cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 115   116   117   118   119 
MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI SELAMA PANDEMI COVID-19 DILIHAT DARI PERSPEKTIF LBH APIK BALI Arisani, Luh Dela Yuni; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor penyebabnya. Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan korban KDRT, terutama perempuan atau istri, harus tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, yaitu suami. Konflik ekonomi juga menjadi pemicu tindak kekerasan antara pasangan suami-istri. Selain itu, faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain juga berkontribusi terhadap meningkatnya KDRT. Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena korban seringkali tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terjadinya kenaikan KDRT selama Covid-19 melalui perspektif LBH APIK BALI. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya patrilineal yang masih ada. Metode yang digunakan adalah empiris yang mengamati fenomena dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan peningkatan KDRT. Meskipun telah ada upaya hukum dalam mengatasi KDRT, faktor budaya dan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), LBH APIK BALI, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
A LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI SUB-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mahayasa, I Nengah Budha; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis dan mengkaji hubungan internal sub-unsur sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu, serta guna mengetahui upaya yang dapat dijalankan oleh lembaga kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan mengambil sumber dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara lembaga kepolisian dengan sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena lembaga kepolisian merupakan langkah awal dari suatu mekanisme penanganan kasus pidana. Lembaga kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi melindungi dan memberikan pengayoman memiliki kewajiban untuk menerima laporan dari masyarakat. Mengingat kewajibannya yang menjadi garda terdepan penyelesaian perkara pidana, segala permasalahan baik internal maupun eksternal instansi akan mempengaruhi kinerja instansi lainnya.
PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN EXTRAJUDICIAL KILLING KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA Lestari, Ni Komang Ayu Diah; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bentuk pertanggungjawaban oknum aparatur kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan extrajudicial killing terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban dalam hal ini pelaku tindak pidana dari tindakan kekerasan dan extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum dari aparat kepolisian yang bertugas. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin dari pendapat para ahli, buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan beberapa literatur lainnya. Bahan hukum dan data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan kajian atas fenomena permasalahan secara komprehensif. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api guna melindungi dirinya dan masyarakat dari situasi dan kondisi yang genting. Namun, dalam beberapa kasus, oknum aparat kepolisian kerap melakukan tindakan represif dengan melakukan kekerasan dan extrajudicial killing kepada masyarakat sipil. Tindakan kekerasan dan extrajudicial killing merupakan perbuatan yang menciderai hak hidup seseorang, hak untuk diadili di persidangan guna menjalankan proses hukum yang adil, dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyelidikan secara menyeluruh terkait tindakan kekerasan dan extrajudicial killing oleh oknum aparat kepolisian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban yakni berupa pemerintah secara serius menyelidiki eksekusi di luar batas hukum dan mengadili para pelakunya sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Oknum aparat kepolisian, Tindakan kekerasan, Extrajudicial killing ABSTRACT This research was conducted with the aim of providing knowledge and understanding regarding the accountability of certain members of the police officers in carrying out acts of violence and extrajudicial killings against criminal or offenders, as well as the legal protection provided by the state to the victims, who in this case are the perpetrators of criminal acts subjected to violence and extrajudicial killings by certain members of the police force on duty. The research employs a normative juridical method based on legal regulations, doctrine from expert opinions, books, journals, scientific works, documents and several other literature. The legal materials and data gathered through library research and analyzed qualitatively to generate a comprehensive study of the problem phenomenon. In the execution of their duties, the police have the authority to use firearms to protect themselves and the community from urgent and dangerous situations. However, in some cases, certain members of the police force are prone to engaging in repressive, incuding acts of violence and extrajudicial killing against civilians. Such acts violate an individual’s right to life, the right to be tried in court for a fair legal process, and the principle of presumption of innocence. The findings of this research indicate the necessity for a thorough investigation into acts of violence and extrajudicial killing by certain members of the police force, and the legal protection provuded by the state to the victims. Therefore, it is crucial fot the government to diligently investigate extralegal executions and prosecute the perpetrators in accordance with the laws applied in Indonesia. Keywords: Accountability, Police officers, Acts of violence, Extrajudicial killing
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Simanjuntak, Indah Galatia Chandra; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang dipakai pada penelitian yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang–undangan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa mengenai regulasi kekuatan pembuktian sertifikat tanah dalam bentuk media elektronik di pengadilan tata usaha negara mengacu pada Pasal 101 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang–Undang No 11 Tahun 2008 dalam kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik. Kata Kunci: sertifikat tanah, elektronik, pengadilan tata usaha negara.
KEDUDUKAN IBU BIOLOGIS DAN IBU SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DARI PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK Sudarsana, I Nyoman Bagus; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dan juga kedudukan ibu biologis dan ibu sewa rahim dalam perspektif asas itikad baik. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat sekunder. Hasil dalam artikel jurnal ini menunjukan penerapan asas itikad baik diadakan dalam perjanjian dalam waktu dan melakukan hak dan kewajiban pada waktunya yang saling berkaitan dengan masyarakat dari segi penawaran dan penerimaan. Kedudukan dari ibu biologis dan ibu sewa rahim sama selama menjalani perjanjian yang telah mereka buat dan mengikat pada perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini terfokus pada asas itikad baik pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak agar nantinya perjanjian yang telah dibuat dilaksanakan dan tidak menimbulkan wanprestasi untuk para pihak. Kata Kunci : Perjanjian, asas itikad baik, ibu biologis, ibu sewa rahim. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the application of the principle of good faith and also the position of biological mothers and surrogate mothers in the perspective of the principle of good faith. This research uses secondary literature method. Based on the study obtained results of implementation good faith principle is consist in time agreement and do rights and obligations that related to society in terms of supply and acceptance. Biological mother and surrogate mother has the same position due to the agreement that made and binding. This research uses primary legal materials, namely the Civil Code and secondary legal materials in the form of journal articles, books, and other sources related to this research. This research focuses on the principle of good faith in the agreement made by the parties so that later the agreement that has been made is implemented and does not cause default for the parties. Keywords: Agreement, principle of good faith, biological mother, surrogate mother.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS Surika, Luqyaanaa Audrey; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dari sudut pandang hukum yang konstruktif penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan menurut standar yurisprudensi yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pertolongan, perawatan kesehatan, dan santunan dari pihak yang bersalah, serta berhak mendapat ganti rugi dari asuransi perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik hewan peliharaan yang dituntut secara pidana dan/atau digugat di pengadilan perdata karena perbuatan melawan hukum karena kelalaian hewan peliharaannya dalam hal keselamatan hewan peliharaan orang lain merupakan perkembangan hukum yang bermanfaat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan Peliharaan ABSTRACT From a constitutive legal point of view, this study aims to ensure legal protection for victims of traffic accidents and the responsibility of pet owners whose pets cause traffic accidents. This study uses normative legal methods sourced from primary, secondary, and tertiary law and is carried out according to applicable jurisprudential standards. Based on the research findings, victims of traffic accidents are entitled to help, health care, and compensation from the guilty party, and are entitled to compensation from company insurance, as required in Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Pet owners who are criminally prosecuted and/or sued in civil court for unlawful acts due to the pet's negligence in terms of the safety of other people's pets are a useful legal development. Keywords: Legal Liability, Traffic Accident Victims, Pets
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN REUPLOAD VIDEO YOUTUBE DI APLIKASI TIKTOK Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of YouTube video copyrights that are re-uploaded on the TikTok application platform in the perspective of the Copyright Law including the responsibility of the perpetrators of YouTube video re-uploading content who have violated the rights of the perpetrator. The research method used in this study is normative juridical research, which conducts several library materials such as scientific journals, theses and other articles which contain additions from various sources related to the issues studied in this study. The study results show that someone who has re-uploaded a Youtube video on the TikTok platform violates articles 5 and 9 of the UUHC. In this case, even though the Tiktok user has included the original source, the creator is still disadvantaged economically, because there are still many people who only see the video only on accounts that re-upload the video without looking at the original source. In this case, violations that occur can be subject to sanctions listed in article 113 of the UUHC.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK Santi, Ni Putu Sukma Meerani; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaturan terhadap prosedur gugatan pembatalan merek di pengadilan niaga serta menjelaskan upaya hukum pada putusan pengadilan niaga atas perkara gugatan pembatalan merek. Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur gugatan pembatalan merek, meskipun umumnya menggunakan hukum acara perdata biasa, terdapat ketentuan khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana terdiri atas pengajuan gugatan, dasar gugatan, serta waktu pemeriksaan perkara sampai dengan putusan. Selain itu, pada upaya hukum atas putusan, tidak terdapat upaya hukum banding seperti perkara perdata pada umumnya. Upaya hukum atas putusan gugatan pembatalan merek hanya bisa diajukan upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali. Tidak adanya upaya hukum banding merupakan bentuk perwujudan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pengadilan niaga. This study aims to examine the arrangements for the procedure for trademark cancellation lawsuits in commercial courts and to explain the legal remedies that can be taken in commercial court decisions for trademark cancellation lawsuits. The research method is normative legal research using the statutory regulation approach. The results of this study are that in carrying out trademark cancellation lawsuit procedures, although generally using ordinary civil procedural law, there are special provisions contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which include filing a lawsuit, basis of the lawsuit, and time of examination case to a verdict. Apart from that, in legal remedies for decisions, there are no known legal remedies for appeals like civil cases in general. Legal remedies for trademark cancellation lawsuits can only be filed for cassation and reconsideration. The absence of appeals embodies the principle of a fast, simple, and low-cost trial in a commercial court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Wiarta, Ni Kadek Reggy Oktalia; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK, Dibalik kemudahan fitur shopee paylater ini masih banyak ditemukan beberapa permasalahan. Oleh karenanya, tujuan disusunnya artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pinjaman online spaylater dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna spaylater. Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif serta teknik pengumpulan bahannya menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pinjaman online spaylater telah sah karena gelah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPer. Perjanjian ini telah terdaftar di Bank Indonesia sesuai dengan surat dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Perlindungan hukum terhadap konsumen sepenuhnya telah diatur dalam KUHPer dan POJK Nomor.77/POJK.0I/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kata Kunci: Shopee paylater, keabsahan, perlindungan hukum ABSTRACT Behind the convenience of the shopee paylater feature, there are still many problems found. Therefore, the purpose of compiling this scientific article is to find out the legitimacy of the Spaylater online loan agreement and also find out the form of legal protection for Spaylater users. In this study, the research used was normative research methods and the material collection technique used library study techniques. The results of the study show that the spaylater online loan agreement is legal because it has fulfilled the legal requirements of the agreement based on article 1320 of the Civil Code. This agreement has been registered with Bank Indonesia in accordance with the letter in Bank Indonesia Letter No.20/293/DKSP/Srt/B. And has been registered with the Financial Services Authority with a Registered Certificate S-1116/NB.213/2018. Legal protection for consumers is fully regulated in the Criminal Code and POJK Number.77/POJK.0I/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services. Keyword: Shopee paylater,legality,legal protectiom
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Limbah B3 dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice M Lubis, Hanna Patricia; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine whether Environmental Law cases can be resolved using a Restorative Justice approach. Also, using a restorative approach to find out the legal consequences and impacts of settlements. The Restorative Justice Approach is an approach that leads to the creation of justice and balance for the perpetrators of the crime and the victim. This study uses a normative juridical approach. The method of collecting legal materials in this research is library research. The results of the study show that Restorative Justice can be fairer because in court, mediation is carried out between the people of Metro (as victims) over B3 waste pollution by PT Sutomo (as perpetrators), and the legal consequences in the settlement are in the form of stopping investigations from avoiding criminal sanctions and reducing the accumulation of cases through the discretion of law enforcement in fulfilling the material and formal requirements stipulated in the Chief of Police Circular Number: SE/8/VII/2018.

Page 117 of 124 | Total Record : 1240

 115   116   117   118   119 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue