cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 67   68   69   70   71 
UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA Dewa Ayu Padmaning Novianti; Suhirman Suhirman
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.364 KB)

Abstract

Judul yang diangkat dalam penulisan ini yaitu “Upaya Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta.” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta dan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang merupakan bentuk penghargaan bagi pencipta terhadap ciptaannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukumempiris dimana dengan melihat permasalahan dari kenyataan yang ada dalam masyarakat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
TINGKAT KEKERASAN TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL I Komang Putrayasa; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.19 KB)

Abstract

The level of violence against street children who are victims of sexual abuse crime in terms of criminal law perceptive. To the problem of how to shape the legal protection of street children who are victims of sexual abuse crimes? and how the sanctions against perpetrators of sexual abuse of street children?. The method of writing using descriptive normative methods. The results related to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and the Code of Criminal Second Book Chapter XIV: Crimes Against Sexual. World streets filled with violence and exploitation, other forms of violence against street children ranging from the physical, psychological, and sexual violence.
PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I.B. Gede Wahyu Pratama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.477 KB)

Abstract

Karya tulis ilmiah ini berjudul “Perubahan Kewenangan Pemerintah DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang kemudian disertai denganpendekatan perbandingan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan. Perubahankewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, mengubah batas-batas kewenangan serta istilah yang digunakan. Menimbulkanpertanyaan bagaimana perubahan kewenangan tersebut karena pencabutan Undang-Undangyang dimaksud. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yanglebih dikenal dengan kewenangan wajib dan pilihan. Sedangkan dalam Undang-Undang 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kewenangan yang terbagi yaitukewenangan absolut, konkuren, dan umum.
PELANGGARAN KEDAULATAN NEGARA TERKAIT TINDAKAN SPIONASE DALAM HUBUNGAN DIPLOMASI INTERNASIONAL Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.479 KB)

Abstract

In the diplomatic relations between States, it has been generally developed the mechanism for collecting information legally through official diplomatic channel, in order to support the national interest of each State. But, secretly gathering the information is considered as a violation against the sovereignty of a State. The practice of espionage is a term used to describe the act of collecting information secretly in an international relations. International Law has actually prohibited any State for doing practice of espionage against other countries. Besides classified as an intervention to the sovereignty of the State, such action also violates the principle of cooperative relations based on good faith.
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT KRIMEA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Indriani Gita; I Made Pasek Diantha; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.446 KB)

Abstract

Konflik antara pemerintah Ukraina dan warga Krimea yang pro Rusia pada tahun 2014 ternyata berujung pada keinginan warga Krimea untuk melepaskan diri dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan analisis Hukum Internasional mengenai pembenaran hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dan menganalisis cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea memiliki pembenaran sebagaimana tertuang di dalam sejumlah instrumen internasional. Adapun cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dilihat adalah dengan cara Aneksasi dan Referendum.
PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM DUNIA MAYA (CYBER-TERRORISM) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ari Mahartha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.26 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas pengaturan tindak pidana terorisme dalam dunia maya berdasarkan hukum internasional serta membahas upaya harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dalam dunia maya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ada dua kesimpulan yang didapat dari penulisan ini. Pertama, terorisme dalam dunia maya saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, dan sayangnya, belum terdapat satu pun instrumen hukum internasional yang mengatur secara spesifik mengenai terorisme dalam dunia maya. Kedua, upaya harmonisasi pengaturan hukum mengenai terorisme dalam dunia maya amat penting untuk dilakukan di samping perlunya membentuk hukum nasional mengenai terorisme dalam dunia maya.
AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN GAJI PEMAIN SEPAKBOLA DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERGEI LITVINOV) Benitto Emanuelle Bevansara HB; A.A. Sri Utari; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.139 KB)

Abstract

Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya adalah penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain sepakbola asal Rusia, Sergei Litvinov. Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji selama enam bulan oleh klubnya PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang lebih 124 juta rupiah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat dari hukum internasional ? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait penunggakan gaji Sergei Litvinov ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi bagi klub yang menunggak gaji pemainnya adalah peringatan, teguran, denda dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Dalam kasus Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe belum mendapatkan sanksi dari PSSI maupun FIFA terkait dengan penunggakan gaji. Sergei Litvinov belum memperoleh gajinya selama memperkuat PSLS Lhokseumawe. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat konflik norma antara peraturan FIFA melalui Circular FIFA tidak menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sepakbola dapat diselesaikan melaui peradilan nasional dengan Pasal 88 ayat (3) UU SKN.
POLA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DENGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI BALI TERKAIT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVIMSI BALI KEPADA KABUPATEN / KOTA Putu Aryandhi Pradnyana; Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.292 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Pola Bagi Hasil Pajak Provinsi Dengan Daerah Kabupaten / Kota Di Bali Terkait Perda Bali Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penetapan Pemberian Sebagai Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Bali Kepada Kabupaten / Kota”.Dengan metode penulisan normativ dan pendekatan undang-undang, tulisan ini menjelaskan tentang pola bagi hasil pajak provinsi dengan daerah kabupaten / kota di Bali terkait perda No. 15 Tahun 2001. Simpulan dari penulisan jurnal ini ini adalah hasil penerimaan pajak provinsi diperuntukan paling sedikit 10 % dan variabel yang dipakai untuk menentukan proporsi setiap daerah ditentukan berdasarkan luas wilayah Kabupaten.Kata kunci : pola bagi hasil, bagi hasil pajak
IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW Dewa Ayu Sekar Saraswati; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.269 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD3 yang diundangkan pada bulan maret tahun 2018 lalu menuai perdebatan publik dikarenakan beberapa ketentuan yang termuat di dalam UU MD3 tersebut dianggap suatu kemunduran demokrasi ditambah lagi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak bersedia menandatangani UU MD3 tersebut. Adapun salah satu isu yang kontroversial yaitu mengenai hak imunitas anggota DPR yang meluas, hal tersebut termuat dalam Pasal 245 ayat (1) yakni pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR dalam hal terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk selanjutnya mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perluasan hak imunitas anggota DPR dan Bagaimana keterkaitan perluasan hak imunitas tersebut dalam prinsip equality before the law yang dianut di Indonesia? Adapun penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil analisis kedua permasalahan tersebut adalah Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengakibatkan meluasnya hak imunitas anggota DPR karena hak imunitas tersebut juga berlaku diluar tugas dari anggota DPR yang mana hal tersebut bertentangan dengan hakekat hak imunitas yang bertujuan untuk melindungi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya agar tidak mudah dikriminalkan. Selanjutnya Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa ada diskriminasi atas dasar status jabatan publik dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan persamaan di muka hukum. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Hak imunitas, Persamaan di muka hukum.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN IBU NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.983 KB)

Abstract

Menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019 muncul satu isu menarik yang dibahas oleh masyarakat yaitu tentang ibu negara. Keberadaan ibu negara di Indonesia tidak diatur dalam sebuah peraturan khusus namun keberadaanya tersirat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 141 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden (Perpres). Namun kedua pengaturan tersebut tidaklah tegas menyebutkan bagaimana kedudukan dan kewenangan ibu negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga mengakibatkan kekosongan norma terkait dengan kedudukan dan kewenangan ibu negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan penulisan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan kewenangan ibu negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan ibu negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini kedudukan dan kewenangan Ibu Negara merupakan suatu kelaziman yang terjadi dari masa ke masa pemerintahan Presiden di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis apabila terjadi permasalahan dimana seorang Presiden tidak memiliki istri maka itu menjadi hak Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi ibu negara. Namun disinilah seharusnya ada aturan khusus yang mengatur mengenai prosedur pengangkatan seorang Ibu negara ini agar transparan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang mengingat keberadaan Ibu Negara sangat penting bagi sistem ketatanegaraan. Kata Kunci : Keberadaan, Kedudukan dan Kewenangan, Ibu Negara.

Page 69 of 124 | Total Record : 1240

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue