cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 2   3   4   5   6 
PENEGAKAN AWIG-AWIG LARANGAN BERBURU BURUNG DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI Indra Wirajaya, Pande Putu; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol. 04, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.744 KB)

Abstract

Masyarakat di Desa Pakraman Kayubihi membuat aturan mengenai larangan berburu burung di desa pakraman tersebut yang di muat dalam awig-awig dikarenakan aktivitas perburuan liar sangat marak terjadi di desa pakraman tersebut. Hal ini juga dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana dan upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui latar belakang serta penegakan larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta. Sanksi bagi pelanggar ketentuan awig-awig larangan berburu burung tersebut yakni denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga di Desa Pakraman Kayubihi serta meminta maaf di hadapan warga pada saat paruman. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan maka awig-awig mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa pakraman tersebut dan menjadikan awig-awig Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA PADA PERUSAHAAN PT. PERTAMINA (PERSERO) Lidya Stephanie, Ni Gusti; Westra, I Ketut; Rudy, Dewa Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.593 KB)

Abstract

Gas station business according to Article h frequently results in a long dispute 1(18) of the Cooperation Agreement of Gas Station Business is a work process done by aCorporate Body or an individual who owns and runs a gas station business or onlyowns one gas station.Cooperation Agreements gas station where PT. Pertamina(Persero) as those who produce and sell Fuel Oil, Fuel Special and other products,have been prepared in advance clauses contained in the agreement by reason of theefficiency of the time, effort and expense, and to apply a uniform standard of service allgas stations that sell products PT. Pertamina (Persero).
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK NORMATIF KARYAWAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENPASAR Alit Jaya Praditha, I Gusti Ngurah; Mudana, I Nyoman; Darmada, I Nyoman
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.834 KB)

Abstract

Termination is one thing that marks the end of the employment relationshipbetween employers. The problem that arises is about the rights of labor or employeewill be accepted, can be obtained or not by the individual as a result of thetermination. The basic rights that should be accepted as a result of termination isseverance pay, gratuity and compensation.
EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rai Sukmadewi, Ni Wayan; Subawa, I Made
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.703 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi bahan dari jurnal ini adalah menyangkut tentang eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal merupakan salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, dan melihat arti penting kearifan lokal sebagai cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu dilihat eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pengaturannya tersebut bertujuan adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap mendasarkan kepada kearifan lokal yang merupakan bagian dari hukum adat.Kata Kunci : Eksistensi, Yuridis, Kearifan Lokal, Perundang-Undangan
PENGAWASAN APARATUR NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Sri Agustini, Ni Made Mitarsih; Ariawan, I Gusti Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.11 KB)

Abstract

A democratic government, never wanted the unclean officers. One of the initialactions that can be done is supervision. From the description, the question arises iswhat can be connected between the performance of the state official to realize a cleangovernment and supervision as what to do. The research’s method that used in thispaper is analytical approach to legal concepts and laws. Therefore, this paper will bedescribe about the implementation of a clean government that can not be separatedfrom the State official itself and it is expected the state official, should always be guidedby the general principles of organization of the State. To support it, can be through bythe internal and external monitoring. In addition, it is also needs social control of thesociety.
KEDUDUKAN DAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PAKRAMAN TAMAN-TANDA KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN Anom Rai Putra, Dewa Nyoman; Wita, I Nyoman
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.394 KB)

Abstract

In this period there are most of conflict problem usually to turn up in the sociallife. As like the problem of economy,politic,and etc. That happened would to appearimportance,it is usually we are found in social life. It's specialy in the baturtiti village,tabanan regency. To do the finished of matter we are seen usually it's done in front ofhead social life. We just call them by the justice of peace in village. The head of villageas the justice of peace, there are the task from pakraman village header. To done andbuilt up the peaceful of matters have been happen in the social life. That recognize inthe region system. How the position and task of header village as the justice of peaceand how to do. By the punctual of yuridis,empiris and how to done the problem,thatonly one way to get the finished as like to share the problem with other heads andpeople of the village and take the solutions. As be the law norm that happened in sociallife to get the peace in village.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DARI PEMBAYARAN KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN LEBIH GIANYAR Nyoman Arnawa, I Gusti Ngurah; -, Adiwati; Mudana, I Nyoman
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.294 KB)

Abstract

Village Credit Institutions is belong of custom village that specified in the awig-awig and perarem of custom village. In return of credit at Credit Institutions village, people more tend to pay off all their loans in the Village Credit Institutions rather than custome penalized because according to their that custom sanctions they will faced by the public. And if the Village Credit Institutions difficulty in collecting the loan hence the Village Credit Institutions will bestow to the custom village. Customary sanctions to be awarded it depends on from the result of custom village meeting which may in the form of seizure of the wealth of the borrower's credit, and others.
EKSISTENSI PENGELOLAAN BERSAMA TANAH KUBURAN (SETRA) DI DESA PAKRAMAN PELIATAN UBUD-GIANYAR Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna; Dewi, A.A. Istri Ari Atu; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.899 KB)

Abstract

Bali dengan segala keanekaragaman yang dimiliki seperti, adat, tradisi dan budaya, juga memiliki persekutuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah setra. Tidak semua awig-awig desa adat mengatur tentang pengelolaan tanah setra seperti halnya desa pakraman peliatan, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra untuk menghindari terjadinya konflik. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini yaitu; 1) Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan, 2) Bagaimanakah kepatuhan krama desa pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat teori yang ada dan praktek penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diuraikan bahwa pengelolaan tanah setra dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk kepatuhan masyarakat hukum adat, tetapi belum diatur secara khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra hanya diatur secara umum pada awig-awig dan pararem. Kata Kunci: Eksistensi, Tanah Kuburan, Desa Pakraman.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM BISNIS FRANCHISE Deby Wulandari, Anak Agung; Putra Atmadja, Ida Bagus; Sri Indrawati, Anak Agung
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.934 KB)

Abstract

This paper entitled “Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises Franchisees in Business Franchise”. This paper uses normative methods. The establishment of the law No. 20 year 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise is intended to provide certainty and fairness among businesses for micro, small, and medium enterprises as well as to regulate franchising. But related to the partnership with the pattern of the franchise or franchising, if either normatively assessed act about Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulations about Franchising does not provide justice and legal protection for franchise development of the Micro, Small, and Medium Enterprises sector.
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TENGKULAK KAJA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman; Oka Parwata, AA Gede; Mas Rwa Jayantiari, I Gst Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.464 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni Implementasi Hak Dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (Di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada serta didalam penelitian ini penulis akan tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Bali merupakan pulau destinasi pariwisata yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, adat, dan memiliki persekutuan masyarakat adat yang disebut dengan desa pakraman. Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem, sebagai instrumen pengaturan masalah di Bali khususnya tentang pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja. Pengaturan pengusaha pendatang telah diatur dalam pararem Desa Pakraman Tengkulak Kaja tahun 2014 tentang penduduk pendatang. Hak pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja akan diperoleh ketika terlebih dahulu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum di dalam pararem dan harus membayar kompensasi diawal sebesar 2,5% dari jual beli harga tanah dan kemudian segala hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh pengusaha pendatang seperti pelayanan terkait mengurusan surat-surat izin/ dokumen seperti: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), serta hak yang lain seperti mendapat perlindungan dan keamanan dari desa pakraman.

Page 4 of 59 | Total Record : 583

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue