cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 93   94   95   96   97 
Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus I Gede Ary Astina) Kadek Agus Kusumanadi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan analisis tentang pemahaman makna kata “rasa kebencian dan antar golongan” pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta implementasi rumusan pasal yang tepat agar memenuhi rasa keadilan. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta pendekatan kasus dalam menganalisis norma kabur pada ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hasil studi menunjukan bahwa kurangnya penjelasan secara tegas mengenai makna kata “rasa kebencian” serta pemaknaan yang terlalu luas dalam penerapan hukum pada makna kata “antar golongan” ketentuan rumusan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara Implementatif mengakibatkan timbulnya penafsiran secara subyektif serta tidak tepatnya rumusan pasal dalam penerapan terhadap kalimat-kalimat postingan pengguna media sosial. Oleh karena itu di perlukan rumusan pasal berdasarkan prinsip, Lex certa dan Lex stricta agar memenuhi keadilan. Kata Kunci: UU ITE, Rasa Kebencian, Antar Golongan. ABSTRACT The research is aim to discover and analyze the understanding of content, “The distaste and among groups“ occurred on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2) in addition to do proper implementation to comply justice. The normative method is used and completed in this journal by approaching the regulation of law, concept analysis, and case in analyzing deviated norm of Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The result of this study shows that there is lack of assertive explanation of “The distaste” and the wide interpretation of law on “among groups” on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The implementation causes subjective interpretation and incorrect implementation in ensnaring social media posting Therefore, the content formulation based on Lex certa and Lex stricta is necessary to comply the justice. Key Words : UU ITE, The Distaste, Among Groups.
Analisis Surogasi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ni Kadek Cynthia Chandra Dewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik surogasi (Suami-Istri, Ibu Pengganti, dan anak yang akan dilahirkan), dan mengetahui kedudukan surogasi dalam hukum positif Indonesia sebagai payung hukum dari pelaksanaan praktik ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, melalui penelitian hukum kepustakaan melakukan analisa dan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, mengumpulkan berbagai buku serta jurnal-jurnal karya sarjana yang relevan dengan permasalahan yang diangkat lalu ditelaah untuk mendapatkan sebuah jawaban untuk dilakukan penyusunan secara sistematis. Digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual dalam proses penelitian ini. Bahan hukum yang penulis gunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan memperoleh hasil penelitian, praktik Ibu Pengganti menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang terlibat praktik ini dan belum adanya peraturan yang tegas tentang praktik ibu pengganti ini menyebabkan terjadiya kekosongan norma. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Ibu Pengganti, Peraturan ABSTRACT This writing aims to find out how to protect human rights against parties involved in the practice of surrogacy (husband and wife, surrogate mother, and child to be born), and to know the position of surrogacy in Indonesian positive law as the legal umbrella of the implementation of this practice. The author uses normative research methods, through literature law research conducts analysis and assessment of the Laws and Regulations, collects various books and journals of undergraduate works relevant to the problems raised and then examined to get an answer to be done systematic preparation. Used statutory approach and conceptual approach in this research process. The legal materials that the author uses are primary legal materials, skunder legal materials, and tertiary legal materials By obtaining the results of the study, the practice of Surrogate Mothers causes human rights violations for the parties involved in this practice and the absence of strict regulations on the practice of surrogate mothers causes a void of norms. Keywords: Human Rights, Surrogote Mother, Regulations
Kajian Yuridis Terhadap Bidang Perpajakan Guna Menyikapi Modus Penghindaran Pajak Berganda Treaty Shopping Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penghindaran pajak berganda atau Tax Treaty ialah perjanjian pajak melalui 2 negara yang mengurus perihal yang berhubungan atas pemisahan hak perpajakan berdasarkan pendapatan yang didapat oleh masyarakat dari salah satu atau kedua sisi negara dengan tujuan mencegah adanya pengenaan pajak berganda guna mengambil penanaman dana luar negeri menuju dalam negeri. Skema Treaty Shopping adalah sebuah modus penghindaran pajak berganda, dimana penggunaan tax treaty oleh orang yang bukan resident (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara mitra tax treaty, biasanya melalui pembentukan perusahaan cangkang (conduit) di salah satu negara mitra tax treaty tersebut. Dalam perkembangannya, skema penghindaran pajak terus bertumbuh, adanya ruang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu celah yang hanya mampu dibuat oleh badan korporasi selaku wajib pajak badan. Pokok permasalahan dalam kajian ini adalah pada hakekatnya Tax Treaty dibuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana penghindaran pajak berganda, namun dalam pemberlakuannya terdapat celah yang justru sering kali digunakan untuk melakukan tindak pidana penghindaran pajak berganda itu sendiri. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektivitasan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam menyikapi modus penghindaran pajak terutama modus penghindaran pajak berganda dengan skema Treaty Shopping. Kajian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang mana kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda masih terdapat celah hukum yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyalahgunaan penghindaran pajak melalui modus Treaty Shopping. Kata kunci: Penghindaran Pajak Berganda, Treaty Shopping, Pemangkasan Pajak, Manajemen Pajak. ABSTRACT Avoidance of double taxation or Tax Treaty is a tax treaty through 2 countries that manages matters relating to the separation of taxation rights based on income obtained by the community from one or both sides of the country with the aim of preventing the imposition of double taxation in order to take foreign investment into the country. . The Treaty Shopping scheme is a mode of double taxation avoidance, in which the use of a tax treaty by a non-resident person (domestic tax subject) from both tax treaty partner countries, usually through the establishment of a conduit company in one of the tax treaty partner countries. In its development, the tax avoidance scheme continues to grow, there is room in the legislation as a gap that only corporate entities can make as corporate taxpayers. The main problem in this study is that in essence the Tax Treaty was made to avoid the occurrence of double taxation avoidance, but in its implementation there is a loophole that is often used to commit the crime of double tax avoidance itself. The purpose of writing this paper is to determine the level of effectiveness of the Regulation of the Director General of Taxes Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Misuse of Double Taxation Avoidance Agreements in addressing the tax avoidance mode, especially the double tax avoidance mode with the Treaty Shopping scheme. This study uses a normative legal research method, in which this study uses a statutory approach (The Statue Approach). The conclusion of this paper is that in the Director General of Taxes Regulation Number Per-25/PJ/2010 concerning the Prevention of Abuse of Double Taxation Avoidance Agreements, there are still legal loopholes that can be used by taxpayers to abuse tax avoidance through the Treaty Shopping mode. Keywords: Tax Treaty, Treaty Shopping, Withholding Taxes, Tax Palnning.
Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer Awik Utari Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan guna menelaah kepastian hukum dari pengaturan larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR dan aspek hukum terhadap anggota DPR yang merangkap jabatan sebagai komisaris persekutuan komanditer. Terkait jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya pengaturan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR diatur melalui Pasal 236 UU MD3. Kemudian berkenaan dengan aspek hukum dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai komisaris CV, tidaklah dilarang dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU MD3 yang memiliki keterkaitan dengan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR sebagai komisaris persekutuan komanditer tidak dapat ditafsirkan sebagai aturan yang melarang anggota DPR untuk merangkap jabatan komisaris pada persekutuan komanditer. Kata Kunci: Aspek Hukum,Rangkap Jabatan,Anggota DPR. ABSTRACT The study examines the legal certainty of the regulation on the prohibition of concurrent positions carried out by DPR members and the legal aspects of DPR members who concurrently serve as commissioners of a limited partnership. The study of this type of normative legal research uses a statute approach and a conceptual approach. Based on the study results carried out on the legal issues raised, it found that the regulation on the prohibition of concurrent positions for DPR members is regulated through Article 236 of the MD3 Law. Then concerning the legal aspects of simultaneous jobs carried out by members of the DPR as commissioners of CV, it is not prohibited in positive Law. This because Article 236 paragraph (2) of the MD3 Law related to the prohibition of concurrent positions of DPR members as commissioners of limited partnership cannot be interpreted as a rule prohibiting DPR members from DPR members concurrently serving commissioners in limited partnership. Keywords: Legal Aspects, Multiple Positions, Members of the DPR.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Taman Wisata Krisna Fantastic Land Terhadap Keselamatan Pengunjung I Putu Hedy Murdianantha; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, masih sering terjadi dan dialami oleh konsumen akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat berada di tempat wisata. Pelaku usaha masih seringkali mengabaikan betapa pentingnya keselamatan konsumen. Salah satu kasus kecelakaan di wahana Star Tour di Krisna Fantastic Land Kabupaten Buleleng merupakan kasus yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap konsumen di tempat wisata. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu pelaku usaha, telah melakukan tanggungjawabnya terhadap konsumen dalam memberikan ganti rugi berupa pemeriksaan ke dokter, mendapat konsumsi gratis, dan free tiket masuk Krisna Fantastic Land. Namun tetapi, karena tidak adanya laporan oleh konsumen dan pelaku usaha sudah mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada korban maka pelaku usaha tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab, Ganti Rugi ABSTRACT Violations of consumer rights still often occur and are experienced by consumers as a result of negligence committed by business actors while in tourist attractions. Business actors still often ignore the importance of consumer safety. One of the cases of accidents on the Star Tour ride at Krisna Fantastic Land, Buleleng Regency is a case that results in losses to consumers at tourist attractions. In conducting this research used empirical legal research methods. In this study, the results obtained are that business actors have carried out their responsibilities to consumers in providing compensation in the form of examinations to doctors, getting free consumption, and free admission tickets to Krisna Fantastic Land. However, due to the absence of reports by consumers and business actors already having good intentions to provide compensation to victims, business actors are not subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 62 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Key Words: Business Actors, Consumer, Responsibility, Compensation
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Gede Agung Mahendra Krishna Bayu; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengaturan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengetahui akibat hukum dari perjanjian kemitraan yang menimbulkan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menelitia akibatkan adanya suatu kekaburan norma. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang meciptakan ketergantungan UMKM dengan usaha besar yaitu perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Dalam mengadakan hubungan kemitraan seharusnya kedudukan antara pihak UMKM dengan pihak perusahaan besar adalah setara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 17 Tahun 2013. Apabila dalam suatu perjanjian kemitraan menciptakan suatu ketergantungan maka tentu saja perjanjian tersebut akan mengalami kebatalan mutlak. Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, UMKM, Perusahaan Besar. ABSTRACT Writing this article aims to describe and analyze the arrangement of partnership agreements made by MSMEs based on positive Indonesian law and to find out the legal consequences of partnership agreements that cause MSMEs to depend on large businesses based on Indonesian positive law. The type of research in this article is normative law due to a vagueness of norms. To obtain secondary data, the technique used is document study and uses a statutory approach and a conceptual approach. Then it is presented in an argumentative evaluation, which means that it is presented in the form of descriptions of the author's explanation in order to answer the problems raised. It can be concluded that the legal consequences that arise if a partnership agreement is found that creates the dependence of MSMEs with large businesses is that the agreement becomes null and void and is considered to have never existed. In establishing a partnership relationship, the position between MSMEs and large companies should be equal in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (2) and paragraph (3) of PP No. 17 of 2013. If a partnership agreement creates a dependency, then of course the agreement will experience absolute cancellation. Keywords: Partnership Agreement, MSMEs, Large Company.
Pengawasan Terhadap Penerbitan E-Money Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia I Gusti Agung Gede Wira Kusuma; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan penyelenggara sistem pembayaran melalui e-money di Indonesia dan tanggung jawab penerbit terhadap adanya kerugian yang dialami pengguna e-money dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peralihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK. Lingkup pengawasan dari OJK hanya berlaku dalam kegiatan jasa yang terbatas, dalam kata lain apabila terdapat Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik, maka kegiatan usahanya diawasi oleh OJK dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik. Pengawasan yang dianut oleh OJK terbagi atas 2 (dua) prinsip yakni micro prudential supervision yang diartikan sebagai suatu pengawasan dalam rangka mendorong bank dan industry keuangan non bank yang berorientasi untuk menunjang kestabilan moneter, selain itu adapun pengawasan secara prudential supervision yang memiliki lingkup pengawasan secara individual dengan upaya pemeliharaan masyarakat dengan optimal. Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, kemudian Pasal 42 ayat (2) huruf c PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyaatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk mempunyai mekanisme penggantian kerugian finansil kepada penguna sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna. Kata Kunci: Peran, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Penerbitan, E-money ABSTRACT The purpose of this study is to determine the role of OJK in supervising the implementation of payment systems through e-money in Indonesia and the responsibility of publishers for the losses experienced by e-money users in the perspective of civil law in Indonesia. legislation, case approach and legal concept approach. The results of the study show that downloading the supervisory function from Bank Indonesia to the OJK is as stated in Article 6 of the OJK Law. The scope of the OJK only applies to limited service activities, in other words, if there are Banking, Capital Markets, and Non-Bank Financial Industries (IKNB) that have licenses as Electronic Money Issuers, then the improvement activities are carried out by OJK in their capacity as Electronic Money Issuers. The supervision adopted by OJK is divided into 2 (two) principles, namely prudential micro supervision which is defined as a supervision in the context of encouraging banks and the non-bank financial industry that aims to support monetary stability, in addition to prudential supervision which has the scope of individual supervision. with optimal community maintenance efforts. Regarding the losses experienced by electronic money owners, PBI Number 20/6/PBI/2018 regulates it, namely Article 43 paragraph (1) which states that issuers are required to apply the principle of consumer protection, then Article 42 paragraph (2) letter c of PBI No. 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money states that issuers are required to compensate users for financial losses as long as the losses are not caused by user error. Keywords: Legal position, Financial Services Authority, Supervision, Issuance, E-money
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapati akibat pelaku Tindak Pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku akan tindak pidana yang diakibatkan pengaruh atas minuman beralkohol berlandaskan KUHP. Metode penulisan penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah metode yang bersifat empiris. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat baik wanita ataupun pria, dari usia anak hingga lanjut usia. Tindak kejahatan tersebut dapat terjadi baik secara sadar atau secara tidak sadar oleh pelaku. kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar oleh para pelaku biasanya dengan dipengaruhi oleh minuman keras/beralkohol. Alkohol memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada umumnya, namun dapat mengkhawatirkan lingkungan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang ditumbulkan bukan saja memabukkan tetapi juga kematian bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan akan membuat seseorang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir, gangguan dalam merasakan dan gangguan dalam berperilaku. Penyalahgunaan minuman beralkohol pada saat ini cukup marak di masyarakat dan terus menerus meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan perkelahian, perbuatan asusila, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Menyangkut yang berkenaan dengan suatu pertanggungjawaban atas pidana, oleh karena hal tersebutlah, tidak dapat dipisahkan dengan suatu tindakan pidana. Dikarenakan tindak pidana terjadi apabila ditemuinya suatu pertanggungjawaban akan pidana tersebut., sebaliknya, definisi akan pertangungjawaban tersebut merupakan manifestasi dari bentuk akan keterkaitannya akan hukum, melainkan pula, perihal akan nilai kesusilaan yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Kata Kunci: akibat, minuman beralkohol, pertanggungjawaban pidana ABSTRACT The purpose of this research is to find out the consequences of the perpetrator of a crime caused by the influence of alcoholic drinks and how the criminal responsibility towards a perpetrator for a crime caused by the influence of alcoholic beverages based on the Criminal Code. The research writing method used by the author is an empirical method. Crime can be carried out by various groups of people both women or men, from the age of children and elderly. These crimes can happen either consciously or unconsciously by the perpetrator, crimes committed unconsciously by the perpetrators are usually by alcoholic drinks. Alcohol has a close relationship with society in general, but it can cause woryying for the community environment due to the impact it causes. Alcoholic drinks that are consumed in excess will cause a person to experience distrubances in the function of thingking, disturbances in feeling and disturbances in behaviour. The abuse of alcoholic drinks is currently quite prevalent in society and continues to increase every year which results in fights, immoral acts, murders, domestic violence (KDRT) and so forth. With regard to criminal liability, because of this, it cannot be separated from a criminal act. Because a criminal act occurs when an accountability for the crime is met, on the contrary, the definition of responsibility is a manifestation of the form of its relationship to law, but also about the value of morality that is commonly used by the community on a daily basis. Key Word: effect, alcoholic beverages, criminal liability
Pola Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Azzahra Salsabila Novriany; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami serta menganalisa kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan badan usaha swasta terutama dalam menangani pembangunan infrastruktur, seperti pola kerjasama yang terjadi serta pola penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara para pihak dalam Public Private Partnership atau di Indonesia sering disebut dengan Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Bentuk penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisa ketentuan hukum berlaku, bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan penulisan karya ilmiah hukum lainnya. Hasil studi menyatakan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta salah satunya adalah Build, Operate, Transfer (BOT). PPP dapat menimbulkan potesi keuntungan yang diikuti resiko kerugian seperti wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tergantung kesepakatan para pihak. Kata Kunci: Public Private Partnership, Infrastruktur, Wanprestasi ABSTRACT The purpose of this journal is to understand and analyze the cooperation that occurs between the government and private business entities, especially in handling infrastructure development, such as the pattern of cooperation that occurs and the pattern of settlement in the event of a default between the parties in the Public Private Partnership or in Indonesia it is often called the Government Partnership. and Private sector as regulated in Presidential Regulation Number 56 of 2011 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 67 of 2005 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision. The form of research in writing this scientific paper is a normative research method by analyzing applicable legal provisions, sourced from primary legal materials namely legislation and secondary legal materials derived from books and other legal scientific writings. The results of the study state that the pattern of cooperation between the government and the private sector is one of them is Build, Operate, Transfer (BOT). PPP can lead to potential profits followed by risks of losses such as default which can be resolved through litigation or non-litigation depending on the agreement of the parties. Key Words: Public Private Partnership, Infrastructure, Default
Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perseroan Terbatas Milik Swasta I Nyoman Widayana Rahayu; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengatuaran hukum terakit dengan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Milik Swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitan ini bertujuan untuk membrikan pemahan terkait pentingnya serta wajibnya Perseroan Terbatas melakukan keterbukaan informasi public untuk mewujudkan konsep good governance. Artikel ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yang membedah permasalahaan norma berupa kekosongan norma serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Milik Swasta tidak wajib memberikan dan melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik hanya diwajibkan kepada badan publik termasuk Perseroan Terbatas milik negara karena sumber dananya berasal dari negara. Pengaturan keterbukaan Informasi publik untuk Perseroan Terbata milik swasta diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan norma yang terdapat dialam aturan tersebut hanya sebatas pembahasan keadaan perusahaan. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Perseroan Terbatas, Swasta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements related to public information disclosure carried out by Private Limited Liability Companies based on the provisions of the legislation. This research aims to provide an understanding of the importance and obligation of Limited Liability Companies to disclose public information to realize the concept of good governance. The type of research in this paper is normative legal research that dissects the problem of norms in the form of a norm vacuum and is carried out with a statutory approach. The results of the research in this paper explain that Private Limited Liability Companies are not required to provide and implement public information disclosure in accordance with Law Number 14 of 2008. Public information disclosure is only required to public bodies including state-owned Limited Liability Companies because the source of funds comes from the state. The regulation of public information disclosure for private limited liability companies is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the norms contained in these regulations are only limited to discussing the state of the company. Keywords: Publik Information Disclosure, Limited Liability Company, Private.

Page 95 of 124 | Total Record : 1240

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue