cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 112   113   114   115   116 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGADAAN PARKIR MENGGUNAKAN BADAN JALAN YANG MENGURANGI FUNGSI JALAN I Gede Yohanes Dananjaya; Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to analyze how parking arrangements are in the codification of positive law in Indonesia and find out how criminal liability for parking procurement interferes with road functions. This paper uses a normative legal research method through a statutory and analytical approach. The results of this study indicate that parking activities using the road can reduce the function of the road, causing disruption of the function of the road. As a form of criminal responsibility, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of 18 months, or a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 if it is done intentionally. Then if due to negligence, it is threatened with a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00.
IUS CONSTITUTUM & IUS CONSTITUENDUM SAKSI MAHKOTA BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I Gusti Mahendra Satria Pranata; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait norma hukum dalam hal kedudukan atau posisi seorang Terdakwa saat memberikan kesaksiannya sebagai saksi mahkota pada perkara tindak pidana agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak merenggut hak dari seorang terdakwa dalam memberikan kesaksiannya demi menjunjung tinggi proses peradilan yang adil atau due process of law di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, serta teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik bola salju. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum terkait penggunaan saksi mahkota masih tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga terjadinya kekaburan norma dalam penerapannya. Dalam pasal-pasal hukum positif saat ini, Pasal 168 KUHAP adalah pasal yang secara implisit mentafsirkan aturan mengenai saksi mahkota tersebut. Namun, Pasal 66 KUHAP sendiri tidak membenarkan adanya pembebanan pembuktian pada Terdakwa, sehingga penafsiran-penafsiran yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum melalui pasal tersebut berbeda satu dengan lainnya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan yang adil. Oleh karena masih belum adanya kepastian pengaturan hukum mengenai saksi mahkota, maka dari itu pengaturan saksi mahkota kedepannya sebagai ius constituendum perlu diperjelas kembali dengan upaya penegak hukum merumuskan pasal-pasal baru atau dengan perubahan undang-undang yang ada sehingga melahirkan konsistensi aparat penegak hukum dalam terwujudnya proses peradilan yang adil. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Norma Kabur ABSTRACT This study aims to provide certainty regarding legal norms in terms of the position or position of a defendant when giving his testimony as a crown witness in a criminal case so that it is in accordance with the positive law in force in Indonesia and does not take away the rights of a defendant in giving testimony in order to uphold the judicial process fair or due process of law in Indonesia. This research method uses normative research with two approaches, namely the statue approach and the fact approach, as well as the data collection technique used is the snowball technique. Based on the results of the study it was found that legal arrangements related to the use of crown witnesses still do not get legal certainty so that there is a blurring of norms in their application. In the current positive law articles, Article 168 of the Criminal Procedure Code is an article that implicitly interprets the rules regarding the crown witness. However, Article 66 of the Criminal Procedure Code itself does not justify the burden of proof on the Defendant, so that the interpretations produced by law enforcement officials through this article differ from one another which results in a lack of legal certainty in administering a fair trial. Because there is still no certainty regarding legal arrangements regarding crown witnesses, therefore the arrangements for crown witnesses in the future as ius constituendum need to be clarified again by law enforcement efforts to formulate new articles or by changing existing laws so as to give birth to the consistency of law enforcement officials in realizing due process of law. Key Words: Crown Witness, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Blurred Norms
QUO VADIS: URGENSI PENGATURAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Winda Claudia; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency of arranging financing placement of Indonesian Migrant Workers and the implications of the absence of such regulation. This study was using normative research methods with a statutory and conceptual approaches as well as qualitative analysis. The result of the study obtained are that although the placement of Migrant Workers in Indonesia has been regulated in a number of arrangements, there is still a legal voids and conflicting norms that can be found in Law 18 of 2017 and PerBP2MI No 9 of 2020 concerning the placement financing of Indonesian Migrant Workers. These requirements must be fulfill based on different arrangements regarding protection for Indonesian Migrant Workers. The absence of these regulations has implications for several things, including the non-realization of legal certainty and legal protection, the potential for violating the principles of protection for Indonesian Migrant Workers, causing overcharging practices, as well as the occurance of criminal acts and human trafficking. Therefore, it has become an urgency for the government to immediately take steps to establish related arrangements regarding the placement financing of Indonesian Migran Workers.
LEGALITAS TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID Aloysius Nathan Aristo; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penggunaan indikasi tangan digital saat melakukan transaksi elektronika sudah lumrah dilakukan sang warga serta diakui sang pemerintah pada Indonesia. Dipercayai bahwa pengenalan tanda tangan digital ini memberikan dampak yang baik bagi para pebisnis, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas baik berasal segi saat, tenaga, serta daerah. Maka asal itu krusial buat dilakukan penelitian yang membahas peraturan tentang indikasi tangan digital di Indonesia dan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik melalui aplikasi penyelenggara ciri-ciri digital yg dijadikan objek penelitian ini yaitu PrivyID. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yg menggunakan pendekatan hukum dan konseptual dimana analisis penyelesaian rumusan dilema pada penelitian dilakukan berasal mengumpulkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yg ada serta kemudian disusun menggunakan paradigma deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak terkait indikasi tangan digital pada Indonesia diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menggunakan UU No. 9 Tahun 2016 wacana isu dan Transaksi elektronik (UU ITE), dan Pasal 5 hingga 58 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. lalu mengenai legalitas indikasi tangan digital pada transaksi elektro melalui software PrivyID artinya sah secara aturan sebab indikasi tangan digital sudah diakui di Indonesia dan mempunyai dasar hukum, dan PrivyID adalah perusahan yg telah bersertifikat dan dipantau Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kata Kunci: Tanda Tangan Digital, PrivyID, Transaksi Elektronik. ABSTRACT The usage of virtual signatures while engaging in electronic transactions is not unusual by the general public and identified by using the authorities in Indonesia. it's far believed that the introduction of this virtual signature has a very good effect on business people, in particular in phrases of efficiency and effectiveness both in phrases of time, attempt and region. therefore, it's far essential to conduct studies that discusses the regulation of digital signatures in Indonesia and the legality of digital signatures in electronic transactions thru the virtual identification company application that is used because the item of this research, specifically PrivyID. This kind of studies is a normative felony studies that uses a prison and conceptual method where the analysis of the answer of the hassle formula inside the take a look at is accomplished from amassing existing felony ideas or ideas after which compiled with a deductive frame of mind. The outcomes of this look at imply that contracts related to virtual signatures in Indonesia are regulated in Article 11 paragraph 1 of law No. eleven of 2008 as amended by way of law No. nine of 2016 on statistics and digital Transactions (ITE regulation), and Articles 5 to fifty eight of presidency regulation No. 82 of 2012 on the implementation of digital structures and transactions. Then regarding the legality of digital signatures in electronic transactions via the PrivyID utility, it is legally valid because virtual signatures had been identified in Indonesia and have a legal basis, and PrivyID is a organisation that has been certified and monitored with the aid of the Ministry of Communications and facts era (KOMINFO). Key Words: Digital Signature, PrivyID, Electronic Transactions.
PRO KONTRA HUKUM YANG HIDUP DIMASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Kevin Ryadi Saragih; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of living law in the criminal code of the Republic of Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) has caused debates among the public and academics. The purpose of this legal research paper is to describe two opposing arguments on this matter. The paper uses normatif research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show contrasting opinions on the existence of living law in the criminal code. Proponents argue that legal pluralism in Indonesia should be utilized to strengthen customary & state law and to help law enforcement solve legal problems in society fairly. However, opponents believe that the application of living law disturbs the principle of legality and has the potential to harm human rights.
PERAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Made Anggina Ahalya Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pentingnya memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tempat keadilan restoratif dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian literatur, khususnya dengan mengkaji peraturan restorative justice dan literatur lain yang relevan. Menurut temuan penelitian, Keadilan Restoratif adalah metode penegakan hukum dan melakukan kejahatan yang juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang komprehensif, konsep restorative justice belum dilaksanakan secara terpadu. Konsep keadilan restoratif perlu dimasukkan ke dalam rancangan hukum pidana dan sistem pelaksanaan hukum pidana dengan fokus pada pencapaian keadilan bagi pelaku kejahatan dan korbannya serta keseimbangan perlakuan hukum. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelaku, Korban. ABSTRACT The study's objective is to investigate the importance of incorporating restorative justice into Indonesia's criminal justice system and the place of restorative justice in that system. This study employs a normative juridical research approach by collecting legal materials through literature review, specifically by examining restorative justice regulations and other relevant literature. According to the study's findings, Restorative Justice is a method of enforcing the law and committing crimes that also involves community involvement and prioritizes the needs of victims and perpetrators. In Indonesia's comprehensive criminal justice system, the concept of restorative justice has not been implemented in an integrated manner. The concept of restorative justice needs to be incorporated into the draft criminal law and the criminal law implementation system with a focus on achieving justice for criminals and their victims and balancing legal treatment. Key Words: Restorative Justice, Actors, Victims
UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN DENGAN MENUNDA KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Ida Bagus Gede Dwi Wedagama; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat mencegah kepailitan dengan cara menunda kewajiban pembayaran hutang. Metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan berupa buku buku hukum adalah metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini. Hasil penelitian bahwa kepailitan dapat dicegah dengan menunda pembayaran kewajiban dengan memberi kesempatan kepada debitor agar melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur utang yang meliputi pembayaran keseluruhan ataupun sebagian dari utang tersebut. Apabila perihal tadi bisa dilaksanakan sesuai prosedur, maka pada akhirnya nanti perusahaan debitor bisa mencegah kepailitan dengan memenuhi kewajibannya serta meneruskan usahanya. Selanjutnya debitor dapat menganjurkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian adalah unsur terpenting terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu esensial bagi pihak pertama untuk memahami ketetapan-ketetapan yang mendasari pengajuan tersebut. Kata Kunci : Kepailitan, Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan. Abstract This study aims to describe how efforts are made to prevent bankruptcy by delaying payment obligations. The normative juridical method and the approach to legislation in the form of legal books are the methods research that used in this research. Bankruptcy can get their opportunity by delaying debt payments by giving the debtor the opportunity to restructure is the result of this research. More specifically, this restructuring aims to improve the debt structure which includes all or part of the debt. If it can be implemented properly, then in the end the company's debtors can prevent bankruptcy by fulfilling their obligations and carrying out procedures. Furthermore, the debtor can offer a settlement to the creditor. Reconciliation is of paramount importance to delays in payment of debt obligations, therefore it is essential for the debtor to understand the provisions of the petitioner. Keywords : Bankruptcy, Debt Payment Obligation, Application.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POSBAKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Ida Ayu Dwie May Gayatri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar yakni salah satu diantara berbagai cara guna membantu masyarakat kurang mampu di Denpasar dalam mengakses hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar bagi masyarakat miskin di Denpasar. Metode penelitian empiris dipilih sebagai metode dalam studi ini, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari dokumen atau data yang memiliki keterkaitan dengan studi ini. Dapat dijabarkan pada studi ini menunjukkan bahwasanya Posbakum telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Posbakum dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dana yang disediakan, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia. Dari apa yang dijabarkan pada studi ini, disarankan kepada pemerintah untuk menambah dana yang tersedia untuk Posbakum, memperkuat sumber daya manusia, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MALPRAKTIK JASA PEMASANGAN BEHEL PADA TUKANG GIGI I Gusti Agung Janitra Nareswari Putri; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of dental services that carry out their work exceeds the legal limits. However, there are still many who seek treatment at the dentist due to social inequality. Frequent deviations have an impact on service users in terms of assets and others. The owner of the health practice is not responsible. The purpose of this study was to determine the protection for consumers in the event of malpractice of dental artisans and to find out the sanctions against malpractice of dental artisans that harm consumers. Analysis of legal materials uses extensive and restrictive interpretations, namely expanding and narrowing the meaning of a law, while also using descriptive analysis, namely the presentation of research results. The results of the study indicate that the legal regulation of consumer protection against dental artisan malpractice which is regulated in the Consumer Protection Act, the rights of every consumer in Article 4. and authority. Meanwhile, legal sanctions for perpetrators are divided into 3, namely administrative, civil and criminal sanctions. Therefore, the government needs to carry out a routine monitoring of cases like this in the field directly. Keywords: Dentist, Malpractice, Legal Protection
INVASI RUSIA KE UKRAINA 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Damara Nathania Boru Siahaan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana invasi Rusia ke Ukraina selama tahun 2022 dan menganalisis pelanggaran-pelanggarannya ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 hingga sekarang, Rusia pun kembali mengekskalasi invasi nya ke Ukraina melalui berbagai checklist pelanggaran terhadap pasal-pasal di Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental di Hukum Humaniter Internasional. Sehingga, indikator-indikator pemicu diatas telah otomatis membawa kasus Rusia dan Ukraina berada dalam yurisdiksi ICC melalui jenis kejahatan (Pasal 5 (c) dan (d)) dan admisibilitas melalui rujukan dari negara-negara pihak Statuta Roma terkait kasus ini (Pasal 13). Namun, ada pengecualian untuk bidang yang dapat dituntut di bawah yurisdiksi ICC melalui Statuta Roma yaitu pada Pasal 8 (2) (xx) mengenai penggunaan senjata pembakar dikarenakan sebagai subjek larangan komprehensif harus termasuk dalam lampiran Statuta Roma. Sementara lampiran senjata belum dibuat sehingga menjadi kesenjangan signifikan dalam penerapan Statuta Roma, mengingat ini adalah pelanggaran mendasar terhadap HHI. Terlebih lagi, walaupun ICC bersama beberapa negara pihaknya telah membawa konflik ini ke Pengadilan dari tanggal 1-2 dan 11 Maret 2022 melalui Kantor Kejaksaan di ICC demi mengumpulkan bukti di Ukraina, kenyataannya Rusia bukan lagi negara pihak ICC sejak tahun 2016 dan sebagai anggota tetap dewan yang memegang veto, kemungkinan besar Rusia tidak akan menerima yurisdiksi ICC seringan itu.

Page 114 of 124 | Total Record : 1240

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue