation of the President of the Republic Indonesia No. 50of 2011 Article 2 paragraph (1) assign tasks to PPATK to the prevention and combatingof money laundering. Of this task can take action PPATK suspension of all or part oftransactions suspected of being proceeds of crime.Money laundering generally starts from the PPATK provide FinancialIntelligence to law enforcement authorities and ask for the development of inquiries andinvestigations that have been conducted by investigators predicate offenses. Is aninvestigator of the predicate offense is an officer of the agency by law is given theauthority to conduct an investigation, the Indonesian National Police, the AttorneyGeneral, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National NarcoticsAgency (BNN), and the Directorate General for Taxation and Directorate General ofCustoms and Excise, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGLI I Dewa Gede Herman Yudiawan; I Wayan Parsa; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.315 KB)

Abstract

In writing the journal entitled “The contribution of Restaurant Tax in Increasing the local revenue of Bangli Regency”, restaurant tax is one of the taxes taken by the regional government. In Bangli regency, restaurant tax is one of the local income that can later increase the local revenue of Bangli regency. the method which used is empirical law research method. There are some problems as How was the contribution of the restaurant tax in increasing the local revenue of Bangli regency and what factors that cause the differences between the target decided by the government with the realization of the income of Restaurant tax in Bangli regency. The contribution of restaurant tax toward the local revenue of Bangli regency from year to year is considered as very low. There are several factors that cause the small income of restaurant tax on Bangli regency, those factors are the law enforcement, materials and facility, society and culture factors. The local Bangli government has done some efforts to increase the revenue of the restaurant tax that is by giving administrative sanction to the restaurants which do not pay the tax and now has cooperation with Bangli prosecutor to take the tax.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG USAHA HOTEL MELATI DI KOTA DENPASAR I Putu Rudi Darmika; Ibrahim R.; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.864 KB)

Abstract

Implementation of tourism accommodation activities pertaining to non-star hotelbusiness at first have been regulated by office of tourism Denpasar city, but as the emergence ofoffice of licensing, and occurring transition to the monitoring task of non-star hotel business.Where all the implementation of and supervision over non-star hotel business now governed byoffice of licensing local regulations number of 24/2001 on non-star hotel business. It is causingthe occurrence of problem where there are many non-starhotel business who commits anoffense against business permit such as : many non-star hotel business who no license, andmany non-star hotel business which is not extend the license, and many non-star hotel businessthat has changed ownership, but not registered it and there is also a non-star hotel businesswhich have previously been registered in tourism agency, but after it has occurred transition theeffort is not registered back. This article uses empirical legal research. From the descriptionabove then can be concluded that the implementation of and supervision over non-star hotelbusiness in the city of denpasar still not fit with local regulation number of 24 / 2001 on nonstarbusiness.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BADUNG Kadek Devi Ayu Anggari; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.465 KB)

Abstract

Kegiatan menggelandang dan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggarandi bidang keamanan dan ketertiban umum. Khususnya di Kabupaten Badung diaturdalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001 tentangKebersihan dan Ketertiban Umum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui danmengkaji efektif atau tidaknya penerapan Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun2001. Serta kendala dan upaya yang di hadapi dalam menanggulangi gelandangandan pengemis. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Kesimpulan yang diperoleh adalahpenerapan Perda dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dirasa masihbelum efektif dalam menekan angka pelanggaran menggelandang dan mengemis.Upaya yang di lakukan adalah melakukan pengawasan di titik-titik rawan paragelandangan dan pengemis melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sertapatroli yang di lakukan secara bertahap, dan berkoordinasi dengan pihak-pihakterkait.
PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK AN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA Nandia Amitaria; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.737 KB)

Abstract

Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.
IMPLEMENTASI PASAL 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO 26 TAHUN 2013 MENGENAI KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN KAWASAN PERUNTUKAN PERDAGANGAN DAN JASA I Dewa Gede Aryantha Wira Pratama; Made Gde Subha Karma Resen; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai ketentuan garis sempadan bangunan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kabupaten Badung. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana implementasi dan faktor penghambat ketentuan mengenai garis sempadan bangunan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kabupaten Badung. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pengaturan garis sempadan bangunan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di kabupaten badung diatur pada Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan garis sempadan bangunan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Di Kabupaten Badung, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 112 Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Adapun Faktor Penghambat Dalam Implementasi Ketentuan Garis Sempadan Bangunan Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Di Kabupaten Badung yaitu bangunan tersebut sudah ada sebelum Ketentuan Garis Sempadan Bangunan Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa itu ada. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pedoman yang terbaru kepada para pelanggar dan menghimbau pelanggar untuk melaksanakan ketentuan terbaru tersebut, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENATAAN RUANG DI KOTA DENPASAR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN FUNGSI SOSIAL TANAH DARI PERSPEKTIF AGRARIA Desak Putri Tri Rahayu; I Ketut Tjukup
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.887 KB)

Abstract

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pemenuhan kebutuhan akan tanah merupakan salah satu langkah dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah. Dengan demikian peruntukan fungsi tanah haruslah didasari oleh nilai-nilai fungsi tanah dalam hukum agraria Indonesia, salah satunya yaitu fungsi sosial tanah. Terlebih lagi untuk wilayah perkotaan yang laju pertumbuhannya sangat cepat, seperti Kota Denpasar, yang perlu peraturan peruntukan tanah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat judul “Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah Dari Perspektif Agraria” sebagai hal yang menarik untuk dibahas. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian didapat kesimpulan bahwa pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW, telah mengatur penataan ruang demi mewujudkan peruntukan tanah yang mengimplementasikan fungsi sosial tanah dalam perspektif agraria. Kata kunci: tanah, fungsi sosial, pengaturan hukum, pemerintah Kota Denpasar
ANALISIS PENGATURAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL TENTANG YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL STATUS PERSONEL PADA PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER ASING Kadek Genia Teresia; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.852 KB)

Abstract

Dewasa kini, pembangunan pangkalan militer asing bukanlah suatu hal yang luar biasa. Pembangunan pangkalan militer asing di luar wilayah negaranya masih dilakukan oleh beberapa negara. Permasalahan yang kerap timbul adalah tentang penegakkan yurisdiksi kepada personel militer yang bertugas di pangkalan militer tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan hukum internasional yang baku terkait penerapan yurisdiksi di pangkalan militer asing. Berbeda dengan yurisdiksi ekstrateritorial pada Kantor Kedutaan Besar negara yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perjanjian bilateral antara dua negara, yaitu negara yang akan menempatkan pasukan militer (sending state) dan negara yang akan memberikan kewenangan atas yurisdiksi tersebut (receiving state). Perjanjian bilateral ini disebut Status of Forces Agreement (SOFA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep yurisdiksi ekstrateritorial dalam perjanjian SOFA tentang status personel pada pangkalan militer asing. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dan kesamarataan posisi antar negara pihak perjanjian. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan internasional mengenai perjanjian bilateral yang harus mengatur yurisdiksi tersebut.Kata Kunci: pangkalan militer asing; yurisdiksi ekstrateritorial; perjanjian bilateral tentang status personel
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KATALOG DI INTERNET Anak Agung Ayu Krisna Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.825 KB)

Abstract

Perdagangan bebas sekarang ini telah mempraktiskan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan hanya dengan melihat katalog di situs internet tanpa bertemu langsung, tetapi memiliki dampak negatif untuk konsumen dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada katalog di internet ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini menimbulkan banyaknya pertanyaan terkait tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengenai kerugian pembelian barang dalam transaksi e-commerce yang tidak sesuai dengan katalog di internet, terlihat lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang mengakibatkan merugikan konsumen. Dalam penulisan ini memakai metode penelitian normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, dari penulisan ini masalah yang diangkat yaitu tanggung jawab pelaku usaha apabila barang tidak sesuai dengan katalog di internet dan perlindungan hukum terkait dengan kerugian konsumen di dalam pembelian barang dalam transaksi e-commerce. Permasalahan diatas merupakan norma kabur dikarenakan didalam UUPK yang tidak secara spesifik dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pembelian barang di internet serta perlindungan hukum terkait kerugian konsumen dalam bentuk transaksi e-commerce. Tujuannya agar pelaku usaha mengetahui tanggung jawabnya secara penuh dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen atas pembelian barang yang telah merugikan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam UUPK. Kata Kunci: Tidak Sesuai Katalog, Tanggung jawab, Pelindungan Konsumen, Kerugian E-Commerce

Page 11 of 124 | Total Record : 1240

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue