cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 65   66   67   68   69 
KEWENANGAN BADAN PETANAHAN NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH A. A. Gede Aditya Kusuma; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.779 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertifikat hak milik atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penyebab terjadinya pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekosongan norma hukum yaitu pada Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait sertipikat yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini sertifikat hak atas tanah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ialah sertifikat hak atas tanah serta adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan adanya sertifikat asli tapi ganda dan sertifikat asli tapi palsu (cacat hukum dan administrasi).
PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA DI KOTA DENPASAR Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya; Anak Agung Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.571 KB)

Abstract

Batas wilayah desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Kota Denpasar terdiri dari puluhan desa yang batas-batasnya harus ditentukan secara tegas dan jelas. Sengketa terhadap penegasan batas wilayah semakin sering terjadi di masyarakat, karena belum adanya penegasan batas wilayah atau adanya pihak-pihak yang tidak menerima hasil dari penegasan batas wilayah desa tersebut. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegasan batas wilayah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Denpasar No. 18845/1358/HK/2016. Penegasan batas wilayah ini dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaannya. Kata Kunci : Penegasan, Batas Wilayah, Desa, Kota Denpasar
ANALISIS WACANA KEIKUTSERTAAN AUSTRALIA DALAM ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) MELALUI PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Febrian Tedyasta Puja; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.962 KB)

Abstract

ABSTRAK Keinginan Australia untuk ikut serta dalam keanggotaan Association of Southeast Asia (ASEAN) dipertanyakan, karena letak dan kepentingannya yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga perlu adanya analisis mengenai wacana keikutsertaan Australia dalam keanggotaan ASEAN dilihat dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis tentang wacana keikutsertaan Australia dalam ASEAN. Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karenanya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Australia dimungkinkan masuk dalam keanggotaan ASEAN dengan beberapa mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi sebagai negara anggota baru. Walaupun dari segi letak geografis Australia bukan bagian dari Asia Tenggara. Namun kemungkinan tersebut dapat terlaksana melalui konsensus dari negara-negara anggota ASEAN. Keikutsertaan Australia akan berpengaruh pada negara-negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Hubungan antara Australia dan Indonesia akan menjadi lebih erat dan kerja sama antara kedua negara menjadi semakin beragam sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi ASEAN. Kata Kunci: ASEAN, Australia, Anggota Baru ASEAN, Indonesia.
PENGATURAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN WISATAWAN ASING DALAM PENGGUNAAN PRODUK USAHA JASA PARIWISATA DI INDONESIA Ida Bagus Aswin Pranawasidhi; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.885 KB)

Abstract

Penelitian ini terinspirasi oleh peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan seorang wisatawan asing asal Perancis, Patrick Jean Pierre Bouchard, meninggal saat menggunakan wahana wisata ayunan di daerah Tegalalang, Ubud, Gianyar. Kejadian tersebut menujukkan indikasi bahwa wahana tersebut belum memenuhi persyaratan standar minimum keamanan dan keselamatan produk wisata serta menunjukkan bahwa negara telah lalai mengatur standar tersebut. Kelalian demikian itu potensial menghadapkan negara pada klaim warga negara asing di bawah rezim hukum internasional, khususnya rezim hukum tanggungjawab negara. Penelitian ini menganalisis dua masalah, yaitu: (1) pengaturan tanggung jawab negara terhadap warga negara asing (WNA) sebagai wisatawan berdasarkan rezim hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional; dan (2) formulasi bentuk pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan di Indonesia. metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Adapun bahan hukum dipergunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan jurnal ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: (1) Pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan berdasarkan Hukum Internasional dapat ditemukan dalam beberapa kebiasaan internasional dan beberapa instrumen hukum internasional. Bentuk tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan berdasarkan Rezim Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni tanggung jawab negara dalam wujud pengaturan perbuatan atau standar tindakan yang berpotensi melahirkan tanggung jawab negara (responsibility) dan tanggung jawab negara dalam wujud tanggung jawab yang muncul dari akibat kegagalan memenuhi standar tindakan yang telah diatur sebelumnya (liability); dan (2) Pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan di Indonesia sudah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hanya saja, masih terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang tidak mengatur standar serta pendaftaran produk pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembentukan regulasi untuk mencegah timbulnya tanggung jawab negara secara internasional. Kata kunci: tanggung jawab negara, warga negara asing, wisatawan, pengaturan
PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ari Yulianingsih; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.064 KB)

Abstract

Judul makalah ini yaitu “Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. Pada dasarnya anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan agar tidak menggangu tumbuh dan kembangnya. Namun kini masih maraknya anak yang bekerja menjual tisu tanpa menggunakan mesin pada malam hari. Dalam UU Ketenagakerjaan, memperbolehkan mempekerjakan anak asal mendapatkan izin orang tua dan melakukan pekerjaan ringan, namun dalam pengaturannya kurang jelas mengenai yang dimaksud dengan pekerja ringan. Dengan permasalahan hukum yang dijadikan pusat penelitian yaitu apakah anak yang bekerja menjual tisu pada malam hari yang tidak menggunakan mesin termasuk pelanggaran serta apakah sanksi bagi pihak yang mempekerjakan anak apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan yaitu diperlukannya suatu penelitian hukum yang berupa metode penelitian normative melalui the statute approach, analitical and conseptual approach, dan penafsiran hukum dengan mengkaji undang-undang yang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Adanya penafsiran a contrario yang menafsirkan bahwa jenis pekerjaan pada KEMENAKERTRANS No. KEP/235/MEN/2003 dikategorikan sebagai pekerja berat, maka pengaturan mengenai pekerja berat sudah ada yang mengaturnya sementara pekerja ringan belum ada yang mengatur lebih lanjut. Dengan adanya pengaturan tersebut, anak yang bekerja menjual tisu saat malam hari tanpa menggunakan mesin termasuk pelanggaran larangan mempekerjakan anak dikarenakan anak tersebut melakukan pekerjaan berat. Selain itu, terdapat beberapa sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana berupa pidana denda, kurungan, dan penjara apabila ditemukan suatu pelanggaran terhadap pekerja anak sehingga dapat memberikan perlindungan pada pekerja anak dan hak anak tidak dieksploitasi tenaganya di bidang ketenagakerjaan. Kata kunci: Pekerja Anak, Anak, Hak Anak
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PADA DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DENPASAR A A Raka Ika Paramitha; A A Sagung Wiratni Darmadi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.758 KB)

Abstract

Its business banking or other business entities are generally more emphasis on lending activities, as it can provide profit interest. Lending activities undertaken or banking institutions and other business entities are not purely lending capital to its customers, but it is complex include the sources of credit funds, allocation of funds, the organization and credit management, credit policy, loan documentation and administration, supervision credit, as well as the settlement of problem loans because of the bad faith of the customer (debtor), the denial of credit in the fulfillment of payment obligations (wanprestasi). Lending activities are conducted throughout the banking institutions, including other business entity called the Village Credit Institutions (hereinafter LPD) owned Pakraman village in Bali.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ida Ayu Febrina Anggasari; I Made Pasek Diantha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.811 KB)

Abstract

Indonesia is a largest archipelagic state in the world that puts Indonesia as a Statewith huge fishermen population. Fishermen is an important community at Indonesia,because without fisherman an archipelagic state will lost its traditional fishing right asmandated by UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) Thiswriting is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. It analyzesthe protection on Indonesia’s traditional fisherman based on national regulation andUNCLOS. It also analyzes legal measure that should be done by Indonesia to providelegal protection on their traditional fishermen.
STATUS KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Anak Agung Ngurah Arya Winata; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.891 KB)

Abstract

Property rights of the ownership over the land unit of flats, which is built up on land of building rights over the management rights, where the terms of the extension of ownership rights over the land have to obtain approval of the extension by the holder of management rights. The problem is how the status of ownership of property rights over units if flats, if doesn’t have obtain approval of the extension. This legal research is a normative research through the study of legislation the act No. 16 of 1985 jo. The act No. 20 of 2011 and government regulation No. 4 of 1988 about the flats. The conclusion of this research is not explained about the status of ownership the property rights over the units of flats, if doesn’t have approval of the extension which cause nullification of a building rights over the land of management rights.
IMPLIKASI DARI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 Ni Putu Manik Mas Widiasih; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.333 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Implikasi Dari Uji Materi Undang-undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Dengan Adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 85/PUU-XII/2013. Latar belakang tulisan ini adalah berlakunya kembali UndangUndangNomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 . Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahuiapakah akibat hukum yang akan ditimbulkan dari dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004. Tulisan ini menggunakan metode normative yaitu dengan mengkajiperundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 33ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memenuhi enam prinsip dasarpembatasan pengelolaan sumber daya air. Akibat hukum dari dibatalkannya UndangUndangNomor 7 Tahun 2004 yaitu secara otomatis membatalkan keberadaan PP Nomor16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). Selain itu untuk mencegahterjadinya kekosongan norma maka diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan.
PAGAR MEWAH SEBAGAI OBJEK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Ni Made Emilia Ayu Safitri; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pagar Mewah Sebagai Objek dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ”. Latar belakang karya ilmiah  ini adalah Objek pajak dapat di lihat dalam 3 (tiga) jenis yaitu; Bumi (saja), Bangunan (saja), serta bumi dan bangunan. Pagar Mewah dimana salah satu objek yang termasuk dalam objek pajak bangunan (saja). Yang termasuk dalam pengertian dari Bangunan dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  dimana didalamnya tercantum Pagar Mewah sebagai objek pajak bumi dan bangunan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan  untuk memberikan informasi bagi masyarakat Badung tentang adanya pengenaan pajak untuk Pagar Mewah. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif, metode hukum normatif mencangkup: penelitian terhadap asas-asas hukum, yang didukung dengan data sekunder. Kesimpulan yang didapatkan adalah pagar yang dikatakan sebagai pagar mewah adalah yang NJOPnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Perihal ini terdapat pada penjelasan Perda Kab. Badung 3/2012 Pasal 3 Ayat (2) huruf d yang merupakan suatu kesatuan dengan bangunan.

Page 67 of 124 | Total Record : 1240

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue