cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 87   88   89   90   91 
Kebijakan Pemerintah Terkait Perlindungan Pengupahan Pekerja Pada Perusahaan Terdampak Covid-19 Sang Made Firmana Iswara; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait perlindungan pengupahan pekerja pada perusahaan terdampak Covid-19 di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kebijakan pemerintah terkait perlindungan pengupahan pekerja pada perusahaan terdampak Covid-19 di Indonesia yaitu melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencetuskan suatu kebijakan saat berlangsung pada masa-masa pandemi Covid-19 yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 yang prinsipnya menjamin bahwa pekerja yang dikualifisir sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan pekerja yang menjadi suspek Covid-19 maka upah pekerja tersebut harus tetap dibayarkan oleh pengusaha dengan menunjukan surat keterangan dokter serta apabila perusahaan terdampak Covid-19. Akibat hukum pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yaitu pengusaha wajib memenuhi segala hak-hak dari seorang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebagaimana diatur pada Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, uang-uang tersebut sudah seharusnya diterima oleh pekerja berdasarkan lamanya masa kerja pekerja tersebut. Kata Kunci: Upah, Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah, Covid-19. ABSTRACT The purpose of this article is to find out government policies related to the protection of workers' wages in companies affected by Covid-19 in Indonesia and to find out the legal consequences of employers if they terminate their employment. This article uses a normative legal research method. The approach used in this study uses the Legislation approach and the concept approach. The government's policy regarding the protection of workers' wages at companies affected by Covid-19 in Indonesia, namely through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, initiated a policy during the Covid-19 pandemic, namely the issuance of Circular Letter Number M/3/HK.04/III/2020 which The principle guarantees that workers who are qualified as Persons Under Supervision (ODP) and workers who are suspected of Covid-19, the wages of these workers must still be paid by the employer by showing a doctor's certificate and if the company is affected by Covid-19. The legal consequences of an entrepreneur if he terminates his/her employment relationship, namely that the entrepreneur is obliged to fulfill all the rights of a worker affected by the termination of employment, namely providing severance pay, gratuity for tenure and compensation as regulated in Article 81 number 44 of the Employment Creation Law. Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law states that the money should have been received by the worker based on the length of the worker's working period. Keywords: Wages, Employment, Government Policy, Covid-19.
Analisa Tindakan Penggeledahan Kapal Kargo Turki Oleh Jerman Menurut Hukum Laut Internasional Putu Jeremy Rhesa Purwita; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji kronologi, permasalahan dan legalitas pada kasus penggeledahan kapal kargo Turki oleh Jerman dan Yunani saat membawa bantuan kemanusiaan ke Libya. Penelitian dilakukan dikarenakan Jerman dan Yunani menggeledah kapal kargo berbendera Turki dengan paksa tanpa seizin Turki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan penggeledahan Kapal Vessel Turki Rosaline A dilakukan oleh awak Kapal Fregat Hamburg milik Jerman di Laut Mediterania Timur dilakukan dengan alasan kapal tersebut dicurigai melakukan penyelundupan senjata ke Libya. Tindakan penggeledahan tanpa izin negara bendera kapal telah bertentangan dengan prinsip non-intervension karena negara memiliki kedaulatan dan kesamaan kedudukan dengan negara-negara lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB. Dalam kasus ini, terungkap bahwa Jerman tidak memiliki izin untuk memeriksa kapal Turki baik dari negara bendera yaitu Turki maupun Libya. Merujuk pada Pasal 110 ayat (3) UNCLOS 1982, Turki berhak menuntut ganti rugi kepada Jerman atas kerugian yang dialami Turki akibat tindakan penggeledahan Jerman. Kata Kunci: Legalitas, Penggeledahan, Kapal Kargo, Hukum Laut Internasional ABSTRACT The purpose of this article is to examine the chronology, problems and legality of the case of the search for a Turkish cargo ship by Germany and Greece while providing humanitarian aid to Libya. The research was conducted because Germany and Greece searched Turkish-flagged cargo ships by force without Turkey's permission. This study uses a juridical-normative type of research, supported by an analytical approach to the concept of law and legislation and uses qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study show that the search of the Turkish Vessel Rosaline A by the German frigate Hamburg in the East Mediterranean Sea was carried out on the grounds of suspicion of arms smuggling to Libya. The act of raiding without a flag permit is contrary to the principle of non-intervention because the state has ownership and equal status with Article 2 paragraphs 4 and 7 of the United Nations Charter. In this case, it was revealed that Germany did not have permission to inspect Turkish ships from either the flag states, namely Turkey or Libya. Referring to Article 110 paragraph (3) of UNCLOS 1982, Turkey has the right to claim compensation for losses suffered by Germany as a result of the German search. Keywords: Legality, Search, Cargo Ship, International Law of the Sea
Alasan Penghapus Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Made Adi Prananta Yoga; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pembuatan tulisan ini adalah: mengetahui regulasi perihal alasan penghapus pidana korporasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mempelajari urgensi alasan penghapus pidana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis menggunakan metode yaitu penelitian hukum normatif berupa pendeketan secara perundang-undangan, dan konsep. Hasil penulisan yaitu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal alasan penghapus pidana korporasi. Pengaturan mengenai alasan penghapus pidana baru akan diatur dalam RKUHP, mengenai alasan pembenar yang dimiliki oleh perseorangan yang memiliki hubungan dengan korporasi dapat digunakan pula oleh korporasi dalam kasus yang sama. Syarat-syarat kesalahan korporasi dapat ditemukan pada PERMA No.13/2016, namun aturan tersebut hanya sebatas sebagai penilaian hakim, dan tidak diatur secara tegas sebagai alasan penghapus pidana jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Urgensi pengaturan alasan penghapus pidana korporasi antara lain: sebagai legalitas alasan penghapus pidana untuk dapat digunakan oleh korporasi sebagai bentuk pembelaan dalam pertanggungjawaban pidana di pengadilan, dan sebagai persamaan di muka hukum bagi korporasi untuk memiliki alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana subjek hukum perseorangan. Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Obat Tradisional Dan Tidak Memiliki Izin Edar Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terjaminnya ketersediaan obat tradisional dalam praktik berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan pembangunan generasi yang berkualitas merupakan salah satu wujud realisasi dari tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah dan asas hukum. Dalam karya ilmiah ini akan memakai beberapa pendekatan, antara lain pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek pembahasan (statue approach) dan pendekatan konsepual tentang pertanggung jawaban serta konsep-konsep lain yang terkait dengan objek pembahasan (conseptual approach). Hasil yang dicapai dalam penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan maka diperlukannya prinsip tanggung jawab. Terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab produk (product liability), dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Dalam menentukan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan diperlukan ketelitian dan juga prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pertanggung jawaban serta seberapa jauhkah tanggung jawab yang dapat dibebankan terhadap produsen. Secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang dapat dibebankan kepada produsen adalah berupa pemberian ganti rugi. Kata Kunci: Obat, Perlindungan, Konsumen ABSTRACT Ensuring the availability of traditional medicines in the practice of the nation and state in achieving the goals of quality generation development is one of the realization of the state's goals for the welfare of its people as stated in the preamble to the 1945 Constitution. The study in this paper is a normative legal research that focuses on the legal principles and principles. In this scientific paper, several approaches will be used, including the Prevailing Laws approach related to the object of discussion (statue approach) and the conceptual approach of accountability and other concepts related to the object of discussion (conceptual approach). The results achieved in the research on legal protection for traditional medicine consumers who feel that they have been disadvantaged require the principle of responsibility. There are two types of responsibility, namely product liability and strict liability. In determining responsibility towards consumers of traditional medicines who feel disadvantaged, care is needed as well as the principle of prudence in analyzing responsibility and how much responsibility can be borne by producers. Juridically, the form of legal protection that can be borne by producers is in the form of compensation. Key Words: Medicine, Protection, Consumer
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Minuman Beralkohol Tradisional Bali Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Edar I Kadek Purnadwipa Irsadinata; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalahuna menelisik serta memgetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol tradisional Bali yang peredarannya tanpa izin serta tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol tradisional Bali tanpa izin edar kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol trandisional Bali tanpa izin edar sangat jelas telah melanggar ketentuan pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 serta subtansi hukum Pergub. Bali Nomor 1 tahun 2020 dan pelaku usaha diharuskan memberikan pertanggungjawabab (product liability) atas perbuatannya, yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Minuman Beralkohol tradisional Bali, Izin Edar ABSTRACT The purpose of this journal is to determine the legal protection for consumers who consume traditional Balinese alcoholic beverages without a distribution license and the responsibility of business actors that producing traditional Balinese alcoholic drinks without distribution permits. This study uses juridical normative research method with statute approach. The results of this study concluded that business actors producing traditional Balinese alcoholic drinks without a distribution permit have clearly violated the provisions of articles 4, 7 and 8 of the Consumer Protection Law, Article 111 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 4 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 74 of 2013 and the legal substance of the Pergub. Bali No.1 / 2020 and business actors are required to provide product liability for their actions, which is carried out by providing compensation in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999. Keywords : Consumer Protection, Balinese Traditional Alcoholic Drinks, Distribution Permission
Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia Cokorda Istri A. Indira Rahayu; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Keputusan akhir Pemerintah untuk tidak memulangkan WNI mantan simpatisan ISIS menjadi perdebatan yang menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan ini akan mengarah pada bagaimana status kewarganegaraan simpatisan ISIS tersebut. Pengaturan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Apabila dikaji berdasarkan isi konvensi Montevideo dalam Pasal 1 yang tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI, guna menghindari dari pelabelan stateless, akan tetapi hal ini tentu berbeda apabila berdasarkan atas UU Kewarganegaraan yang seolah-olah memiliki celah untuk menghilangkan status WNI dari mantan simpatisan ISIS tersebut, berdasar pada klasifikasi Pasal 23 huruf d dan f. Berangkat dari hal tersebut, dalam penulisan artikel ilmiah ini diangkat dua rumusan masalah yang diantaranya bagaimana status kewarganegaraan WNI eks ISIS ditinjau dari perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Apakah WNI eks ISIS yang telah membakar passport dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini, Pasal 1 Konvensi Montevideo menyatakan yaitu tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI dan terkait passport yang dibakar oleh ISIS, masalah tersebut tidak serta merta dapat menjadi indikator dari hilangnya status kewarganegaraan mereka. Kata Kunci: status kewarganegaraan, WNI eks ISIS, UU kewarganegaraan ABSTRACT The Government's final decision not to repatriate ex-ISIS sympathizers has become a debate that raises pros and cons in Indonesian society. So this debate will lead to how the citizenship status of ISIS sympathizers is. The regulation on the loss of citizenship is stipulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Citizenship Law). When reviewed based on the content of the Montevideo convention in Article 1 that does not classify ISIS as a state entity, so that the former ISIS sympathizers can still be said to be indonesian citizens, in order to avoid stateless labeling, but this is certainly different if based on the Citizenship Law that seems to have a loophole to remove the status of indonesian citizens from former ISIS sympathizers, based on the classification of Article 23 letters d and f. According to the explanation above, in the writing of this scientific article raised two formulations of problems including how the citizenship status of Indonesian citizens ex ISIS is reviewed from the perspective of Indonesian Citizenship Law and whether Indonesians ex ISIS who have burned the passports can lose their Indonesian citizenship status. The method in writing this journal is normative legal research. The conclusion of the writing of this journal, Article 1 of the Montevideo Convention states that it does not classify ISIS as a state entity, so that with that former ISIS sympathizers can still be said to be Indonesian citizens and related to passports that have been burned by ISIS, the issue cannot necessarily be an indicator of the loss of their citizenship status. Keywords: citizenship status, WNI ex ISIS, Citizenship Law
Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data Michael Wibowo Joestiawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hak privasi dari konsumen terhadap pemanfaatan Big Data yang dimilikinya. Bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi faktor belum maksimalnya pengaturan hak keamanan konsumen dalam UU ITE dan PP PSTE. Keadaan ini mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi dunia digital terutama e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam hal ini, akan mengkaji berdasar aturan yang telah berlaku (statue approach) serta membandingkan hukum negara yang lain sebagai perbandingan (comparative approach). Bahan hukum digunakan sebagai sumber yakni bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau buku, serta bahan hukum tersier seperti internet. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif Hasil dari penulisan jurnal ini, nantinya akan memberikan ruang kepada perlindungan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dan bagaimana pengawasan penggunaan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Hak Privasi­, Big Data, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This study aims to analyze the privacy rights of consumers on the use of their Big Data. The leak of 91 million Tokopedia user data has become a factor in the inadequate regulation of consumer security rights in the ITE Law and PP PSTE. This situation affects legal certainty for consumers in transacting the digital world, especially e-commerce. This research was conducted using a normative legal writing method. In this case, we will study based on the rules that have been applied (statue approach) and compare the laws of other countries as a comparison (comparative approach). Legal materials are used as sources, namely primary legal materials which use statutory regulations, secondary legal materials such as journals or books, and tertiary legal materials such as the internet. The technique of collecting legal materials using qualitative descriptive techniques. The results of this journal will provide space for consumer privacy protection against the use of Big Data and how monitoring the use of consumer privacy on the use of Big Data is related to the Consumer Protection Act. Keywords: Privacy Rights, Big Data, Consumer Protection.
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Kantor Perwakilan Konsuler Firhan Umar Bagazi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menambah wawasan mengenai prinsip tanggung jawab negara pada wilayah perwakilan konsuler yang dimana dalam suatu perwakilan konsuler terdapat yurisdiksi lebih darisatu negara yang dimana yurisdiksi tersebut terdiri dari yurisdiksi negara pengirim serta negara penerima. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji perUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, dalam suatu perwakilan konsuler pada suatu negara terdapat lebih dari satu yurisdiksi yang berlaku serta bentuk pertanggung jawaban dari negara juga sudah diatur dalam Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Kedua,dalam hal terjadi pembunuhan dalam perwakilan konsuler yurisdiksi yang digunakan untuk mengadili tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara pengirim saja melainkan yurisdiksi negara penerima dapat di terapkan. Kata Kunci : Yurisdiksi,Tanggung Jawab Negara, Konsuler ABSTRACT The purpose of this paper is to add insight into the principle of state responsibility in the consular area where in a consular representative there is more jurisdiction than one country where the jurisdiction consists of the jurisdiction of the sending country and the receiving country. In this journal research uses one type of research, namely normative legal research which examines the law and literature related to the subject matter.The results of this study show that: first, in a consular representative in a country there is more than one jurisdiction that applies and forms of accountability from the state has also been regulated in the Second Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in the event of a murder in the consular representative the jurisdiction used to judge is not only limited to the jurisdiction of the sending country but the jurisdiction of the recipient country can be applied. Key Word : Jurisdiction, State Responsibility, Consular
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik Agnes Febyrian Indah Gayatri; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi PNS di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan, serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Pembatasan hak politik bagi PNS dalam hukum positif di Indonesia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa, PNS harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, PNS masih diberikan hak suara dalam pemilihan, serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN juga mengatur tentang hak PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan pemaknaan dengan standar ganda dimana PNS melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pembatasan hak politik bagi PNS dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri pada golongan dan partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya, ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih. Kata Kunci: Asas Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik. ABSTRACT The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of neutrality for civil servants in Indonesia and to examine the legal implications that occurs for the limitation of political rights for civil servants. The research method used is a normative juridical research method with literature study data collection techniques in the form of statutory regulations and related legal materials, as well as using descriptive analysis techniques. The limitation of political rights for civil servants in positive law in Indonesia is still multiple interpretations and creates legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the ASN Law emphasizes that civil servants must be free from political influence and intervention. However, in practice, civil servants are still given voting rights in elections, and in the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) the ASN Law also regulates the rights of civil servants to run for regional heads. This provision creates a double standard meaning where civil servants are prohibited from participating in all kinds of political activities, but are also given the right to vote and be elected. The results of this study indicate that the limitation of political rights for civil servants can have legal implications in the political process. On the one hand, civil servants are not allowed to place themselves in certain political groups and parties, while on the other hand, the political sphere is not neutral because every civil servant is still given the right to vote and also be elected. Keywords: Principle of Neutrality, Civil Servants, Political Activity.
Dampak Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Merger Perseroan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ida Ayu Chintya Andini; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Merger perseroan merupakan perbuatan hukum menggabungkan dua atau lebih perseroan yang pada dasarnya tidak ada larangan dalam pelaksanaannya. Namun metode tersebut menjadi bermasalah ketika menjalankan aktivitas usaha tersebut terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi terkait status hukum perseroan yang transaksi mergernya dibatalkan oleh KPPU, dan pengaruh pembatalan merger perseroan terhadap persaingan usaha. Metode penulisan yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan literatur terkait pokok bahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, status perseroan yang mergernya dibatalkan oleh KPPU kembali seperti semula di mana perseroan tersebut didirikan kembali mengikuti ketentuan UU Perseroan Terbatas. Kedua, pengaruh pembatalan merger perseroan pada persaingan usaha yakni pada kepemilikan saham yang harus dikembalikan seperti semula sementara belum ada peraturan yang mengatur dan kerugian yang dialami oleh pasar atau masyarakat. Kata kunci : Pembatalan Merger, Perseroan, Kepemilikan Saham. ABSTRACT Merger of liability company is part of legal action in merging two or more liability company which there is no prohibition in the implementation. But the merger would be problematic when there is monopoly practical in the business activities itself. The purpose of this research was to know the legal status of merge liability company which has annuled by KPPU, and the implication of merger annulment to business competition. The method in this recent research used normatives-legal research with statute approach. The result of this research could be described as follows: first, the annulment of company merger by KPPU will make some condition called restituo ad integrum which null and void the agreement of merger itself and it should rebuild based on Perseroan Terbatas Act. Second, the implication affected to business competition are restitutio ad integrum of share ownership which has not regulated and disadvantages to market and civils. Keywords : Annulment of Merger, Liability Company, Share Ownership.

Page 89 of 124 | Total Record : 1240

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue