Articles
198 Documents
<![CDATA[“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI KRITERIA PENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH JAKSA AGUNG” ]]>
<![CDATA[Herman Indra Sakti]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11802
<![CDATA[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kriteria Penyampingan Perkara Tindak Pidana Oleh Jaksa Agung berdasarkan Asas oportunitas (pengenyampingan perkara demi kepentingan umum) diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tesis ini menggunakan metode penelitian normative dengan cara penelitian hukum kepustakaan atau metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Disamping itu juga dilakukan pendekatan kasus pengenyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalamPasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam penerapannya menjadi multi tafsir, sehingga penulis mencoba memformulasikan makna kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI lebih rigid, sehingga pelaksanaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak menjadi multi tafsir.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Fakhruddin Razy]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i1.9931
<![CDATA[AbstractIn accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that health is a human right and one of the elements of welfare that the state must realize. The government as the holder of the highest power has the authority to achieve the highest possible health status for the community by carrying out comprehensive integrated health efforts. The results showed that Law Number 36 Year 2009 concerning Health has not fully provided legal protection for traditional health service business actors, namely traditional health workers and for traditional health service consumers, namely patients / clients. The hope is that the government should formulate special legislation regulating traditional health services specifically because traditional health services are currently increasingly diverse in treatment techniques and the more trusted by the Indonesian people. Keywords: traditional health, Perspective Law Number 36 Year 2009 AbstrakSesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi–tingginya bagi masyarakat dengan melakukan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan tradisional maupun untuk konsumen pelayanan kesehatan tradisional yaitu pasien/klien. Harapannya pemerintah hendaknya membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara khusus dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional sekarang ini semakin beragam teknik pengobatannya dan semakin dipercaya manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: kesehatan tradisional, Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM DOKTER PENGGANTI TERKAIT DENGAN SURAT IZIN PRAKTIK ]]>
<![CDATA[Sugondo Sugondo]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11812
<![CDATA[Penelitian ini untuk menganalisis tentang izin praktik dokter pengganti serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bila terjadi malpraktik yang dilakukan oleh dokter pengganti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:Pertama, Pengaturan tentang Izin praktek dokter pengganti apabila dokter atau dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik, maka dokter atau dokter gigi pengganti wajib membuat pemberitahuan kepada pasien yang ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ketentuan dokter atau dokter gigi pengganti tersebut harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Kedua, Pertanggungjawaban pidana dokter pengganti jika terjadi malpraktik yang diakibatkan ketidaktelitian atau kecerobohan atau kurang hati-hati dokter pengganti atau dokter gigi pengganti dalam menjalankan profesinya akibat kelalaiannya tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal maka pertanggungjawaban pidana dokter pengganti atau dokter gigi pengganti didasarkan pada ketentuan Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER, DOKTER GIGI DAN PASIEN PADA PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Ichsan Anwary]]>;
<![CDATA[Rusma Wahyudi]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i1.11755
<![CDATA[Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter, dokter gigi, dan pasien apabila terjadi permasalahan hukum maka rekam medis elektronik di rumah sakit tidak dapat dijadikan bukti otentik yang sah dalam proses penegakkan hukum karena tidak terpenuhinya sebagian syarat dari ketentuan perundang-undangan yang telah diatur sebagai syarat alat bukti otentik yang berbentuk surat, sebagian syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak adanya tanda tangan dokter, dokter gigi yang berwenang untuk membuat rekam medis elektronik digantikan dengan PIN/User/password sebagai pengganti identitas tangan tangan dokter dan dokter gigi. Penerapannya rekam medis elektronik di rumah sakit ditinjau dari aspek kerahasian dan keamanan dokumen elektronik data rahasia medis telah dapat terjamin sesuai perundang-undangan karena bentuk pengamanan dari implementasi rekam medis elektronik dapat dilindungi dengan PIN/Sandi/Password sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas aslinya atau salinannya yang diberikan kepada pasien, hal ini yang membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional(manual).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dwi Pantara Wirayudha Rustam]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11804
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk Untuk mengetahui danmenganalisa terhadap eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah sudah memenuhi dengan prinsip syariah dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah pelaksanaan Perbankan Syariah dalam melakukan ekseksui jaminansudah sesuai dengan prinsip syariah. Penenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ditemui bahwaJaminan yang digunakanoleh Perbankan Syariah masih menggunakan jaminan hak tanggungan danpada eksekusi hak tanggungan yang ada selama ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, karena Prinsip syariah yaitu prinsip sukarela (ridha’iyyah), prinsip keadilan (al-adl), dan prinsip ta’awun (tolongmenolong) dan Pengadilan Agama dalam melaksanakan Eksekusi jaminan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena proses pada pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama sama dengan eksekusi hak tanggungan di pengadilan negeri.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN ]]>
<![CDATA[Soffyan Angga Fahlani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i1.11803
<![CDATA[Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui KTUN sebagai objek gugatan yang disengketakan dapat dicabut oleh tergugat dan proses persidangan apabila obyek guagatn TUN dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik itu bahan pustaka atau data sekunder, dan menganalisa yang berkaitan dengan dengan masalah yang sedang dibahas.Hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini yakni: pertama, Pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara oleh pihak tergugat dalam proses persidangan secara yuridis memang tidak diatur dalam undang-undang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek gugatan dapat dilakukan pencabutan saat masih dalam proses persidangan oleh pihak tergugat baik itu dilakukan dengan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan dan menerbitkan sebuah KTUN yang baru dan atau melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan serta tanpa menerbitkan sebuah KTUN yang baru, dan pihak tergugat dapat melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan disebabkan karena di Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak ada aturan yang mengatur alias kekosongan hukum tentang Pencabutan Obyek Gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan sehingga terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm). kedua, Pencabutan obyek gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan Tata Usaha Negara akan memiliki dampak terhadap jalannya proses persidangan, sebuah obyek gugatan apabila dicabut akan menghilangkan kekuatan hukumnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam proses persidangan. Akibat dari dicabutnya obyek gugatan oleh tergugat dalam proses persidangan mengakibatkan persidangan batal demi hukum karena dicabut obyek gugatannya.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-UNDANG ITE ]]>
<![CDATA[Syaidah Novia Sari]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11813
<![CDATA[The research aims: 1) To know the construction of hoax criminal acts referred to in the ITE Law. 2) To find out the formulation policy for the future (ius constituentum) in hoax crime. This research is normative legal research. While the type of research is research with emphasis on problems that often arise related to the principle of law with regard to the meaning and scope of criminal acts of hoax in the ITE Law.The results of the study concluded: first, Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("ITE Law") as amended by Act Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 In 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law 19/2016") stated: Everyone intentionally and without rights spread false and misleading news that resulted in consumer losses in Electronic Transactions. The elements of the crime of spreading false news according to the ITE Law consist of: 1. Everyone, 2. Deliberately and without rights, 3. Spreading false and misleading news, and 4. Which results in consumer losses in electronic transactions. Second, the Government through the Ministry of Communication and Information is more active in building communication with agencies at all levels, so that there are similarities in perspective and resolution in addressing false news (hoaxes) circulating in the community. In order to minimize fake news (hoaxes) circulating on social media, Kominfo must immediately accelerate the pace of coordination with platform providers, be it facebook, twitter, instagram, path, and various other platforms in order to counteract the spread of false news (hoaxes). The meeting with a number of platform providers that have been carried out by the Ministry of Communication and Information is a positive step that must be immediately executed in the form of a written agreement as a legal basis in giving sanctions to platform providers if they deny the agreed agreement. Communication and Information Technology as a representation of state authorities must be brave in expressly regulating how ideally social media operates in Indonesia]]>
<![CDATA[PERAN TENTARA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Intan Kurnia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i1.11750
<![CDATA[Abstrak :Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kelemahan Sistem Kontra Teror Indonesia Sebagai Dasar pemikiran Diberikan Kewenangan TentaraNasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, selain itu urgensi Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, karena TNI memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk menangkal aksi teror. Secarahukum, Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme sejalan dengan Undang-undang No 34 Tahun 2004, maka kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) adalah sah. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, pada dasarnya tidak memberi ruang bagi penggelaran kekuatan TNI dalam menanggulangi ancaman terorisme di luar kerangka perbantuan, sehingga TNI tetap berada pada diluar ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP), selain juga dibatasi oleh UU No. 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).]]>
<![CDATA[MEDIASI PENAL TERHADAP PELAKU LANJUT USIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI TEORI RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Ramadhayana Adhitya Ningrun]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11805
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan dasar penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku lanjut usia perlu diupayakan melalui mediasi penal dan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap lanjut usia dalam kerangka restorative justice.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama, penyelesaian perkara pidana pelaku lanjut usia perlu diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi penal di luar pengadilan atau melalui penghentian penuntutan dalam sistem peradilan yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam pasal 5 ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia (lansia) pada saat ini diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam ketentuan pasal 145 yang mengatur bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Dalam hal ini penyelesaian perkara melalui mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian di luar proses yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Pembaruan aturan mengenai pemidanaan terhadap lansia dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat(3) yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan apabila umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gesang Yoga Madyasto]]>;
<![CDATA[Anang Shophan Tornado]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i1.11749
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menganalisa penggunaan lembaga praperadilan pascaputusan lepas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk menganalisis menganalisis konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifatnormatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Pengaplikasian lembaga praperadilan dalam memeriksa dan memutus objek ganti kerugian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh mahkamah agung dirasakan masih belumtepat, Pasal 95 KUHAP menegaskan menggunakan acara praperadilan, yang dapat ditafsirkan menggunakan acara seperti memeriksa objek praperadilan lainnya seperti sah tidak penangkapan dan lain-lain. Kedua, Konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung adalah mengikuti arahan yang adalah peraturan pemerintah dengan mengunakan hukum acara praperadilan.]]>
