cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 92   93   94   95   96 
Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank Gede Dicky Garla Dinatha; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar keamanan operasional jasa bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan tanggung jawab bank berkaitan dengan kerugian nasabah atas hilangnya uang nasabah yang tersimpan dalam tabungan pada suatu bank. Metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya hukum perbankan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem standar keamanan bank yang kurang maksimal memungkinkan terjadinya skimming, phising, system error, atau human error yang dapat merugikan nasabah penyimpan.Perlindungan hukum terhadap Penabung berkaitan dengan dana simpanannya di bank dapat mengacu pada UU Perlindungan Konsumen,Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 KUHPer.Pihak Bank wajib bertanggungjawab pada nasabah penyimpan dalam hal kerugian nasabah disebabkan oleh pihak Bank. Penyelesaian sengketa kerugian nasabah dapat ditempuh melalui dua proses yaitu mekanisme persidangan(litigasi) dan mekanisme diluar persidangan (non litigasi). Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Nasabah Penyimpan, Perlindungan Konsumen, Human Error, Sistem Error ABSTRACT This study aims to review the operational security standards of bank services that can cause losses to customers and bank responsibilities related to customer losses for the loss of customer's money stored in savings at a bank. The method used is a type of normative research with a statutory approach, especially banking law. The results showed that the bank's lack of maximum security standard system allows for skimming, phishing, system error, or human error that can harm storage customers. Legal protection of depositoment customers in connection with their deposits in banks may refer to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection of Payment System Services and Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of Financial Services Sector, as well as Article 1365 of the Civil Code. The Bank shall be responsible to the depositoment customer in the case of customer losses caused by the Bank. Settlement of customer loss disputes can be reached through two process, there are judicial or litigation mechanisms and non-judicial or non-litigation mechanisms. Keywords : Responsibility of Banks, Depositoment Customers, Consumer Protection, Human Error, System Error
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat: Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps Ni Made Tiara Pratiwi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengkaji norma hukum kasus pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat pada Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps dan perlindungan hukum hak-hak tergugat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum melalui metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan, serta buku, jurnal dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak lepas isu–isu hukum dari kasus pemutusan hubungan kerja sering di singkat dengan PHK, salah satu pemutusan hubungan kerja karena kesalah berat. Jika terjadi kesalahan berat dalam suatu perusahan kontek kesalahan dikatakan berat yang mengarah tindak pidana di tempat kerja si pekerja ketentuan pada Pasal 158 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kasus hukum diangkat pada putusan nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps, dari kasus tersebut bertujuan untuk mempelajari, memahami, mengetahui jalan penyelesaian hubungan industrial di pengadilan serta pendapat hakim dalam membuat norma hukum notabenenya yaitu putusan tersebut. Si pekerja yaitu AAEP sebagai tergugat sedangkan PT.Bank C sebagai pengugat dalam kasus, motif kesalahan berat yang dilakukan AAEP ini suatu tindakan pidana yaitu pemalsuan slip gaji untuk mencari pinjaman ke bank I, yang digunakan sebagai syarat di bank I. Namun ketentuan oleh hakim pada putusan menggunakan Pasal 161 yaitu PHK dengan perjanjian kerja bersama (PKB), tetapi Pasal 158 yang lebih tepat di gunakan hakim dalam putusan hubungan kerja, yang sudah di anulir putusan Mahkamah Konstotusi (MK) No. 012/PUU-I/2003. Kata Kunci: Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, Kasus Hukum. ABSTRACT This research is written to examine the legal norms of termination of employment due to serious errors in Decision Number 8 / Pdt.Sus-Phi / 2019 / Pn-Dps and legal protection of the defendant's rights in Decision Number 8 / Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN-Dps. This study uses normative methods by case approach and statute approach of major labour laws, as well as library research, and expert opinions. Based on the result of this research, it indicates that legal consideration of judges in issuing decision about workers/labours on the ground of major mistake are according to article 158 of Contituion of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 concerning employment. From a law case of Decision Number 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps, it aims to determine the consideration and how the judge determining the decision on the evidence and legal consequences of verdict in that case. In this case, worker AAEP as defendant and PT. Bank C as plaintiff. AAEP did a criminal act such as faked a salary slip to look for a loan from Bank I. The results showed that the judge in determining the consideration of using chapter 161 in Termination of Employment along with Collective Labor Agreement, but article 158 of Constitution of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 is more accurate to be used in Termination of Employment by the judge. Keywords: Serious Mistakes, Work Termination, Case Law.
Pengaturan Izin Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial Ni Putu Dina Darmita Agustiani; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusunan jurnal memiliki tujuan memperoleh pemahaman atas makna negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sesuai pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta serta perolehan izin atas pemanfaatan-pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komersial. Penyusunan jurnal memakai metode penelitian normatif yang mengkaji kekaburan norma pada Pasal tersebut. Menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum, serta menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Hak Cipta dan UU Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan EBT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik deskripsi dan teknik argumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang diperoleh yakni pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah representasi negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayahnya. Termasuk berwenang mengawasi penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat diwilayah ekspresi budaya tradisional berasal. Karena kebudayaan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak memiliki keterkaitan Pelayanan Dasar sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf p dan dipertegas lagi melalui lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Pihak asing dapat memperoleh izin pemanfaatan ekspresi budaya tradisional melalui perjanjian pemanfatan dengan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Dearah dimana Ekspresi Budaya Tradisional tersebut berasal dengan memperhatikan konsep pembagian keuntungan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat tradisional atas ekspresi budaya tradisionalnya. Kata Kunci: izin, pemanfaatan, ekspresi budaya tradisional ABSTRACT The preparation of the journal has the aim of gaining an understanding of the meaning of the state as the copyright holder for traditional cultural expressions in accordance with the provisions of Article 38 paragraph (1) of the Copyright Law and obtaining permits for commercial uses of traditional cultural expressions. The preparation of the journal uses a normative research method that examines the ambiguity of norms in the article. Using a statutory approach and legal concept analysis approach, as well as using primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, Copyright Law and Regional Government Law and secondary legal materials in the form of books and articles related to traditional cultural expressions. The technique of collecting legal materials used is literature study and analysis techniques of legal materials using descriptive techniques and argumentation techniques. The results obtained from the research obtained are that the regional government at the provincial, district/city level is a representation of the state to carry out government affairs in its territory. Including the authority to supervise the use and utilization of traditional cultural expressions has a positive influence on the community in the area where traditional cultural expressions originate. Because culture is part of the Mandatory Government Affairs which has no connection with Basic Services as stated in Article 12 paragraph 2 letter p and reaffirmed through the attachment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. 2) Foreign parties may obtain a permit for the use of traditional cultural expressions through a utilization agreement by submitting an application for a permit to the Regional Government where the Traditional Cultural Expression originates by taking into account the concept of profit sharing as a form of appreciation to traditional communities for their traditional cultural expressions. Keywords: permission, utilization, traditional cultural expressions
Konsep Dan Pengaturan Sewa Menyewa Bangunan Dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Amanda Jessica Sihombing; R.A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bisnis yang sangat berkembang pesat di Bali salah satunya ialah sewa menyewa villa. Villa merupakan suatu tempat yang digunakan satu orang atau lebih untuk menginap semalam, seminggu, atau dijadikan tempat tinggal untuk beberapa tahun. Tak jarang ditemukan yang menyewa villa-villa ini ialah warga negara asing. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan sewa menyewa bangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Villa bisa dikategorikan sebagai bangunan, karena berbentuk rumah. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi dari tulisan ini ialah perjanjian sewa menyewa bangunan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk menyewakan suatu bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai hak sewa terdapat dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kata Kunci: Sewa, Villa, Perjanjian ABSTRACT One of the fastest growing businesses in Bali is villa lease. A villa is a place that is used by one or more people to stay overnight, a week, or as a residence for several years. Not infrequently it is found that the foreigners are renting out these villas. The goal of this journal is to discover how the concept and arrangement of leasing a building in Code Number 5 Of 1960 Concerning The Basic Regulations Of Agrarian Principles. A villa can be categorized as a building, because it is in the form of a house. The method used in this scientific journal uses the normative method, namely by approaching the related laws and regulations. The study result of this paper is that the building lease agreement is an agreement that binds both parties to rent out a building within a predetermined period of time. Regulations regarding lease rights are contained in Article 44 and Article 45 of Code Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles. Keywords: Lease, Villa, Agreement
Aspek Hukum Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Made Agra Kumaradhika; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat aspek hukum dari kegiatan usaha yang dilakukan badan hukum yayasan. Permasalahan penelitian ini menyangkut apakah yayasan dapat melakukan kegiatan usaha selanjutnya apa sanksi hukumnya kegiatan usaha yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan secara hukum boleh melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta pada badan usaha. Bagi kegiatan usaha yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tidak di jumpai adanya sanksi tegas yang dapat di terapkan bagi Yayasan yang melanggar ketentuan tersebut. Kata Kunci: Aspek Hukum, Yayasan, Kegiatan Usaha. ABSTRACT This paper aims to see the legal aspects of business activities carried out by foundations. The aims of this study are to determine whether the foundation can conduct business activities farther the legal sanction for foundation conducting business activities not in accordance with the Law Number 28 of 2004 on amendments to Law Number 16 of 2001 on the Foundation, this research is classified as a normative research that uses a statutory approach and analysis of legal concepts. The results showed that a foundation is legally allowed to carry out business activities by establishing a business entity or participating in a business entity. For foundation business activities that are not in accordance with the Law Number 28 of 2004 on amendments to Law Number 16 of 2001 on the Foundation, there are no strict sanctions that can be applied to foundations that violate these provisions. Key Words: Legal Aspects, Foundations, Business Activities.
Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Putu Yoga Utama Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam article ini ialah untuk mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi patokan atau dasar dari sebuah lagu/musik dapat dikatakan melakukan plagiarisme serta bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi para oknum yang telah melakukan praktik plagiarisme terhadap lagu/musik dalam UU No 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode dengan pendekatan hukum normatif yang menggunakan sistem pengumpulan serta menganalisis bahan yang didapatkan baik itu bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu pada UUHC ini tidak diatur secara jelas mengenai plagiarisme terhadap lagu/ musik tersebut. Terutama mengenai kapan suatu karya cipta seni musik/lagu tersebut dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran mengenai plagiarisme. Sedangkan plagiarisme yang diatur dalam UUHC ini hanya sebatas peniadaan nama pencipta serta tidak adanya izin dari pemegang sang pemegang cipta sehingga terjadi tindakan ekploitasi atau tindakan memperbanyak hasil cipta orang yang dilakukan tanpa izin. mengenai penyelesaian sengketa kasus tersebut, UUHC telah memberikan serangkain cara penyelesaian sengketa bagi para pihak atau pencipta yang merasa telah dirugikan haknya tanpa mengurangi hak dari pemerintah untuk turut menegakkan hukum mengenai hak cipta secara baik, efisien serta efektif. Katakunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Plagiarisme, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this journal is to see and understand what is the benchmark or basis of a song/music, it can be said to do plagiarism and how to resolve disputes for individuals who have practiced plagiarism against songs/music. The research method used in this journal is a method with a normative legal approach that uses an analysis system and the analytical material obtained both primary and secondary materials. The results of research in this journal are that Law No. 28/2014 does not clearly regulate plagiarism against the song/music. Exactly when a copyrighted work of music/song can be said to do something about plagiarism. Meanwhile, the plagiarism regulated in the UUHC is limited to the absence of the author's name and the absence of permission from the copyright holder, resulting in exploitation or acts of reproducing people's copyrights which are carried out without permission. Regarding the settlement of the case, UUHC has provided a series of dispute resolution methods for parties or creators who feel that their rights have been harmed without reducing the rights of the government to participate in enforcing copyright laws properly, efficiently, and effectively. Keywords: Copyright, Legal Protection, Plagiarism, Dispute Resolution.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram Ni Wayan Julia Pradnya Radjani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Saat ini sedang marak berbagai jenis bisnis dengan diiringi oleh ruah kebutuhan yang membuat teknologi dalam jasa titip semakin berkembang. Dalam proses perjanjian jasa titip online ini, transaksi dan kontrak elektronik yang dibuat antar pihak membuat suatu perbuatan hukum. Hal–hal yang kerap terjadi didalam transaksi jasa titip online yaitu penipuan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dan pembeli di dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip online di aplikasi Instagram. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, dimana menitik beratkan pada kajian soal norma-norma dasar yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi pedoman berperilaku dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Pengaturan pelaksanaan layanan jasa titip online sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan sebuah perjanjian dimana penyedia jasa dan pembeli setuju untuk mengikatkan diri, dengan satu pihak memberikan suatu barang yang telah di titipkan dan pihak lain yang memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Adapun perlindungan bagi pelaku usaha maupun pelanggan dalam kegiatan jasa titip online berpedoman pada KUHPerdata dan Undang-Undang ITE yang dimana terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, pasal 1 butir 17 dan pasal 18 ayat 1 yang dimana dalam ketentuan tersebut yakni suatu sahnya suatu perjanjian. KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum atas terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan, dan UU ITE yang menjadi dasar praktik jasa titip online ini sendiri atau dimana perjanjian tersebut mulai dibuat dan disepakati. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Titip Online, Aplikasi Instagram. Abstract Currently, various types of business are booming, accompanied by a large number of needs that make technology in entrusted services more developed. In the process of this online entrusted service agreement, electronic transactions and contracts made between parties create a legal action. Things that often occur in online entrusted service transactions are fraud. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements and forms of legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through online entrusted services on the Instagram application. The research method used is normative research, which focuses on the study of the basic norms that apply in society and becomes a guide for behavior with a statutory approach (the statue approach). The arrangement for the implementation of online entrusted services is in accordance with the provisions of Article 1457 of the Civil Code which confirms an agreement in which the parties agree to bind themselves, with one party providing an item that has been entrusted and the other party who provides a reward in accordance with the agreement. The protection for business actors and customers in online entrusted service activities is guided by the Civil Code and the ITE Law which are contained in the provisions of article 1338 of the Civil Code, article 1 point 17 and article 18 paragraph 1 which in these provisions is the validity of an agreement. The Civil Code which is used as the legal basis for the occurrence of agreements made by service providers and customers, and the ITE Law which is the basis for the practice of entrusting online services itself or where the agreement begins to be made and agreed upon. Keywords : Legal protection, online entrusting services, Application Instagram
Pengaturan Sanksi Terhadap Kelalaian Penerima Fidusia Dalam Hal Penghapusan Jaminan Fidusia Gede Aditya Saputra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan jaminan fidusia di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap kelalaian penerima fidusia dalam hal penghapusan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Pengaturan terkait Jaminan Fidusia hingga saat ini baik UU Jaminan Fidusia maupun PP No. 21/2015 belum mengatur secara khusus terkait sanksi apabila pihak yang menerima fidusia tidak menghapus jaminan fidusia padahal utang dari pihak yang memberi fidusia telah lunas. Hal ini tentu menyebabkan kerugian untuk pemberi fidusia. Selain itu UU Jaminan Fidusia yang sudah berlaku selama 22 tahun namun hingga saat ini belum dilakukan revisi satu kalipun. Padahal perkembangan bisnis di Indonesia berkembang secara dinamis. Kata Kunci: Sanksi, Penerima Fidusia, Jaminan Fidusia. ABSTRACT This article aims to provide an understanding of the arrangement of fiduciary guarantees in Indonesia as well as to determine the setting of sanctions for negligence of fiduciary recipients in the case of the abolition of fiduciary guarantees. The method used in this study uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that regulations related to Fiduciary Security to date, both the Fiduciary Guarantee Law and Government Regulation No. 21/2015 has not specifically regulated sanctions if the party receiving the fiduciary does not remove the fiduciary guarantee even though the debt of the party providing the fiduciary has been paid off. This of course causes losses for the fiduciary giver. In addition, the Fiduciary Guarantee Law, which has been in effect for 22 years, has not yet been revised once. Whereas business development in Indonesia is developing dynamically. Key Words: Sanctions, Creditors, Fiduciary Guarantee.
Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Di Indonesia Putu Rismayanti Ria Andriani; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk menganalisis hukum yang diberlakukan terkait dengan hubungan seksual sedarah incest berdasarkan perspektif pluralisme hukum di Indonesia serta mengkaji sanksi yang dijatuhkan pada sistem hukum yang diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam perspektif pluralisme hukum hubungan seksual dapat dikaji dalam perspektif hukum adat. Hukum adat bali memberikan ruang dikenakannya sanksi adat terhadap berbuatan incest atau dikenal dengan delik Gamia Gamana. Sanksi (Sangaskara Danda) yang dikenakan berupa Maprayascita atau upacara keagamaan yang ditujukan sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan berdasarkan konsep “Tri Hita Karana”. Diperlukannya pembaharuan hukum pidana dengan perspektif pluralism hukum agar mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia. Perbuatan hubungan seksual sejenis (incest) dengan telah dirumuskan dalam Pasal 420 Konsep KUHP 2019 dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara. Kata Kunci: Pluralsime Hukum, Hubungan Seksual Sedarah, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the laws that are enforced in relation to incestuous sexual relations based on the perspective of legal pluralism in Indonesia and to examine the sanctions imposed on the legal system in force. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that in the perspective of pluralism, sexual relations law can be studied from the perspective of customary law. Balinese customary law provides space for the imposition of customary sanctions against acts of incest or known as Gamia Gamana offenses. Sanctions (Sangaskara Danda) are imposed in the form of Maprayascita or religious ceremonies which are intended as a form of restoring balance based on the concept of "Tri Hita Karana". The need for criminal law reform with a legal pluralism perspective in order to reflect the ideals of Indonesian law. The act of same sex relations (incest) has been formulated in Article 420 of the 2019 Criminal Code with a maximum penalty of 12 years in prison. Key Words: Legal Pluralism, Incest, Penal Reform.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM Leonita Citriana Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dari perlindungan hukum terhadap setiap konsumen yang tercantum dalam UUPK dan untuk mengetahui bentuk dari pertanggung jawaban pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap para konsumen terkait penjualan produk kecantikan yang diimpor online tidak terdaftar pada BPOM. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam karya ilmiah serta pendekatan Perundang-Undanganan sebagai pendekatan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya atas produk kecantikan diimpor online yang tidak terdaftar pada BPOM diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf a, dimana dijelaskan mengenai hak-hak pihak konsumen agar memperoleh keselamatan, keamanan dan kenyamanan saat menggunakan barang/jasa. Serta pelaku usaha bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian dikemudian hari untuk pengembalian dana memberi ganti rugi sesuai ketentuan 19 ayat (2) dan terhadap konsumen yang dirugikan memperoleh santunan terhadap kesehatannya sesuai pasal 61. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kecantikan, Tidak Terdaftar pada BPOM ABSTRACT This research aims to examine and analyze study related to legal protection of each consumer listed in the UUPK and to find out the form of business actor responsibility if there is a loss to consumers related to the sale of imported beauty products online not registered with the BPOM. This research uses normative research method in scientific work as well as the Legislation approach as an approach. The results of this research explains legal protection for consumers, especially for beauty products imported online that are not registered with the BPOM regulated in the Health Protection Law Article 4 letter a, which explains the rights of consumers to obtain safety, security and comfort when using. goods / services. As well as business actors are responsible if consumers experience losses in the future for a refund to provide compensation in accordance with the provisions of 19 paragraph (2) and for consumers who have suffered losses receive compensation for their health in accordance with article 61. Keywords: Consumer Protection, Beauty Products, Not Registered at BPOM

Page 94 of 124 | Total Record : 1240

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue