cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 114   115   116   117   118 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA GAUTAMA, PUTU GITHA CAESARA; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of writing the article is to find answers to questions regarding the criminal responsibility of children as perpetrators of terrorism in Indonesia and what the government's efforts are to prevent children from falling into criminal acts of terrorism. The research method applied is normative research, centered on the analysis of written legal documents such as laws, court decisions and legal expert opinions using the statute approach. The results show that children's criminal responsibility for terrorism cases is based on the SPPA Law. In the SPPA Law, Article 81 states "the prison sentence that can be imposed on minors is a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults." and "if the criminal offense committed by the child is a criminal offense punishable by the death penalty or life imprisonment, the penalty imposed is a maximum imprisonment of 10 (ten) years." The government has also carried out preventive efforts as mandated by Article 43A paragraph (1) of the PTPT Law, which is carried out in 3 ways, namely national preparedness, counter-radicalization and de-radicalization. Furthermore, prevention of children is also carried out through PERMEN PPPA No. 7/2019 in primary, secondary and tertiary forms.
PERANAN ILMU KRIMINOLOGI DAN KRIMINALISTIK DALAM KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA MUTILASI DI INDONESIA Berliana, Linaria; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing this journal aims to examine and examine cases of criminal acts of mutilation in Indonesia by using the point of view of criminology, besides that it also aims to determine the role of criminology and criminalistic science in cases of mutilation. The research method used by the author is a sociological juridical research with a qualitative approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials consisting of legislation relating to the issues discussed as well as library sources from articles, media print, newspapers, online media, and previous studies related to the problem, which are then processed and analyzed descriptively to provide an overview of the problems of using knowledge from criminology and criminalism. The results of the criminological study obtained are to identify the modus operandi of the perpetrators, from most cases there is a main mode of the perpetrator mutilating his victim to track and close suspicions, criminology in this mutilation crime case is as an auxiliary science to find out the causal factors, as well as knowing the mode, locus, tempo, and action of the crime of mutilation, which will later show the pattern of the crime making it easier to trace. The role of criminal science in this mutilation crime is to assist investigators in finding evidence of crimes that will later lead to the perpetrators. Keywords: Criminology studies, criminalistics, mutilation, murder
KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PROTEKSI SENGKETA KONSUMEN JASA OJEK ONLINE Arcana, Made Carmenita; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengenali pengaturan moda transportasi yang berupa taksi online ataupun ojek online yang dimana taksi online telah memiliki pengaturan secara hukum, namun untuk ojek online belum memiliki pengaturan secara khusus. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode hukum normative. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah didapatnya peraturan mengenai ojek online yakni UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang Dimana didalamnya diatur juga mengenai kendaraan bermotor umum. Namun secara hukum, operasional ojek online diakomodasi oleh aturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sehingga diakui dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan kewajiban hukum yang timbul terhadap proteksi konsumen jasa ojek online diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang Dimana perlindungan konsumen memiliki 2 cara yaitu Upaya non-litigasi atau Upaya diluar pengadilan atau melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan umum.
UPAYA KURATOR DALAM MEMAKSIMALKAN ASET HKI MILIK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Wibowo, Bintang Herlambang; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine the involvement of curators in the liquidation and administration of intellectual property assets during times of bankruptcy and PKPU, as well as exploring strategies for optimizing the value of intellectual property assets in these conditions. The research methodology used in this research is normative juridical legal research, which focuses on the analysis of currently applicable legal provisions, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Extension of Debt Payment Obligations, as well as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results show that the curator fulfills many responsibilities, including the implementation of administrative tasks, management of bankruptcy assets, and supervision and resolution of intellectual property assets. Curators face challenges in effectively using intellectual property assets, especially those that have not been officially registered. To optimize intellectual property (IP) assets, managers have the ability to negotiate with external parties or internal creditors to secure payments and additional company capital. They can also carry out corporate restructuring actions such as mergers, acquisitions, or consolidation, as well as asset liquidation.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE PADA APLIKASI FACEBOOK MARKETPLACE Abdullah, Affandi Sultan; Sumadi, Putu Sudarma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami bagaimana pengaturan hukum apabila konsumen dirugikan saat melakukan transaksi pembelian smartphone dalam aplikasi Facebook. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengandung kekaburan, ketidakpastian dan konfliknya suatu norma. Norma yang ditujukan berupa suatu asas, unsur dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun pendapat ahli. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli smartphone sangatlah diperlukan demi terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam berbelanja online melalui facebook marketplace. Dan dalam hal ini diatur pula mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menyebarkan iklan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga patut diketahui mekanisme penyelesaiannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK bahwa, Konsumen dalam memebli suatu barang wajib mendapatkan kejelasan informasi yang jelas, benar dan pasti berkaitan dengan keadaan suatu barang yang akan dibeli.
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA Jaya Cahyana, I Gusti Made Ari; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kajian studi ini memiliki tujuan dalam menelaah bagaimana proses berperadilan melaui e-Court di Pengadilan dan bagaiama keberadaan dari peraturan mengenai e-Court di lingkup Peradilan Agama. Kemudian, studi ini menggunakan acuan utama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (beserta perubahannya) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Penggunaan metode pada studi ini mengacu pada metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan e-Court di lingkup pengadilan agama pada dasarnya telah mencerminkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya di lingkup pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam pengaturannya tersendiri terdapat persoalan tersendiri, seperti perihal kejelasan dalam spesifikasi peralatan penunjang e-court khususnya pada persidangan, sampai pengaturan terkait pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli yang memberatkan posisi hakim, serta persoalan lainnya yang perlu diperbaiki di setiap aspeknya. Kata Kunci: peradilan elektronik, e-Court, pengadilan agama ABSTRACT This study aims to examine how the judicial process is carried out through e-Court in the Courts and how the regulations regarding e-Court exist in the scope of the Religious Courts. Then, this study uses the main reference, Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court (and its amendments) and Decree of the Director General of the Religious Courts No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 concerning Instructions for Implementing Case Administration in the Religious Courts Electronically. The method used in this study refers to normative juridical legal research methods using a statutory approach and related literature. The results of this study show that the existence of e-Court arrangements in the religious courts basically reflects fast, simple and low-cost justice in the courts, especially the Religious Courts. However, in the regulation itself there are separate problems, such as regarding clarity in the specifications of e-court supporting equipment, especially at trials, to regulations regarding the examination of witnesses and/or expert witnesses which weigh on the judge's position, as well as other problems that need to be improved in every aspect. Keywords: electronic justice, e-Court, religious court
PERATURAN BISNIS PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA Dharma Bakti, I Gede Alvin; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian tertutup yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pelanggaran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak selalu merupakan suatu pelanggaran dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Untuk dapat mengkualifikasikan apakah Perjanjian Tertutup tersebut melanggar atau tidak, maka perlu dicermati apa saja yang menjadi kriteria-kriteria pelanggaran yang terkandung dalam suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan sebagai Perjanjian Tertutup yang ilegal. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the forms of closed relationships that are prohibited in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and any closed agreements that constitute a violation. This study employs a normative legal method with a statute and comparative approach. The results of the study show that any closed agreement as regulated in the Antimonopoly Law is not always a violation in accordance to the Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition Number 5 of 2011. To qualifywhether the Closed Agreement is a violation or not, it is also necessary to examine what are the criteria for violations enshrined in the agreement so that the Closed Agreement can be qualified as a violation. Key Words: Business Competition, Closed Agreement, Violation
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERTANIAN DI BALI Harjo Suharwanto, Oliver Ottli; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The autonomy legislation of the region in terms of its administrative organization is inseparable from the application of the principle of separation of powers and of inequality. Zonin might be related to the geographical place and potential of each area that can't be compared anywhere else. practice the precept of neighborhood autonomy to hold the Republic of Indonesia among the critical government and the nearby government. The question, consequently, is how applying the precept of regional cooperation can improve the welfare and internationality of areas with potentially incomparable situations such as geography and assets. nearby autonomy as a device for attaining prosperity in a really perfect shape of cooperation.
URGENSI PEMBEBASAN PEMBERIAN PATEN VAKSIN COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Yogaputri, Made Ayu Okshana; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this study is to evaluate the legal certainty and risk associated with a Covid-19 vaccine invention's patent uncertainty in the pharmaceutical industry, particularly in times of emergency. This study employs statutory and factual approaches along with normative legal research techniques. The results of the study show that the legal certainty of obtaining a patent for an invention and the legal risks that will arise have been regulated explicitly and implied in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Government Regulation Number 77 of 2020 concerning Procedures for Granting Patent Compulsory Licensing, and Presidential Decree Number 11 of 2020 Concerning the Establishment of a Public Health Emergency for CoronaVirus Disease 2019. From a legal perspective, patent reactions can pose a risk which is considered based on the legal basis in the regulation of the Patent Law.
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pertiwi, Anggie Aprilia; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yurisidis normatif untuk memecahkan masalah terkait bentuk dan keabsahan kontrak elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce menjadi lebih dominan dan kontrak elektronik menjadi sarana utama dalam menjalankan transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kontrak elektronik diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek utama terkait dengan legalitas kontrak elektronik, termasuk persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak yang terlibat, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mematuhi persyaratan hukum dalam kontrak elektronik, serta bagaimana UU ITE memainkan peran dalam memastikan legalitas transaksi e-commerce di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini membantu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi online di Indonesia. Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Tranksaksi E-Commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT The purpose of this study is to examine and analyze the validity of electronic contracts in the context of e-commerce transactions in Indonesia, focusing on legal aspects regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used in writing this journal is a normative jurisdical law research method to solve problems related to the form and validity of electronic contracts. In the ever-evolving digital era, e-commerce transactions are becoming more dominant and electronic contracts are becoming the main means of carrying out business transactions. Therefore, a deep understanding of how electronic contracts are regulated and applied within the Indonesian legal framework becomes essential. This research includes analysis of key aspects related to the legality of electronic contracts, including electronic consent, electronic signatures, identification of the parties involved, consumer protection in the context of e-commerce, as well as dispute resolution mechanisms. The results of this analysis will provide deeper insight into the importance of complying with legal requirements in electronic contracts, as well as how the ITE Law plays a role in ensuring the legality of e-commerce transactions in Indonesia. The implications of the results of this study help drive sustainable growth and increased trust in online transactions in Indonesia. Keywords: Electronic Contract, E-Commerce Witness, Electronic Information and Transaction Law

Page 116 of 124 | Total Record : 1240

 114   115   116   117   118 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue