cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) OLEH PEMERINTAH KOTA DENPASAR I Gede Abitha Satria; A.A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.992 KB)

Abstract

Setiap desa pakraman di Bali memiliki lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman sebagai aset bangsa dalam sektor perokonomian. Lembaga keuangan ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, termuat didalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengelolaan LPD diatur dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaannya sangat penting, olehkarena itu harus adanya pengawasan terhadap LPD yang dilakukan oleh pemerindah daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dokumen dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar di bebankan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar. sesuai Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45 / 33 / HK / 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi LPD Kota Denpasar Tahun 2017. Pengawasan secara umum dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Denpasar di bantu oleh BPD Bali dan akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Dalam pengawasan tersebut harus diketahui tujuan dan fungsi yang dilaksanakan oleh LPD. Serta dalam pengawasannya perlu mengetahui peraturan yang ada. Tujuan dan fungsi dari LPD adalah sebagai sarana untuk membantu perekonomian masyarakat desa pakraman agar kehidupan masyarakat sejahtera dan lebih baik. Kata kunci : Pengawasan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pemerintah, Kota Denpasar
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-commerce) Bagus Reyzaldy Hasandinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.235 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang signifikan menyebabkan timbulnya inovasi baru terkait bentuk dalam sistem perdagangan, yaitu jual beli online (E-commerce). Dibalik banyaknya manfaat dari E-commerce terdapat permasalahan yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Melihat seringnya terjadi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli online dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pembeli didalam perjanjian jual beli online.Metode yang dipergunakan pada pembuatan makalah ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga fakta yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Melakukan pendekatan dengan menelahaan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai dengan hukum yang ditangani.Hasil dari penelitian tersebut yakni peranan asas keseimbangan dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli online merupakan komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dua belah pihak sehingga perlu adanya kesadaran dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam jual beli, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Online, Asas Keseimbangan, dan Penyelesaian Sengketa.
PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA DENPASAR Eric Reinaldo; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.18 KB)

Abstract

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsinya. Produk-produk pangan industri rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai pelabelan, tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf i pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Sehingga rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini Bagaimana pelaksanaan larangan pelaku usaha tidak memasang label terhadap produk pangan industri rumah tangga di kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Apakah faktor yang menjadi kendala sulitnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas produk pangan industri rumah tangga tidak memasang label di kota Denpasar. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan fakta Pendekatan analisis konsep hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan larangan pelaku usaha tidak memasang label tidak sesuai dengan peraturan yang ada upaya yang lakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan memberikan sosialisai dan sidak dilapangan. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala adalah faktor sumber daya manusia, minimnya dana dan kurangnya waktu untuk sidak. Kata kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Kue, BPOM.
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Tjokorda Alit Budi Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.303 KB)

Abstract

The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.
TANGGUNG JAWAB KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS HILANGNYA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN I Gusti Agung Manik Juliantari; I Gusti Nyoman Agung; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.805 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Telah Dibebani Hak Tanggungan” dilatarbelakangi tidak diaturnya secara jelas tentang Tanggung jawab koperasi simpan pinjam secara eksternal atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPermasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang bentuk tanggung jawab koperasi simpan pinjam atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibebani hak tanggungan. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Koperasi sebagai Badan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa koperasi simpan pinjam tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya sertifikat yang hilang tersebut karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan bentuk pertanggungjawaban koperasi yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan membuatkan sertifikat yang baru dan biaya dalam mengurus sertifikat tersebut ditanggung oleh koperasi simpan pinjam.
KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM HAL PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Komang Agus Giri Amerta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.299 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Kewajiban Pelaporan dalam Hal Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil” yang memiliki tujuan untuk mengetahui Kewajiban Pelaporan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan akibat dari Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan perkawinan dan perceraiannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, apabila tidak melaporkannya maka akan dikenakan hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI Ni Ketut Sri Kharisma Agustini; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.924 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali”. Latar belakang penelitian ini adanya kasus pembunuhan tragis atau pembunuhan berencana yang banyak meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Analisis berdasarkan kasus pembunuhan salah satu anggota Ormas di Bali. Dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR I Gusti Ngurah Agung Nugraha P.; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.518 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk mengelola dan memanfaatkan proses pemungutan retribusi untuk digunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi yang dipungut dalam hal ini adalah retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, yang mana retribusi pengujian berkala diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pada peraturan daerah tersebut telah dijabarkan mengenai tata cara pemungutan retribusi, besaran biaya yang harus disetor, dan ketentuan lainnya. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam melaksanakan pengujian berkala. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perda Gianyar Nomor 5 tahun 2010. Kesimpulan yang diperoleh adalah Perda tersebut dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah pemilik kendaraan yang melakukan retribusi dengan jumlah biaya retribusi yang masuk ke kas daerah tiap tahunnya selalu meningkat dan kesadaran masyarakat melaksanakan retribusi pengujian berkala kendaraannya sudah baik.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERTIBAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KABUPATEN BADUNG Nugraheny Wardana; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.943 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai penertiban penduduk non permanen di Kabupaten Badung. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antar norma dengan prilaku masyarakat, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait penertiban penduduk non permanen di Kabupaten Badung dikatakan kurang efektiv karena jumlah pelanggar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dilihat dari ketentuan sanksi, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terbilang kurang efektif karena penerapan sanksi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi yaitu dari hambatan substansi hukumnya, struktur hukum dan kultur hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk menanggulangi hambatan tersebut agar dalam melaksanakan penertiban penduduk non permanen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Administrasi Kependudukan, Penduduk Non Permanen
Pengaturan Penetapan Batas Wilayah Papua New Guinea Dengan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Gede Wisnu Prawerthi; Gede Mahaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.48 KB)

Abstract

Batas negara merupakan kedaulatan suatu Negara. Hal ini menjadi sangat riskan jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa mengenai batas wilayah suatu negara. Dalam konteks perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea pastinya memiliki produk-produk hukum seperti perjanjian kesepakatan (MOU) yang dilaksanakan secara damai terkait penetapan batas-batas wilayah. Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kata kunci : Wilayah, Perjanjian, Kesepakatan.

Page 10 of 124 | Total Record : 1240

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue