cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 95   96   97   98   99 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa layanan pengiriman barang khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam terjadinya kesalahan dan keterlambatan pengiriman barang merupakan tujuan dari penulisan jurnal ini. Metode penulisan penelitan jurnal ini mengginakan menggunakan metode penelitian normatif karena berlandaskan peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan menelaah dari sisi aturan hukum yang ada dan keterkaitannya dengan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Hasil dan kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas, dengan jumlah ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam Pasal 7 huruf g UUPK juga menyatakanbahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengiriman barang, Ganti Rugi, ABSTRACT This study aims to find out more about how the implementation of consumer protection for users of goods delivery services, especially in the event of a delay in delivery in accordance with the Consumer Protection Law no 8 of 1998 and knowing the efforts that can be taken by consumers in the occurrence of errors and delays in delivery of goods is the purpose of writing this journal. This journal research writing method uses normative research methods because it is based on legislation and doctrine, by examining in terms of existing legal rules and their relation to cases that have occurred previously. The results and conclusions of this research are that consumers have the right to receive compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. If the consumer feels that the quantity and quality of the goods and/or services he consumes are not in accordance with the exchange rate provided, he is entitled to an appropriate compensation, with the amount of compensation in accordance with the applicable provisions or based on the agreement of both parties. In addition, Chapter 7 g of the UUPK also states that business actors are obliged to provide compensation, compensation and or replacement if the goods and or services received or utilized are not in accordance with the agreement. Key Words: Consumer Protection, Delivery of goods, Compensation.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia Ni Putu Renanda Apriliani Dewati; I Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum bagi penjual, donor, dan transplantasi organ dan perlindungan hukum terhadap korban penjualan organ tubuh. Metode penulisan yang dipakai di dalam jurnal ini, yaitu yuridis normative. Masalah yang saya angkat dalam penulisan ini adalah bagaimana dasar hukum bagi penjual organ, dan untuk memahami mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (3) dan diatur juga dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang merumuskan mengenai korban penjualan organ yang menyatakan organ tubuh manusia tidak dapat diperjual belikan dengan dalih apapun. Kata Kunci : Perdagangan, Organ Tubuh, Illegal. ABSTRACT The purpose in writing this journal is to find out the legal basis for sellers, donors, and organ transplants and legal protection for victims of organ sales. The writing method used in this journal is normative juridical. The problem that I raise in this writing is how the legal basis for sellers organs, and to understanding the legal protections for victims of trafficking in human organs. The results obtained in this study is the selling of human organs which regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health which is contained in Article 64 Paragraph (3) and is also regulated in Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims contained in Article 5 which formulates about the victims of organ sales which states that human organs cannot be traded under any pretext. Keywords : Trading, Human Organs, Illegal.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tindakan Produsen Yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Dan Minuman Nur faizah; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan produsen yang tidak mencantumkan harga menu makanan dan minuman. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI bahwa adanya hak konsumen ialah hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang serta jasa. Memberikan kepuasan bagi para konsumen merupakan suatu keinginan utama setiap perusahaan. Masalahnya yang ada yaitu terjadi tindakan-tindakan melawan hukum yang melibatkan produsen tersebut, yaitu berupa tidak dicantumkannya harga menu yang mereka sajikan oleh konsumen. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwasannya produsen seharusnya memiliki itikad baik, yakni memberi informasi dengan benar atas kondisi barang serta jasa, melayani konsumen dengan benar, menjamin kualitas barang, memberi kompensansi ganti kerugian apabila barang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga terpenuhinya implementasi itikad baik. Seharusnya perlindungan konsumen dijadikan perhatian serius oleh pihak pemerintah, khususnya dalam masalah harga minuman dan makanan yang tidak dicantumkannya oleh produsen, sehingga tidak terdapat banyak korban dari pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab. Didalam melakukan penelitiaan metode normatif yang digunakan oleh penulis, penulis ini tidak didukung oleh data-data dan pada dasarnya menunjukkan bahwa konsumen yang mempunyai hak asassi masing-masing didalam keadaan ini adalah untuk mendapatkan hak informasi yang jelas adanya dan benar, produsen memiliki keharusan untuk konsumen tersebut. untuk mewujudkan suatu keadilan hal itu, adanya aturan Indonesia mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dalam UURI No. 8 Tahun 1999, dan apabila terjadi suatu pelanggaran atau kealpaan atas permasalahan ini, maka produsen dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat pidana atau pidana tambahan, admisitrasi dan perdata. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produsen dan Itikad Baik ABSTRACT This study examines the certainty of legal protection for consumers for the actions of producers who do not include food and beverage menu prices. In Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia that the existence of consumer rights is the right to security, safety and comfort in using goods and services. Providing satisfaction for consumers is the main desire of every company. The problem is that there are unlawful actions involving these producers, namely in the form of not including the price of the menu they serve by consumers. Article 7 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection means that producers should have good intentions, namely providing correct information on the condition of goods and services, serving consumers properly, guaranteeing the quality of goods, providing compensation if the goods do not match the existing reality, so that implementation is fulfilled. good intention. The government should pay serious attention to consumer protection, especially in the matter of the price of drinks and food which are not listed by the producers, so that there are not many victims from irresponsible business actors. In conducting research on the normative method used by the author, this author is not supported by data and basically shows that consumers who have their respective human rights in this situation are to obtain clear and correct information rights, producers have an obligation to consumers. the. To realize a justice, there are Indonesian rules governing consumer protection, namely in UURI No. 8 of 1999, and if there is a violation or omission on this matter, the producer can be imposed with criminal sanctions or additional criminal, administrative and civil sanctions. Key Words: Consumer Protection, Producers and Good Faith
Over Kredit Sebagai Solusi Gagal Bayar Oleh Debitur Di Denpasar Irvan Christanto Sipayung; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar dan bagaimanakah keabsahan perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Metode penelitian ini, berjenis hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu bentuk perjanjian over kredit tersebut adalah dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dalam KUH Perdata. Sedangkan keabsahan over kredit yang dibuat oleh debitur dengan pihak lain tidak memiliki keabsahan atau tidak sah. Perjanjian itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian over kredit mobil di Kota Denpasar. Kata Kunci: Perjanjian, Over, Kreditur, Keabsahan. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the form of the car loan over agreement in Kota Denpasar and to determine is validation on cars loan over agreementies in Denpasar. The issue legal on the study what form of the car loan over agreement in Denpasar city and how is validational loan over agreements on Denpasar. The research method of this research, using the method on empirisme legalis researcesh. This research approah includes fact approah and a statutory approah. The results of research in this journal are the form of the over credit agreement is under the hand. If the over-credit agreement is made by the parties in accordance with Article 1320 of the Civil Code. While the validity of over credit lies in the agreement by the parties who make it. Likewise, this over-credit agreement is alsolid veries oftened requred witnessest on accordiances without to need on they debtors an othere parts on they cars loan agreement in Denpasar. Keywords: Agreement, Over, Credit, and Validity.
Perlindungan Hukum Terhadap Seni Lukis Gaya Batuan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan karya tulis ini ialah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berupa Seni Lukis Gaya Batuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berupa seni lukis gaya Batuan perlu dilindungi oleh pemerintah agar keberadaannya tidak diklaim oleh negara asing dengan mengambil keuntungan ekonomi dari Seni Lukis gaya Batuan, sesuai dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual bagi seni budaya tradisional Indonesia dan segala hak yang dimikili oleh pencipta karya seni seperti Hak Ekonomi diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk palaksanaan perlindungan hukum terhadap karya seni ini. Pemerintah Kabupaten Gianyar wajib memberikan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan, upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah dengan membuat suatu peraturan daerah yang memuat mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya ini. Kata kunci : Perlindungan Hukum, EBT, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of writing this paper is to find out the legal protection for Traditional Cultural Expressions in the form of Rock Style Painting in Law number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and the efforts made by the Gianyar Regency government in carrying out legal protection against Style Painting. Rock. The research method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach. The results of this study are Traditional Cultural Expressions (EBT) in the form of Batuan-style painting need to be protected by the government so that their existence is not claimed by foreign countries by taking economic benefits from Batuan-style painting, according to Article 10 paragraph (2) of Law Number 28 2014 concerning Copyright which provides protection for intellectual property for traditional Indonesian cultural arts and all rights owned by creators of works of art such as Economic Rights are given legal protection by this law. In this study it was found that the role of local government is very important for the implementation of legal protection for this work of art. The Gianyar Regency Government is obliged to provide legal protection for Batuan Style Painting, the maximum effort that can be made by the Gianyar Regency government is to make a regional regulation that contains legal protection for this cultural heritage. Keywords: Legal Protection, EBT, Copyright.
Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang I Made Alit Andika; Anak Agung Ketut Sukranata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui peranan serta hal-hal yang mengakibatkan upaya lembaga perbankan untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering) dengan menggunakan Prinsip Mengenal Nasabah tidak dapat berjalan dengan efektif. Metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan cara menganalisis hasil-hasil studi yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan pengimplementasian prinsip mengenal nasabah dalam dunia perbankan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip mengenal nasabah berperan untuk mengatasi terjadinya tindak pencucian uang, karena dalam pelaksanaan prinsip ini berperan dalam mengidentifikasi setiap transaksi dan apabila terdapat suatu transaksi yang dianggap mencurigakan maka setiap bank wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang mengakibatkan upaya lembaga perbankan untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering) dengan menggunakan Prinsip Mengenal Nasabah tidak dapat berjalan dengan efektif, seperti halnya permasalahan secara internal yaitu permasalahan yang berasal dari dalam bank itu sendiri ataupun secara eksternal atau permasalahan yang timbul dari pihak luar bank yang dalam hal ini yaitu masyarakat selaku nasabah bank. Maka dari itu dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktik pencucian uang dapat mengakibatkan kerugian yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Agar peranan Prinsip Mengenal Nasabah bisa berjalan dengan maksimal dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang maka sangat diperlukan kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat dalam dunia perbankan itu sendiri. Kata Kunci: Prinsip Mengenal nasabah, Pencucian Uang, Transaksi, Perbankan ABSTRACT The purpose of this study is to be able to find out how the role and factors that cause the efforts of banking institutions to overcome the money laundering using Know Your Customer Principles cannot run effectively. The writing method used in this research is a normative research method by analyzing the results of previous studies related to the implementation of the principle of knowing your customers. In this study, it can be seen that the principle of knowing your customer (KYC) plays a role in preventing attempts to commit money laundering. However, in its implementation, there are obstacles faced by banking institutions in implementing Know Your Customer Principles, such as internal obstacles that is problems from within the bank, and external obstacles that is problems arising from parties outside the bank, which in this case are community as bank customers. And in this study, it was found that the practice of money laundering can result in losses that have an impact on hampering national development. Therefore, so that the application of the principle of knowing your customer can run effectively in an effort to prevent money laundering practices, cooperation from various parties involved in the banking industry is very much needed. Keywords: Know Your Customer Principles, Money Laundering, Transactions, Banking
Peralihan Hak Paten Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan Akuisisi I Gusti Agung Bagus Adhitya Surya Ananda; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kepemilikan serta bentuk peralihan Hak Paten dalam perusahaan manufaktur yang melakukan akuisisi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini, yaitu suatu produk dan atau proses yang dihasilkan melalui hubungan kerja memberikan hak bagi perusahaan atas kepemilikan Paten sebagai pemberi kerja. Kepemilikan hak atas Paten oleh perusahaan sebagai pemberi kerja hanya berupa hak ekonominya saja namun hak moral masih melekat pada inventornya. Dalam tindakan akusisi atau pengambilalihan, perusahaan manufaktur sebagai pemegang Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja dapat secara eksklusif melakukan pengalihan hak Paten kepada perusahaan pengakusisi sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Pengalihan hak Paten dilakukan melalui perjanjian tertulis dengan menuangkan dokumen asli berikut aspek-aspek hak lainnya yang berkaitan dengan Paten. Kata Kunci: Paten, Akuisisi, Manufaktur ABSTRACT This study aims to acknowledge the proprietary status and Patent transfer agreements in the manufacturing company that were conducted an acquisition. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Based on the study, the writer acknowledges that an invention of work relationship gives its an employer legal rights as a Patent holder who receives further rights from the inventor. The proprietary status of Patent by an employer only uses as economic rights, however moral rights are attached into the inventor. In cases manufacturing company conducted an acquisition, exclusively as a Patent holder by work relationship could have conduct patent transfer agreement into acquirer that referred to Regulations of The Government of The Republic of Indonesia Number 46 of 2020 concerning Requirements and Procedures for Patent Transfer Registration. The form of Patent transfer agreement conduct by written agreement including an authentic documents consists of related rights aspects of Patent. Key Words: Patent, Acquisition, Manufacture
Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar Adam Jose Sihombing; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yakni untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan izin berusaha melalui “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS-RBA) yang secara hukum telah diatur di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Disamping itu, penelitian ini pula bertujuan agar pembaca dapat mengetahui efektivitas OSS-RBA yang merupakan perizinan berbasis online jika dibandingkan dengan perizinan terdahulu sebelum adanya OSS-RBA. Penelitian ini menggunakkan metode penelitian empiris dimana dengan melakukan wawancara langsung kepada “Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar”. Adapun hasil melalui penelitian ini menunjukkan bahwaa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem “Online Single Submission” tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan. Kata Kunci : Perizinan, Penanaman Modal, “Online Single Submission” (OSS) ABSTRACT In this study, the author has the goal to provide an understanding of how the process or implementation and implementation of the process of obtaining permission to strive through the "Online Single Submission Risk Based Approach" (OSS-RBA) which is legally regulated in “Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing”. In addition, this study also aims so that readers can know the effectiveness of OSS-RBA which is an online-based licensing when compared to previous permits before the existence of OSS-RBA. This research uses empirical research methods where by conducting a direct interview to the “Head of Investment Control and Implementation and Investment Information of the Investment Office and Integrated Services One Door Denpasar City”. The results through this study show that the implementation of OSS-RBA has been carried out and entered in an effective level as an effort to speed up the licensing process in Denpasar City in accordance with the foundation of regulations, namely Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing but the "Online Single Submission" System remains a system that follows the times and continues to be developed over time to minimize the problems that are needed. related to licensing. Key Words: Licensing, Investment, “Online Single Submission” (OSS)
Sistem Rekrutmen Politik Otonomi Khusus Papua Maria Elisabeth Sandrina Bonay; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam perspektif hukum Keputusan serta Ketetapan MPR yang antara lain menekankan pentingnya segera memadankan Otonomi Khusus melalui pengesahan suatu undang-undang tentang Otsus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, merupakan pangkal tolak diambilnya kebijakan pemberian Otsus bagi Provinsi Papua. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Otonomi Khusus yang telah disahkan dapat berhasil memberikan peluang yang besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam ranah politik baik secara fisik maupun gagasan dalam kemajuan politik ditanah Papua. Penulisan ini didasarkan pada metode Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni berfokus pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan diolah, dianalisis dan jabarkan serta diinterprestasikan dalam penelitian ini. Otsus yang telah diberikan kepada Provinsi Papua sebagai sebuah harapan perubahan yang besar sejauh ini terlihat masih belum sanggup untuk banyak memberikan perubahan – perubahan yang signifikan, terlebih dalam ranah politik, ini juga dikarenakan implementasi Otonomi Khusus sejak awal adalah suatu hal yang baru di negara Indonesia. Hal ini pasti menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dalam pelaksanaannya. Mereka perlu mendapat penjelasan, agar dalam pelaksanaannya bisa mencapai tujuannya. Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Perubahan, Politik. ABSTRACT In a legal perspective, the MPR Decree and Decree, which, among other things, emphasizes the importance of immediately matching Special Autonomy through the passage of a law on Special Autonomy for the Province of Irian Jaya by taking into account the aspirations of the people, is the starting point for adopting the policy of granting Special Autonomy for Papua Province. The purpose of this paper is to examine the extent to which Special Autonomy which has been passed has succeeded in providing great opportunities for Indigenous Papuans (OAP) in the political realm, both physically and in ideas of political progress in the Papuan land. This writing is based on the juridical normative method, with a statute approach, which focuses on the relevant statutory regulations. Primary legal materials that have been collected are processed, analyzed and described and interpreted in this study. The special autonomy that has been given to Papua Province as a hope for big changes so far has not been able to provide many significant changes, especially in the political sphere, this is also because the implementation of Special Autonomy from the beginning is something new in the country of Indonesia. This certainly creates confusion for the implementer in its implementation. They need an explanation, so that in doing so they can achieve their goals. Keywords: Special Autonomy, Papua, Changes, Politic.
Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan Steven Nugraha Ang; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk memahami dan mengevaluasi legalitas prosedur Agunan Yang Diambil Alih dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat; dan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pengurusan Agunan Yang Diambil Alih dari debitur ke kreditur dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat. Jenis penelitian hukum normative yang digunakan pada penelitian ini dengan mengelaborasikannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum untuk kemudian hasil studi dokumen disusun dengan teknik analisa deskripsi kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Prosedur AYDA merupakan bentuk alternatif penyelesaian kredit macet yang sah untuk dilakukan berdasarkan Pasal 12A UU Perbankan terutama bagi BPR karena BPR tidak dapat melakukan atau membeli melalui pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam UUHT mengingat pada Pasal 6 huruf k UU Perbankan diatur hanya Bank Umum yang dapat membeli melalui pelelangan agunan pada lelang umum oleh lembaga lelang. Aturan wajib melalui lelang umum di dalam UUHT dapat dikesampingkan karena tidak adanya kedudukan hukum bagi BPR untuk melakukan pelelangan umum. Adapun mekanisme pengurusan AYDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28 POJK Aset Produktif BPR pada intinya mengatur bahwa AYDA bersifat sementara dan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur dengan mewajibkan BPR untuk menilai AYDA dan menetapkan nilai realisasi bersih dengan pengurusan AYDA dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan. Kata Kunci: Eksekusi, Agunan Yang Diambil Alih, Kredit Macet, Bank Perkreditan Rakyat ABSTRACT This article aims to understand and determine the validity of the Foreclosed Collateral procedure in the process of settling bad loans by Rural Banks; and to identify and analyze the mechanism for managing Foreclosed Collateral from debtors to creditors in the process of settling bad loans by Rural Banks. Normative legal research used in this study and elaboration with the statute approach and legal concept analysis approach for later studies document prepared by qualitative description analysis techniques. In result shown the Foreclosed Collateral procedure is an alternative form of settlement of non-performing loans that is legal to be carried out under Article 12A of the Banking Law, especially for BPRs because BPRs cannot conduct or buy through public auctions as regulated in Mortgage Law considering that Article 6 letter k of the Banking Law regulates only Commercial Banks that can purchase through auction of collateral in public auctions by auction institutions. The mandatory rules through public auctions in the Mortgage Law can be overridden because there is no legal standing for Rural Banks to conduct public auctions. The mechanism for managing of the Foreclosed Collateral as stated in Article 27 and Article 28 of the Financial Services Authority Regulations on Earning Assets for Rural Banks essentially stipulates that the Foreclosed Collateral is temporary and must be accompanied by a statement letter of surrender of collateral or power of attorney to sell from the Debtor, and a certificate of full settlement from the Rural Banks to the Debtor by requiring the Rural Banks to assessing the Foreclosed Collateral and determining net realizable value by managing the Foreclosed Collateral for a maximum period of 1 (one) year from the acquisition of the collateral. Keywords: Execution, Foreclosed Collateral, Bad Credit, Rural Banks

Page 97 of 124 | Total Record : 1240

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue