cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 13   14   15   16   17 
Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia Hendra Yulis Priyanto; Achmad Hasan Basri; Muchamad Huzaeni
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait terbentuknya ikatan hukum antara para pihak dalam penyelengaraan pelayaran dan tanggung jawab beban risiko bagi pemilik kapal atas penyingkiran kerangka kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia. Kajian ini mamanfaatkan bentuk penelitian normatif yang memanfaatkan pendekatan melalui Undang-Undang, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian terbentuknya ikatan hukum dalam penyelenggaraan angkutan melalui laut terdiri dari dua pertama bersifat privat atau perdata menjadikan pondasi norma bagi pihak pada janji angkutan yang lahir dari kesepakatan. Kedua bersifat umum merupakan sandaran hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi semua komponen yang terkait pada penyelenggaraan angkutan laut akan terikat berdasarkan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Pembagian beban risiko dapat dilakukan melalui risk retention, risk sharing dan risk transfer. Bagi pemilik kapal yang tidak mengalihkan tanggung jawabnya atas penyingkiran badan kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban secara mutlak akibat melanggar hukum berdasarkan beban risiko yang ditanggung sendiri (risk retention).
Problematika Penerapan Keadilan Restoratif di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T): Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Josua Navirio Pardede; Septian Dwi Riadi
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p04

Abstract

Keberadaan wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Wilayah 3T) menjadi salah satu variabel yang penting untuk ditelaah dampaknya terhadap keberhasilan penerapan keadilan restoratif di tengah masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan keduanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh elemen-elemen yang terdapat di wilayah 3T terhadap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif oleh Kejaksaan, khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan upaya keadilan restoratif di Kabupaten Maluku Tengah yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti komunikasi, transportasi, listrik (energi), pendidikan dan juga kebijakan internal dari Kejaksaan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas penanganan perkara yang menggunakan pendekatan restoratif
North Natuna Waters Dispute Resolution Suwinto Johan; Ida Kurnia
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p05

Abstract

This study seeks to discuss the most effective ways to resolve conflicts in the North Natuna Sea. China has repeatedly violated the North Natuna waters. The Indonesian government has carried out security in the North Natuna waters. This dispute resolution has not found the best way for Indonesia or China. Indonesia claims North Natuna waters governed by the Law of the Sea Convention of the United Nations (UNCLOS 1982) while China claims North Natuna waters unilaterally based on the nine-dash line. The Natuna dispute has become a national issue in Indonesia. A normative legal methodology is employed in this study. The research discussion does not only focus on disputes but also on the relationship with the environment. This study concludes that the sea is a very important source of biological life. Every country has an interest in marine waters. Biological resources in the sea are always moving and sometimes their rights and authority are transferred to other countries. Biological marine resources have an ecosystem of living life. The Indonesian government must take a prudent stance on the dispute over the North Natuna waters with the Chinese government. North Natuna waters have strategic value for many countries, not only Indonesia.
Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Ni Kadek Ayu Sri Undari; I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p01

Abstract

Pemilu merupakan pranata terpenting bagi negara demokrasi sehingga penundaan pemilu dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif ketentuan penundaan pemilu yang dikaji berdasarkan perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan derivative lainnya; menyajikan implementasi ketentuan tersebut dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst serta mengelaborasi proyeksi implikasi yuridis dan politis atas dikeluarkannya Putusan in casu. Metode penelitian normatif dipilih untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui statute, case dan conceptual approach terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penetapan penundaan pemilu berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Presiden dengan dasar pertimbangan berupa adanya kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya atau terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidaklah terpenuhi dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri in casu yang bahkan sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa proses pemilu dan terlebih menetapkan penundaan pemilu. Kendatipun demikian, asas res judicata pro veritate habetur mengakibatkan putusan tersebut tetap harus dianggap benar dan dijalankan sehingga pada akhirnya menyisakan ruang besar implikasi yuridis berupa penyudutan KPU dalam posisi yang dilematis, serta secara politis akan menjadi sebuah preseden yang melegitimasi pemanfaatan celah hukum demi menjalankan agenda politik penundaan pemilu di kemudian hari.
The Responsibilities of General Practitioners in Hiring Internsip Doctors in Independent Practices Putu Bagus Redika Janasuta; Mokhamad Khoirul Huda
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p06

Abstract

The government expects all health workers to be able to provide optimal quality health services without being forced into carrying out their duties and responsibilities, both in government and private hospital service facilities, independent clinics, and independent practice. When the general practitioner is unable to attend on a predetermined schedule, the replacement of medical services is replaced by an internship doctor. This study aims to analyze the legal norms and responsibilities of general practitioners who provide delegation to substitute doctors who are still with internsip program status if medical negligence occurs at an independent clinic. The research method used normative juridical with a conceptual and legal approach. There is still a void in the legal norms in the legislation regarding the duties and roles of internship doctors in replacing medical services in independent clinics. The responsibility of a general practitioner who delegates duties to a substitute doctor who is still in the internship program status is mandatory. Thus, if medical negligence occurs at an independent clinic caused by medical services performed by an internsip doctor, the general practitioner will also be responsible administratively, civilly, or criminally.
Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kristian Vincent Gunawan; Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono
Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p05

Abstract

Disharmonization of regulations in the positive legal system in Indonesia often occurs in various types of regulations. One of the disharmonizations is regulations that regulate the inventory of traditional cultural expressions that aim to protect traditional cultural expressions against acts of misuse, deception, fraud, or false statements (misinterpretation), and theft or piracy (misappropriation). Inventory has a vital role as a basis for carrying out defensive protection of traditional cultural expressions. Therefore, the legal basis for an inventory of traditional cultural expressions must be clear, not disharmony. This research answers questions as to why disharmony occurs between various regulations regulating the inventory of traditional cultural expressions and how the use of the principle of derogation can resolve disharmony between regulations. Normative legal studies are the research method used in this research. The research found the disharmonization of traditional cultural expressions happened because several regulations regulate the same object, namely traditional cultural expressions, and deal with the same thing, namely inventory for defensive protection, but differently. The disharmony began from the different institutions at the central government level and the procedures for submitting data, databases, and materials. The derogation principle helps resolve the disharmony of regulations, which overrule the enforceability of regulation. In this case, the lex posterior derogate legi priori principle is used to fix the problem of disharmony in the inventory of traditional cultural expressions.
Legal Protection Against Registered Marks Due to Actions Trademarks Squatting Based on Good Faith in Indonesia Putu Tissya Poppy Aristiani; I Nyoman Bagiastra
Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p02

Abstract

The purpose of this writing is to examine, analyze, and elaborate on the concept of trademark squatting actions and legal protection for registered trademarks due to trademark squatting actions based on good faith in Indonesia. This study is written using normative research methods using statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. This study's results shows that the concept of Trademarks Squatting is not regulated in the provisions of the Law on Trademarks and Geographical Indications, but at the international level, WIPO explains that trademark squatting is the act of registering or using a mark which is generally a well-known foreign brand, where the mark has not been registered in a country or the mark has been registered but has never been used by the owner of the mark concerned. As well as, the legal protection of registered trademarks due to trademark squatting in Indonesia, in particular, the possibility of taking legal action against other parties who illegally use a Mark that is essentially similar in terms of rules or its wholeness for similar products or services in the form of a claim for compensations; and/or Termination of all actions related to the use of said Mark based on the stipulations of Article 83 point (1) of the Law on Trademarks and Geographical Indications.
Urgensi dalam Meratifikasi Convention On Cybercrime sebagai Pemenuhan HAM di Indonesia Ida Ayu Agung Rasmi Wulan; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p06

Abstract

This study aims to analyze the provisions of Indonesian legislation governing the protection of personal data relating to cybercrime or cybercrime and conduct an analysis with international instruments in the field of Cybercrime, namely the Convention on Cybercrime which has not been ratified by Indonesia and the urgency of ratifying this Convention for the harmonization of Indonesian national law. Researchers used normative legal research in this study. Researchers use laws and regulations, articles, scientific journals, and books as sources of information and library materials so that legal research is known as formative law. This study used a statutory approach and a case approach. The study findings show that Indonesia already has several types of personal data protection arrangements spread across several regulations and laws. But in fact, this does not make cases of personal data leakage in Indonesia subside. Therefore, the strategy that Indonesia must take is to first ratify or access the Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, so that the cooperation mechanism stipulated in the convention ultimately benefits and helps Indonesia in eradicating borderless cybercrime.
Hak Cipta dan Kepemilikan Hak Cipta atas Street Art yang Melekat Pada Properti Milik Orang Lain: Sebuah Dualisme Hukum Jennifer Moniq Sutanto; Mas Rahmah; Xavier Nugraha
Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p01

Abstract

Street art is a work of art on the streets, which is usually in the form of graffiti or murals. Street art is generally made on other people's property without permission. This is what raises the problem of copyright protection and ownership of street art because there is a conflict between copyright and property rights and making street art without permission is a form of vandalism. Therefore, there is still debate about copyright protection for street art and there is still legal dualism in this regard. This paper aims, firstly to provide an analysis regarding copyright protection for illegal street art and secondly to analyze the ownership of street art attached to the property of other people. The research method of this paper is normative using statutory, comparative, case, and conceptual approaches. The results of this article are first, even though street art is an illegal act because it is vandalism, there is still copyright protection in it. Second, even though it is related to copyright ownership of street art, it remains with the Street Art Artists because it is their copyright, but the property rights of the owner of the property must also be protected.
Karakteristik Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik melalui Layanan Self-Service: Studi Terrace Abah Choi Muhammad Asrul Maulana; Kurnia Ningsih Kolopita; Citra Sonia; Emy Rosnawati
Kertha Patrika Vol 45 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i02.p07

Abstract

This research will focus on analyzing the law of Electronic Payment System Operators through Supermarkets to find legal certainty for electronic agreements, and the practice of electronic agreements at Cafe Abah Choi, so that they can find solutions in the form of optimizing payment systems for electronic transactions through Supermarkets. This study employs an empirical (Sociolegal) method with a conflict approach. The results of this study are that the optimization of the electronic transaction system at the Abah Choi cafe can be implemented in the form of additions that must be equipped with a reliable security system, such as data encryption and strong user authentication. To further increase the sophistication of electronic self-service systems, new features can be developed in the future, such as payments using mobile payment technology or NFC (Near Field Communication). As well as the role of AI (Artificial Intelligence) technology can be used to manage electronic self-service systems automatically, such as monitoring inventory, analyzing customer data, or providing real-time customer service.

Page 15 of 18 | Total Record : 173

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2008 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 46 No 2 (2024) Vol 46 No 1 (2024) Vol 45 No 3 (2023) Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue