cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 86   87   88   89   90 
Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube I Gusti Ngurah Bayu Pradana; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui pengaturan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif terkait cover lagu di Situs Youtube serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta lagu di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam hal cover lagu tidak dikategorisasikan pelanggaran jika mendapatkan ijin dari pencipta berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta lagunya. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui mekanisme peranan Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta. Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta berupa Cover Lagu tanpa ijin pencipta dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Hak Cipta Lagu, Cover Lagu, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Youtube ABSTRACT The purpose of this article is to ensure management through a Collective management system regarding song covers on the Youtube Site and legal remedies that can be taken in the event of song copyright on social media. The research method used in this paper is normative legal research, namely by examining the invitation regulations and literature materials related to the subject matter with the analysis of legal concepts. The results of the study show that in terms of song covers are not categorized if they get permission from the creator based on Article 80 of Law No.28 of 2014 Copyright, the creator has exclusive rights in the form of economic rights and moral rights to the song's copyright. The permit mechanism follows the payment of fees through Collective Management institutions to copyright holders based on Article 87 of Law Number 28 of 2014 Copyright. Legal remedies for copyright in the form of cover songs without the author's permission can be through litigation and non-litigation channels. Key Words: Song Copyright, Song Cover, Royalty, Collective Management Institute, Youtube
Analisis Yuridis Penetapan Kabupaten Bangli Sebagai Kawasan Konservasi Dalam Perda Tata Ruang Provinsi Bali Wayan Niti Adnyani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait penetapan Kabupaten Bangli sebagai kawasan konservasi dan kawasan strategis pariwisata daerah khusus, khususnya dalam hal ini adalah kawasan penyangga air bersih di Provinsi Bali dan juga menganalisis bagaimana kontribusi pemda lain untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bangli sebagai kawasan konservasi. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah Bali yang mengandalkan sektor pariwisata terutama pajak hotel maupun restoran sebagai pendapatan asli daerah, namun akomodasi wisata berupa hotel maupun restoran tersebut tersebar tidak merata di Bali, apalagi Kabupaten Bangli yang pembangunannya sangat terbatas dengan tujuan untuk melindungi kawasan konservasi sehingga penerimaan pajak hotel maupun restoran di Kabupaten Bangli tergolong rendah dibanding Kabupaten lain di Bali. Kontribusi dari kabupaten/kota lainnya di Bali yang menikmati manfaat dari kawasan konservasi untuk pembangunan Kabupaten Bangli sangat diperlukan, dalam hal ini berupa hibah bagi hasil Pajak Hotel maupun Restoran serta perlunya Pemerintah Provinsi Bali memberikan Dana Insentif Kompensasi. Tetapi hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pemberian insentif ini, sehingga perlu dibentuk suatu regulasi yang mengatur pemberian insentif ini. Kata Kunci: Konservasi, Perlindungan, Insentif, Penataan Ruang, Kabupaten Bangli ABSTRACT This study aims to examine and analyze designation of the Bangli Regency as a conservation area and a strategic area for tourism in a special area, especially in this case, a buffer zone for clean water in the Province of Bali and also analyze how other local governments contribute to supporting the development of the Bangli Regency as a conservation area. Method in this research is used normative juridical research method with use of the regulatory approximation of legislation. The conclusion of this study is that Bali relies on the tourism sector, especially hotel and restaurant taxes as local revenue, but tourism accommodations in the form of hotels and restaurants are spread unevenly in Bali, especially Bangli Regency whose construction is very limited with the aim to protect the conservation area so that tax revenue hotels and restaurants in Bangli Regency are classified as low compared to other Regencies in Bali. Contributions from other regencies / cities in Bali that enjoy the benefits of conservation areas for the development of Bangli Regency are very much needed, in this case in the form of grants for hotel and restaurant tax revenue and the need for the Provincial Government of Bali to provide Compensation Incentive Funds. But until now there is no regulation that governs the provision of these incentives, so it is necessary to establish a regulation that regulate the provision of these incentives. Key Words: Conservation, Protection, Incentives, Spatial Planning, Bangli Regency
Produk Hukum Pemerintah Daerah Bali Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Kepariwisataan I Putu Soni Maaiwa Kusuma; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuatan karya ilmiah berupa jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan serta mengidentifikasi regulasi kepariwisataan yang dibuat oleh pemerintah Bali apakah dalam pembuatan regulasi tersebut tetap memperhatikan unsur lingkungan hidup. Pada jurnal ilmiah ini penulis mepergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh pada produk hukum pemerintah daerah Bali terkait pengaturan tentang kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada produk hukum Pemerintah Daerah Bali terkait periwisata yakni Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 didalamnya mengatur perihal yang menyangkut pemeliharaan dan pemerhatian atas lingkungan hidup pada kegiatan kepariwisataan. Kata Kunci: Pariwisata, Lingkungan, Peraturan Daerah ABSTRACT Making scientific papers in the form of this journal aims to find out how the relationship of tourism activities to the environment and to identify the tourism regulations made by the Bali government whether in making these regulations still pay attention to environmental elements. In this scientific journal, the authors use normative legal research methods by using secondary data derived from primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from the legal products of the Bali local government related to regulations on tourism. The results showed that the legal products of the Bali Regional Government related to tourism, namely Governor Regulation Number 58 of 2012, and Regional Regulation Number 2 of 2012 in which regulate matters concerning the maintenance and attention to the environment in tourism activities. Keywords: Tourism, Environment, Local Regulation
AKIBAT HUKUM AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PARPOL (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU SERENTAK 2019 I Made Aditya Kusumanata; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilu serentak 2019, diatur mengenai parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen yakni sebesar 4% dari keseluruhan suara sah di tingkat nasional. Partai politik memiliki syarat mutlak minimal suara 4% untuk bisa menduduki kursi di parlemen, sehingga mengakibatkan pemilihan umum serentak di tahun 2019 banyak calon anggota legislatif tidak bisa mendapatkan kursi parlemen walaupun suara di daerah besar namun partai pengusung tidak memenuhi parliamentary threshold. Penulis memiliki kepedulian tingggi terhadap pemilu di indonesa berjalan sesuai kedaulatan rakyat dan berprinsip demokrasi, parliamentary threshold perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbukan disproposionalitas dalam pemilu. Metode dalam punulisan jurnal hukum ini memakai penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini kebijakan parliamentary threshold masuk ke dalam kebijakan hukum terbuka open legal policy, tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PPU-XVI/2018 dan besaran angka parliamentary threshold perlu di kaji lagi agar tidak banyak suara sah terbuang maka syarat pendaftaran partai politiklah yang perlu di perketat agar pemilu dapat berjalan dengan profesional. Kata Kunci : Parliamentary Threshold, 0pen legal Policy
Penerapan Perlindungan E–Commerce Akibat Globalisasi Ekonomi Di PT Indria Putu Krisna Indira Yasana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Globalisasi merupakan salah satu fenomena yang pesat terjadi di dunia khususnya dalam perkembangan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara tanpa batas. Hal ini menunjukkan bagaimana cepatnya arus interaksi mengglobal dalam bidang ekonomi , social , politik , hukum , teknologi dan budaya. Melalui adanya pengaruh tersebut menyebabkan lahirnya aturan perdagangan bebas yang baru dan lebih terfokus kepada pengembangan pasar bebas dan bagaimana sistem perdagangan bebas tersebut. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi tersebut ialah e – commerce yang menjadi cara alternative untuk melaksanakan perdagangan di seluruh dunia dengan sistem yang lebih mudah , cepat dan tetap mendapatkan perlindungan atas hukum yang berlaku pada setiap transaksinya. Penelitian ini mengambil judul Penerapan Perlindungan Globalisasi Akibat Globalisasi Ekonomi dengan maksud dan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan e – commerce di pt indria, mempelajari bagaimana kendala dan dampak pelaksanaan e – commerce yang tengah marak dilakukan masyarakat indonesia di pt indria, mendapatkan informasi menyeluruh melalui penelitian mengenai pelaksanaan atas adanya pengaturan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pt indria. Metode penelitian yang di gunakan pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yakni PT Indria adalah metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian berup kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, kendala – kendala serta dampak pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik serta pelaksanaan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Hukum, Implementasi, Globalisasi Ekonomi Abstract Globalization is a phenomenon that is rapidly occurring in the world, especially in the development of technological advances and unlimited free trade between countries. This shows how fast the flow of global interactions in the fields of economy, social, politics, law, technology and culture. This influence led to the birth of new free trade rules and was more focused on the development of the free market and how the free trade system was. One form of globalization is e-commerce which is an alternative way to carry out trade around the world with a system that is easier, faster and still gets protection from the laws that apply to each transaction. This research takes the title Application of Globalization Protection Due to Economic Globalization with the aim and aim of knowing how the implementation of the agreement for parties involved in e-commerce activities at PT Indria, studying the obstacles and impacts of the implementation of e-commerce that is currently rife in Indonesian society at PT indria, get comprehensive information through research on the implementation of the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions at PT Indria. The research method used in the company which is the object of research, namely PT Indria, is the research method used is juridical and empirical. The results of this study are to determine the implementation of agreements in the form of agreements made by businesses and consumers, the constraints and impacts of the implementation of electronic transaction activities and the implementation of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Implementation, Economic Globalization
Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia Ida Bagus Yoga Darma Putra; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah memahami kedudukan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui status masyarakat adat sebagai pelaksana dalam pelestarian EBT dalam perspektif Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional termuat dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 menjekaskan kedudukan negara adalah sebagai pemgang otorisasi atas EBT. Sedangkan status masyarakat adat sebagai pelaksana dalam pelestarian EBT dalam perspektif hukum Hak Cipta tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC namun sebagai masyarakat yang sudah turun temurun tentu perlu dipertegas bahkan diberikan hak sebagai Pemegang Hak Cipta atas EBT. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Penguasaan Negara, Masyarakat Adat ABSTRACT The purpose of this research is to understand the position of the state as the holder of the Copyright for Traditional Cultural Expressions (EBT) in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the status of indigenous peoples as executors in the conservation of EBT from a Copyright perspective. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the state's position as the copyright holder of traditional cultural expressions is contained in the provisions of Article 38 and Article 39 of the UUHC which emphasize that the state's position is as the holder of authorization for EBT. Meanwhile, the status of indigenous peoples as executors in the conservation of EBT in the perspective of Copyright law is not explicitly regulated in the UUHC, but as a community that has been passed down from generation to generation, it certainly needs to be affirmed and even given rights as Copyright Holders of EBT. Key words: Traditional Cultural Expression, Country Mastery, Indigenous Peoples
Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi artikel ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia serta kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji “Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Dalam penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi people smuggling masih dianggap belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam regulasi tersebut terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, para imigran ilegal dalam tindak pidana penyelundupan manusia hanya dikenakan sanksi keimigrasian. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the implementation of Indonesian government policies and the obstacles in dealing with criminal acts of people smuggling. This research uses a normative research method with a legislative approach that examines the Law No. 6 of 2011 about Immigration. In this study, it cames to a conclusion that the implementation of Indonesian government policies in dealing with people smuggling is still considered ineffective. Due to the vagueness of the norm on the regulation. Thus, the perpetrators of people smuggling are only subject to immigration sanctions. Key Words: Government Policy, Immigration, People Smuggling.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu Ida Bagus Komang Hero Bhaskara; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan berkaitan dengan perubahan lirik dalam cover lagu berdasarkan hukum hak cipta, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta lagu. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kajian produk hukum. Hasil studi menunjukan bahwa perubahan lirik dalam kegiatan cover lagu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, apabila seorang penyanyi melakukan kegiatan cover lagu tersebut kemudian merubah lirik ditambah lagi ada tujuan komersialisasi tanpa izin dari pencipta lagu, tapi apabila penyanyi yang bersangkutan telah memegang izin langsung dari pencipta karya maupun seseorang yang pemilik hak atas karya tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik hak atas ciptaanya tersebut diantaranya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu bisa berupa mendaftarkan karya ciptaannya dengan tujuan supaya mendapatkan perlindungan hukum atas karya yang dimilikinya, sedangkan upaya represif upaya yang dilakukan oleh pencipta atapun pemegang hak cipta untuk penyelesaian terhadap suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadi dikemudian hari, upaya represif bisa berupa jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Perubahan Lirik, Cover Lagu, Upaya Hukum, Pelanggaran Hak Cipta ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to find out the regulations relating to the lyric changes in song covers based on copyright law, as well as the legal remedies that can be taken by the creator or the copyright holder if there is a violation on the song's copyright. This scientific papers uses normative legal research method with a study approach to the study of legal products. The results of the study show that lyric changes in cover song activities can be categorized as copyright infringement, if a singer is doing the song cover activities then changes the lyrics plus there is a commercialization purpose without any permission from the songwriter, but if the singer has obtained direct permission from the creator of the the work or someone whose rights to the work cannot be classified as a copyright infringement. Legal remedy which can be taken by the copyright holder includes preventive and repressive measures. Preventive measures can be done by registering a work of his creation with the aim of obtaining legal protection for the work he owns, while repressive measures can be done by the creator or copyright holder to resolve a song copyright infringement that could occur in the future, reprensive effort includes litigation and non-litigation path. Key Words: Changes to lyrics, Cover Songs, Legal Remedies, Copyright Infringement
Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Desa di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem I Putu Yoga Surawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana memuat dua aspek penting yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum serta penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nyuhtebel Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di gunakan untuk peningkatan infrastruktur desa seperti, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi, penataan areal kuburan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya. Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Penghambat, Pembangunan ABSTRACT The purpose of writing this research is to find out how the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency. The method in writing this research uses empirical legal research methods which contain two important aspects, namely research on legal effectiveness and research on legal identification. The results of the study show that based on the Nyuhtebel Village Regulation Number 7 of 2020 concerning the Village Income and Expenditure Budget for the 2021 Fiscal Year, the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency is used for improving village infrastructure such as construction and improvement of farm roads, development irrigation channels, arrangement of grave areas, increasing productive economic business and community empowerment. Factors that hamper the management of village funds include: low synchronization between planning at the village and sub-district levels, the amount of Village Fund Allocation (VFA) as an operational government administration is still limited, and the lack of intensity of Village Fund Allocation (VFA) socialization to the community which must be continuously reviewed. in depth, so that you will be able to find a solution to minimize it. Keywords: Village Fund, Management, Barriers, Development
Pengaturan Terhadap Penggolongan Narkotika Jenis Tanaman Kratom Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I Made Pradnyana Utama; Ni Made Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi dalam penulisan ini dilakukan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap penggolongan narkotika jenis tanaman kratom berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa kandungan zat opioid yang terdapat pada tanaman kratom juga terdapat pada narkotika jenis heroin dan fentanil, yang mana heroin dan fentanil termasuk narkotika golongan I. Tanaman kratom seharusnya dapat diklasifikasikan ke dalam narkotika golongan I dikarenakan kandungan zat opioid yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika belum mengatur secara jelas mengenai penggolongan jenis tanaman kratom. Sehingga jika dikaitkan dengan asas legalitas, pengguna narkotika pada jenis zat yang terkandung dalam tanaman kratom tidak dapat dijerat oleh ancaman pidana. Kata Kunci: Pengaturan, Penyalahgunaan, Tanaman Kratom, Narkotika ABSTRACT The purpose of the study in this paper was done to review the legal certainty of the classification of narcotic types of kratom plants based on the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The method used is normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that opioid substances contained in kratom plants are also present in heroin and fentanyl narcotics, where heroin and fentanyl belong to class I narcotics. Kratom plants should be classified into class I narcotics due to the content of opioid substances contained in them. However, based on the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 44 of 2019 concerning Changes in Narcotics Classification has not clearly regulated the classification of kratom plant types. So if associated with the principle of legality, users of narcotics on the types of substances contained in kratom plants cannot be ensnared by criminal threats. Keywords: Regulation, Abuse, Kratom Plants, Narcotics

Page 88 of 124 | Total Record : 1240

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue