cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 1   2   3   4   5 
ASPEK YURIDIS PENYERAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Sidi Purnama, I Gede; Ariani, I Gusti Ayu Agung
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.617 KB)

Abstract

Indonesia is unitary states that have principle of decentralization in governance byproviding the opportunity and freedom to the region to conduct the regional autonomy. Inthe transfer of authority from central government to local governments (decentralization)required of consideration or criteria to hand over the authority to administer and managethe affairs of government, in accordance with the regulations. But in practice usually theprocess of authority transfers was not based on existing regulations. The Issues to bediscussed is about how the authority can be determined the affairs of the centralgovernment to the local government and what are the criteria for transfer of authority fromcentral government to local governments. The method used in this research is thenormative study. From the results of this study indicate that local governments cannot denythe required government’s affairs. And the criteria in the transfer of authority fromcentral government to local governments is just if the matters are more efficient andeffective if implemented by local governments.
PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERALIHAN FUNGSI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI DI DESAPAKRAMAN PADANGTEGAL, UBUD, GIANYAR) Mendrawan, Gusti Ngurah; Wita, I Nyoman; Ari Atu Dewi, A. A. Istri
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.444 KB)

Abstract

The land is importan for the society, economic value of land is very high at tourismobject area. Customary village of Padang Tegal is famous tourism object with naturalenvironment and its culture. From this background can be formulated the issues asfollows: how is position and function of village land (PKD) at customary village ofPadangtegal? How is effect of tourism toward function change of village land PKD) atcustomary village of Padangtegal. The research method have been applied wasempirical research that are law research which concepted as emperical symptom whichcan be seen in reality life. Analysis was conducted in qualitative and presented analysisdescriptively. Conclusion of this study as follows: position of land at customary villageof Padangtegal practically have very strong position and function of land at customaryvillage of Padangtegal have function of religious. Existence of tourism have effecttoward function change of village land (PKD). From function change have effect topublic economic and social.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN Kurniawan, Rikardus; R., Ibrahim; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.234 KB)

Abstract

in writing of this article have title is Enforcement of Badung Regency Regulation No. 9in 2010 On disorders permit. The problems have been arised in the enforcement of localregulation was the construction of tourism facilities such as hotels, villas, restaurants,entertainment venues and other places of business that do not have disorder permits.These type of study were empirical legal research. From the results of study have beenconducted at the Civil Service Police Unit of the Badung Regency the form of violationon local regulation of Badung regency No 9 in 2010 on disorder permit is theconstruction of places of business that do not have disorder permits. In the localregulation No 9 in 2010 on disorders permit of Badung regency government have beendetermined the legal consequences of administrative penalties and criminal penalties.In the enforcement of Badung regency regulation No. 9 in 2010 on disorder permit tobusiness places that do not have disorder permit from Badung regency governmenthave given administrative sanction in the form of closing the business places and thecompetent authority to impose sanctions in accordance with the decree of Badungregent No 12/03/HK/2012 is the regent cq Regulatory Enforcement Team of Badungregency.
PERANAN DESA ADAT SERANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA PENYU Nampipulu, I Wayan Kusuma Giri; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.737 KB)

Abstract

Saat ini penyu menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya semakin sedikit. Dalam habitatnya, penyu yang akan menetaskan telornya mendapatkan ancaman kematian dari hewan–hewan pemangsa, akan tetapi ancaman yang paling besar ialah manusia. Pembangunan daerah pesisir mengakibatkan tidak adanya lagi habitat penyu untuk bertelur. Penyu di tangkap untuk diambil daging, cangkang, dan kulitnya, yang mengakibatkan populasi penyu menjadi semakin sedikit. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di penangkaran penyu Desa Adat Serangan. Secara tradisi, penyu di Desa Adat Serangan ialah untuk perdagangan, pariwisata, adat, dan upacara Agama Hindu. Greenpeace yang melakukan kampanye secara terus menerus agar dapat menghentikan perdagangan penyu dan pemanfaatannya untuk upacara agama. Akibat perdagangan penyu, citra Bali menjadi buruk. Untuk menutupi hal tersebut di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indinesia (PHDI) mendirikan sebuah penangkaran penyu yang dikelola oleh Desa Adat Serangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan Desa Adat Serangan dalam melakukan perlindungan dan pelestarian adalah pencegahan kepunahan penyu, adanya perubahan dalam bidang perdagangan dan keagamaan, dilakukannya penindakan terhadap pelanggar di serahkan ke pihak yang berwajib. Kendala yang dihadapinya aturan awig-awig maupun pararem yang kurang adanya sanksi adat. Kata Kunci: Perlindungan, Pelestarian, Satwa Penyu, Desa Adat
PERLINDUNGAN TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA DI PT TELEKOMUNIKASI Tbk DENPASAR Agnis Ratna Dewi, Ni Nyoman; Nyoman Agung, I Gusti; Sandhi Sudarsana, I Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.388 KB)

Abstract

Work is very important in human life that all people need jobs. Company in itscourse require human resources to support the effort. The application of technology inorder to avoid some of the preparation work accident. Occupational Safety protectionis set under Indonesian law. But there are still a lot of accidents are found in thecompany, due to factors that affect. The factors of the legislator, executor, orstakeholders. That the application of laws and regulations on the protection of workers'safety is in fact not been effectively implemented.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL UBUD, KABUPATEN GIANYAR Suwacana, I Putu Gede; Oka Parwata, A. A. Gede; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.622 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hubungan antar lembaga adat dalam penerapan awig-awig di Desa Pakraman Padangtegal. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian bertumpu padahubungan antar lembaga adat dalam menerapkan awig-awig sebagai pedoman dasar kesatuan masyarakat hukum adat Bali (Desa Pakraman). Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai fokus permasalahan maka diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padangtegal adalah pola koordinasi dalam menerapkan awig-awig diutamakan berdasar hasil paruman bersama.Lembaga adat setempat yaitu lembaga kebendesaan, lembaga sabha desa, lembaga kertha desa, lembaga badan panureksa, lembaga pecalang dan lembaga lembaga perkreditan desa (LPD) dengan fungsinya masing-masing, dan pola hubungan dalam menjalankan tgas dan fungsinya selalu berdasarkan landasanTri Hita Karana.
PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN DI DALAM KONDISI DUALISME PEMERINTAHAN DESA Yandi Utami, Luh Putu; P. Windia, Wayan; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 03, September 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.453 KB)

Abstract

With the enactment of Law Number 32 of 2004 which repealed the Act Number 22 of 1999 arising “the Vacuum of Law” in the foundation as well as in the implementation of village administration in Bali. On the one hand the Act Number 22 of 1999 was repealed, while the Law Number 32 Year 2004 not yet effective in Bali. In such “Vacuum of Law”, arose the polemic regarding the expected model or ideal format of villages held in Bali, which institutions should contribute to resolve cases that occurred in the village in a state of institutional dualism of village administration which is occurring in society and determined by their customary law, the form of out of court settlement in the customary dispute resolved by consensus agreement of peace through the customary laws. How is the effectiveness of out of court settlement in the village to resolve the customary disputes through the justice of the village peace by deliberation?In writing this article, the method used is the method of empirical research. Empirical legal research conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. Settling disputes out of court by a justice of the peace in the village of indigenous people in Bali can be resolved peace and deliberation. The conclusion of the extrajudicial settlement in the village administration dualism conditions can be settled amicably without having to go through judicial mechanisms.
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA PUSAT HIBURAN BEACHWALK DI KABUPATEN BADUNG Rizky Ramadhon, Ariz; Dawisni Manik Pinatih, SLP
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.727 KB)

Abstract

This paper entitled "Fixing Parking Retribution on Beachwalk Entertainment Center in Badung". Retribution is a retribution made by the Government to the person or legal entity as a source of regional revenue. There are three types of retribution that public service charges, retribution for services, and certain licensing retribution. Retribution is set in the Act-Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution and Regional Regulation No. 5 of 2011 About Retribution Determination of Special Parking retribution rates should be held based on the applicable laws and regulations. The research method used in this paper is the normative legal research, research based on the rule of law and regulations. In this study, the raised issue is how regulation of retribution and whether price retribution on Beachwalk entertainment center in the district has been delinquent in accordance with the laws and regulations. The results and conclusions obtained namely that the setting of the Retribution in Regulation No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution and Regional Regulation No. 5 of 2011 About Special Parking Lot Retribution and setting parking charges on Beachwalk in Badung doesn't follow the regulation because Beachwalk used per/hour price for parking that contradictive with Regional Regulation No. 5 of 2011 article 8.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH BANJAR PAKRAMAN Andriani, Luh Putu Vicky; Pramana, I Gede Pasek
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.093 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang fenomena penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pemeniltian normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang minuman beralkohol di Indonesia sejatinya sangat komperhensif. Hal ini terbukti dari adanya beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol, yang bersifat saling melengkapi. Meskipun minuman beralkohol tersebut tidak dilarang, namun negara tetap melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan yang menentukan mengenai penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman. Namun, disisi lain ada pengaturan yang memberi peluang bagi banjar pakraman untuk melakukan penjualan minuman beralkohol. Kata kunci : minuman beralkohol, banjar pakraman.
TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MELINDUNGI KEBERADAAN AIR TANAH DI KOTA DENPASAR Budiadnyana Giri, Ketut Eddy; Arya Utama, I Made; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.063 KB)

Abstract

The legal action of Denpasar city government's to protect ground water presencein the Denpasar city. To preserve the environment, the government is taking legalaction to deliver the policy to the public in order to protect the existence ofgroundwater. Based on that there is a problem such as, firstly, how resources Denpasargovernment authority through the instrument permits the use of groundwater inprotecting groundwater in Denpasar. Second, if the soil permits water use can provideprotection against the presence of ground water in the city of Denpasar. Within thispaper, the method used is a normative legal research using regulatory approach. Theconclusions obtained are the source of government authority is in the Denpasar MayorRegulation No. 22 Year 2011 on setting Licensing, Allocation, Use, and GroundwaterExploitation, which has the function to limit and cope with the occurrence of a fraud aswell as the excessive exploitation of ground water. Prevailing source of authority overgroundwater use permits instrument and function of soil water use permit in order toprotect the existence of groundwater. Government observation and monitoring ofground water used by the community to the issuance of a license is an act ofgovernment.

Page 2 of 59 | Total Record : 583

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue