cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 69   70   71   72   73 
KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NEGARA JEPANG Ivindo Brena Tarigan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.635 KB)

Abstract

Melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Praktik yang biasa disebut juga dengan monopoli ini berarti melakukan kegiatan usaha yang tujuannya ialah untuk menguasai pasar atas barang dan/atau jasa atau juga menguasai produksi sehingga tentu saja menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan terjadinya kerugian kepentingan umum. Permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah bagaimana perbandingan peran komisi pengawas persaingan usaha di Indonesia dengan komisi pengawas persaingan usaha di Negara Jepang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Komisi pengawas persaingan usaha Indonesia memiliki peranan dalam tugas dan fungsinya maka dari itu dianggap perlu membandingkannya dengan komisi persaingan usaha di Jepang sebagai acuan untuk memberikan masukan komisi pesaingan usaha Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kata kunci: Perbandingan, Pengaturan, Persaingan Usaha
PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM DI PT. SARI AMERTA UTAMA DENPASAR SUATU KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Griyo Mandraguna; I Ketut Westra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.158 KB)

Abstract

Violation of the principle of legal entities in accordance with Act No. 40 of2007 Issues arising from violations of the principle of legal entity using otherresearch methods juridical emperis in the company of Sari Amerta UtamaDenpasar . Legal entities violated the principle of individual responsibility for anyloss liability that applies both to shareholder, directors or the board ofcommissioners, and can also be renteng liable in case of loss due to breach thecompany, carried out by more and one member of the board of directors, boardmember or shareholder.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.90/HK.501/MKP/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata di Kabupaten/Kota se-Bali. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha daya tarik wisata bagi pengusaha/pengelola. Mengingat daya tarik wisata yang ada di Bali sebagian besar dikelola oleh kelompok masyarakat adat, bukan pengusaha yang professional, terdapat permasalahan, apakah Peraturan Menteri tersebut dapat dilaksanakan secara efektif khususnya di Kabupaten/Kota se-Bali. Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Secara yuridis Peraturan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diterbitkan berdasarkan perintah Undang-Undang, namun secara empiris dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota se-Bali, karena tidak ada sanksi bagi pengelola yang tidak mendaftarkan usahanya. Untuk memberikan kepastian hukum, Bupati/Walikota menetapkan daya tarik wisata dengan peraturan atau keputusan Bupati/Walikota.
UPAYA PEMERINTAH MELESTARIKAN KEBERADAAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DARI KEPUNAHAN DI INDONESIA A.A. Istri Agung Kemala Dewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.152 KB)

Abstract

This paper has the title “The Government Efforts to Conserve the Existence ofEndangered Species Which Protected From Extinction in Indonesia”. Survival a varietyof endangered species which protected in Indonesia threatened with extinction due toenvironmental destruction by nature and human activity. The research method using thenormative legal research methods research conducted using the approach tolegislation. In the paper the problem issue is about the efforts of the government toprotect endangered species in Indonesia and what sanction government give to thecriminal who do the trafficking of the endangered species trade-us. The conclusionsobtained are the efforts of the government in term of caring for endangered species inIndonesia by publishing legislation and conservation of the endangered species. As wellto give prison sanctions to the criminal maximum 5 (five) year and the maximum fines isRp. 100.000.000,00 (one hundred million) for the criminal who doing endangered speciestrafficking based on the provisions of section 4 paragraph 2 of Law No. 5 of 1990Concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystem.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG Airlangga Wisnu Darma Putra; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.676 KB)

Abstract

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR Ida Bagus Putra Pratama; Ibrahim R.; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.806 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 Berkaitan Dengan Pemindahan Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor dengan  berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraaan Bermotor di Jalan, dan SOP Nomor 194/007/DISHUB/2010. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah kurangnya petugas, minimnya sarana dan prasarana, tidak tersedianya tempat penyimpanan kendaraan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan kendaraan yang parkir dipinggir jalan tidak pada tempatnya. Kedua di dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, seperti sarana dan prasarana serta kurangnya kedisiplinan pengendara untuk parkir pada tempat yang telah ditentukan.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I Wayan Hadi Sumarjana; I Gusti Ngurah Wairocana; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.149 KB)

Abstract

Penyakit yang ditimbulkan akibat tembakau seperti impotensi, kemandulan, gangguang janin, enfiesma, bronhitis kronis sampai berbagai jenis penyakit kanker. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam pengendalian dampak dari rokok tesebut salah satunya yaitu pembuatan KTR ( Kawasan Tanpa Rokok ) yang telah dijabarkan dalam Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 dan keputusan bersama Menteri kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011. Mengenai keputusan tersebut pemerintah Provinsi Bali melakukan pembuatan produk hukum berupa peraturan Daeraah Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Lembaran Daerah Provinsi bali Tahun 2011 nomor 10 tahun 2011-TLD No.10, selanjutnya disingkat menjadi Perda Provinsi Bali tentang KTR. Terkait dari peraturan daerah tersebut Kabupaten Badung juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang KTR yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dibuat Pemerintah Kabupaten Badung sampai saat ini belum efektif karena masih belum terlalu diketahui masyarakat sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka dengan ini pemerintah Kabupaten Badung bersama instansi – instansi yang terkait mengadakan sidak, pengawasan dan pemantaun di kawasan – kawasan yang menurut peraturan tersebut dilarang untuk merokok.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR Kadek Poolina Prameswari; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.502 KB)

Abstract

Trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, tetapi fungsinya disalahgunakan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini yaitu penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir belum berlaku secara efektif dikarenakan faktor efektivitas peraturan belum saling mendukung satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dapat diklasifikasikan dalam lima hal yaitu sanksi yang diatur dalam Perda terlalu berat, kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas untuk memarkirkan kendaraan, masyarakat belum mengetahui peraturan tersebut khususnya Pasal 7 huruf i yang mengatur larangan menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Trotoar, Parkir
PENATAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG A.A Ngr. Manik Suastika Jelantik; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.113 KB)

Abstract

Penataan dan pelestarian kawasan lindu di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan yaitu terdapat pelanggaran penebangan pohon dan pendirian bangunan sehingga pelestarian kawasan lindu belum dapat diwujudkan. Faktor yang menjadi kendala dalam pelestarian kawasan lindung. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder dengan teknik studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penataan dan pelestarian kawasan lindung dikabupaten badung belum dapat diwujudkan secara maksimal berdasarkan peraturan daerah tentang RTWR kabupaten badung. Kendala dalam pelestarian tersebut yaitu peran serta masyarakat yang kurang dalam melestarikan kawasan lindung. Kata Kunci : Penataan, Pelestarian Kawasan Lindung
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI AA. Gede Krishna Putra Parimita; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.652 KB)

Abstract

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK, di berikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 30 Tahun 2002 dimana diberikan kewenangan untuk menyadap terhadap orang yang terindikasi dalam kasus Korupsi, Dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam melakukan penyadapan harus melalui ijin dari pengadilan yang mengadili kasus tersebut, sedangkan KPK melakukan penyadapan dari tahap penyelidikan dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyadapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian ini juga disebut penelitian hukum teoritis atau pendekatan perundang undangan. Dalam hal ini terdapat rumusan masalah pertama apakah penyadapan yang di lakukan oleh KPK sah menurut hukum positif dan kedua bagaimana penyadapan tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Menurut hukum positif di Indonesia aturan penyadapan perlu adanya ijin dari pengadilan dan aturan lebih lanjut menganai tata cara penyadapan, dan batas waktunya, dan dalam persepektif Hak Asasi Manusia penyadapan yang di lakukan KPK melanggar Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 28J Undang Undang Dasar Republik Indonesia dalam membatasai Hak seseorang harus melalui Undang Undang. Kata Kunci : KPK , Penyadapan, Hak Privasi

Page 71 of 124 | Total Record : 1240

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue