cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 11   12   13   14   15 
Legal Policy Dynamics of the Foreign Workers in Indonesia: Should it be justified? Nyoman Mas Aryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi; Bagus Hermanto
Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.01

Abstract

The enactment of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers and Job Creation Law has triggered pros and cons. On the one hand, these arrangements define as advanced approach to increase investment in Indonesia and assist transfer knowledge that can be obtained from equipped foreign workers with their skills and technologies. There are substantial arrangements to ease foreign workers access under growth investment idea, facilitating business licensing through deregulation, and scrutinize legal provisions for foreign workers to be able to work in Indonesia. This article was aimed to analyze, and finding analysis of policy dynamics regulating the use of Foreign Workers in Indonesia, as well as the gaps of the use of Foreign Workers arrangement in the Job Creation Law. This article was normative legal research using statutory approach, and conceptual approach. The study indicated that the dynamics of regulation in various legal policies on the use of Foreign Workers especially between Law on Employment and Law on Job Creation, even though there are fields and types of work that are also required to prioritize Indonesian Workers, along with the use of Foreign Workers to a certain time limit to adopt Foreign Workers skills. The prospective policy direction through this article is expected to be more selective policy in the context of utilization of foreign workers, state protection, and adequate improvement quality/standard of competence for Indonesian workers.
Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Penyebar Selebaran Mengandung Unsur Provokatif Dalam RKUHP I Made Wahyu Chandra Satriana
Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemidanaan terhadap perbuatan penyebar selebaran yang mengandung unsur provokatif dalam Hukum Positif dan sanksi terhadap perbuatan penyebar selebaran yang mengandung unsur provokatif dalam perspektif ius constituendum agar memiliki kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, karena adanya kekaburan norma. Analisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Memprovokasi adalah perbuatan berupa pernyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di depan umum terhadap suatu atau beberapa golongan, dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan hukum terhadap perbuatan menyebar selebaran yang mengandung unsur provokatif yang paling mendekati terdapat dalam RKUHP tahun 2019, Pasal 241, 243 ayat (1), Pasal 246 dan Pasal 247. Apabila dalam unsur provokatif tersebut mengandung makna menghasut untuk melakukan tindak pidana, maka diatur dalam Pasal 246 dan 247. Terdapat perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan RKUHP 2019. Sanksi pidana mengenai unsur yang mengandung provokatif untuk melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 161 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam RKUHP 2019 Pasal 247, sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan menyebar selebaran yang mengandung unsur provokatif untuk melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori V
Law Enforcement of Pirated Film User Sites Due to the Implementation of Physical Distancing in Denpasar Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan; Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya; Dewa Ayu Yeni Asmari
Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.02

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of the Copyright Act to the number of pirated movie sites viewers as the impact of physical distancing in Denpasar City. This research was empirical legal research that examines the expectations and using a descriptive qualitative manner. This research population was Denpasar City residents, with a random sample of 172 respondents filled in an online questionnaire. The results indicated that decreased the percentage of pirated film provider sites before and during COVID-19 by 21,7%. That was influenced by the proportion of the time and costs spent watching movies on legal sites and also the blocking of pirated film sites by the government. After looking at the data and reviewing it with the theory of legal effectiveness and legal protection, it concludes that as long as physical distancing implemented, the Copyright Law enforcement has not been going well and must be corrected in one way. It was namely replacing the complaint offence contained in it with an ordinary offence.
Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat Fransisca Yanita Prawitasari; Heru Saputra Lumban Gaol; Veronica Jessica Prawidyasari
Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.07

Abstract

Maraknya perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi jamu tradisional belum sepenuhnya dilindungi dengan aspek perlindungan hukum konsumen yang kuat. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Salah satu kasus yang merugikan konsumen, yaitu kasus konsumsi jamu kuat “Gali-Gali” yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) jenis Sildenafil Sitrat. Padahal, Pasal 35 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris menentukan bahwa obat tradisional dilarang mengandung BKO. Sildenafil Sitrat juga memerlukan resep dokter karena jenis obat keras yang berbahaya jika dikonsumsi oleh penderita gangguan jantung, stroke, dan penderita tekanan darah dibawah 90/50 mmHg. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam hukum perlindungan konsumen yang disebut caveat emptor dan caveat venditor dalam praktik peredaran jamu tradisonal (Jamu “Gali-Gali”). Dalam menjawab problematika ini, dilakukan penelitian hukum normatifempiris (terapan) yang menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif. Pada akhirnya, diketahui bahwa kedua prinsip ini harus berjalan seimbang dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen dan dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari ekses negatif pemakaian produk jamu mengandung BKO.
Pembayaran Fee Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Devi Andani
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.07

Abstract

This study aims to determine the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled by the Supreme Court so that it can examine and find out how the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is annulled by the Supreme Court, as well as to examine and find out the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled. by the Supreme Court. This research is a type of qualitative research by following the typology of normative legal research. Research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and compiled systematically, both data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then all the data obtained from the literature study and document study are relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that: first, based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Permenkumham) Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Fees for Curators and Management in Article 3 paragraph (1) letter c, payment of the curator fee in the case of a statement decision bankruptcy is canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the amount of service fees is charged to the applicant for the declaration of bankruptcy or the applicant and debtor, the amount of which is determined by the Panel of Judges. Second, the decision to declare bankruptcy was canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the legal consequences that occur are in accordance with the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law and PKPU, namely the curator is responsible for errors or omissions in carrying out management and/or settlement tasks. cause loss to the bankruptcy estate. The legal consequence is the responsibility of the curator after the decision of the Supreme Court that annuls the bankruptcy decision, namely all legal actions that have been carried out by the curator in managing and settling the bankruptcy estate cannot be restored to their original state and are binding forever.
Victimological Study of Cases of Sexual Violence against Children in Buleleng Regency Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.03

Abstract

This study aims to (1) describe and explain the role and position of children as victims of sexual violence in Buleleng Regency; and (2) describe and explain the rights and obligations of children as victims of sexual violence in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research which is descriptive. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials and. The data collection techniques used in this study are document study techniques, observations, and interviews. The sample determination technique used in this study is non probability sampling with the type of sample, namely purposive sample. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that (1) the role of children as victims of sexual violence in Buleleng Regency can be classified as latent or predisposed victims, provocative victims, and unrelated victims. Meanwhile, his position is that children are absolutely victims of sexual violence crimes; (2) the rights obtained by children as victims of sexual violence in Buleleng Regency are to receive treatment, protection, and recovery since the occurrence of the criminal act of sexual violence, while the obligation is to support all efforts and processes of fulfilling the rights obtained so that they can be fulfilled optimally.
Mahurui Hatulang Kabalim Traditional Mediation (A Household Dispute Resolution in Central Katingan, Central Kalimantan) Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu; Ahmadi Hasan; Sadiani Sadiani; Rafik Patrajaya; Haris Fajrianor; Jefry Tarantang
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.04

Abstract

This study examined a traditional mediation of mahurui hatulang kabalim which is a local wisdom of indigenous Dayak society in Central Katingan, Central Kalimantan who has a traditional mentality and belief in resolving household disputes. Mahurui hatulang kabalim is rooted on conciliation and deliberation culture as society values transforming into the character which is manifested into mechanical solidarity. This study was an empirical legal study or so-called non-doctrinal sociological legal study. The approaches applied in this study were explanatoris approach, conceptual approach and philosophical approach. In the mediation practice of Mahurui hatulang kabalim, the mantir adat as a mediator to resolve disputes was by mangatawan masalah (knowing the problem), nyundau ije-ije (visiting respectively), ngahau ije-ije (calling respectively), Manggau jalan damai (seeking a peaceful way), manukep atei (approaching the heart). Some were successfully reconciled (sarukui haluli) and some were failed to reconcile (separate pinja). The essence of Mahurui hatulang kabalim was a traditional mediation as a repressive effort in restoring family relations as society’s traditional mentality.
Quo Vadis Penyiaran Over-The-Top: Meluruskan Kedaulatan Kelembagaan Pengawas Penyelenggara Sistem Elektronik Alif Duta Hardenta; Zuhdi Fansuri Ariawan; Akhmad Farhan Nazhari
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.05

Abstract

Over-The-Top (OTT) media-based Electronic System Operators are increasingly being used by the public as a result of media convergences and internet services. Nevertheless, the use of OTT services raises various problems, ranging from problems of threats to users, to regulatory issues for OTT. So far, OTT services are not regulated in a standard manner in one comprehensive law, causing uncertainty for both the consumer and its competitors, which are arranged by some regulatory attestation. This problem then became tangible when one of the broadcast services tried to appeal related to the definition and scope of regulation from the OTT services to the Constitutional Court. Based on these complications, it can be stated that there is a need for legal arrangements followed by institutions from the OTT supervisor. Therefore, the researcher elaborates the status quo with the problems of implementing the OTT services. With the description of the problem, together with further comparisons between countries, the researcher can conclude the arrangements for OTT organizers that can be included in legal regulations. In this study, several policy strategies were formulated for the implementation of institutional arrangements in the OTT services.
The Development of International Law on Agricultural Biotechnology A’an Efendi; Dyah Ochtorina Susanti; Nuzulia Kumala Sari
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.01

Abstract

The agricultural biotechnology laws and regulations are sectoral and are spread out in various separate laws and regulations. This pattern has implications for overlapping content and difficulties in law enforcement. Another weakness is that agricultural biotechnology laws and rules do not comprehensively contain international legal principles that have been agreed globally to protect public health and the environment from the risks of using agricultural biotechnology. This study sets out three formulations of the problem: (1) why the renewal of legislation on agricultural biotechnology must be based on international law?; (2) what are the principles of international law as a source of renewal of legislation on agricultural biotechnology?; and (3) how is the implementation of international legal principles in agricultural biotechnology legislation? In this research using the type of normative legal research with a statute legal approach and a conceptual approach, three answers were obtained. First, international law is material for updating agricultural biotechnology legislation because of its strong influence on developing national law both now and in the future. Second, the principle of international law as a source of renewal of agricultural biotechnology legislation includes the principle of state sovereignty, the principle of prevention, the principle of prudence, the principle of polluters paying, the principle of cooperation, the principle of equal responsibility with different obligations, the principle of sustainable development, and the principle of participation public. Third, the implementation of the principles of international law is not carried out comprehensively but sporadically and is placed in the chapter on the principles, objectives, and scope of the law in question, not formulated in the form of a norm that has the legal force to be implemented.
Deteriorasi Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Pembatasan Partisipasi Publik dalam Proses Amdal Pasca UU Cipta Kerja Dewi Ari Shia Wase Meliala; Shisca Elvetta
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.06

Abstract

Every development activity must always adhere to the principles of sustainable development in the context of implementing environmental protection. Therefore, it is necessary to have a form of study on every business activity that has an important impact on the environment, through an Environmental Impact Assessment (EIA) mechanism as an instrument of preventive environmental administration. Seeing the important impact on the environment, of course it will be a concerns and responsibility of all parties (the public) to be involved in the EIA process until making decisions of environmental feasibility as an embodiment of the participatory principle. However, after the Job Creation Act, the involvement of public participation in the EIA process is considered to have been reduced. Based on this problem, this study aims to determine the concept of public participation in environmental permit and the implications of Job Creation Act on the role of public participation in the EIA process. This study uses a normative juridical method in the form of an analysis of the principles, rules, and provisions of laws and regulations, also accompanied by a relevant approach. The result of the study shows that there are 3 (three) forms of restrictions on public participation in the EIA process after the Job Creation Act. First, restrictions on the preparation stage that only involve directly affected communities. Second, restrictions on community elements in the Environmental Feasibility Test Team, and the third is restrictions due to the objection provision that have been removed. Finally, these three forms of restrictions by and by affect the reduction of environmental protection. Keywords: Environmental Impact Assessment, Public Participation, Job Creation Act Setiap aktivitas pembangunan harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, perlu adanya suatu bentuk kajian terhadap setiap usaha kegiatan yang memiliki dampak penting pada lingkungan hidup melalui sebuah mekanisme Amdal sebagai instrumen administrasi lingkungan yang bersifat preventif. Melihat adanya dampak penting pada lingkungan, tentunya akan menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pihak (publik) untuk dapat terlibat di dalam proses Amdal hingga pengambilan keputusan kelayakan lingkungan sebagai perwujudan dari asas partisipasif. Namun pasca UU Cipta Kerja, keterlibatan partisipasi publik dalam proses Amdal dinilai telah direduksi. Berdasakan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep partisipasi publik dalam perizinan lingkungan dan implikasi UU Cipta terhadap peranan partisipasi publik dalam proses Amdal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa analisis terhadap asas, kaidah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disertai dengan pendekatan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pembatasan partisipasi publik dalam proses Amdal pasca UU Cipta Kerja. Pertama, pembatasan pada tahap penyusunan yang hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung. Kedua, pembatasan unsur masyarakat di dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan. Ketiga, pembatasan akibat dihapusnya ketentuan upaya keberatan. Dimana ketiga bentuk pembatasan ini yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tereduksinya aspek perlindungan lingkungan hidup. Kata Kunci: Amdal, Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja

Page 13 of 18 | Total Record : 173

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2008 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 46 No 2 (2024) Vol 46 No 1 (2024) Vol 45 No 3 (2023) Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue