cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 117   118   119   120   121 
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK SKINCARE MELALUI PENGGUNAAN MEREK HOLOGRAM: PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permatasari, Putu Ayu Intan Widya; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the functions of brands, especially hologram brands, particularly in the skincare product context, from the perspective of intellectual property and the legal steps involved in the first-to-file registration system to protect skincare products in relation to the use of hologram brands from an intellectual property perspective. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the research indicate that the function of brands, especially hologram brands in connection with skincare products from an intellectual property perspective, is to distinguish goods produced by one company from similar goods produced by other companies. Specifically, hologram brands have a more specific function where optical information forms an image or scene. Holograms represent the latest form of information storage. Referring to the legal protection system for brands, which is the first-to-file system, the legal step of brand registration is mandatory to protect skincare products concerning the use of hologram brands from an intellectual property perspective.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKSESUAIAN OBJEK MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL Syahputra, Bagus Dwi Surya; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud dari penulisan ini adalah agar dapat menjelaskan bagaimana aturan undang-undang perlindungan konsumen bagi hak-hak milik konsumen dan untuk mengkaji bagaimana agar konsumen dapat dilindungi secara hukum terhadap ketidaksesuaian yang mereka temui selama melakukan transaksi jual beli online di era digital. Penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode yuridis normatif. Lalu terdapat metode kepustakaan dalam pengumpulan data, dengan menelaah data yang telah terkumpul, disini penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengelola dan menganalisis data. Mengenai hasil studi dari tulisan ini yaitu aturan mengenai hak konsumen yang diatur dalam UUPK dan KUHPerdata. Mengingat bahwa banyaknya tindakan penipuan, seperti pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen sehingga melanggar hak dari konsumen. Dalam aktivitas jual-beli online, konsumen berhak untuk diberikan perlindungan hukum khususnya di era digital saat ini.
PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Dewi, Ni Made Vina Candra; Murni, Retno
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hukum meliputi aspek yang multi ukuran. Itu sebabnya hingga dikala ini para sarjana hukum belum pula menciptakan definisi yang pas mengenai hukum. Yang jelas, hukum merupakan indikasi kemasyarakatan. Manusia selaku perorangan ataupun pribadi cenderung berkumpul dengan beberapa manusia yang lain maka terbentuknya kelompok manusia yang hidup bersama. Sebab cenderungnya manusia hidup berkelompok biasa disebut makhluk sosial. Kelompok manusia yang hidup bersama dengan tujuan yang sama itu dituturkan publik. Sebetulnya masyarakat itu terdiri dari manusia, baik selaku perseorangan( orang) ataupun kelompok-kelompok manusia yang sudah berhimpun buat bermacam keperluan serta tujuan. Supaya ikatan antar manusia bisa berjalan dengan baik hingga diperlukan ketentuan bersumber pada mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan serta hak orang lain cocok hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Aturan- aturan ilah yang diucap hukum, yang mengendalikan seluruh ikatan antar manusia. Baik ikatan orang ataupun perseorangan ataupun dengan kelompok, kelompok dengan antar orang ataupun kelompok dengan pemerintah. Tujuan riset ini buat mengkaji kepastian hukum untuk warga hukum adat menimpa pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia. Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta riset kepustakaan. Hasil riset mengungkapkan bahwasanya jaminan hukum bagi masyarakat hukum adat sudah diatur secara internasional melalui TRIPs Agreement, dan secara nasional di Indonesia merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019. Kata Kunci : Hukum, Masyarakat Adat, Interaksi. ABSTRACT Law includes multi-dimensional aspects. That is why until now legal scholars have not yet found a precise definition of law. What is clear, the law is a social phenomenon. Humans as individuals or individuals tend to gather with other individuals and by forming groups of humans who live together. Because of this tendency to group, humans are called social beings. A collection of people who live together with a common goal is called society. In fact, society consists of humans, both as individuals (individuals) or groups of people who have gathered for various needs and goals. In order for human relations to work properly, rules are needed based on which people protect their interests and respect the interests and rights of other people according to the rights and obligations specified in these rules. God's rules are called laws, which govern all relations between humans. Both the relationship between individuals or individuals and with groups, groups with individuals and groups with the government. This study purpose to examine legal certainty for indigenous and tribal peoples regarding the regulation of intellectual property in Indonesia. This studi applies normative legal research methods with a statutory approach and literature study.The research results reveal that legal certainty for indigenous and tribal peoples has been regulated internationally through the TRIPs Agreement, and nationally in Indonesia referring to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulations No. 27 of 2019. Keywords: Law, Indigenous Peoples, Interaction.
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN Mandasari, Putu Dita Rahayu; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai keabsahan kontrak elektronik perusahaan Financial Technology berdasarkan judicial review. Serta menjelaskan bentuk kontrak elektronik pada perusahaan Financial Technology. Penulisan berikut ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil riset menyebutkan bahwasanya perusahaan Financial Technology telah mendapat pedoman aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan adanya POJK No.77/POJK.01/2016. Keabsahan dari kontrak elektronik telah terjawab dengan adanya dasar hukum kontrak elektronik yang dicantumkan dalam UU ITE dan KUHPerdata. Perusahaan fintech telah berdiri dengan iringan perusahaan-perusahaan start-up lainnya, dengan hal itu peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan memberikan ijin telah didasari dengan peraturan yang berlaku.
TRANSFIGURASI JUDICIAL RECRUITMENT PROCESS HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI Maharani, Kadek Ayu; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi, serta untuk menganalisis desain pemilihan hakim konstitusi yang ideal dalam menjamin independensi hakim konstitusi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi ditinjau berdasarkan konsep Judicial Reform Index (JRI) dengan mengacu kepada Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146, Rekomendasi Dewan Eropa mengenai Independensi Hakim, Piagam Eropa tentang Statuta Hakim, dan Standar Minimum Independensi Peradilan IBA (1982). Dengan demikian, jaminan terhadap independensi hakim konstitusi hanya dapat dipenuhi apabila mekanisme awal pengangkatan hakim telah jauh dari adanya kepentingan politik. Pembenahan terhadap mekanisme pemilihan hakim konstitusi tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan kembali KY dalam panel seleksi hakim mengacu terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengakomodiran kembali KY dalam panel seleksi ditinjau berdasarkan 3 (tiga) pendekatan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yakni pendekatan substansi hukum, pendekatan struktur hukum, dan pendekatan budaya hukum. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Independensi Hakim, Pemilihan Hakim. ABSTRACT The aim of this study is to examine the relevance of the process of selecting constitutional judges to the independence of the Constitutional Court institution, as well as to analyze the ideal design for selecting constitutional judges in ensuring the independence of constitutional judges. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that there is relevance between the process of selecting constitutional judges and the institutional independence of the Constitutional Court reviewed based on the concept of the Judicial Reform Index (JRI) with reference to UN Resolution 1985 Number 40/32 and Number 40/146, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges, and the International Bar Assosiation Minimum Standards for Judicial Independence (1982). The guarantee of the independence of constitutional judges can only be fulfilled if the initial mechanism for appointing judges is far from political interests. Improvements to the mechanism for selecting constitutional judges can be achieved through the re-involvement of the Judicial Commission in the judge selection panel referring to Perppu Number 1 of 2013 jo. Law Number 4 of 2014 concerning the Determination of Perppu No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The re-accommodation of KY in the selection panel was reviewed based on 3 (three) approaches based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, namely the legal substance approach, legal structure approach and legal culture approach. Keywords: Constitutional Court, Independence of Judges, Election of Judges.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan bertujuan untuk menggali informasi mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia tentang dispensasi pernikahan serta menganalisis sebuah putusan pengadilan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin untuk mengetahui apa sajakah yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengabulkan sebuah permohonan dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para pakar hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, terkait dengan analisis pertimbangan yang Hakim gunakan untuk mengabulkan sebuah permohonan dispensasi yang terdapat dalam kasus Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin mendapati hasil bahwa, Hakim telah mempertimbangkan keadaan dan kebaikan anak dari para pemohonon dan calon anaknya nanti, baik dalam segi sosial maupun spiritual. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Permohonan Dispensasi ABSTRACT This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding the This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding marriage dispensation and analyze a court decision number 131 / Pdt.P / 2023 / PN Gin to find out what are the considerations taken by the judge in granting a marriage dispensation application. This study uses a normative research method that focuses on the analysis of legal rules derived from legislation, Court decisions, and the doctrine of legal experts. The results of this study indicate that, “in the event of a deviation in the age provision, the parents of the man and/or the parents of the woman may request a dispensation to the court on the grounds of urgency accompanied by sufficient supporting evidence” as provided in Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law. Then, related to the analysis of the consideration that the judge used to grant a dispensation application contained in case number 131/Pdt.P / 2023 / PN Gin found that the judge had considered the circumstances and kindness of the children of the applicants and their prospective children, both in terms of social and spiritual. Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Petition For Dispensation
Pengaturan Hukum dan Mekanisme Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Angel, Shara Mariyanti; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan hukum perjanjian waralaba yang ada di Indonesia berserta upaya perlindungan hukum perjanjian waralaba (franchise) melalui mekanisme penerapan asas proposionalitas. Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif serta memakai pendekatan konsep, analitikal, dan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia ditemukan dalam KUHPerdata, PP 42/2007, dan Permendag 71/2019. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan semua perjanjian yang dihasilkan secara sah dapat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Dalam Pasal 4 PP 42/2007 menjelaskan bahwa, Waralaba dilakukan beralaskan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dengan menyimak hukum Indonesia. Dalam Pasal 6 Permendag 71/2019 menjelaskan bahwa pengurusan Waralaba patut dialaskan pada Perjanjian Waralaba yang telah dibuat antara para pihak dan memiliki kedudukan hukum yang setara serta terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Lebih lanjut, agar tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, maka perjanjian waralaba harus didasari dengan saling bertukarnya wewenang-kewajiban secara proporsionalitas dalam membentuk perjanjian. Mekanismenya yaitu pemberi waralaba memberikan keterangan tertulis yaitu Prospektus Penawaran Waralaba sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Permendag 71/2019 kemudian diikuti dengan STPW sebagai bukti pendaftaraan kepada para pihak sebagai pemenuhan syarat pendaftaran. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melaui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Shopee) Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bentuk serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam wanprestasi transaksi elektronik dan mengetahui hak serta tanggung jawab konsumen pada transaksi elektronik agar konsumen mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu tranksaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Empiris. Kemudian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah Teknik pengumpulan data wawancara atau interview. Teknik pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan ialah description technique. Analisis menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum konsumen dalam wanprestasi tranksaksi elektronik ditinjau memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk meminta ganti rugi apabila pelaku usaha menjual barang yang rusak, pencemaran dan/atau kerugian konsumen karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi elektronik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This study aims to provide an understanding of the forms and legal protection efforts for consumers in electronic transaction defaults and to know the rights and responsibilities of consumers in electronic transactions so that consumers know their rights and obligations in an electronic transaction. The research method that the author uses is an empirical legal research method. Then the approach that the author uses in this study uses the statutory approach and the fact approach. The data collection technique that the authors use is interview or interview data collection techniques. The legal material processing technique that the author uses is the description technique. The analysis shows that consumer legal protection in electronic transaction defaults is reviewed using Law Number 8 of 1999 Concerning Protection. Consumers are consumers who can sue business actors for compensation if the business actors sell damaged goods, pollution and/or consumer losses as a result of consuming goods and/or services produced or traded by business actors. Key Words: Legal Protection, Electronic Transactions, Responsibilities of Business Actors
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERSEROAN DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI PAILIT Karangan, Yudha Noverto; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana ketentuan tentang organ pelaksana dalam Perseroan Perorangan di Indonesia serta bagaimana Pertanggungjawaban organ perseroan perorangan jika perseroan pailit. Dalam penelitian ini, metodologi yang gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang sebagai landasan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman serta analisis terhadap seluruh peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penulisan jurnal ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan, didirikan dan dijalankan hanya oleh 1 orang, yang juga menjabat posisi direktur sekaligus merangkap sebagai pemegang saham tunggal tanpa adanya komisaris. Hal tersebut dikarenakan Perseroan Perorangan di Indonesia ini menganut sistem yang telah lama dikenal dan dianut oleh negara Anglo Saxon, yaitu disebut dengan one tier system. Selain itu, ketika Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur bertanggung jawab sebatas harta yang dimiliki Perseroan saja, tidak meliputi harta prbadinya. Namun, jika terbukti bahwa direktur beritikad buruk dalam menggunakan harta kekayaan Perseroan, sehingga berakibat pada tidak cukupnya harta kekayaan Perseroan untuk membayar utangnya, maka direktur harus bertanggungjawab meliputi harta pribadinya atas kepailitan Perseroan Perorangan tersebut. Selain itu, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perseroan perorangan wajib menyetorkan laporan terkait kondisi keuangan perseroan setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahagunaan keuangan perseroan. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perseroan perorangan akan selalu terjamin. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan masih terjadi inkonsisten antara yang diatur dalam PP No. 8/2021 dengan peraturan diatasnya yakni Perppu Cipta Kerja. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Organ Perseroan, Kepailitan, One Tier System, Direktur ABSTRACT The purpose of this study is to examine the laws governing implementing organs in Indonesian individual companies and how their organs' responsibility is applied in bankruptcy. The normative law methodology with a regulatory approach is employed as the foundation of this research. In this approach, all the relevant regulations related to the topic discussed in this paper are comprehensively analyzed and understood. Based on the study results, it was found that the Individual Company in Indonesia, which is established and run by only one person, also holds the position of director and is the sole shareholder without a commissioner. This is because the Individual Company in Indonesia adopts the one-tier system, which is widely used in Anglo-Saxon countries. Moreover, the director's accountability, if the Individual Company goes bankrupt, is limited to the company's assets alone and does not include their personal assets. However, if it is proven that the director acted with malicious intent in utilizing the company's resources, leading to insufficiency in paying off its debts, the director will be held accountable for the bankruptcy of the Individual Company, including their personal assets. Furthermore, according to PP No. 8/2021, an individual company is required to report an annual financial statement. This is to prevent the misuse of company funds. By doing so, public trust in the business management of the individual company will always be maintained. However, the issue is that the regulation regarding the body of the Individual Company is still inconsistent between what is regulated in PP No. 8/2021 and the regulation above it, namely the Perppu Cipta Kerja. Key Words: Individual Company, Company Organ, Bankruptcy, One Tier System, Director
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) MELALUI SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE DI INDONESIA Trijatha, Ida Ayu Tara; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pendalaman mengenai studi ini dilakukan penulis untuk memperoleh persepsi perihal bagaimana praktik gesek tunai (gestun) dilakukan melalui platform belanja online Shopee, serta menganalisis bentuk perlindungan dalam hukum yang dapat diberikan untuk konsumen dalam menghadapi penyelewengan praktik gesek tunai (gestun) yang terjadi melalui situs maupun aplikasi belanja daring yang ada di Indonesia. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan yang disebabkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri asal asal-sumber aturan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik konflik yang dipelajari. Hasil pendalaman yang dihasilkan berdasarkan studi ini yaitu penyelewengan praktik gesek tunai (gestun), yang saat ini belum termasuk ke pada suatu tindak pidana sebagai akibatnya pelaku tak dapat di penjara. namun, praktik gesek tunai (gestun) ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang bisa dilaporkan kepada pihak e-commerce sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi pada aplikasi e-commerce. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gesek Tunai, E-commerce, Belanja Online. ABSTRACT In-depth study of this study was carried out by the author to gain perceptions of how the practice of cash swipe (gestun) is carried out through the online shopping platform Shopee, as well as to analyze the forms of protection in law that can be provided to consumers in the face of misappropriation of cash swipe practices (gestun) that occur through websites or applications. online shopping in Indonesia. This research in its preparation uses normative legal research methods by using an approach through legislation as well as a conceptual approach to examine the problems caused. The legal material used consists of sources of primary rules which include legislation and jurisprudence, as well as secondary legal materials which include books and scientific journals related to the topic of conflict being studied. The in-depth results produced based on this study are the misappropriation of cash swipe practices (gestun), which are currently not included in a criminal offense as a result of which the perpetrators cannot be jailed. however, this practice of cash swipe (gestun) is one of the illegal actions that can be reported to e-commerce parties so that it can be followed up for the next time it can be limited to e-commerce applications. Keywords: Consumer Protection, Swipe Cash, E-commerce, Online Shopping.

Page 119 of 124 | Total Record : 1240

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue