cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 88   89   90   91   92 
Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasca Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Di Provinsi Bali Putu Reza Aditya Tirandika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pasca kebijakan penyelenggaraan ketenaga-kerjaan yang mengatur tiap pekerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yakni menelitian terkait dengan ketenagakerjaan yang diselenggarakan, sedangkan pendekatan dipakai yakni pendekatan perundang-undangan. Sebagai hasilnya yaitu penyelenggaraan ketenagakerjaan di Bali dibentuk dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan memiliki sifat demokratis. Penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Provinsi Bali pasca Peraturan Daerah ini, pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mendorong pekerja membentuk serikat pekerja. Kewajiban tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (7) Perda Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Akan tetapi, perda ini tidak memberikan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kata Kunci: Pengaturan, Ketenagakerjaan, dan Penyelenggaraan ABSTRACT This reaserch is purposed on finded to outhers be understand to laborate administrations arrangement in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Manpower Implementation. The legal problem discusses how to regulate the administration of manpower in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Manpower. This research method uses a type of normative legal research. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that the implementation of manpower in Bali is formed by taking into account the welfare of workers and has a democratic character. In organizing manpower in Bali Province after this Regional Regulation, the company has an obligation to encourage workers to form labor unions. This obligation is stated in the provisions of Article 53 paragraph (7) of the Bali Province Manpower Regulation. However, this regional regulation does not provide strict sanctions if the company does not fulfill these obligations. Keywords: Regulation, Employment, and Implementation
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Penyewaan Sound System di Denpasar I Putu Galang Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Meningkatnya pola hidup manusia saat ini, mengakibatkan meningkat pula kebutuhan hidupnya. Akibat dari peningkatan pola hidup manusia tersebut dapat menimbulkan rasa jenuh dan tekanan psikologis. Oleh karena itu kebutuhan akan hiburan semakin diperlukan dimana hiburan yang bisa dinikmati adalah konser musik. Konser musik sangat menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha muda yaitu usaha persewaan Sound System. Pada uraian tersebut terdapat pembahasan yaitu tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait wanprestasi sewa-menyewa Sound System di Kota Denpasar dan Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terakait pada penyewaan Sound System di Kota Denpasar. Tulisan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perjanjian di bawah tangan dan utuk mengetahui penyelesaian wanperstasu perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan menggunakan jenis pendekatan fakta (fact approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan data umunya adalah primer yang berasal pada penelitian lapangan, sedangkan hasil pada data kepustakaan yaitu dijadikan sebagai data sekunder. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaanya bentuk perjanjian sewa menyewa Sound System di Kota Denpasar dapat dilakukan dalam 2 cara yakni dengan Membuat Perjanjian Tertulis Dibawah Tangan, dan Perjanjian Secara Lisan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terkait sewa menyewa Sound System ini ialah dilakukan melalui upaya penyelesaian non litigasi dengan bermusyawarah guna mendapatkan win-win solution tanpa ada rasa dendam dibandingkan menempuh jalur hukum. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian dibawah Tangan, Sewa-menyewa, Tanggung jawab. ABSTRACT The increasing pattern of human life today, has resulted in an increase in the needs of life. As a result of the increase in the pattern of human life, it can cause a sense of saturation and psychological pressure. Therefore, the need for entertainment is increasingly needed where the entertainment that can be enjoyed is music concerts. Music concerts are very profitable for young entrepreneurs, namely the Sound System rental business. In this description, there are problems that are discussed, namely about how the responsibilities of business actors related to default on Sound System rentals in Denpasar City and how to resolve defaults on under-handed agreements related to Sound System rentals in Denpasar City. This paper aims to understand the importance of an underhand agreement and to find out the settlement of an underhand agreement default. This study uses empirical juridical research methods, the type of approach used is the type of statutory approach (the statue approach) and uses the type of fact approach (fact approach). Sources of data used in this study using field research and literature, with generally primary data originating from field research, while the results in library data are used as secondary data. The results of this study prove that in its implementation the form of a Sound System rental agreement in Denpasar City can be done in 2 ways, namely by making a written agreement under the hand, and an oral agreement. Efforts are made to resolve the default on the contract under the hand regarding the rental of the Sound System, which is carried out through non-litigation settlement efforts by deliberation to get a win-win solution without any grudges compared to taking legal action. Key Words: Breach of Contract, Private Made Deed, lease, responsibility.
Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA I Wayan Wiguna Pujawan; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pengeluaran satwa dilindungi dari habitat aslinya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang KSDA. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekaburan norma pada Pasal 21 ayat 2 huruf c UU KSDA, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pelarangan pengeluaran satwa langka yang dilindungi dalam rangka apa, dalam keadaan bagaimana, maupun dalam jumlah berapa satwa langka dilindungi yang akan dikeluarkan, serta tidak ada diwajibkannya dokumen dalam pengeluaran satwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa langka dilindungi diatur yaitu dalam Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1990 Tentang KSDA. Tidak adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang disebutkan dalam UU KSDA menyebabkan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi mendapat hukuman yang ringan. Kata Kunci: Larangan Pengeluaran, Satwa Dilindungi, UU KSDA. ABSTRACT This scientific journal writing aims to determine the regulation on the prohibition of releasing protected animals from their natural habitat and to analyze the criminal responsibility of criminals against protected animals based on the KSDA Law. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research caused by a blur of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, analyzing, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of literature and scholarly works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a vague norm in Article 21 paragraph 2 letter c of the KSDA Law, where the provisions of the article do not explain the prohibition of releasing protected endangered species in what framework, under what circumstances, or in how many protected endangered species will be released. and there is no mandatory document for releasing the animal. The criminal responsibility for criminals against protected endangered species is regulated in Article 40 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning KSDA. The absence of a special minimum criminal sanction stipulated in the KSDA Law causes the perpetrator of crimes against protected animals to receive a light sentence. Keywords: Export Prohibition, Protected Animals, KSDA Law.
Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum tersebut dilakukan penelitiian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan undang-undang, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan melakukan teknik studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah anak yang melakukan tindak pidana kekerasan akan diproses oleh hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang anak dan penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata kunci : pidana anak, tindak pidana anak, sistem peradilan anak ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the legal process for children who commit violent crimes. To find out how the legal process is carried out, research is carried out using normative legal research, legal approaches, primary and secondary legal sources by using document study techniques. The results of the research conducted are children who commit violent crimes will be processed by law based on regulations governing children and the sentencing of children who commit violent crimes is based on Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Keywords: juvenile crime, juvenile crime, juvenile justice system
Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Kadek Bintang Claudia; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan terhadap pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta penggunaan sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yang berfokus pada norma konflik serta kekaburan norma terhadap Pasal 4, Pasal 54, serta Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa Penerapan pasal-pasal terkait penyalahguna dan pecandu narkotika menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk penggolongan apa yang dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu, aturan terkait pecandu narkotika juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, perlu diperjelas peraturan tentang kategori pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menghindari multitafsir. Penyalahgunaan Narkotika semestinya hanya menerima sanksi tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebab penyalahguna Narkotika merupakan korban sekaligus pasien yang patut memperoleh perawatan dan/atau pengobatan untuk pulih. Kata Kunci: Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the position of narcotics users according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics as well as the use of sanctions for narcotics crimes in Indonesia. The method used is normative research method that focuses on conflict norms as well as blurring of norms against Article 4, Article 54, and Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. Conceptual approach, legislation, and comparison. The results showed that the application of articles related to abusers and narcotics addicts raises many questions, including the classification of what a person can say as a narcotics addict. In addition, the rules related to narcotics addicts also cause confusion and multi-interpretation, especially in determining the category between addicts and narcotic abusers. Therefore, it is necessary to clarify the regulations on the category of addicts and narcotic abusers to avoid multi-interpretation. Narcotic Abuse should only receive sanctions in the form of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, because narcotic abusers are victims as well as patients who deserve treatment and/or treatment to recover. Key Words: Keywords: Narcotics, Abusers, Rehabilitation.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Tanah Hak Milik Desak Gede Dhyanada Kirana Nurharta; A.A Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Perjanjian Nominee yang dibuat oleh dan dihadapannya serta untuk mengetahui upaya hukum pembatalan Perjanjian Nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach), dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Warga Negara Asing melakukan penyelundupan hukum menghindari ketentuan larangan kepemilikan tanah hak milik di Indonesia dengan perjanjian Nominee. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA tentang perbuatan pemindahan hak milik atas tanah kepada warga negara asing. Notaris bertanggung jawab atas akta notariil yang dibuatnya secara formal maupun materiil. Kedua, Upaya hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan tanah hak milik yaitu Notaris menuntut hak dengan upaya hukum banding. Kata kunci : Perjanjian Nominee, dan Kepemilikan Tanah Hak Milik ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the notary's responsibility for the Nominee Agreement made by and in front of him and to find out the legal remedies against the cancellation of the Nominee Agreement on the ownership of land ownership rights. The research method used is normative law method, and the approach method used are legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach), and statutory approach (Statute Approach). The results of this study indicates: first, foreign citizens commit legal smuggling to avoid the prohibition of ownership of land rights in Indonesia with nominee agreements. The agreement is not in accordance with Article 26 paragraph (2) of the UUPA concerning the act of transferring title to land to foreign nationals. The notary is responsible for the notarial deed he makes formally or materially. Second, legal remedy against the nominee agreement against ownership of land with ownership rights, namely the Notary demanding the right with an appeal. Keywords: Nominee agreement, and Tenure rights to land.
Keabsahan Penyimpanan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Notaris I Made Dwiki Indra Sukma Budiarsa; I Wayan Novi Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Riset ini bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar hukum penyimpanan sertifikat hak atas tanah milik oleh Notaris dan untuk mengetahui keabsahan penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah bagi Notaris. Metode yang digunakan berjenis penelitian hukum normatif. Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pembuatan akta otentik. Sertifikat tanah yang disimpan merupakan pengikatan jual beli hak milik atas tanah. Penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah di kantor Notaris ini merupakan kehendak dari para pihak baik pihak penjual maupun pembeli. Harapannya agar lebih terjamin dan aman. Memberikan jaminan kepastian dan keamanan ini merupakan kewajiban Notaris kepada masyarakat yang membutuhkan. Kewenangan Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak milik atas tanah didasarkan pada Pasal 1706 KUH Perdata dan Pasal 1694 KUH Perdata. Kata Kunci : Penyimpanan, Sertifikat, Jual Beli, Notaris. ABTRACT This research aims to gain knowledge about the legal basis for storing certificates of land rights owned by a Notary and to find out the validity of storing certificates of land ownership rights for a Notary. The method used is a normative legal research type. Notaries have the authority to make authentic deeds. The land certificate that is kept is a binding sale and purchase of ownership rights to the land. The storage of land ownership certificates at the Notary's office is the will of the parties, both the seller and the buyer. The hope is to be more secure and safe. Providing this guarantee of certainty and security is a Notary's obligation to people in need. The authority of a Notary in storing land title certificates is based on Article 1706 of the Civil Code and Article 1694 of the Civil Code. Keywords: Storage, Certificate, Sale and Purchase, Notary.
Penanganan dan Upaya Oleh Bank Pada Debitur Kredit UMKM Bermasalah Dengan Memberikan Penyediaan Agunan Tambahan Pada PT BPR Sinar Kuta Ni Made Irma Nirmala; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya menangani debitur UMKM yang bermasalah dengan memberikan jaminan tambahan dan faktof-faktor yang memicu terjadinya kredit bermasalah dan upaya yang dilakukan oleh bank dengan memberikan solusi untuk penyediaan agunan tambahan kepada debitur kredit UMKM yang bermasalah Jenis Penelitian yang digunakan merupakan studi empiris karena dalam penyaluran kredit UMK oleh PT BPR Sinar Kuta pentingnya penanganana kredit bersmasalah khususnya pada sektor UMKM yang menopang roda perekonomian dan tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian oleh bank maka perlu dipandang penting untuk dilakukan penelitian penangan dan upaya oleh bank kepada debitur kredit UMKM bermasalah dengan memberikan penyediian agunan tambahan pada PT BPR Sinar Kuta. Kata Kunci: UMKM, Upaya Bank, dan Debitur. ABSTRACT The research objective is to determine the efforts to deal with problematic MSME debtors by providing additional guarantees and factors that trigger problem loans and the efforts made by banks by providing solutions for providing additional collateral to problematic MSME credit debtors. The type of research used is an empirical study because In the distribution of MSME loans by PT BPR Sinar Kuta the importance of handling problem loans, especially in the MSME sector, which supports the economy and without neglecting the prudential element by the bank, it is necessary to conduct research on handlers and efforts by banks to problematic MSME credit debtors by providing provision. additional collateral at PT BPR Sinar Kuta. Key words: UMKM, Bank Efforts, and Debtors.
Pelaksanaan PPOJK No.11/.03/POJK/2020 Oleh Finances Leasing Terkait Keringanan Kredit Masa Pandemi Covid 19 Putu Agus Fajar Budi Dewantara; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait keringanan kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 di Finance Leasing. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Dengan meneliti Finance Leasing. Hasil studi penelitian ini yaitu pengaturan terkait keringanan kredit yaitu mengatur kualitas kredit penilaian, pembiayaan, menyediakan dana dan debitur. Kriteria yang perlakuannya mendapatkan dalam POJK, khusus yang untuk keringanan kredit pada debitur yang terdampak, penyebaran langsung maupun sektor keuangan. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Finance Leasing, ternyata tidak semua debitur dapat mengajukan kelonggaran kredit melainkan harus terdampak langsung pandemi covid-19. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengaturan, Kelonggaran, dan Kredit. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the regulations related to credit relief in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 and to know and understand the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 of 2020 in Finance Leasing. . This research is an empirical legal research. By researching Finance Leasing. The results of this research study are arrangements related to credit relief, namely regulating the quality of credit assessment, financing, providing funds and debtors. The criteria for treatment are in the POJK, specifically for credit relief for affected debtors, direct distribution and the financial sector. While in its implementation in Finance Leasing, it turns out that not all debtors can apply for credit concessions but must be directly affected by the Covid-19 pandemic. Keywords: Implementation, Regulation, Allowance, and Credit.
Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan Ida Bagus Gaga Baskara; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai perbuatan pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker dalam situasi pandemi covid-19 sehingga masker langka dan harganya tinggi. Dalam penelitian dan penulisan artikel ini metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal dengan disertai pendekatan peraturan hukum atau undang-undang dan pendekatan analisis yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting mengatur tentang penimbunan tetapi permasalahanya adalah, masker tidak dikategorikan atau tidak diatur sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang pada saat situasi pandemi masker merupakan kebutuhan yang penting sehingga mengakibatkan sanksi yang telah diatur tidak dapat diterapkan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masker, Penimbunan ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal vacuum regarding the actions of business actors who hoard masks in the Covid-19 pandemic situation so that masks are scarce and the price is high. In the research and writing of this article, the normative legal research method or what is often called doctrinal legal research is accompanied by an approach to legal regulations or laws and an analytical approach used. The results of the study show that in Law No. 7 of 2014 concerning trade and Presidential Regulation No. 71 of 2015 concerning the determination of basic necessities and essential goods regulates hoarding but the problem is, masks are not categorized or not regulated as basic necessities and essential goods which during a pandemic situation masks are an important necessity, resulting in sanctions that have been regulated cannot be applied . Key Words: Legal Certainty, Masks, Hoarding

Page 90 of 124 | Total Record : 1240

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue