cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGATURAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK LAHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG Made Yuni Lestari; I Nyoman Suyatna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.497 KB)

Abstract

The titled of this research is “The Regulation of Agricultural Land Conversion toResidential Area in Badung Regency”. The method used in this research is empirical legalresearch with the statue approach, the fact approach and law concept analysis approach.There are problems which is how does the arrangement of agricultural land conversion toresidential area in Badung and what are trigger factors and inhibiting the conversion ofagricultural land to residential area in Badung Regency. The conclusion that can be drawnin this research is regulation of agricultural land conversion to residential area in Badungregency refers to Act No.26 of year 2007 about Spatial Planning, Regional RegulationProvince of Bali No.16 of year 2009 about the Regional Landscaping Plann the province ofBali, Regional Regulation of Badung Regency No. 26 of year 2013 about the RegionalLandscaping Plann the Badung Regency. That trigger factors the conversion ofagricultural land to residential area in Badung regency are legal substance factors,community factors and cultural factors while the inhibiting factors of the conversion ofagricultural land to residential area in Badung regency are law enforcer factors,equipment and facilities factors and cultural factor.
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH BALI Ni Ketut Yuni Andayani; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.374 KB)

Abstract

Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali. Dalam prakteknya masih banyak ditemukan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas menyalahgunakan izin tinggal seperti bekerja di dua perusahaan berbeda, menduduki lebih dari satu jabatan di satu perusahaan ataupun bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang tertera pada data Izin Tinggal Terbatas. Dalam penulisan ini motode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah faktor yang mempengaruhi pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu berdasarkan kebijakan dan/atau wewenang Pejabat Imigrasi dalam melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di Wilayah Bali serta upaya represif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian kurang efektif untuk menekan angka penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali.
PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK REPRODUKSI Putu Mas Ayu Cendana Wangi; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.376 KB)

Abstract

Pregnancy due to rape is not only causes physical, mental and social suffering forthe victim, but also very opposed to her reproductive rights. The problem that arisesthen is when the victim decides to have an abortion. According to the Penal Code, anyform of abortion is a crime, but The Act Number 36 Year 2009 regarding The Healthdefine exceptions abortion ban with any requirements. Therefore, this paper will discussmore about an abortion for rape victim and its relation to reproductive rights.
AKIBAT HUKUM ATAS DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI A. A. Ngurah Wiradarma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.384 KB)

Abstract

Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menyebutkan pembatalan suatu peraturan daerah melalui Peraturan Presiden,namun ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Permasalahannya apakah dengan dibatalkannya peraturan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum yang sah? dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan ?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Secara yuridis kekuatan hukum pembatalan Perda yang ditetapkan dengan Kepmendagri belum final sebagai keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah, karena dalam UU. No. 32 Tahun 2004 harus dalam bentuk Perpres. Hingga saat skripsi ini diselesaikan undang-undang tersebut masih dalam masa transisi sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014, sehingga dalam skripsi ini masih lebih mengacu pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Ni Luh Putu Arianti; I G A A Ariani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.278 KB)

Abstract

In this paper with titled “The position and authority of the Governor in LocalGovernment Administration” issues that discuss are about how the position of governorin the regional administration and the authority possessed any governor in the regionaladministration. The method which used is normative legal research with statuteapproach and the conceptual approach, while legal materials collection techniquesusing literature study which was the materials collected analyzed qualitatively. Basedon analyzed the result that occur at the moment is that the governor has the position asthe head of the autonomous region as well as the deputy chief administrative area orcentral government, but the authorities of the governor in terms of the legislation ismore likely as the representative of the central government. The conclusion that thegovernor has the position as the head of the autonomous region as well asrepresentatives of the central government as the deputy governor Which was theposition of the central government stipulated in Article 37 of Law no. 32 Year 2004 onRegional Government, while its authority as the representative of the centralgovernment provided for in Article 38 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2004 onRegional Government.
PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA I Made Ela Suprisma Cahaya; I Gusti Ngurah Wairocana; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.298 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Waralaba”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dalam kenyataannya, walaupun Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba telah disahkan, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan peraturan Wali Kota Denpasar nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan waralaba. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih belum efektif. Dikatakan belum efektif di karenakan terdapat Pelanggaran yang disebabkan karena masih banyak usaha waralaba yang tidak mempunyai ijin usaha.
EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Luh Putu Ade Suandewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.648 KB)

Abstract

Makalah ini mengangkat judul Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Bodies) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Dengan permasalahan Bagaimana kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana peran dan fungsi KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies)? Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut hal dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen.Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, KPI mempermasalahkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 ternyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi  berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari; Dr. Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.079 KB)

Abstract

Penanaman modal merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yaitu PMDN maupun dari luar negeri yaitu PMA. Dalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali di butuhkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanannya agar dapat terwujud daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali, kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penanaman modal untuk meminimalkan penyimpangan dalam penyelenggaraan perizinan guna menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta pelaksanaannya yang terjadi secara nyata di lapangan. Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, adalah (1) prosedur dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan dilakukannya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh PMDN dan PMA, (2) Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali lebih banyak dengan memberikan upaya pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi dikarenakan dalam implementasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN untuk penerapan sanksi belum dilakukan secara tegas dikarenakan adanya pengaruh pertimbangan ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang tegas.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN I Putu Yoko Sunarmayasa; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.707 KB)

Abstract

Lingkungan hidup merupakan aset yang patut dijaga dan dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah tidak dikelolanya limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengan baik dan benar. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penghasil LB3 untuk mengelola LB3 yang dihasilkannya. Salah satu kegiatan dari pengelolaan LB3 adalah penyimpanan LB3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung masih terdapat penghasil LB3 yang tidak memiliki tempat penyimpanan sementara LB3 atau ada yang memiliki tempat penyimpanan LB3 namun tidak sesuai dengan teknis persyaratan. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dan upaya pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan pengaturan LB3 di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah belum efektifnya pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dari segi hukum atau norma hukum, dari segi penegak hukum, segi sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dan segi masyarakat dan budaya. Upaya yang dilakukan untuk meningkat pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 adalah dengan sosialisasi tentang pengelolaan LB3 dan meningkatkan pengawasan terhadap penghasil LB3. Kata kunci : Lingkungan Hidup, Penyimpanan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Page 6 of 124 | Total Record : 1240

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue