cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 113   114   115   116   117 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA STATUS KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BATAM Febrianita Dinar Pramesti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terdapat perbedaan pengklasifikasian serta prosedur dalam pengurusan Hak atas Tanah di Kota Batam. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam penetapan status Hak Milik atas Tanah di Kota Batam. Penelitian hukum yang dijadikan metode dasar penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mencermati segala bentuk aturan serta segala hal berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Dengan adanya penetapan bahwa lahan yang terdapat di Kota Batam dikelola dalam bentuk Hak Pengelolaan, hal ini menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan merupakan salah satu bentuk penguasaan Negara atas tanah di Kota Batam yang dikelola Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai merupakan kedua Hak Pengelolaan dimana BP Batam berikan. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ini mewajibkan masyarakat untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pemilik sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM). Presentase pemilik SHM atas Tanah di Batam hanya sedikit jika dibandingkan dengan pemilik tanah yang masih berstatus Hak Guna Bangunan. Dengan diberikannya Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai secara parsial oleh Badan Pengusahaan Batam, Hak Milik atas Tanah masyarakat Kota Batam dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3460 dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Penetapan Status, Prosedur Pengurusan, Kota Batam ABSTRACT There are differences in classification and procedures in the management of land rights in Batam City. The purpose of writing this journal is to find out what is problematic in establishing the status of land ownership in Batam City. The legal research that became the basic method of this writing is a normative jurisprudence, reflecting all forms of rules as well as everything related to the issues being discussed. With the establishment that the land in Batam City is managed in the form of Management Rights, it indicates that Management Rights is one of the forms of State ownership of land in the Batam city managed by Badan Pengusahaan Batam. (BP Batam). Building Usage and Usage Rights are both management rights that BP Batam grants. The right to use the building and the right of use obliges the public to pay the Authority's Annual Compulsory Payment (UWTO). However, this does not apply to the community holding the Certificate of Land Property (SHM). The presentation of the owner of the SHM over the Land in Batam is only small if compared with the landowner who still holds the right to use the Building. By granting it the right of use of buildings and the right to use in part by the Chartered Enterprise Agency, the property rights of the citizens of Batam can be found in the Decree of the Minister of Agriculture/Head of the National Farming Agency No. 6 of 1998, the Letter of Reference of the Ministry of Agricultural Affairs/Heads of the national Farming Authority No. 500-3460 and the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Keywords : Freehold Title, Status Determination, Management Procedure, Batam City
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK Weka Adreana Septia Putri; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, berbagai kemudahan dapat dirasakan secara nyata oleh manusia. Perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tersebut juga berdampak pada dunia perdagangan, kegiatan jual-beli kini dapat dilakukan kapanpun secara online. Agar kegiatan perdagangan secara elektronik ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan data pribadi dari konsumen. Data pribadi yang dibutuhkan termasuk nama lengkap, alamat rumah, hingga nomor telepon. Data pribadi milik konsumen tersebut dapat beresiko bocor dan digunakan untuk berbuat kejahatan. Padahal sejatinya perlindungan data pribadi menjadi suatu hak asasi yang bersifat mutlak. Penelitian ini ditulis untuk membahas dan memperdalam pengetahuan terkait perlindungan hukum pada konsumen atas terjadinya kebocoran data pribadi pada suatu perdagangan online. Termasuk pada upaya-upaya korban kebocoran data pribadi dalam menuntut haknya. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasannya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi telah diatur pada UU No. 27 Tahun 2022. As age progresses, the ease of life can become apparent to humans. Developments in these aspects of human life have also affected the commercial world, so commercial trading can now take place online at any time. For this electronic trade to run smoothly, personal information from consumers is needed. The necessary personal data includes a full name, home address, a phone number. The consumer's personal information could be at risk of being leaked and used for crimes. When genuine personal data protection becomes an absolute human right. This study aims to discuss and deepen the knowledge related to legal protection against consumers for personal data leaks in online trade. Including attempts at victims of leaking personal data in demanding his rights. The research method used is a normative-research method with a comparative and constitutional approach. Research shows that legal certainty in the protection of personal data was governed under statute 27 of 2022.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERBUATAN MODIFIKASI APLIKASI BERBAYAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Patricia Karin Purba; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi berbayar berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta serta akibat hukum terhadap perbuatan modifikasi aplikasi berbayar yang menimbulkan kerugian. Dengan mengetahui tujuan dari penelitian ini lalu digunakan metode penelitian normative sebagai acuan dalam membahas permasalah terkait hak cipta berdasarkan pada suatu pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap perundang – undangan yang berlaku dan tidak multitafsir sesuai dengan bidang hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hasil daripada penelitian ini terkait dengan program computer dalam hal aplikasi berbayar termasuk kedalam karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dengan melarang tegas pihak lain untuk memodifikasi aplikasi berbayar tanpa izin dari pencipta. Tindakan modifikasi aplikasi berbayar juga termasuk ke dalam pembajakan karya cipta dan pelanggaran terhadap sarana kontrol teknologi kecuali untuk kepentingan negara. Akibat hukum terhadap Tindakan modifikasi aplikasi berbayar dapat dikenakan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dalam undang-undang, bagi pihak pencipta yang hak ekonominya merasa dirugikan dapat pula melayangkan gugatannya ke pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Gunawan, Kadek Geena Engrasia; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam Financial Technology di Indonesia serta mengetahui bagaimana pendekatan pengawasan yang tepat untuk melindungi konsumen pinjaman online dalam Financial Technology tersebut. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber pada norma-norma hukum seperti peraturan perundangan-undangan serta menggunakan teknik penulisan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan pengawasan yang tepat digunakan dalam melindungi konsumen pinjaman online adalah market conduct atau perilaku pasar. Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online
HAM DAN LEGALISASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN BELGIA Jesica Winanda Leksono Putri; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk meninjau legalitas praktik Euthanasia dalam perspektif hukum Indonesia dan Belgia serta kaitannya dengan HAM. Studi ini lalu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Salah satu pro dan kontra dalam praktik dunia medis yaitu Euthanasia (good death) untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, setelah melalui berbagai upaya medis lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisa seperti apa pengaturan Euthanasia di Indonesia dan Belgia, serta kaitannya dengan HAM. Hal ini karena belum terdapat peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang Euthanasia, sedangkan Belgia membolehkan Euthanasia melalui Belgian Act of Euthanasia.
PENGATURAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Ni Putu Risa Pramiswari Asak; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan, khususnya mengenai konsekuensi hukum atas kekayaan yang diperoleh selama menjalin hubungan yang sah bersama. Isu ini akan ditinjau berdasarkan dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga berdasarkan atas ketentuan perdata yang bersifat lintas negara atau internasional. Studi ini ditelaah melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui studi ini, diketahui bahwa pernikahan campuran kerap kali menimbulkan suatu persoalan yang penyelesaiannya terbilang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan suami dan istri tunduk dalam hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraannya. Selain berhadapan dengan UU Perkawinan, aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI. Pada hakikatnya, masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan campuran dapat diantisipasi melalui sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan campuran. Akan tetapi, dalam praktikknya kerap kali ditemukan pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga penyelesaian persoalannya akan cukup rumit. Oleh karena itu, studi ini sangatlah penting untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran.Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama ABSTRACTThis study is aimed to answer the issues regarding mixed marriage’s problem related to the legal consequences about their marriage assets under the Marriage Act 1 of 1974 and according to the Principles of International Law. This legal research utilizes a normative juridical approach with the statute and conceptual approaches. The result of this study indicates that some problems often come to mixed marriages and the problem is hard to solve because of the different citizenship of the mixed marriage couple which makes them obey different laws based on their citizenship. Furthermore, besides obeying the Marriage Act, law enforcement officers also have to obey the rules of International Private Law. In fact, the problems that come from mixed marriage couples can be solved with a marriage agreement. But, most of them do not have a marriage agreement and it becomes one of the reasons why the law enforcement officers hard to solve their problems. This study is very important to know the regulation in solving marriage treasure of mixed marriage couples.Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure
Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana Revenge Porn Gusti Arya Dharma Kusuma; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindak pidana revenge porn dari kacamata hukum pidana serta analisis pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tindak pidana revenge porn. Penulisan jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan dalam penulisan jurnal ini, bahwasannya pengesahan UU TPKS dipelopori oleh beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia yang belum cukup untuk mewadahi tindak pidana revenge porn dikarenakan posisi korban dapat beralih menjadi pelaku dalam suatu peristiwa pidana yang tergolong kejahatan terhadap kesusilaan.
ASAS KONSENSUALISME DALAM PROSES CHECKOUT PADA JUAL BELI SECARA ONLINE DI MARKETPLACE Yanti, Ni Kadek Cantika Siska; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ditujukan untuk menganalisis keberadaan asas konsensualisme dalam proses checkout pada jual beli secara online di marketplace serta bagaimana akibat hukum yang didapatkan bagi pihak-phak yang melanggar asas konsensualisme tersebut. Penelitian ini dirampungkan dengan metode penelitian normatif, dimana yang menjadi kajiannya adalah aspek-aspek hukum positif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini perkembangan teknologi terbilang sangat pesat hingga dapat melahirkan banyak sekali inovasi baru salah satunya adalah prosesi jual beli secara online yang dilakukan di marketplace. Jual beli secara online ini memiliki sistematika yang tidak jauh berbeda dibandingkan jual beli secara langsung. Hanya saja yang membedakannya adalah proses yang dilakukan tanpa melalui tatap muka. Salah satu tahapan penting yang terjadi ketika melakukan pembelian secara online adalah checkout yang mana tahap tersebut bertujuan untuk memastikan kembali barang yang akan dibeli pembeli. Setelah semua dirinci dengan benar oleh system, maka pembeli akan melakukan pembayaran dan checkout dan hal tersebut secara langsung sudah menimbulkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini menjadi bentuk keberadaan asas konsensualisme dalam jual beli secara online di marketplace sebagaimana pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Selanjutnya diketahui bahwasanya kesepakatan yang timbul sudah menjadi hak serta kewajiban bagi para pihak, sehingga apabila terdapat salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut, terdapat akibat hukum yang timbul didalamnya. Kata Kunci: Checkout, Asas Konsensualisme, Akibat Hukum, Marketplace ABSTRACT This article aims to analyze the principle of consensualism in the credit process in the purchase and sale market and the legal consequences for those who violate the principle of consensualism. This research was completed using normative research methods, which resulted in the study of good legal practices using a literature approach. Then, the results of this study show the speed of technological development that can give birth to many new things, one of which is the process of buying and selling on the Internet that is done in the market. Buying and selling online is a system that is not very different from direct buying and selling. In contrast, the process is done without face-to-face contact. One of the most important stages that occur when buying an online store is the checkout, where it is expected to confirm what the customer is going to buy. After everything is correctly specified by the system, the customer will pay and confirm and this will immediately result in a contract between the parties. This agreement is an expression of the principle of consensualism in the sale and purchase in the market as regulated in Article 1458 of the Civil Code. In addition, it is known that the existing contract becomes the rights and obligations of the parties, so if one party breaks the contract, legal consequences will arise. Key Words: Checkout, Consensus, Legal Consequences, Marketplace
PENYELESAIAN INDIKASI SERTIPIKAT TUMPANG TINDIHGANDA (OVERLAPPING) DALAM MENJAMIN LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR) Tampubolon, David Maruli Tua; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait penyelesaian indikasi sertipikat tumpang tindih (overlapping) untuk menjamin legalitas pemegang hak atas tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (The case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (The statute Approach). Hasil Studi Menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan tumpang tindih (Overlapping) masih sering terjadi kepada pemegang sertipikat hak atas tanah, dan secara nasional pengaturan terkait dengan ruang lingkup Agraria diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam perspektif indikasi tumpang tindih, kepastian hukum subyek pemegang hak atas suatu bidang tanah yang mengalami tumpang tindih (overlapping) perlu untuk diketahui serta diselesaikan sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru terkait bidang tanah yang sejak awal memang mengalami permasalahan terkait dengan tumpang tindih baik keseluruhan maupun sebagian terhadap suatu bidang tanah. Kata kunci: Penyelesaian, Indikasi, Tumpang Tindih (overlapping), Sertipikat, Agraria
THE PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA DI PLATFORM TIKTOK Cahyanto, Muhammad Reza; UDIANA, I MADE
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan telah berubah. Evolusi ini berefek pada aturan, terhusus pada aturan hak paten. Orang sekarang dapat mendengarkan lagu dan memanfaatkan lagu orang lain sebagai audio latar belakang untuk video dalam aplikasi berkat kemajuan teknologi yang kompleks. Sayangnya, banyak orang yang terus mengunggah lagu orang lain tanpa izin dari artis atau pihak lain yang berhak. hak cipta pada platform, seperti untuk aplikasi TikTok. Pengguna TikTok dapat membuat konten kreatif dengan memadukan video dan lagu. Kemudahan musik dapat diakses di TikTok, bagaimanapun, menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan, plagiarisme, distribusi, dan replikasi karya berhak cipta tanpa persetujuan pemilik. Tentu saja, hal ini dapat berdampak negatif terhadap bisnis pemegang hak cipta. Menggunakan lagu orang lain demi keuntungan adalah melanggar aturan. Aturan Nomor 28 Tahun 2014, Apabila suatu musik digunakan tanpa izin, dapat dianggap melanggar kuasa ekonomi dan moral pembuat lagu apabila pengunggah tidak mencantumkan identitas pencipta lagu dan lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta lagu. . Pilihan untuk merekam atau mendaftarkan karya seseorang tersedia bagi pencipta yang ingin menghindari pelanggaran kekayaan intelektual. jika hak pencipta dilanggar. menggunakan metode penelitian aturan yang diterima pada riset ini. Tulisan ini berupaya guna mengetahui sejauh mana keterkaitan perlindungan hukum pencipta lagu dengan unggahan TikTok yang memuat musiknya sesuai dengan aturan Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Kuasa Paten. Kata Kunci: Hak Cipta,Pencipta Lagu,Hak ekonomi,Tiktok

Page 115 of 124 | Total Record : 1240

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue