cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 94   95   96   97   98 
Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang I Gusti Made Andika Surya Adi Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan ilmiah ini mempunyai suatu tujuan yang didapatkan yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme pengaturan pembebanan resi gudang sebagai bentuk jaminan peminjaman kredit serta mengindentifikasi eksekusi jaminan resi gudang menggunakan system parate executie. Adapun dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yang nanti akan ditelaah sebagai bahan riset yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dimasyarakat guna untuk menelaah isi daripada aturan itu sendiri. Hasil studi menunjukkan Resi gudang dapat digunakan sebagai objek jaminan dengan mengajukan kepada bank yang menerima angunan berupa hasil komoditi pertanian dengan meregistrasikan barang komoditi tersebut kepada lembaga resi gudang, gudang akan mengeluarkan dokumen yang memuat identitas pemilik dan dokumen tersebut dapat diajukan sebagai jaminan kredit.Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang terdapat kekaburan norma. Dimana dalam hal ini kreditur melakukan eksekusi terlebih dahulu hanya memberikan pemberitahuan kepada debitur. Eksekusi yang dilakukan melalui sistem parate executie mengharuskan penjualan jaminan diadakan secara langsung untuk menghindari turunnya nilai jual komoditi yang dijaminkan. Adapun problematika yang akan timbul apabila debitur memiliki itikad tidak baik maka bisa saja debitur berkilah bahwa tidak terdapat pemberitahuan sebelumnya dalam melakukan eksekusi sehingga mengakibatkan proses eksekusi tersendat. Kata Kunci:, Resi Gudang, Problematika,Parate Executie ABSTRACT This scientific paper has a goal that is obtained, namely to study and analyze the mechanism for regulating warehouse receipt loading as a form of credit loan guarantee and to identify the execution of warehouse receipt guarantees using the parate executie system. As for writing this research using normative research methods, as for what will be examined later as research material, namely examining the prevailing regulations in the community in order to examine the contents of the rules themselves. The results of the study show that warehouse receipts can be used as collateral objects by submitting them to banks that receive agricultural commodities by registering these commodities to warehouse receipt agencies, the warehouse will issue a document containing the owner's identity and the document can be submitted as credit collateral. in article 16 of Law Number 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System there is a blur of norms. In which case the creditor executes first, it only provides notification to the debtor. Execution carried out through the parate executie system requires the sale of collateral to be held directly in order to avoid a decrease in the selling value of the commodity that is guaranteed. As for the problems that will arise if the debtor has bad intentions, the debtor may argue that there was no prior notification in carrying out the execution, causing the execution process to stall. Keywords:, Warehouse Receipt, Problematics,Parate Executie
Penerapan Hak Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Atas Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Ketiga Aristya Hadinata; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hak subrogasi dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kerugian tertanggung ketika gagal mendapatkan hak subrogasi akibat kesalahan pihak ketiga di PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar. Metode Penelitian yang diterapkan ialah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan fakta, serta menggunakan teknik analisa kualitatif. Skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang penerapan hak subrogasi pada PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar dan bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut apabila gagal menerapkan hak subrogasinya tersebut. Hasil analisa dari penelitian ini adalah PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar sangat sulit untuk menerapkan hak subrogasinya hal ini disebabkan karena dianggap menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak, sehingga dianggap tidak efisien. Tanggung jawab dari PT. Pan Pacific Insurance dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar apabila gagal menerapkan hak subrogasinya adalah dengan tetap mengcover kerugian tertanggung berdasarkan paket asuransi yang dipilih. Kata Kunci: Subrogasi, Hak Subrogasi, Asuransi, Kendaraan Bermotor, Pihak Ketiga ABSTRACT The purpose of this study is to determine the application of the right of subrogation and the responsibility of the insurance company to the loss of the insured when it fails to obtain the right of subrogation due to the fault of a third party at PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. Denpasar TRIPA Insurance. The research method applied is an empirical legal research method with a law and fact approach, as well as qualitative analysis techniques. This thesis examines the suitability of the laws and regulations regarding the application of subrogation rights at PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. TRIPA Denpasar Insurance, what is the company's responsibility if it fails to implement its subrogation rights. The results of the analysis of this study are PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. TRIPA Denpasar Insurance is very difficult to implement its subrogation rights, this is because it is considered to spend more time and costs, so it is considered inefficient. Responsibilities of PT. Pan Pacific Insurance and PT. TRIPA Denpasar Insurance if it fails to apply its subrogation rights is to continue to cover the insured's losses based on the selected insurance package. Keywords: Subrogation, Subrogation Rights, Insurance, Vehicle, Third Parties
Pelaksanaan Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan) Ni Putu Medyana Hardanti; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik melalui penerapan parkir elektronik (e-Parking) sebagai perwujudan Smart City di wilayah Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi, pengamatan di lapangan dan hasil wawancara yang kemudian digambarkan melalui teknik analisa data kualitatif, karena sifat data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan mesin parkir di area Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Hasil kajian ini memberikan gambaran terhadap kebijakan pelayanan publik yang diterapkan pemerintah, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Dalam mensukseskan pelayanan publik khususnya terkait e-Parking, masih banyak upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan Teknologi serta mampu mensukseskan wujud Smart City di area Pasar Tabanan. Kata kunci : Pemerintah, Masyarakat dan Smart City. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the implementation of public services through the application of electronic parking (e-Parking) as the embodiment of Smart City in the Traditional Market area of ??Tabanan Regency. The research method used in making this journal is an empirical juridical legal research method with a statutory approach and a fact approach. This study uses data sources originating from scientific journals, book literature, official websites, field observations and interviews which are then described through qualitative data analysis techniques, because the nature of the data in this study is descriptive, namely describing the application of parking machine policies in Tabanan Regency Traditional Market area. The results of this study provide an overview of the public service policies implemented by the government, but in practice they have not run optimally. In the success of public services, especially related to e-Parking, there are still many efforts that must be made by the Tabanan Regency government, to increase public knowledge of technological developments and be able to make Smart City a success in the Tabanan Market area. Keywords: Government, Society and Smart City.
Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Barang Di Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Lunar Ksatriagana; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalis lebih lanjut tentang tanggung jawab pihak perusahaan terhadap rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hak dan kewajiban antara pihak jasa pengiriman barang dengan pihak konsumen dalam UUPK merupakan suatu bentuk hubungan hukum yaitu : (a) Konsumen dengan pihak jasa pengiriman barang dan (b) Perusahaan pihak jasa pengiriman barang dengan Pihak Pengangkut; dan (2) Tanggung jawab perusahaan atas rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar khususnya J & T Express adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) Penggunaan prinsip tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Jasa Pengiriman Barang ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze the legal relationship between companies and consumers and at the same time to find out and further analyze the responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City. This research is classified as a type of research. This research is classified as an empirical research type by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Using a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Sources of data in this study consist of primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. All of which were collected using data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) The rights and obligations between goods delivery service parties and consumers in the UUPK are a form of legal relationship, namely: (a) Consumers with goods delivery services and (b) shipping service companies goods with the Carrier; and (2) The responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City, especially J&T Express, is the principle of responsibility with restrictions. The principle of responsibility with limitations (limitation of liability) The use of the principle of responsibility is carried out based on an agreement between the company and the consumer. Keywords: Responsibilities, Consumers, Freight Forwarding
Meninjau Kewenangan Pihak Sekolah Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Telepon Genggam Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Yosian Arya Putra; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi dalam penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terkait dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia dan untuk mengkaji legalitas kewenangan dari tindakan pihak sekolah dalam melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa pada SMP. Adapun studi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum pada dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, ditemukan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia didasarkan pada UU Sisdiknas sebagai payung hukum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri.Kemudian terkait tindakan pihak sekolah yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa SMP akan memiliki legalitas sepanjang telah ditentukan terlebih dahulu suatu Peraturan Tata Tertib di sekolah tersebut yang menentukan larangan penggunaan telepon genggam disertai dengan ketentuan sanksi penyitaan. Kewenangan pihak sekolah dalam menetapkan Peraturan Tata Tertib sekolah ini secara atributif diberikan melalui Pasal 52 ayat (1) huruf g PP Standar Nasional Pendidikan j.o Lampiran kelima Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Kata Kunci: Kewenangan, Sekolah, Penyitaan ABSTRACT The purpose of the study in this research is to provide an understanding of the legal basis for the administration of formal education in Indonesia and to examine the legality of the authority of the school's actions in confiscating mobile phones of students at junior high schools. This study includes the type of normative legal research with the approach of legislation. invitation. Based on the results of studies conducted by researchers related to legal issues on the legal basis of the provision of formal education in Indonesia, it was found that the implementation of formal education in Indonesia is based on the National Education System Law as a legal umbrella which is further regulated in several government regulations or ministerial regulations. Then with regard to the actions of the school that confiscated junior high school students' cellphones, it would have legality as long as a Code of Conduct in the school had been determined which prohibited the use of cell phones accompanied by provisions for confiscation sanctions. The authority of the school in establishing the school rules and regulations is attributively given through Article 52 paragraph (1) letter g PP National Education Standards j.o Fifth attachment to Permendiknas No. 19 of 2007. Keywords: Authority, Schools, Confiscation.
Legalitas Perusahaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Dan Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Imelda Paskah Anita; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hadirnya inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak pada pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan baru di Indonesia berbasis Financial Technology (fintech) , dalam hal ini ada dua pihak dalam hal ini yaitu perusahaan berbasis FinTech dan konsumen sebagai subjek hukum tentang pengetahuan dasar-dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hukum yang mengatur mengenai penerapan prinsip dasar legalitas prosedur pendaftaran perusahaan berbasis financial technology (fintech) di Indonesia diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 dimana Regulatory Sandbox adalah sebagai prosedur untuk pendirian perusahaan berbasis Financial Technology (Fin-Tech) sebagai inovasi teknologi . Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk berdasarkan yang berlaku sebagai bahan hukum yang dapat dijadikan landasan dalam prosedur hukum pada perusahaan berbass Fin-Tech di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengkonsepkan hukum-hukum terakit regulasi pada bisnis berbasis Fin-Tech yang semakin berkembang pesat di Indonesia sehingga dalam praktiknya dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak dasar pekerja beserta beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan rintisan berbasis digital perusahaan dalam susunan fungsi regulatory sandbox dan kaitannya dengan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Kata kunci: Inovasi Keuangan Digital , Regulatory Sandbox , Prinsip Perlindungan Konsumen ABSTRACT The existence of technological innovations in everyday life has an impact on the rapid growth of new startup companies in Indonesia based on Financial Technology (fintech), in this case there are two parties in this case, namely FinTech-based companies and consumers as legal subjects regarding knowledge of the basics of protection law. consumers in Indonesia. The law governing the application of the basic principles of legality of financial technology (fintech)-based company registration procedures in Indonesia is regulated in Financial Services Authority Regulation Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018tentang Inovasi Keuangan Digital. This article uses a normative legal research method based on what is applicable as legal material that can be used as a basis for legal procedures at Fin-Tech-based companies in Indonesia. The purpose of this paper is to conceptualize laws related to regulations on Fin-Tech-based businesses that are growing rapidly in Indonesia so that in practice they can be carried out in accordance with applicable laws and regulations related to the basic rights of workers along with several obligations that must be fulfilled by the company. the company's digital-based startup in the structure of the regulatory sandbox function and its relation to consumer protection principles in Indonesia. Keywords : Digital Finance Innovation, Regulatory Sandbox, Consumer Protection Principle
Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce) Made Angga Bagaskara; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik menurut UU ITE dan upaya penyelesaian hukum umumnya dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena adanya permasalahan norma. Penelitian ini memuat tiga sumber hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunaan adalah teknik studi dokumen. Selain itu, penyelesaian juga dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif memberikan penjelasan atau pemahaman yang sistematis, jelas dan dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui media elektronik dikatakan sah bila kedua belah pihak sudah memenuhi dan melakukan prosedur yang telah disepakati bersama dan apabila terdapat pelanggaran penyelesaian hukum dari bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual beli, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the validity of buying and selling agreements through electronic media according to the ITE Law and legal settlement efforts generally in online buying and selling agreements (e-commerce). This research is included in normative legal research because of the problem of norms. This study contains three sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach in research is done through a conceptual approach. Document study techniques used legal material collection techniques. In addition, settlement is also carried out by reviewing written regulations. Normative legal research provides a systematic, clear and descriptive explanation or understanding. The results of the study indicate that buying and selling through electronic media is said to be legal if both parties have fulfilled and carried out mutually agreed procedures and if there is a violation of legal settlement of the form of default that can be taken, it can be pursued through litigation or non-litigation. Keywords: Default, Agreement, Buyin g and Selling, E-commerce
Peranan Legal Officer Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Perbankan Dewa Ayu Putu Dian Permatasari; Dewa Gede Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada perbankan serta mengkaji peranan legal officer dalam mencegah kredit bermasalah dalam perbankan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa faktor kredit bermasalah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, peranan legal officer dalam mencegah kredit bermasalah adalah melakukan analisis kredit dengan baik sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta melakukan pemantauan dari pemberian kredit hingga pelunasan kredit agar menghindari terjadinya kredit bermasalah. Sehingga legal officer sebaiknya melakukan analisis yang lebih baik dan akurat serta pengawasan terhadap kredit dalam perbankan. Kata Kunci : Legal Officer, Kredit Bermasalah, perbankan ABSTRACT The purpose of this study is to determine the factors that cause non-performing loans in banks and to examine the role of legal officers in preventing non-performing loans in banking. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials use secondary legal materials such as books, journals, and statutory regulations. The results of the study show that non-performing credit factors come from internal factors and external factors, the role of legal officers in preventing non-performing loans is to carry out a good credit analysis in accordance with Article 18 paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 concerning Banking, as well as monitoring from lending to credit. repayment of credit in order to avoid the occurrence of non-performing loans. So that legal officers should conduct better and more accurate analysis and supervision of credit in banking. Key Words: Legal Officer, Non-Performing Loans, Banking
Dinamika Pelaksanaan Putusan Klausul Bersyarat Pada Pengujian Undang–Undang Terhadap UUD 1945 Ida Ayu Mas Wulandari; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi atau penelitian ini yakni mencari tahu adanya suatu dinamika terhadap pelaksanaan putusan dengan klausul bersyarat pada pengujian UU terhadap UUD 1945. Mengingat MK memiliki beragam tipe putusan, salah satunya yakni putusan dengan klausul bersyarat. Dalam penerapannya putusan klausul bersyarat ini dibedakan atas dua macam, yaitu putusan konstitusional bersyarat serta putusan inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini menggunakan model penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan juga pendekatan analitis. Hasil penelitian yang didapatkan yakni gap antara putusan konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat yaitu putusan konstitusional bersyarat dimana norma pada undang-undang dilihat konstitusional dengan kata lain tak bertolak belakang dengan konstitusi apabila diinterpretasikan seperti yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat bahwa pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, disebut bertolak belakang secara bersyarat dengan UUD 1945. Hal ini berarti, pasal yang diharapkan diujikan itu bersifat inkonstitusional apabila persyaratan yang diatur Mahkamah Konstitusi tak terpenuhi. Maka dari itu, pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian itu ketika putusan dibacakan merupakan inkonstitusional serta dapat diubah jadi konstitusional hanya jika persyaratan telah terpenuhi oleh addresaat putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Norma, Konstitusional Bersyarat, Inkonstitusional Bersyarat. ABSTRACT The research aimed to observe the dynamics of conditional clause on a statute examination towards constitution acts of 1945. Considering there were various models of verdict by Constitutional Supreme Court, which one of them using conditional clause. According to the implementation, onditional clause based verdict can be distinguished into two different models, namely conditional constitutional verdict and conditional inconstitutional verdict. The method of this normative legal research are using by conceptual approach, legal approach and analytical approach. The result shows the difference between conditional constitutional verdict and conditional inconstitutional verdict is where constitutional verdict regarded a statute is valid when the norms in a statute is accordance to Constitutional Supreme Court regulation. On the other hand, conditional inconstitutional verdict regarded when a statute is submitted to be examined on constitutional trial, it is automatically defined as contrary acts towards the constitution of 1945. Thus, the statute article that is submitted to be examined on constitutional trial when the verdict is being read regarded as inconstitutional, and will become constitutional when the specified conditions of Constitutional Supreme Court is fulfilled by Constitutional Supreme Court addressat. Keywords : Norm , Conditional Constitutional, Conditional Unconstitutional.
Perkawinan Antara Orang Tua Dengan Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia Ni Luh Putu Ayu Arsani; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait legalitas dari perkawinan yang dilangsungkan antara orang tua dan anak angkat beserta dampak hubungan kewarisannya. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan pendekatan fakta (fact approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum yang ditelaah oleh penulis, perkawinan orang tua dengan anak angkat dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilaksanakan dengan berdasar kepada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat membuat perubahan pada hubungan kewarisan, hal ini dikarenakan perubahan kedudukan hukum dari antara seorang anak dengan orang tua menjadi hubungan suami-isteri dengan hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Persoalan hubungan kewarisan dari dilakukannya perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkat tentu membuat perubahan kedudukan hukum dimana kedudukan salah satu pihak yang sebelumnya sebagai anak dengan hak dan kewajiban sebagai anak, mengalami perubahan kedudukan menjadi suami/isteri yang memiliki hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Sehingga hal ini masih dapat diperbolehkan karena dalam hukum adat Bali, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak mengatur secara lengkap tentang larangan perkawinan antara anak angkat dengan orang tuanya yang tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping. Kata Kunci: Perkawinan, Anak Angkat, Hubungan Kewarisan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty related to the legality of a marriage that is carried out between parents and adopted children and the impact of their inheritance relationship. This study is a normative legal research that uses a fact approach, a statue approach and a conceptual approach. Based on the results of research on legal issues reviewed by the author, marriage between parents and adopted children can be legally justified as long as it is carried out based on the provisions of positive law. Marriage between adopted parents and adopted children makes changes to the inheritance relationship, this is due to changes in the legal position of a child and parents to a husband-wife relationship with different rights and obligations. The issue of the inheritance relationship from the marriage between adopted children and adoptive parents certainly changes the legal position where the position of one of the parties who was previously a child with rights and obligations as a child, has changed the position of being a husband / wife who has different rights and obligations. . So that this can still be allowed because in Balinese customary law, the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law do not completely regulate the prohibition of marriage between adopted children and their parents who are not related by blood in the line of descent down or above, lineage is sideways. Keywords: Marriage, Adopted Children, Inheritance Relationship.

Page 96 of 124 | Total Record : 1240

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue