cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 116   117   118   119   120 
PENYELESAIAN HUKUM SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO Mariecruz, Vanessa Laura; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air berfungsi sebagai makanan utama bagi organisme, yang merupakan sumber utama kehidupan. Tidak adanya air di suatu lingkungan merupakan indikasi tidak adanya organisme hidup. air merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari.Dalam masyarakat masa kini, organisme hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, namun perhatian terhadap pemeliharaan kebersihan air dan dampaknya terhadap kesehatan manusia masih kurang. Akibatnya, sebagian besar air telah terkontaminasi. Publikasi ini menggali dan memberikan wawasan atas pertanyaan Justin mengenai langkah penegakan restoratif dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Solo yang terletak di Teluk Benga. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan banyak metodologi antara lain metode kasus, metode undang-undang, metode faktual, dan pendekatan Restorative justice,. Fokus utama publikasi ini berkisar pada penggunaan bahan hukum, khususnya dalam bentuk kutipan hukum. Kajian ini memuat sumber hukum primer yaitu Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no. 31 Tahun 2009 dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengaturan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber online digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknologi sistem kartu, sedangkan teknologi pengumpulan data meliputi teknologi deskripsi, teknologi evaluasi, dan teknologi argumentasi. Terjadinya pencemaran air di Sungai Solo di Teluk Benga salah satunya disebabkan oleh aktivitas badan komersial, termasuk pembuangan limbah dan bangkai babi yang tidak tepat. Peristiwa pencemaran di Sungai Solo, Bangawan, segera disikapi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang segera mengambil tindakan sebagai wakil pemerintah daerah. Gubernur bertemu dengan individu yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, dan mendesak mereka untuk mengakui tanggung jawab mereka atas insiden tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Sekali lagi. Penyelesaian kasus pencemaran air Sungai Bangawan Solo dilakukan secara ekstrayudisial dengan menggunakan kerangka restorative justice.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI: PERSPEKTIF BUSINESS JUDGEMENT RULE Silalahi, Dian; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal penelitian adalah demi mengkaji pengaturan Business Judgement Rule menurut hukum positif di Indonesia serta menganalisa konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam UU Perseroan Terbatas terkait doktin Business Judgement Rule (BJR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kekaburan norma yang terdapat pada ketentuan pengaturan doktrin Business Judgement Rule (BJR) yang secara implisit diatur dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, terlebih pada ketentuan yang memuat bahwa direksi atas kerugian perusahaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban selama keputusan maupun kebijakan bisnis diperbuat dengan itikad baik dan kehatian-hatian dimana cukup rancu terkait batasan dari penggunaan doktrin tersebut. Maka saran yang diberikan ialah terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut yang diharapkan akan memberi batasan pengertian dan mencegah adanya perbedaan interpretasi dan tasfiran serta mencegah para oknum untuk memanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Kata Kunci: Business Judgement Rule, Pertanggungjawaban Direksi, Perusahaan ABSTRACT The purpose of writing this research journal is to examine the regulation of the Business Judgment Rule according to positive law in Indonesia and to analyze the concept of good faith and prudence in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law regarding the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. This research is normative legal research using several approaches, including the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials collected were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of this research indicate that there are indications of blurred norms contained in the provisions governing the Business Judgment Rule (BJR) doctrine which are implicitly regulated in the provisions regarding Limited Liability Companies, especially in the provisions which state that directors cannot be held responsible for company losses during business decisions or policies. carried out in good faith and with caution which is quite ambiguous regarding the limits of the use of this doctrine. So the suggestion given is that there is further explanation regarding these provisions which is expected to provide limits to understanding and prevent differences in interpretation and interpretation and prevent individuals from using it only for personal gain. Keywords: Business Judgment Rule, Accountability of Directors, Corporate
Penegakan Hukum Bagi Trader Terhadap Investasi Ilegal Robot Trading Putri, Ni Putu Amelinda Karina; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi secara garis besar berarti menempatkan dana untuk suatu profit di masa yang akan datang, investasi sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu investasi secara langsung (direct investment) dan investasi tak langsung (indirect investment). Salah satu kategori investasi tidak langsung yaitu trading karena seorang trader tidak aktif mengelola aset finansial pada suatu perusahaan. Dalam dunia trading terdapat analisa kegiatan menimbang/memprediksi pergerakan harga pasar di masa depan. Jenis analisa dalam dunia trading dibagi menjadi analisa fundamental dan teknikal. Analisa yang menitik beratkan pada situasi keamanan global, politik, ekonomi di suatu negara merupakan analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal berfokus pada pergerakan pasar yang didasarkan pada perhitungan matematis berupa grafik, chart, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk para trader mengetahui perlindungan hukum ketika terjebak pada investasi ilegal khususnya menggunakan Robot Trading agar trader dapat mengantisipasi investasi ilegal tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian atau studi normatif dengan berpedoman pada suatu pendekatan undang-undang. Hasil dari pengkajian ini menemukan bahwa perlindungan yang diberikan dapat menempuh pada jalur perdata maupun pidana, walaupun belum ada aturan yang khusus mengenai masalah trading di era digitalisasi. Para korban juga dapat meminta pertanggungjawaban ganti kerugian yang dialami melalui jalur hukum perdata maupun pidana sekaligus
Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Menurut Perspektif Sumelung, Eridhani Jonathan; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tidak adanya instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas dan eksplisit uji coba rudal balistik antarbenua yang mengakibatkan pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap kedaulatan negara-negara sekitarnya. Ini juga mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diperoleh negara-negara di sekitar Korea Utara dalam masalah ini, dengan Jepang sebagai negara yang melanggar kedaulatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metodologi konseptual dan legislatif. Sumber dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber hukum. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran berdasarkan perjanjian hukum internasional terkait, seperti Perjanjian Non-Proliferasi, Perjanjian Larangan Uji Parsial, dan Konvensi Chicago tahun 1944. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Korea Utara dinyatakan telah melakukan pelanggaran yang mengancam kedaulatan Jepang dengan uji coba rudal balistiknya yang melewati batas kedaulatan negara Jepang. Kata Kunci: Rudal balistik, Pelanggaran, Kedaulatan. ABSTRACT This study aims to ascertain and analyze the legal ramifications of the absence of international legal instruments that regulate clearly and explicitly intercontinental ballistic missile tests that result in violations of the territory's sovereignty conducted by North Korea on the sovereignty of the surrounding countries. It also evaluates the legal protection that can be obtained by countries around North Korea in this issue, with Japan as a country that violated the sovereignty. The kind of research used is normative legal research, which employs both conceptual and legislative methodologies. The sources of primary, secondary, and tertiary legal documents used in this study are all types of legal resources. The collected materials were analyzed using reasoning techniques based on pertinent international legal agreements, such as the Non-Proliferation Treaty, Partial Test-Ban Treaty, and the 1944 Chicago Convention. According to research, North Korea's test of a ballistic missile that went beyond Japan's borders was judged to have violated Japan's sovereignty and posed a threat to it. Keywords: Ballistic Missile, Violation, Sovereignty.
PERAN UNITED NATION DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA (STUDI KASUS RUSIA vs UKRAINA) Nainggolan, Tiffani Roulina; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan jalan damai. Konflik terjadi dalam kehidupan timbul karena adanya perbedaan dari berbagai aspek, sehingga konflik tersebut membawa dampak yang buruk dan menyebabkan kerugian hingga memakan korban jiwa. Oleh karena itu, tulisan ini meneliti terkait peran PBB dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang dengan studi kasus Rusia vs Ukraina. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Piagam PBB digunakan penulis sebagai konvensi dasar dari peranan dan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan literatur-literatur (text book), selain literatur penulis juga menggunakan beberapa tulisan yang diakses melalui internet. Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Penyelesaian Sengketa, Rusia dan Ukraina, Peran dan Tanggung jawab PBB ABSTRACT The purpose of the establishment of the United Nations is to maintain international peace and security by peaceful means. Conflicts that occur in life arise because of differences in various aspects, so that these conflicts have a bad impact and cause losses that take lives. Therefore, this aper examines the role of the United Nations in dispute settlement between countries using the Rusia vs Ukraine as a case study. This article uses normative legal research methods. The UN Charter is used by the authir as a basic convention of the roles and responsibilities of the United Nations (UN) and literature (text book), in addition to literature the author also uses several writings accessed via the internet. Key Words: United Nations (UN), Disputes settlement, Rusia and Ukraine, the Roles and Responsibilities UN
MENILIK PERAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS PERANG (STUDI KASUS TEWASNYA JURNALIS AL JAZEERA) Pradana, Gede Armando Adhie; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis perang dan juga bagaimana peran yang dimiliki oleh International Criminal Court (ICC) dalam menangani kasus tewasnya jurnalis asal Al Jazeera yakni Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel. Penelitian ini menerapkan sebuah metode hukum normatif melalui pendekatan produk hukum atau instrumen hukum (statute approach) yaitu melakukan penelitian terhadap regulasi di berbagai level dan peraturan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang difokuskan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa jurnalis merupakan objek sipil dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, ICC mempunyai sebuah otoritas untuk mengadili sebuah kasus pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Jurnalis; Pengadilan Pidana Internasional ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the review of international humanitarian law in providing protection to war journalists and also how the role of the International Criminal Court (ICC) in handling the case of the death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in the armed conflict between Palestine and Israel. This research applies a normative legal method through a legal product approach or legal instrument (statute approach), namely conducting research on regulations at different levels and regulations at different levels in accordance with the focused legal cases. Based on the results of the research, it is found that journalists are civilian objects of international humanitarian law. In addition, the ICC has the authority to try a case in a country that has not ratified the 1998 Rome Statute, as long as it meets the applicable provisions. Keywords: International Humanitarian Law; Journalists; International Criminal Court
KEABSAHAN DAN KLAUSUL PENTING DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BRAND AMBASSADOR DENGAN PERUSAHAAN PRODUK KECANTIKAN Aryani, Ni Luh Irma; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai syarat sahnya perjanjian kerjasama antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan serta mengetahui klausul hukum yang penting untuk dicantumkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitikal, dan konseptual. Perjanjian antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan tentu harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya kesepakatan dan kecakapan yang merupakan syarat subjektif berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, sedangkan tidak terpenuhinya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sebagai syarat objektif berakibat pada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Perjanjian kerjasama Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan disamping penting untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian juga harus memuat beberapa klausul penting seperti: identitas para pihak, definisi, waktu kerjasama, larangan untuk mempromosikan produk sejenis dari brand lain manakala kontrak kerjasamanya eksklusif, hak dan kewajiban para pihak terkait promosi produk kecantikan, wanprestasi, force majeure, penggunaan Kekayaan Intelektual terkait konten promosi dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Perjanjian, Brand Ambassador, Perusahaan Produk Kecantikan, Klausul Penting. ABSTRACT The aim of writing this journal is to find out in depth about the legal conditions for a collaboration agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company and to find out the legal clauses that are important to include in the collaboration agreement. The type of research used in this journal is normative legal research with statutory, analytical and conceptual approaches. The agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company must of course be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement, namely: agreement between the parties, the ability of the parties to make an agreement, a certain subject matter, and a cause that is not prohibited. Failure to fulfill the agreement and skills which are subjective requirements can result in the agreement being cancelled, while failure to fulfill a particular subject matter and a cause which is not prohibited as an objective requirement results in the agreement becoming null and void. A Brand Ambassador collaboration agreement with a beauty product company, besides being important to fulfill the legal requirements of an agreement, must also contain several important clauses such as: identity of the parties, definition, time of collaboration, prohibition on promoting similar products from other brands when the collaboration contract is exclusive, rights and obligations of the parties. parties related to promotion of beauty products, default, force majeure, use of Intellectual Property related to promotional content and dispute resolution. Key Words : Agreement, Brand Ambassador, Beauty Products Company, Important Clause
PERJANJIAN LISAN SAH SEBAGAI BUKTI DALAM PERADILAN PERDATA Siagian, Immanuel Wibowo; Ariana, I Gede Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan bag massyarakat tentang perjanjian yang ssering mereka ciptakan. Juga menjadi media untuk memberi tahu tentang perjanjian yang sah itu adalah perjanjian yang seperti apa. Terlebih memberi wawasan tentang keabsahan perjanjian lisan yang kerap digunakan dilingkungan masyarakat. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimana penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang di lakukan menggunakan cara menelaah bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan lain dari berbagai literatur yang sesuai terkait yang akan di bahas di penulisan ini. Haasilnya ditemukan bahwa perjanjian lisan sekalipun yang tidak memiliki akta tetap dikatakan sah selagi memenui unsur syarat sahnya sebuah perjanjian. Tidak hanya hanya sah, perjanjian lisan juga bisa digunakan dalam proses Peradilan Perdata sebagai alat bukti. Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Lisan, Sah, Peradilan Perdata, Alat Bukti, ABSTRACT The goals of this writing is to give people a knowledge about agreement that they ussaly did. Also to become a media to tell them about what a legitimate agreement are. Especially to educate them a legal standing about the verbal agreement that they often doing in society. In this writing are using law research normative method. Wich is the research that using the law or other litellatur that are connected with these topics. The result are founded that the legal agreement are legal even without any paper as long as they fit according a condition on the law. Not just legal, a legal agreement also can be used in process of the civil court as an evidence Keywords : Agreement, Verbal Agreement, Legal,Civil Court, Evidence
PENGARUH LABELISASI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Swandewi, Luh De; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price labeling is a description or information that can be in the form of writing, pictures, or a combination of both which is located on one part of the product which contains information on the value of the item or product. Price labeling can determine the class of an item or product, as a means of communication between business actors and consumers things consumers need to know about about an item or product, provide a sense of security for consumers because the price is clearly listed, and is a guide for consumers whether the price listed is in accordance with the function and quality of an item or product. This research aims to know the existence of the price tag in buying and selling activities and the effect of price labeling on consumers. The research method used is Empirical research methods which is based on the results of interviews and direct observation. Price labeling provide convenience for consumers as well as business actors. Consumers will no longer ask about prices and business actors do not check prices one by one anymore in the amount of goods or products that are not small.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK Ritonga, Ratu Mona Estiara; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Selain itu, penulisan ini juga untuk menganalisis rintangan-rintangan yang dialami Balai Pemasyarakaran dalam pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada perundang-undangan,buku-buku, dan jurnal ilmiah. Hasil studi menunjukan keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di lingkungan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena anak tersebut tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai aktivitas yang menimbulkan kerugian emosional, fisik, dan sosial. Dalam permasalahan ini, Balai Pemasyarakatan, melalui bimbingan masyarakat, memainkan peran penting dalam membantu anak-anak muda yang melanggar hukum. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan, tahapan pertama yaitu tahapan penyidikan, lalu tahapan kedua yaitu tahap penuntutan dan tahapan terakhir yaitu tahap penjatuhan hukuman. Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan tak terlepas dari hambatan-hambatan teknis maupun nonteknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peran ganda petugas, minimnya sinkronisasi dari sesama aparat penegak hukum, dan terbatasnya alokasi anggaran. Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyatakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Sistem Peradilan Pidana Anak ABSTRACT The goal of this study is to determine and analyze the optimization of the role of the Penal Institution in counselling and advocating system children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. This paper will also analyze the obstacles encountered by the Correctional Center in assisting children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. The normative legal research methodologies used in this study are sourced from legislation, literature, and scientific publications. According to the findings of the study, the presence of children in conflict with the law in the community necessitates special protection since the juvenile is unable to protect himself from a variety of activities that cause emotional, physical, and social harm. So in this case the Correctional Center through community guidance has a very important role in assisting children in conflict with the law. There are three stages of the implementation of the role, the first stage is the pre-adjudication or investigation stage, then the second stage is the adjudication or prosecution stage and the Post adjudication stage is the sentencing stage. In carrying out their duties, community mentors cannot be separated from technical and nontechnical obstacles, such as limited human resources, there is a dual role of officers, lack of coordination between law enforcement officers, and limited budget allocation. Keywords: The Penal Instution, Correctional Adviser, Children with Conflict with Law ,Juvinele Justice

Page 118 of 124 | Total Record : 1240

 116   117   118   119   120 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue