cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 71   72   73   74   75 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ANIME YANG DIUNGGAH OLEH KOMUNITAS FANDUB TANPA IZIN PENCIPTA Ni Made Gearani Larisa Paramita; Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.779 KB)

Abstract

Kepopuleran Anime yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memberi kesempatan fandub untuk melakukan kegiatanya tanpa izin si pencipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pencipta.Permasalahan yang diangkat dari“tulisan ini: bagaimana perlindungan hukum hak cipta film anime yang di unggah oleh fandub tersebut ? dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyebaran film anime yang diunggah oleh fandub tanpa izin memarak di indonesia?. Adapaun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum“UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa karya film animasi jepang ini telah dilindungi sebagaimana diatur pada peraturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 mengenai hak ekslusif yang menyangkut hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta fandub dapat kenakan Pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. selain dari UUHC, diatur pula dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan fandub. faktor ekonomi,kemudahan teknologi,kurangnya kesadaran KI dan fasilitas legal pada masyarakat indonesia mendorong fandub untuk melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Anime, Fandub,Hak Cipta.
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK Liabrintika Oktaviani Gunawan; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.032 KB)

Abstract

Banking activities in Indonesia its based on some principles like principles ofdemocracy, economic, trust and prudent principle. The purpose of this paper is to findout about precautionary principle in banking legislation. This relates to the provision ofcredit by the banks. As well as to know the legal repercussions for banks that violate theprinciple of prudance. By using normative methods. Prudential arrangements arecommon in banking activities set forth in Article 2 of Law No. 10 Year 1998 onBanking. As a result of violations of the law of the principle of prudence in lendingby banks, can be given legal sanction in the form of criminal sanctions and fines.The issue that been focused on this review is related about managerial andabuse on principal of precaution regarding credit that given by certain bank. Theoutput of this research would reveal that precaution principle management on bankcredit is regulated implicitly on clause 8 and 11 of Law of banking. This impact towardthis precaution principle on crediting is that those who conduct abuse get sanction in(KUHP) or debt sanction.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIPERDENGARKAN DI TEMPAT USAHA KOMERSIL DI KABUPATEN BADUNG Ni Putu Ayu Ersania Prami; Ida Ayu Sukihana; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Lagunya Diperdengarkan di Tempat Usaha Komersil di Kabupaten Badung” dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran royalti dan rendahnya kesadaran tempat – tempat usaha komersil terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Hal ini terlihat dari masih terdapat tempat – tempat usaha komersil yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar royalti dan tidak mengetahui tentang adanya hak ekonomi pencipta.Metode penulisan yang digunakan adalah hukum emipiris. Berdasarkan hasil penelitian di Karya Cipta Indonesia bahwa masih terdapat kafe yang belum melaksanakan pembayaran royalti terhadap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.
Kajian Yuridis Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ranu Aprilino Putra Waskita; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur  (Pedofilia). Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan terhadap anak hingga korban meninggal dunia harus mendapatkan hukuman yang adil, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sanksi maksimal yang diberikan adalah 15 tahun penjara, dinilai masih ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Bagaimanakah Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ? Peraturan ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, serta tiga sanksi tambahan yakni, kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Dalam Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau I Nyoman Puterayasa Utama; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.958 KB)

Abstract

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting khususnya di daerah perkotaan, kesesuaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan proporsinya akan diikuti dengan efektivitas fungsi RTH yang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota. Maka dari itu, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 telah diatur untuk pengembangan wilayah RTH Publik seluas kurang lebih 20 persen dari luas wilayah kota. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanannya. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian lapangan menunjukkan implementasi pemanfaatan kawasan RTH di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif, karena masih kurangnya ketersediaan RTH Publik di kota Denpasar yang hanya 18,32 persen dari luas wilayah kota. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yaitu lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan; harga tanah yang mahal; peningkatan lahan terbangun; dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52 TAHUN 2011 TERHADAP OBJEK PAJAK HIBURAN OLAHRAGA GOLF Ketut Nindy Rahayu Sugitha; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.659 KB)

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari manusia lainnya. Manusia hidup dalam tataran yang lebih besar yaitu sebuah negara. Tentu negara dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat, perlu adanya peran serta dari masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pajak. Namun, pemerintah selaku pembuat kebijakan terkadang kurang teliti dalam membuat kebijakan bagi masyarakat sehingga berdampak merugikan masyarakat, sebagai contohnya ialah pemungutan pajak ganda terhadap olahraga golf. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam jurnal ini akan dibahas mengenai implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Tahun 2011 terhadap olahraga golf yang dikenakan pajak ganda. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang meggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa olahraga golf tidak lagi dikenakan pajak ganda, melainkan hanya sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Kata Kunci: Golf, Pajak Ganda, PPN, Pajak Hiburan
PERANAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIANGGAP PENYIHIR DI NIGERIA Putu Saskia Reiskana; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.525 KB)

Abstract

Banyak anak-anak di Nigeria yang ditelantarkan dan mengalami tindakan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga karena dianggap sebagai penyihir yang berbahaya dan merugikan banyak orang. Sehingga anak-anak yang menjadi korban di Nigeria terkena dampak negatif dari tindak diskriminasi tersebut. Sebenarnya UNICEF telah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di Nigeria. Namun, tampaknya masih saja ada pihak-pihak yang melakukan tindak diskriminasi dan melanggar peraturan yang telah dibuat tentang perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa peranan UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dianggap penyihir di Nigeria. Kata Kunci: UNICEF, Perlindungan, Diskriminasi, Anak-anak, Penyihir
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KEMASAN PRODUK I Kadek Renown Pranatha; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.565 KB)

Abstract

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasannya. Era perdagangan bebas juga menjadi penyebab penyebarluasan kosmetik dalam negeri ataupun luar negeri dengan berbagai merek. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia, Namun masih saja ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label produk dengan bahasa Indonesia pada kemasannya. Lemahnya kedudukan konsumen daripada produsen maka kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Tulisan yang penulis buat bertujuan untuk menggetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada kemasan produk. Metode penelitian normatif sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum adalah metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Pada kesimpulannya pengaturan hukum tentang peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada produk sebagaimana diatur dalam UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tersebut telah diatur secara tegas dan jelas namun aturantersebuttidakditaati secara maksimal. Dalam hal terjadinya kerugian akibat dari tidak dicantumkannya label menggunakan bahasa Indonesia pada produk kosmetik yang diperdagangkan pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kerugian.
PENERAPAN “PRINSIP NON REFOULEMENT” TERHADAP PENGUNGSI DALAM NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN Titik Juniati Ismaniar; Gede Marhaendra Wija Atmadja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.445 KB)

Abstract

Non refoulement principle is the basis of international protection for the refugees that listed in the Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and therefore binding on all of the states who participating in the convention. This principle prohibits the state to drive the refugees to their homeland where their lives would be endangered. However, it’s often to happen that the state, which is not a party of the 1951 convention, become a destination of the refugees. Therefore, this paper will describe the application of non refoulement principle as the basis of international protection for the refugees and also its implementation on the state that are not the parties in 1951 convention.

Page 73 of 124 | Total Record : 1240

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue