cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 70   71   72   73   74 
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RUU PERMUSIKAN Gio Arjuna Putra; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.781 KB)

Abstract

Untuk menjamin hak-hak pelaku musik dan kelestarian musik tradisional di Indonesiayang masih menuai berbagai permasalahan maka untuk memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam bidang permusikan, muncullah upaya pembentukan produk hukum permusikan, sehingga berdasar kepada hal tersebut perlu adanya pengkajian atas produk hukum yang mengatur mengenai permusikan dalam hal ini adalah RUU Permusikan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah (1) Permasalahan Penjaminan Hak-Hak Pelaku Musik. (2) Problema Norma dalam RUU Permusikan. Metode penelitian dalam dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi bidang permusikan di Indonesia mencakup beberapa hal yakni permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan para pelaku musik dan kelestarian musik tradisional yang semakin ditinggalkan. Selanjut problematika pembentukan produk hukum RUU Permusikan didasarkan pada realitas bahwa kurang matangnya proses perancangan produk hukum Permusikan itu sendiri, hal ini terlihat dalam dasar rujukan naskah akademik yang merujuk pada makalah anak sekolah menengah kejuruan dan beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut yang mengalami sebuah kekaburan norma. Hal-hal inilah yang mendorong adanya upaya pembatalan terhadap produk hukum ini. Kata Kunci: Problematika,Produk Hukum,RUU Permusikan.
TANGGUNG JAWAB PIHAK RETAILTERHADAP PRODUK YANG TELAH KADALUWARSA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KONSUMEN DI KELURAHAN SANUR KOTA DENPASAR I Wayan Ari Mertha Sedana; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.764 KB)

Abstract

Consumer protection is every effort that ensures the existence of legalcertaintyto provide protection to consumers . Make it happen with the governmentissued law number 8 of 1999 on the protection of consumers. In it set about the rightsand obligations of consumers and businessmen, also about the responsibility ofbusinessmen. The problem that arises is how retail party responsibility against lossessuffered as a result of consumers to consume products that expire as well as the effortsof what can be done if there is a dispute over consumer losses to consumers as a resultof consuming the product expire?Product liability is a legal responsibility of the agency or produce a product orof the person or entity that is engaged in a process to produce a product or persons orentities who sell or distribute such products. The law of product liability is included inthe Act of breaking the law, but is imbued with strict liability, regardless of whetherthere are errors on the perpetrators. Efforts that can be made consumers if there is adispute over on losses suffered consumers as a result of consume products that areexpired, can be done in two ways, i.e dispute resolution outside the Court and disputeresolution through the courts.
PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN TERITORIAL SERTA STATUS PENDUDUKAN PASUKAN ASING DI UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Melia Larassati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.388 KB)

Abstract

Rusia terus melakukan pendudukan atas wilayah Crimea, Ukraina. Tindakan ini merupakanbentuk pelanggaran hukum internasional oleh Rusia terhadap kedaulatan Ukraina dan integritasterhadap kedaulatan dan integritas territorial Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahuistatus pasukan asing dan bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan Ukraina terhadappasukan asing yang melakukan pendudukan di Crimea. Adapun kesimpulan dari tulisan iniadalah, Rusia melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Piagan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
KEDUDUKAN IMMIGRATION ON BOARD (IOB) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Rudie Charles Ticoalu; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.142 KB)

Abstract

Immigration On Board (IOB) adalah pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasiIndonesia dalam penerbangan internasional yang sedang menuju ke salah satu bandaradi Indonesia yang dioperasikan oleh pihak maskapai Garuda Indonesia. Jurnal ini secarakhusus membahas kedudukan hukum IOB dalam Undang-Undang KeimigrasianIndonesia serta untuk mengetahui manfaat yang diberikan dalam program ini. Artikel inidisusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji danmeneliti peraturan-peraturan tertulis.
JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN MILITER PAKTA PERTAHANAN ATLANTIK UTARA (THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION/NATO) TERHADAP LIBYA Veronika Puteri Kangagung; I Dewa Gede Palguna; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.325 KB)

Abstract

Jatuhnya korban sipil akibat serangan NATO terhadap Libya selama berkecamuknya perang di Libya pada tahun 2011 menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas serangan tersebut beserta batasan pemakaian alasan perlindungan penduduk sipil dapat dibenarkan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa serangan militer yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan dalam perspektif penggunaan kekuatan dalam Hukum Internasional. Adapun penggunaan ‘Perlindungan Penduduk Sipil’ dapat dijadikan alasan dalam serangan militer NATO terhadap Libya dengan sejumlah pembatasan.
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMER 16 TAHUN 2013 DI KABUPATEN JEMBRANA I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dalam kenyataannya, walaupun Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum efektif. Dikatakan belum efektif di karenakan terdapat Pelanggaran yang disebabkan karena masih banyak masyakat yang merokok di sembarangan tempat, padahal sudah terdapat plang kawasan tanpa rokok.
TINJAUAN YURIDIS INTERVENSI MILITER KOALISI SAUDI ARABIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN Renny Januar Dini; I Made Pasek Diantha; AA Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.47 KB)

Abstract

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Yaman antara pemberontak Houthi dengan Pemerintah, mencapai puncaknya ketika Houthi mengambil alih pemerintahan yang resmi dan menggulingkan Mansour Hadi dari tanjuk kepemimpinan sebagai presiden. Atas dasar keinginan untuk melindungi kedaulatan, keamanan serta keselamatan negaranya, Mansour Hadi meminta bantuan kepada PBB serta Liga Arab untuk membantu mengatasi pemberontak Houthi, yang kemudian di respon oleh negara–negara liga Arab, dengan melakukan intervensi militer yang dipimpin oleh Saudi Arabia dan melakukan penyerangan udara ke basis pertahanan Houthi. Intervensi militer yang telah dilakukan selama hampir 2 tahun ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terbanyak dari penduduk sipil mencapai 10.000 tewas dan 40.000 luka–luka. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum atas intervensi militer koalisi Saudi Arabia beserta bentuk perlindungan hukumkepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan fakta. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa landasan hukum intervensi militer koalisi.
THE PLIGHT OF ROHINGYA MUSLIMS: THE PROTECTION OFWORLD’S MOST PERSECUTED MINORITIES UNDER INTERNATIONAL LAW Alia Yofira Karunian; Ida Bagus Wyasa Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.448 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai krisis kemanusiaan Muslim Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di Negara mereka sendiri, Myanmar. edatangan Muslim Rohingya secara massal telah mengalami penolakan bahkan dari Negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia dan Bangladesh yang mengklaim ‘ketakutan terhadap kedatangan Muslim Rohingya yang tidak dapat terkontrol’ sebagai alasan pembenar mereka. Tulisan ini mengaplikasikan metode penelitian normatif dipadukan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, kasus, dan analisis konsep hukum. Kesimpulannya, masyarakat internasional dapat menuntut tanggung jawab dari Myanmar atas krisis Muslim Rohingya, yang diakibatkan atas tindakan Myanmar yang salah berdasarkan hukum internasional. Kata Kunci: Muslim Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Pengungsi,Tanggung Jawab Negara
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.931 KB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali telah meresmikan Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Mata Indera Rumah sakit tersebut belum melengkapi persyaratan administrasi pembangunan gedung atau Izin Mendirikan Bangunan. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini, yakni: bagaimana pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan dan akibat hukum dari pendirian Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kualitatif guna menggambarkan dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penulisan ini adalah Peraturan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pendirian bangunan Rumah Sakit di Provinsi Bali adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Akibat hukum yang timbul adalah pihak pengelola Rumah Sakit Mata Bali Mandara dapat dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Rumah Sakit, Izin, Akibat Hukum
Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi:Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodisel Indonesia Tubagus Satria Wibawa; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.241 KB)

Abstract

Dumping merupakan tindakan pengekspor yang menjual barangnya ke luar negeri lebih murah daripada dipasar domestiknya. Organisasi InternasionalWorld Trade Organization memberikan aturan mengenai masalah dumping di dalam Pasal VI General Agreement On Tariff and Trade. Berdasarkan aturan tersebut para pihak yang merasa dirugikan akibat adanya dumping diperbolehkan untuk melakukan tindakan balasan berupa pengenaan bea masuk anti-dumping. Dewasa ini peraturan tersebut disalahgunakan sebagai suatu bentuk tindakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi pasar domestiknya, seperti tindakan proteksi yang dilakukan oleh Uni-Eropa kepada produk impor biodiesel Indonesia. Indonesia merasa sangat dirugikan dengan tindakan proteksi tersebut sehingga Indonesia mengajukan untuk menyelesaikan sengketanya dengan Uni-Eropa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan dumping di dalam WTO dan keputusan WTO terkait dengan penerapan bea masuk antidumping yang di lakukan Uni-Eropa. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil kesimpulan yang diperoleh ialah, dalam menerapkan peraturan antidumping para pihak yang merasa dirugikan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal VI GATT dan Anti-dumping Code agar peraturan ini tidak menimbulkan suatu tindakan proteksi yang dapat merugikan negara yang melakukan kegiatan ekspor. Badan penyelesaian sengketa WTO setuju bahwa Uni-Eropa telah gagal dalam memenuhi beberapa kriteria yang diatur oleh WTO dalam menerapkan bea masuk antidumping kepada produk biodiesel Indonesia sehingga Uni-Eropa harus merubah keputusannya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam WTO-GATT. Kata Kunci : World Trade Organization, Generral Agreement on Tariff and Trade, Perjanijian Anti-Dumping, Bea Masuk Antidumping

Page 72 of 124 | Total Record : 1240

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue