cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 91   92   93   94   95 
Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel dengan topik hukum hak asasi manusia ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai hak penentuan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional dan nasional Indonesia serta menjadi bahan bacaan untuk mengetahui korelasi antara aksi separatisme dengan hak menentukan nasib sendiri dan dalam berbagai aspek hukum seperti hukum kedaulatan dan hukum tentang hak asasi manusia. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) mengkaji ketentuan yuridis yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam artikel ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak menentukan nasib sendiri diakui dan diatur secara tegas dalam beberapa konvensi dan resolusi internasional kemudian aksi separatisme yang berhubungan dengan hak tersebut sebagai salah satu bentuk pengimplementasian atas hak tersebut. Hubungan separatisme dengan self-determination yaitu separatisme merupakan bentuk dari suatu aksi dalam penentuan nasib sendiri, dimana merupakan salah satu cara pencapaian dan pelaksanaan dari self-determination. Namun dalam pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri terdapat batasan agar tidak berlaku secara luas dan menyalahi prinsip PBB mengenai kedaulatan negara. Kata kunci: Separatisme, Hak Penentuan Nasib Sendiri, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT This article on the topic of human rights law has the aim of knowing the regulation of the right of self-determination from the perspective of Indonesian international and national law and as reading material to find out the correlation between separatism action and the right to self-determination and in various legal aspects such as sovereignty law and law. about human rights. This scientific paper using a normative research method with a statutory approach (statute approach) examines the juridical provisions that are used as legal material in this scientific article. The results of the research show that the right to self-determination is recognized and regulated explicitly in several international conventions and resolutions and then acts of separatism related to this right as a form of implementation of these rights. The relationship between separatism and self-determination, namely separatism is a form of action in self-determination, which is one way of achieving and implementing self-determination. However, in the exercise of the right to self-determination, there are limits so that it does not apply widely and violates the UN principles regarding state sovereignty. Keywords: Separatism, the right of self-determination, International Law, Human Rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kerugian Transaksi Menggunakan Qris dan Mesin Edc Ida Ayu Novi Wirantari; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Prosedur pembelanjaan mengalami perkembangan disetiap zaman dengan metode pembayaran yang beraneka ragam cara termasuk kedalam transaksi menggunakan metode non tunai termasuk di dalamnya menggunakan Qris dan Elektronik data Capture namun tidak jarang ditemukan kecurangan dalam transaksi yang membebankan administrasinya kepada konsumen yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan konsep pendekatan perundang-undangan serta kekaburan norma dalam teori pendukung dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa konsumen memperoleh sesuatu yang telah disepakati dengan pelaku usaha nilai barang dan kondisi serta jaminanya yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta terkait akibat hukumnya dapat dijelaskan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 29 Ketrentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh membebankan administrasi kepada konsumen dan ketentuan dalam sanksi administrative pada Pasal 60 UUPK berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian Konsumen, Metode Transaksi ABSTRACT Spending procedures have evolved in every era with various payment methods including transactions using non-cash methods including using Qris and Electronic Data Capture, but it is not uncommon to find fraud in transactions that impose administration on consumers that should be borne by business actors. The research method uses normative legal research methods with the concept of a statutory approach as well as norm blur in supporting theory with research results that show that consumers get something that has been agreed with business actors, the value of goods and their conditions and guarantees as regulated in the provisions of Article 4 letter b Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and related legal consequences can be explained in Article 7 letter g of the Consumer Protection Act and in Article 29 of the Provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 which explains that business actors may not be subject to administrative burdens. to consumers and the provisions in administrative sanctions in Article 60 of the UUPK in the form of stipulating compensation of a maximum amount of IDR 200,000,000 (Two Hundred Million Rupiah). Key Words: Legal Protection, Consumer Loss, Transaction Method
Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal I Kadek Adhi Jana Wiguna; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukan desa adat sebagai subyek hukum kepemilikan bersama atas tanah dan implikasi yuridis mengenai hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian yang memfokuskan pada suatu norma dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa penunjukan tanah druwe sebagai hak milik bersama (komunal) oleh Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 yang kemudian diperkuat dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam Pasal 10 ayat (2) memberikan legitimasi hubungan antara desa adat dan tanah druwe berupa hak milik. Penunjukan desa adat sebagai subyek hak milik bersama (hak komunal) atas tanah druwe memberikan implikasi yang kontradiktif. Sebagaimana tanah druwe dapat disertifikatkan yang memberikan kekuatan alat bukti kepemilikan dan nantinya dapat dikerjasamakan untuk perolehan manfaat ekonomi dan berpotensi pemanfaatan sertifikat tanah druwe yang merugikan. Kata kunci: Desa Adat, Hak Komunal, Tanah Druwe. ABSTRACT This study aims to determine the background of the designation of desa adat as legal subjects of joint ownership of land and the juridical implications of these rights. This study uses a normative legal research method with a study that focuses on a norm with a statutory and conceptual approach. The results of the study provide an answer that the designation of tanah druwe as joint property (communal) by the Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 which was later strengthened in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 10 paragraph (2) legitimates the relationship between desa adat and tanah druwe in the form of property rights. The designation of a desa adat as the subject of collective ownership rights (communal rights) over tanah druwe has contradictory implications. As the tanah druwe can be certified which provides the strength of proof of ownership and can later be cooperated to obtain economic benefits and has the potential to use the tanah druwe certificate which is detrimental. Keywords: Traditional Village, Communal Rights, Druwe Land.
Implikasi Perizinan Perhotelan Dengan Konsep Virtual Hotel Operators Terhadap Pengenaan Pajak Daerah Putu Pebiandri Kusuma; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan perizinan dalam membangun usaha perhotelan secara konvensional maupun dengan konsep virtual hotel operators serta implikasi dari perbedaan perizinan perhotelan yang tidak sesuai terhadap pengenaan pajak daerah. Dalam menulis penelitian ilmiah ini menggunakan penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap problema norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil temuan studi menunjukan bahwa pembangunan hotel dengan konsep virtual hotel operators sangat berkembang pesat pada jaman sekarang ini karena kemajuan teknologi, tetapi terdapat permasalahan pada perizinan yang tidak sesuai hal ini karena konsep dari VHO merupakan rebranding dari bangunan yang sudah ada, bahwa dalam mendirikan hotel pelaku usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dimana sudah mencakup berbagai izin diantaranya izin lingkungan, izin lokasi, dan IMB, hal ini terjadi karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perizinan hotel dengan konsep VHO sehingga terdapat perbedaan perizinan yang berimplikasi pada pengenaan pajak daerah yakni pajak hotel yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan pembangunan daerah. Kata Kunci: Virtual Hotel Operators, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pajak Daerah ABSTRACT The purpose of the study is to determine the licensing arrangements in building a hotel business conventionally and with the concept of virtual hotel operators and the implications of differences in hotel licensing that are incompatible with local taxes. In writing this research the author uses a normative research that focuses on examining the problem of norms in positive law and by using a conceptual approach and a statutory approach. The findings of the study show that hotel construction with the concept of virtual hotel operators is growing rapidly today due to technological advances, but there are problems with licensing that do not match this because the concept of VHO is a rebranding of existing buildings, that in establishing hotels the perpetrators Businesses are required to have a Tourism Business Registration Certificate which includes various permits including environmental permits, location permits, and IMB, this happens because there are no specific rules governing hotel licensing with the VHO concept so that there are differences in permits that have implications for local taxes, namely taxes hotel which is one of the original regional revenues which functions to organize and develop the region. Key Words: Virtual Hotel Operators, Tourism Business Registration Certificate, Local Tax
Legalisasi Arak, Antara Eksistensi dan Distorsi Jessica Jessica
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk memahami kearifan lokal yang telah menjadi landasan utama terbentuknya legalisasi dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Tania Li (2007). Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali menyatakan legalnya Arak Bali sebagai industri prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan mempromosikannya sebagai produk berbasis warisan. Secara turun-temurun minuman tradisional beralkohol ini diproduksi untuk kepentingan ritual upacara keagamaan, dari upacara kelahiran hingga kematian, dan juga tujuan untuk pengobatan. Tidak hanya itu, masyarakat meyakini bahwa minuman tersebut memberikan manfaat sosial sebagai tanda kehormatan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa arak merupakan salah satu aspek kuat dalam kearifan lokal masyarakat setempat. Studi kualitatif yang bersumber dari kajian pustaka dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang mampu menjelaskan bahwa perlunya ditinjau kembali suatu kebijakan agar berjalan sesuai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat setempat, bukan untuk memberi peluang kepada para pemilik modal untuk mengontrol produksi hasil warisan budaya penduduk setempat. Kata Kunci: Hukum, Legalisasi, Arak Bali. ABSTRACT This paper aims to understand local wisdom which has become the main basis for the formation of legalization using the approach used by Tania Li (2007). Governor Regulation No.1 of 2020 concerning Management of Balinese Fermented and Distilled Beverages states that Arak Bali is a prospective industry to improve the economic welfare of the community, by promoting it as a heritage-based product. From generation to generation, this traditional alcoholic drink is produced for the benefit of religious ceremonies, from birth to death ceremonies, and also for medicinal purposes. Not only that, people believe that these drinks provide social benefits as a sign of honor. This supports the statement that arak is a strong aspect of local wisdom in the local community. Qualitative studies that are sourced from literature reviews are carried out to produce descriptive data that is able to explain that a policy needs to be reviewed so that it runs according to its purpose for the welfare of the local community, not to provide opportunities for capital owners to control the production of cultural heritage products of the local population. Key Words: Law, Legalization, Arak Bali.
Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif UU ITE Kadek Lilyani; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon sistem perdagangan elektronik (UU ITE). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik.. Metode Penelitian Hukum Normatif dapat di lakukan dengan cara pada sumber- sumber bahan hukum dan UU ITE yang ada kaitannya dengan penelitian ini. adalah suatau pendekatan yang di lakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, padahal keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat sebuah kontrak elektronik tersebut sangat diperlukan selain demi tertib dan ketaatan pada hukum, juga demi menjamin hak-hak para pihak jika terjadi wanprestasi. Kata Kunci: keabsyahan, kontrak elektronik ABSTRACT The promulgation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a manifestation of the Indonesian Government's response to the electronic trading system. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and to find out the consequences caused by electronic trading contracts. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The concept offered is to make changes to the ITE Law and include regulations on the validity of electronic contracts in a firm and clear manner. An alternative to the regulation of the validity of electronic contracts in the ITE Law. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and find out the consequences caused by electronic trading contracts. this. is an approach taken to various legal rules related to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The ITE Law has regulated the issue of electronic contracts but juridically there are obstacles that the requirements of the electronic contract are not explained and described in detail, even though the existence of a requirement in making an electronic contract is very necessary in addition to order and compliance with the law, also to guarantee the rights rights of the parties in the event of default. Keywords: legality, electronic contract
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pembelian Masker Bekas Pakai Nostrin Putri Indah Peda Gaji; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang diakibatkan oleh pembelian masker bekas pakai serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan agar bisa mencegah terjadinya penjualan masker bekas pakai. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative-informatif. Hasil dari studi menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan cara pengembalian uang maupun barang yang digantikan dengan barang sejenis yang nilainya setara dengan perawatan kesehatan maupun pemberian santunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penjualan masker bekas pakai antara lain yang pertama, upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membina serta mengawasi setiap peredaran barang yang diedarkan oleh pelaku usaha, yang kedua masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli masker agar tidak mendapatkan masker begas pakai dengan cara membedakan yang mana masker baru dan yang mana masker bekas pakai. Dan yang ketiga setelah memakai masker diharapkan untuk merusak masker yang telah dipakai dengan cara merobek ataupun menggungting-guntig masker lalu dibuang ke dalam tempat sampah. Ada 3 cara untuk memastikan msker yang di beli masih baru, 3 cara itu antara lain yang harus dipastikan pertama kali adalah merek yang berada di boks dengan masker yang ada didalamnya sama, lalu adanya izin edar pada boks kemasan dan yang terakhir ada tidaknya bagian fisik masker yang kotor. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Masker Bekas Pakai, Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to know the form of responsibility of businesses to the losses suffered by consumers caused by the purchase of used masks and provide information to readers about efforts that can be made in order to prevent the sale of used masks. This study uses normative-informative legal research methods. The results of the study show that businesses are responsible for reimbursing losses by way of refunds and goods replaced with similar goods whose value is equivalent to health care and compensation. Efforts that can be made to prevent the sale of used masks include the first, the government's efforts in carrying out its duties to foster and supervise every circulation of goods circulated by businesses, the second public should be more careful in buying masks so as not to get a disposable gas mask by distinguishing which masks are new and which masks are used. And the third after wearing the mask is expected to damage the mask that has been used by ripping or shaking the mask and then thrown into the trash. There are 3 ways to make sure the purchased msker is new, 3 ways that must be ensured first is the brand that is in the box with the mask in it is the same, then the circulation permit on the packaging box and the last there is not a physical part of the mask that is dirty. Key Words: Responsibility, Business Actors, Used Masks, Consumers
Praktik Flash Sale Pada E-Commerce Ditinjau Dari Ketentuan Predatory Pricing Dalam Hukum Persaingan Usaha Billyzard Yossy Lauran; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan guna mengetahui syarat, unsur, serta konsekuensi dari perbuatan predatory pricing berdasarkan perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya menjadi landasan guna mengetahui ada atau tidaknya perbuatan predatory pricing dalam praktik flash sale yang lazim diterapkan oleh berbagai platform E-Commerce khususnya di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum, guna menganalisis isu hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik flash sale pada E-Commerce tidaklah serta merta dapat digolongkan sebagai perbuatan predatory pricing yang memicu timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, praktik flash sale pada E-Commerce umumnya tidak memenuhi unsur serta syarat dari perbuatan predatory pricing sebagaimana ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat. ABSTRACT This article aims to determine the terms, elements, and consequences of predatory pricing based on the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which subsequently becomes the basis for determining whether or not there is predatory pricing in flash sales practices which are commonly applied by various E-Commerce platforms, especially in Indonesia. The writing of this article uses a normative legal research method that focuses on the statutory approach and the legal concept analysis approach, in order to analyze legal issues based on primary and secondary legal materials. The results of this study explain that the practice of flash sales in E-Commerce is not necessarily classified as predatory pricing that triggers monopolistic practices and / or unfair business competition. This is because the flash sale practice applied to E-Commerce generally does not meet the elements and requirements of predatory pricing as stipulated by Law Number 5 of 1999. Key Words: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi Ida Ayu Trisila Dewi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui hak seseorang terhadap tubuhnya yang dalam konteks ini yaitu untuk menjual organ tubuhnya sendiri beserta tinjauan yuridis mengenai penjualan organ tersebut, sehingga diketahui apakah tindakan tersebut benar atau tidak secara hukum. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dalam tulisan ini, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan selain daripada hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Diketahui bahwa hak kepemilikan atas tubuh tidaklah sama dengan konsep hak kebendaan. Penjualan organ tubuh milik pribadi merupakan tindak pidana berdasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No. 38 Tahun 2016, serta PP No. 18 Tahun 1981. Kata kunci: Organ Tubuh, Hak Kepemilikan, Perdagangan. ABSTRACT The purpose of the writing of this journal is to find out the ownership rights of person to his body, which in this context is to sell his own organs along with the juridical review of the trading of organs, so that it is known whether the action is legally correct or not. Normative legal research method is the writing method that The Writer used, and using statute approach and conceptual approach. The data collection technique in this writing are carried out by literature study of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials related to this legal research. It noted that the ownership rights of body is different with the concept of material rights. The sale of privately owned organs is a criminal offense based on Article 65 and Article 192 of Law No. 36 of 2009, Minister of Health Regulation No. 38 of 2016, as well as Government Regulation No. 18 of 1981. Key notes: Organs, Ownership Rights, Trading.
Perlindungan Terhadap Konsumen Sehubungan Dengan Repackaging Kemasan Produk Pangan Olahan UMKM I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait produksi pangan olahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udnagan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pangan olahan yang kemasannya di kemas ulang tanpa didaftarkan kembali oleh UMKM untuk memastikan keamanannya. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah problema norma berupa norma kabur dan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari studi ini menjelaskan bahwa setiap produksi pangan olahan yang dilakukan oleh UMKM harus mendapatkan izin edar dengan memperhatikan keamanan pangan dan ketentuan proses pendaftaran yang didasarkan pada ketentuan PP No. 86 Tahun 2019 dan PBPOM No. 27 Tahun 2017. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi pangan olahan yang dikemas ulang (repackaging) tanpa didaftarkan kembali oleh UMKM untuk diuji kembali oleh BPOM ialah dapat dimintainya pertanggungjawaban pihak UMKM berupa ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Kata Kunci: Repackaging, Usaha Mikro Kecil dam Menengah, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements related to the production of processed food carried out by MSMEs based on the provisions of the regulations. This study also aims to provide an understanding of the legal protection provided to consumers who experience losses due to processed food whose packaging is repackaged without being re-registered by MSMEs to ensure its safety. The type of research in this article is normative legal research which examines the problem of norms in the form of vague norms and is based on a statutory regulatory approach. The research results from this study explain that every processed food production carried out by MSMEs must obtain a distribution permit with due regard to food safety and registration provisions in accordance with the provisions of PP No. 86 of 2019 and PBPOM No. 27 of 2017. Then related to legal protection For consumers who experience losses due to consuming processed food that is repackaged (repackaged) without being re-registered by the UMKM to be re-tested by the BPOM, there are MSMEs that can be held accountable in the form of compensation in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) Law no. 8 of 1999. Keywords: Repackaging, micro, small and medium enterprises, Consumer Protection.

Page 93 of 124 | Total Record : 1240

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue